Perlu diketahui, terdapat beberapa jenis dan komposisi vaksin untuk tetanus. Antara lain Vaksin Tetanus dan Difteri (Td), Vaksin Difteri, Tetanus, dan Pertusis (DTaP), Vaksin Tetanus, Difteri, Pertusis (Tdap), dan Vaksin Tetanus Toxoid (TT). Mengutip Kids Health, vaksin ini mengandung toksin tetanus yang telah diinaktivasi dan tidak mengandung bakteri hidup.

Melansir Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada Vaksin Td merek TENIVAC misalnya, mengandung bahan aktif berikut: 5 Lf toksoid tetanus dan 2 Lf toksoid difteri. Bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan dan ≤5,0 µg formaldehida residu.

Kemudian pada Vaksin Tdap merek Adacel, kandungannya antara lain 5 Lf toksoid tetanus, 2 Lf toksoid difteri, dan antigen pertusis aselular (2,5 µg PT terdetoksifikasi, 5 µg FHA, 3 µg pertaktin, 5 µg FIM). Bahan-bahan lain per dosis 0,5 mL meliputi 1,5 mg aluminium fosfat (0,33 mg aluminium) sebagai adjuvan, ≤5 µg residu formaldehida,

Tokosoid adalah toksin (racun) dari bakteri yang telah dinonaktifkan sehingga tidak berbahaya, tetapi masih punya kemampuan untuk memacu respons imun. Penggunaannya pada vaksin tetanus dan difteri umum dan banyak digunakan.

Sementara halaman National Library of Medicine (NIH) memaparkan, pembuatan toksoid tetanus melalui inaktivasi galur toksigenik lostridium tetani. Galur toksik tersebut ditumbuhkan dalam media cair, dimurnikan, kemudian diolah dengan formaldehida untuk menghilangkan sifat patogeniknya. Setelah pemurnian dan sterilisasi, toksoid tetanus dikombinasikan dengan garam aluminium atau kalsium. Antigen toksoid ini kemudian biasanya digunakan dalam kombinasi dengan antigen difteri dan pertusis dalam bentuk vaksinasi.

Proses ini mengambil bakteri penyebab penyakit tetanus yang melalui inaktivasi kemampuan toksin lewat perlakuan kimia (formalin), panas, atau radiasi. Sementara kalau memanfaatkan daging busuk ada risiko menumbuhkan toksin aktif.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, juga menjelaskan kalau proses pembuatan vaksin tetanus kiwari aman.

Prosesnya dimulai dengan menumbuhkan clostridium tetani dalam media kultur steril. Dari proses tersebut akan dihasilkan racun tetanospasmin. Toksin akan dinonaktifkan dengan formaldehida sehingga menjadi toksoid. Toksoid kemudian akan dimurnikan berkali-kali.

"[Kemudian] dicampur dengan adjuvant aluminium agar imun tubuh mengenla antigen dengan baik," terangnya. Hasil dari proses-proses tersebut kemudian dikemas secara steril dan diuji dalam ratusan tahap kemanan.

"Tidak ada daging busuk, darah busuk, atau organ busuk yang digunakan [dalam proses membuat vaksina tetanus]," tegas dr. Wilson.

Vaksinolog University of Auckland, Helen Petousis-Harris, menjelaskan pemakaian organ binatang busuk pada vaksin tetanus juga kurang tepat. "(ini) kesalahan penafsiran yang bersifat inflamasi," tuturnya mengutip AAP Factcheck.

Meskipun beberapa vaksin tetanus menggunakan media yang berasal dari produk hewani, termasuk jantung sapi, untuk menumbuhkan kultur bakteri awal, bahan-bahan ini "dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat", ujarnya. "Menyebutnya sebagai 'organ yang membusuk' tidaklah akurat," tambah dia.

Dokter Wilson juga menambahkan dalam tahap pengembangan vaksin, bakteri dapat ditumbuhkan pada media kultur yang mengandung unsur hewani, seperti ekstrak jantung sapi misalnya. "Namun bahan tersebut hanya menjadi media pertumbuhan, bukan bagian dari vasin yang disuntikan," terang dia.

Dia juga menekankan industri vaksin modern sudah diwajibkan melalui proses pemurnian yang ketat, sterilisasi, uji toksisitas, uji kontaminasi, dan uji keamanan. "Sehingga produk akhir aman dan sangat jauh dari klaim, 'organ busuk'," tambah Wilson.

Sementara itu, mengutip U.S. Food and Drug Administration, kandungan formaldehida sebagaimana yang diklaim berbahaya di dalam unggahan, merupakan zat yang digunakan untuk menonaktifkan virus agar tidak menyebabkan penyakit, dalam hal tetanus, menonaktifkan toksin tetanus menjadi toksoid tetanus.

Selain itu, mengutip Vaccine Knowledge University of Oxford, meskipun formaldehida dianggap sebagai bahan kimia buatan manusia, tetapi dalam jumlah kecil, formaldehida juga ditemukan secara alami dalam aliran darah.

Setelah proses penonaktifan toksin tetanus, kadar formaldehida yang tersisa sangat kecil, biasanya

Sementara terkait kandungan aluminium dalam vaksin juga telah melalui pengendalian yang ketat. Aluminium ditambahkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan efektivitas secara aman. Jumlah aluminium yang diizinkan FDA dalam vaksin jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan dalam ASI dan susu formula bayi.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa vaksin tetanus terbuat dari bahan berbahaya adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Bahan tambahan seperti aluminium fosfat dan formaldehida dalam kadar sangat kecil yang aman dan berfungsi untuk menjaga efektivitas vaksin. Formaldehida digunakan dalam proses produksi untuk menonaktifkan racun bakteri, bukan sebagai bahan aktif berbahaya. Kandungan tersebut juga secara alami terdapat di tubuh manusia dalam kadar rendah.

Sementara terkait penggunaan daging atau organ busuk untuk menghasilkan bakteri tetanus juga telah dipastikan tak berbahaya. Proses kultur bakteri awal, bahan-bahan ini dimurnikan, disterilkan, dan diuji secara ketat. Sehingga tidak tepat mengatakan pembuatan vaksin menggunakan daging busuk.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CAN

Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu.

Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi.

Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya.

Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images.

Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda.

Klaim yang menyebut Mahfud MD meminta Polri menghentikan tilang adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud MD terkait isu tersebut, sementara perubahan mekanisme tilang merupakan kebijakan internal Polri. Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu.

Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi.

Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya.

Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images.

Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda.

Klaim yang menyebut Mahfud MD meminta Polri menghentikan tilang adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud MD terkait isu tersebut, sementara perubahan mekanisme tilang merupakan kebijakan internal Polri. Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto menelusuri klaim ini dengan memeriksa sumber visual, pemberitaan resmi, serta arsip pernyataan Mahfud MD. Melansir Kompas.com, Mahfud MD memang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dilantik pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Namun, tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud yang mendukung ataupun memerintahkan penghentian tilang seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Pencarian menggunakan kata kunci “Mahfud MD Usulkan Hapus Tilang” dalam arsip berita maupun pernyataan publik Mahfud juga tidak mengarah pada informasi yang selaras dengan klaim itu.

Melansir laman Polri, disebut bahwa kepolisian memang telah menghentikan praktik tilang manual dan beralih ke penegakan hukum berbasis teknologi, seperti ETLE dan sistem Cakra Presisi.

Namun, perubahan ini merupakan kebijakan internal Polri dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Mahfud MD dalam kapasitasnya saat ini. Tidak ada pula pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa tilang dihentikan sepenuhnya; yang berubah hanyalah mekanisme penindakannya.

Tirto juga menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan dengan melakukan reverse image search melalui Google Images.

Hasilnya menunjukkan bahwa foto tersebut berasal dari dokumentasi Antara Foto yang diambil pada Rabu (22/11/2023). Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Foto tersebut memperlihatkan keduanya sedang berbincang menjelang pelantikan Panglima TNI di Istana Negara. Foto ini tidak memiliki keterkaitan dengan isu penghentian tilang maupun dengan posisi Mahfud MD saat ini. Penggunaan foto lama dari konteks berbeda menunjukkan adanya upaya membingkai narasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, penelusuran tidak menemukan dasar faktual yang mendukung klaim bahwa Mahfud MD mengusulkan penghentian tilang atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait. Foto yang dipakai dalam unggahan juga tidak relevan dengan isi narasi dan berasal dari peristiwa yang berbeda.

Klaim yang menyebut Mahfud MD meminta Polri menghentikan tilang adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan pernyataan resmi Mahfud MD terkait isu tersebut, sementara perubahan mekanisme tilang merupakan kebijakan internal Polri. Foto yang digunakan dalam unggahan juga tidak relevan dengan klaim dan diambil pada tahun 2023.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios