Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Menkeu Purbaya semprot DPR: baru rapat membahas bencana sudah habiskan Rp20 miliar” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik dan membandingkannya dengan sumber terpercaya. Hasilnya, Mahfud MD dalam video yang dikutip oleh presenter tersebut tidak berbicara soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo. 

Presenter wanita berbaju merah tersebut adalah pemengaruh media sosial Rinny Budoyo yang mengelola kanal Youtube 2045 TV. Potongan videonya tersebut, bagian dari program yang tayang pada 15 September 2024 berjudul “Prof Mahfud Tuntut Jokowi Diadili?”

Ia mengangkat sudut pandang Mahfud MD terhadap kebijakan Jokowi di akhir jabatannya sebagai presiden Indonesia. Dia mengutip pernyataan Mahfud MD dari siniar Akbar Faisal Uncensored edisi 10 September 2024. Dalam siniar itu, Mahfud mengatakan Jokowi sudah merusak demokrasi dan konstitusi.



“Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan. Khususnya di akhir-akhir masa jabatannya. Menurut Pak Mahfud, bakal lengsernya Pak Jokowi pada 20 Oktober nanti, tidak bisa jadi alasan dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum,” kata Rinny di video tersebut.

Foto Mahfud MD berpakaian batik dengan latar belakang bendera merah putih dalam konten tersebut, berasal dari publikasi Detik.com pada 7 November 2023.



Foto diambil oleh fotografer saat Mahfud membuka Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Kompas TV menayangkan secara langsung acara diskusi tersebut. Dalam acara itu, Mahfud salah satunya berbicara soal isu penundaan dan perpanjangan periode masa jabatan. Menurut dia, Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai kalender konstitusi. "Jadi tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode," kata Mahfud.

Mahfud dalam acara itu tidak berbicara soal dugaan kasus ijazah palsu yang mendera Jokowi. 

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Tempo menulis bahwa polemik soal ijazah Jokowi berawal tiga tahun terakhir. Ketika itu, Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal dugaan penggunaan ijazah palsu saat pemilihan presiden 2019. Namun kemudian Bambang mencabut gugatan setelah ada klarifikasi dari UGM tempat Jokowi menyelesaikan studinya di Fakultas Kehutanan. 

Akan tetapi, proses hukum yang menjerat Bambang dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur) tetap berlanjut. Bambang dan Gus Nur tetap divonis enam tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong dan menjatuhkan vonis hukuman penjara.

Polemik kembali muncul setelah Eggi Sudjana menuding Jokowi memalsukan ijazah. Pada Desember 2024, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai oleh Eggi Sudjana melaporkan Jokowi atas dugaan pemalsuan ijazah yang melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Saling lapor tak dapat dihindarkan. Jokowi juga melakukan hal yang sama melaporkan pihak penudingnya. Kini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dr. Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Para tersangka dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama mencakup Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.  Sedangkan klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD berbicara soal ijazah palsu Jokowi adalah keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk memeriksa BLT tambahan Desember 2025-Januari 2026, peneluruan mengarah pada artikel berjudul "Marak Hoaks Cek Bansos BLT 900 Ribu, Simak Cara Mudah yang Aman" yang dimuat situs liputan6.com, pada 5 Desember 2025.
Artikel situs liputan6.com menyebutkan, pengecekan dapat dilakukan melalui situs web resmi https://cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler "Cek Bansos".
Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial, Kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk memeriksa BLT tambahan Desember 2025-Januari 2026 tidak benar.
Pengecekan dapat dilakukan melalui situs web resmi https://cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler "Cek Bansos".
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Untuk menelusuri klaim tersebut, Tirto membuka tautan pendaftaran yang terdapat dalam unggahan.

Saat tautan diakses, pengguna diarahkan pada sebuah laman dengan tampilan bertuliskan “RESENTRA KEMENSOS TAHUN 2025-2026 RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN SOSIAL”, juga ditemukan logo Kementrian Sosial, PKH, DTKS, Sembako dan logo lainnya.

Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan. Pertama, ada perbedaan jumlah bantuan yang akan diberikan, yang disebut sebesar Rp2,5 juta, bukan Rp900 ribu seperti yang dituliskan dalam unggahan. Tirto juga tidak menemukan informasi secara utuh, alamat kantor, kontak resmi perusahaan, maupun informasi legal yang menunjukkan bahwa laman tersebut terafiliasi dengan Kemensos.

Lebih lanjut, masyarakat diminta untuk mendaftar dengan menuliskan nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ditampilkan juga nama-nama yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengirim kode OTP yang telah dikirimkan untuk melanjutkan proses pencairan bantuan.

Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan menggunakan urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Kementerian Sosial. Domain yang digunakan berlokasi di Ascension Island, terdaftar di bawah CLOUDFLARENET, dibuat pada 4 Desember 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kredibilitas situs. Tirto lantas melakukan pencarian di mesin pencarian Google dengan kata kunci “BLT Kesra bulan Desember 2025”. Hasilnya mengarahkan pada artikel yang dipublikasikan MetroTV. Dilaporkan bahwa pemerintah masih melakukan penyaluran BLT Kesra hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan sekaligus untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2025. Pencairan dilakukan dalam satu kali pencairan sebanyak Rp900 ribu rupiah.

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan dengan dua cara. Pertama, melalui situs Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id. Di situs tersebut, pengunjung akan diarahkan untuk mengisi data wilayah domisili secara lengkap sesuai KTP, memasukkan nama lengkap persis seperti yang tercantum di KTP, mengisi kode captcha yang tampil di layar dan terakhir klik tombol "Cari Data".

Cara selanjutnya dengan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Jika data tidak sesuai atau tidak muncul, masyarakat dapat menggunakan fitur usulan atau sanggahan dalam aplikasi “Cek Bansos” atau menghubungi Posko Bansos di kelurahan. Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap melalui bank-bank penyalur, sehingga penerima harus memastikan memiliki rekening aktif.

Dengan demikian, informasi yang mengklaim tautan pendaftaran dana BLT Kesra yang mengharuskan pengunjung mendaftarkan diri melalui akun ataupun nomorTtelegram adalah tidak benar dan berpotensi merupakan penipuan (phishing) atau pencurian data pribadi.

Melansir Detik Jogja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan hingga Rabu (3/12/2025) sudah ada 26,2 juta KPM yang menerima bantuan sebesar Rp900 ribu ini. Artinya, progres penyaluran BLT Kesra di tahun ini sudah mencapai sekitar 75 persen dari target keseluruhan.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan karena tidak ada biaya administrasi apa pun dalam proses pengecekan dan pencairan BLT Kesra, serta dilarang memberikan data pribadi seperti PIN atau kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.

Berdasarkan penelusuran fakta, ditemukan bahwa klaim Pemerintah memberikan BLT Kesra pada bulan Desember 2025 sebesar Rp900 ribu untuk masyarakat dengan mendaftarkan diri melalui akun Telegram adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang digunakan pada unggahan tersebut bukan merupakan situs resmi milik Kemensos dan tidak memiliki keterkaitan dengan Kemensos.

Masyarakat dapat memastikan status penerimaan BLT Kesra Desember 2025 melalui situs resmi Kemensos cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi resmi Kemensos.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.