tirto.id - Beredar di media sosial unggahan yang menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR.
ADVERTISEMENT
Narasi tersebut juga menyebut Purbaya berniat menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang disebut tersimpan di DPR dan lembaga terkait. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara, dan diklaim disampaikan langsung oleh Purbaya kepada publik.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Klaim ini beredar di sejumlah akun Facebook, antara lain “Lintas Berita”, “Chandra Ismail”, dan “Ardhi Ardhaz”(arsip) pada periode Minggu (26/10/2025) hingga Selasa (28/10/2025).
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan tak biasa. Kali ini, ia menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang selama ini tersimpan di DPR dan lembaga terkait," bunyi dari bagian dari takarir unggahan tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR.
Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara. Ia bahkan dengan rendah hati menyampaikan kepada publik.
ADVERTISEMENT
“Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup,” bunyi takarir itu juga, diklaim disebut oleh Purbaya.
Sepanjang Selasa (28/10/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 7,3 ribu tanda suka, 1,9 ribu komentar dan telah dibagikan sebanyak 179 kali.
Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?
(GFD-2025-30155) Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR
Sumber:Tanggal publish: 10/11/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memasukan kata kunci terkait klaim ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya pernyataan resmi dari Purbaya yang meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa hacker dalam rangka membobol data anggaran di DPR.
Kami justru menemukan pernyataan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan dalam akun PPID Kemenkeu yang membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.
“Beredar unggahan di platform media sosial Facebook mengenai pernyataan Menteri Keuangan yang meminta izin kepada rakyat Indonesia menggunakan uang rakyat menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Dapat diinformasikan bahwa unggahan tersebut merupakan HOAKS. Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tulis keterangan PPID Kemenkeu, Senin (27/10/2025).
Kami justru menemukan pernyataan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan dalam akun PPID Kemenkeu yang membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.
“Beredar unggahan di platform media sosial Facebook mengenai pernyataan Menteri Keuangan yang meminta izin kepada rakyat Indonesia menggunakan uang rakyat menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Dapat diinformasikan bahwa unggahan tersebut merupakan HOAKS. Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tulis keterangan PPID Kemenkeu, Senin (27/10/2025).
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Purbaya meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0101:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0101:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tbMxBqg9CDsJBLNhJgQ52GxCdzD745SmbQLayPoSKJaeJJ6tQiwNYgFj3xN881e1l&id=61550621806572&_rdc=1&_rdr#
- https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DWGe1t2pbipL5pHHxD7mfbPAjHDcrY7N5PUrUNDyJshCBCvKXcPhnrEKFqu7ishgl&id=100001571043280&_rdc=1&_rdr#
- https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02T3biJ3S15EdRZqjwomjSVA5pqxYtiW6iVg5x5ZGXReLE41gY4fZrdoFd2QMELTwEl&id=100078779906949&_rdc=1&_rdr#
- https://archive.ph/hsSK4
- https://www.instagram.com/p/DQTXSCME3IU/
(GFD-2025-30173) Hoaks Artikel Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh
Sumber:Tanggal publish: 10/11/2025
Berita
tirto.id - Polemik terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat seiring munculnya perhatian terhadap utang proyek yang disebut-sebut membengkak.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan bisnis antarperusahaan (business to business/B2B) yang tidak seharusnya melibatkan pemerintah.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana restrukturisasi utang antara pihak Indonesia dan Tiongkok, yang disebut memiliki tenor hingga 60 tahun.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu utang proyek Whoosh, beredar unggahan di media sosial tangkapan layar artikel berita yang memuat klaim bahwa Presiden Joko Widodo menyebut rakyat akan “patungan selama tiga tahun” untuk membayar utang Whoosh jika Menteri Keuangan menolak menanggungnya.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Narasi itu diunggah oleh akun Facebook bernama “Agus Abdurrahim”(arsip) Senin (27/10/2025) melalui unggahan tangkapan layar artikel berita yang mencatut nama Gelora News berjudul, "Jokowi Muda Saja Jika Menkeu Tidak Mau Bayar Utang Kereta Cepat Atau Whoosh Rakyatkan Ada Patungan Membayar Utang Whoosh Tiga Tahun Lunas".
Tangkapan layar ini disertai takarir berbunyi, "Apakah kita siap PATUNGAN untuk bayar hutang whooos? Kalau gw cuma mo bilang.. ”KEPALA LU PEANG”,,!,”
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh. foto/hotline periksa fakta tirto
Sepanjang Senin (27/10/2025) sampai Jumat (7/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh dua reaksi, 11 komentar dan sekali dibagikan. Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan bisnis antarperusahaan (business to business/B2B) yang tidak seharusnya melibatkan pemerintah.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana restrukturisasi utang antara pihak Indonesia dan Tiongkok, yang disebut memiliki tenor hingga 60 tahun.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu utang proyek Whoosh, beredar unggahan di media sosial tangkapan layar artikel berita yang memuat klaim bahwa Presiden Joko Widodo menyebut rakyat akan “patungan selama tiga tahun” untuk membayar utang Whoosh jika Menteri Keuangan menolak menanggungnya.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Narasi itu diunggah oleh akun Facebook bernama “Agus Abdurrahim”(arsip) Senin (27/10/2025) melalui unggahan tangkapan layar artikel berita yang mencatut nama Gelora News berjudul, "Jokowi Muda Saja Jika Menkeu Tidak Mau Bayar Utang Kereta Cepat Atau Whoosh Rakyatkan Ada Patungan Membayar Utang Whoosh Tiga Tahun Lunas".
Tangkapan layar ini disertai takarir berbunyi, "Apakah kita siap PATUNGAN untuk bayar hutang whooos? Kalau gw cuma mo bilang.. ”KEPALA LU PEANG”,,!,”
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Jokowi Minta Rakyat Patungan Bayar Whoosh. foto/hotline periksa fakta tirto
Sepanjang Senin (27/10/2025) sampai Jumat (7/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh dua reaksi, 11 komentar dan sekali dibagikan. Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?
Hasil Cek Fakta
Tirto menelusuri klaim tersebut dengan menelusuri judul berita yang disebut serta mencantumkan nama media Gelora News sebagai sumber unggahan. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan artikel dengan judul serupa di situs Gelora News. Selain itu, tidak ada pemberitaan serupa di sejumlah media arus utama lainnya.
Namun, penelusuran menemukan gambar tangkapan layar dan tanggal publikasi yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial.”
Dalam artikel asli tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa proyek Whoosh tidak dibangun untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan manfaat sosial, seperti mengurangi kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun di kawasan Jabodetabek dan Bandung.
Baca juga:Dubes China: Whoosh Proyek Besar, Restrukturisasi Utang Wajar
Sebagai informasi, sebelumnya, Jokowi secara terbuka menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek-proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, yang kerap disorot karena besarnya beban utang. Ia menegaskan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang prinsip dasarnya bukan mencari laba.
“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” kata Jokowi.
Hingga Jumat (7/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun. Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan yang beredar merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Presiden ke-7 RI itu menekankan bahwa keberhasilan transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari social return on investment.
“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.
Namun, penelusuran menemukan gambar tangkapan layar dan tanggal publikasi yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yakni “Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial.”
Dalam artikel asli tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa proyek Whoosh tidak dibangun untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan manfaat sosial, seperti mengurangi kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun di kawasan Jabodetabek dan Bandung.
Baca juga:Dubes China: Whoosh Proyek Besar, Restrukturisasi Utang Wajar
Sebagai informasi, sebelumnya, Jokowi secara terbuka menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek-proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, yang kerap disorot karena besarnya beban utang. Ia menegaskan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang prinsip dasarnya bukan mencari laba.
“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” kata Jokowi.
Hingga Jumat (7/11/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun. Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan yang beredar merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Presiden ke-7 RI itu menekankan bahwa keberhasilan transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan dari social return on investment.
“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Jokowi menyebut rakyat akan patungan selama tiga tahun untuk membayar utang Whoosh bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Tirto tidak menemukan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat akan melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dalam tiga tahun.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://tirto.id/pemerintah-siapkan-rapat-khusus-bahas-utang-kereta-cepat-hkHa
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1462978781476783&set=a.378216286619710
- https://archive.ph/RhRJL
- https://www.gelora.co/2025/10/disalahkan-soal-utang-proyek-whoosh.html
- https://tirto.id/dubes-china-whoosh-proyek-besar-restrukturisasi-utang-wajar-hkku
- https://tirto.id/jokowi-sebut-kcic-investasi-sosial-purbaya-ada-betulnya-dikit-hkz5
(GFD-2025-30174) Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR
Sumber:Tanggal publish: 10/11/2025
Berita
tirto.id - Beredar di media sosial unggahan yang menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR.
ADVERTISEMENT
Narasi tersebut juga menyebut Purbaya berniat menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang disebut tersimpan di DPR dan lembaga terkait. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara, dan diklaim disampaikan langsung oleh Purbaya kepada publik.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Klaim ini beredar di sejumlah akun Facebook, antara lain “Lintas Berita”, “Chandra Ismail”, dan “Ardhi Ardhaz”(arsip) pada periode Minggu (26/10/2025) hingga Selasa (28/10/2025).
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan tak biasa. Kali ini, ia menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang selama ini tersimpan di DPR dan lembaga terkait," bunyi dari bagian dari takarir unggahan tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR.
Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara. Ia bahkan dengan rendah hati menyampaikan kepada publik.
ADVERTISEMENT
“Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup,” bunyi takarir itu juga, diklaim disebut oleh Purbaya.
Sepanjang Selasa (28/10/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 7,3 ribu tanda suka, 1,9 ribu komentar dan telah dibagikan sebanyak 179 kali.
Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?
ADVERTISEMENT
Narasi tersebut juga menyebut Purbaya berniat menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang disebut tersimpan di DPR dan lembaga terkait. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara, dan diklaim disampaikan langsung oleh Purbaya kepada publik.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Klaim ini beredar di sejumlah akun Facebook, antara lain “Lintas Berita”, “Chandra Ismail”, dan “Ardhi Ardhaz”(arsip) pada periode Minggu (26/10/2025) hingga Selasa (28/10/2025).
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan tak biasa. Kali ini, ia menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang selama ini tersimpan di DPR dan lembaga terkait," bunyi dari bagian dari takarir unggahan tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Purbaya Akan Sewa Hacker untuk Bobol Data Anggaran DPR.
Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara. Ia bahkan dengan rendah hati menyampaikan kepada publik.
ADVERTISEMENT
“Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup,” bunyi takarir itu juga, diklaim disebut oleh Purbaya.
Sepanjang Selasa (28/10/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) atau selama 11 hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 7,3 ribu tanda suka, 1,9 ribu komentar dan telah dibagikan sebanyak 179 kali.
Lantas, bagaimana kebenaran klaim itu?
Hasil Cek Fakta
Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memasukan kata kunci terkait klaim ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun adanya pernyataan resmi dari Purbaya yang meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa hacker dalam rangka membobol data anggaran di DPR.
Kami justru menemukan pernyataan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan dalam akun PPID Kemenkeu yang membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.
“Beredar unggahan di platform media sosial Facebook mengenai pernyataan Menteri Keuangan yang meminta izin kepada rakyat Indonesia menggunakan uang rakyat menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Dapat diinformasikan bahwa unggahan tersebut merupakan HOAKS. Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tulis keterangan PPID Kemenkeu, Senin (27/10/2025).
Kami justru menemukan pernyataan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan dalam akun PPID Kemenkeu yang membantah klaim tersebut. Disebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.
“Beredar unggahan di platform media sosial Facebook mengenai pernyataan Menteri Keuangan yang meminta izin kepada rakyat Indonesia menggunakan uang rakyat menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Dapat diinformasikan bahwa unggahan tersebut merupakan HOAKS. Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tulis keterangan PPID Kemenkeu, Senin (27/10/2025).
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Purbaya meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tbMxBqg9CDsJBLNhJgQ52GxCdzD745SmbQLayPoSKJaeJJ6tQiwNYgFj3xN881e1l&id=61550621806572&_rdc=1&_rdr#
- https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DWGe1t2pbipL5pHHxD7mfbPAjHDcrY7N5PUrUNDyJshCBCvKXcPhnrEKFqu7ishgl&id=100001571043280&_rdc=1&_rdr#
- https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02T3biJ3S15EdRZqjwomjSVA5pqxYtiW6iVg5x5ZGXReLE41gY4fZrdoFd2QMELTwEl&id=100078779906949&_rdc=1&_rdr#
- https://archive.ph/hsSK4
- https://www.instagram.com/p/DQTXSCME3IU/
(GFD-2025-29940) Cek fakta, Pemerintah hapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu
Sumber:Tanggal publish: 10/11/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook mengklaim bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan menghapus utang masyarakat dengan nominal di bawah Rp5 juta.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa utang bank bagi masyarakat tidak mampu akan dilunasi oleh negara, dan nama debitur yang sebelumnya masuk daftar hitam (blacklist) bank akan dipulihkan.
Narasi dalam video itu menyebutkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk membantu rakyat kecil yang kesulitan membayar utang.
Selain itu, unggahan tersebut juga menambahkan keterangan bahwa bantuan pelunasan dan pemutihan utang ini berlaku bagi masyarakat yang ingin memulai kredit rumah.
Berikut narasi dalam video tersebut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ada kabar bahwa Purbaya memberikan bantuan untuk masyarakat kecil. Disebutkan bahwa bagi rakyat yang memiliki utang ke bank di bawah lima juta rupiah dan tidak mampu membayarnya, utang tersebut akan dilunasi oleh negara. Selain itu, akan ada pemutihan nama bagi mereka yang sebelumnya masuk daftar hitam bank.”
Video tersebut diberi narasi:
“Alhamdulillah. Punya mentri baik banget.. yg punya hutang di bawah 5 juta akan di bantu pelunasan dan pemutihan di bank. Disclaimer, prihal ini terkhusus untuk yg mau mulai kredit rumah”
Namun, benarkah Pemerintah hapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu?
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa utang bank bagi masyarakat tidak mampu akan dilunasi oleh negara, dan nama debitur yang sebelumnya masuk daftar hitam (blacklist) bank akan dipulihkan.
Narasi dalam video itu menyebutkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk membantu rakyat kecil yang kesulitan membayar utang.
Selain itu, unggahan tersebut juga menambahkan keterangan bahwa bantuan pelunasan dan pemutihan utang ini berlaku bagi masyarakat yang ingin memulai kredit rumah.
Berikut narasi dalam video tersebut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ada kabar bahwa Purbaya memberikan bantuan untuk masyarakat kecil. Disebutkan bahwa bagi rakyat yang memiliki utang ke bank di bawah lima juta rupiah dan tidak mampu membayarnya, utang tersebut akan dilunasi oleh negara. Selain itu, akan ada pemutihan nama bagi mereka yang sebelumnya masuk daftar hitam bank.”
Video tersebut diberi narasi:
“Alhamdulillah. Punya mentri baik banget.. yg punya hutang di bawah 5 juta akan di bantu pelunasan dan pemutihan di bank. Disclaimer, prihal ini terkhusus untuk yg mau mulai kredit rumah”
Namun, benarkah Pemerintah hapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah ataupun kementerian terkait mengenai penghapusan utang bank Rp5 juta bagi masyarakat tidak mampu.
ANTARA justru menemukan terkait Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, pernah menyampaikan informasi mengenai program hapus tagih untuk debitur UMKM.
Pada fase pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menghapuskan utang sekitar 67 ribu debitur. Pada fase kedua, pemerintah menargetkan penghapusan utang hingga mencapai satu juta debitur.
Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah menghapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu tidak didukung pernyataan resmi dan tidak berdasar.
Klaim: Pemerintah hapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah ataupun kementerian terkait mengenai penghapusan utang bank Rp5 juta bagi masyarakat tidak mampu.
ANTARA justru menemukan terkait Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, pernah menyampaikan informasi mengenai program hapus tagih untuk debitur UMKM.
Pada fase pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menghapuskan utang sekitar 67 ribu debitur. Pada fase kedua, pemerintah menargetkan penghapusan utang hingga mencapai satu juta debitur.
Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah menghapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu tidak didukung pernyataan resmi dan tidak berdasar.
Klaim: Pemerintah hapus utang bank Rp5 juta untuk masyarakat tidak mampu
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 1087/7945