tirto.id - Di jagat maya, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun, termasuk soal bantuan yang berasal dari pemerintah. Di tengah kemudahan akses ini, tak jarang beredar klaim-klaim miring mengatasnamakan program pemerintah.
ADVERTISEMENT
Seperti yang belakangan beredar, tersebar tautan yang diklaim memuat laman pendaftaran bantuan program 3 juta rumah subsidi gratis. Akun Facebook dengan nama "info terkini" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (8/10/2025).
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Lengkap dengan poster sederhana, akun tersebut menyebarkan tautan dengan domain yang janggal.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"Bantuan rumah gratis atau bersubsidi di Indonesia disalurkan melalui berbagai program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan rumah subsidi bagi pekerja informal," bunyi keterangan yang dibubuhkan akun tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi Gratis.
Per Jumat (31/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 58 kali, dan mendapat 2,6 ribu tanda suka serta seribu komentar lebih. Sejumlah pengguna Facebook menyatakan berminat dengan klaim bantuan subsidi rumah yang dibagikan akun tersebut.
ADVERTISEMENT
Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran itu?
(GFD-2025-29806) Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi
Sumber:Tanggal publish: 01/11/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau instansi pemerintah lainnya.
Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah.
Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook.
Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan.
Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah.
Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook.
Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta memperlihatkan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian PKP, maupun instansi pemerintah lainnya. Di laman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.
Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025. Untuk mengecek informasi program bantuan rumah subsidi, masyarakat diimbau mendapatkannya dari laman dan media sosial resmi Kementerian PKP.
Tirto juga tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga klaim tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi gratis yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffe
Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025. Untuk mengecek informasi program bantuan rumah subsidi, masyarakat diimbau mendapatkannya dari laman dan media sosial resmi Kementerian PKP.
Tirto juga tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga klaim tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi gratis yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffe
Rujukan
- https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=122098522677060655&id=61581819664636&_rdc=1&_rdr#
- https://archive.ph/apK8P
- https://urlscan.io/result/019a396d-78e8-7248-96f4-0c74a684a70e/
- https://web.facebook.com/profile.php?id=61581819664636&sk=about_profile_transparency
- https://m.antaranews.com/berita/4723421/pemerintah-serahkan-25-ribu-rumah-untuk-warga-tanpa-gaji-april-2025
(GFD-2025-29805) Video Ketua MPR Sindir Gibran dengan Kata
Sumber:Tanggal publish: 31/10/2025
Berita
tirto.id - Baru-baru ini beredar video Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, yang tampak sedang berada dalam momen sidang. Dia diklaim mulai berani menyindir Wakil Gubernur, Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Dalam bentuk video sepanjang 37 detik, akun Facebook "Abdul Hamid" (arsip) menyebarkan narasi ini pada Sabtu (18/10/2025). Muzani dalam klip tersebut terdengar membacakan pantun, kemudian menyebut "fufufafa" yang merujuk pada Gibran.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
"Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu, punya wakil presiden fufufafa," kata Muzani sambil tertawa.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Ketua MPR Sindir Gibran. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Pernyataan Muzani lalu disambut tepuk tangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara mantan Presiden, Joko Widodo, yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum. Dalam keterangan yang menyertai video, akun pengunggah video mengatakan kalau klip ini bersumber dari Kompas.
Per Jumat (31/10/2025), video ini sudah dibagikan sebanyak 2.300 kali dan memperoleh 27 ribu tanda suka serta 1.200 komentar. Para warganet melontarkan komentar yang beragam, mulai dari menertawakan respons Prabowo sampai mempertanyakan kebenaran narasi yang disebarkan.
Lantas, bagaimana faktanya?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dalam bentuk video sepanjang 37 detik, akun Facebook "Abdul Hamid" (arsip) menyebarkan narasi ini pada Sabtu (18/10/2025). Muzani dalam klip tersebut terdengar membacakan pantun, kemudian menyebut "fufufafa" yang merujuk pada Gibran.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
"Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu, punya wakil presiden fufufafa," kata Muzani sambil tertawa.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Ketua MPR Sindir Gibran. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Pernyataan Muzani lalu disambut tepuk tangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara mantan Presiden, Joko Widodo, yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum. Dalam keterangan yang menyertai video, akun pengunggah video mengatakan kalau klip ini bersumber dari Kompas.
Per Jumat (31/10/2025), video ini sudah dibagikan sebanyak 2.300 kali dan memperoleh 27 ribu tanda suka serta 1.200 komentar. Para warganet melontarkan komentar yang beragam, mulai dari menertawakan respons Prabowo sampai mempertanyakan kebenaran narasi yang disebarkan.
Lantas, bagaimana faktanya?
ADVERTISEMENT
Hasil Cek Fakta
Pertama-tama, Tim Riset Tirto mencoba mencari tahu sumber asli video. Dengan memasukkan tangkapan layar footage Muzani ke mesin penelusuran Google Image, kami menjumpai klip identik disiarkan kanal YouTube “Liputan 6” pada Oktober 2024.
Rekaman Muzani itu rupanya merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029. Akan tetapi, dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”.
“Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang,” kata Muzani dalam dokumentasi asli.
“Berpeci hitam dan memakai sarung, Kyai Ma'ruf Amin akan selalu kita senang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir Pasar Baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden,” lanjutnya.
Tirto juga memastikan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas, seperti klaim yang tertera di klip beredar. Kompas TV menyiarkan video Muzani berpantun ini dengan tajuk “Kala Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Buat Prabowo Geleng Kepala hingga Jokowi Tepuk Tangan”.
Namun, sama seperti Liputan 6, Muzani tidak menyinggung Gibran dan menyebut “fufufafa”. Itu artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Setelah kami mencoba mengecek bagian akhir video menggunakan bantuan Hive Moderation, tertera kemungkinan video memuat konten AI atau deepfake, persentasenya mencapai 86,6 persen. Artinya, video yang disebarkan di media sosial telah mengalami proses penyuntingan dari video aslinya.
Rekaman Muzani itu rupanya merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029. Akan tetapi, dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”.
“Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang,” kata Muzani dalam dokumentasi asli.
“Berpeci hitam dan memakai sarung, Kyai Ma'ruf Amin akan selalu kita senang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir Pasar Baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden,” lanjutnya.
Tirto juga memastikan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas, seperti klaim yang tertera di klip beredar. Kompas TV menyiarkan video Muzani berpantun ini dengan tajuk “Kala Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Buat Prabowo Geleng Kepala hingga Jokowi Tepuk Tangan”.
Namun, sama seperti Liputan 6, Muzani tidak menyinggung Gibran dan menyebut “fufufafa”. Itu artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Setelah kami mencoba mengecek bagian akhir video menggunakan bantuan Hive Moderation, tertera kemungkinan video memuat konten AI atau deepfake, persentasenya mencapai 86,6 persen. Artinya, video yang disebarkan di media sosial telah mengalami proses penyuntingan dari video aslinya.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, rekaman Muzani yang beredar diketahui merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029.
Dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”. Setelah menyebut "papeda", Muzani mengatakan "kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda".
Artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Dengan demikian, video dengan klaim Muzani menyindir Gibran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”. Setelah menyebut "papeda", Muzani mengatakan "kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda".
Artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Dengan demikian, video dengan klaim Muzani menyindir Gibran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
(GFD-2025-29804) Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?
Sumber:Tanggal publish: 31/10/2025
Berita
tirto.id - Pada Kamis (30/10/2025), ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk guru madrasah swasta.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).
Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?
Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.
Lantas, bagaimana kebenarannya?
ADVERTISEMENT
Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).
Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?
Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.
Lantas, bagaimana kebenarannya?
Hasil Cek Fakta
Untuk memverifikasi klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Purbaya guru honorer wajib jadi PNS”, Hasilnya, kami sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.
Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025
Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.
Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025
Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, narasi Purbaya sebut guru honorer baik di sekolah swasta maupun negeri dengan lama mengajar minimal 10 tahun wajib diangkat jadi PNS, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Tirto sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Tirto sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://tirto.id/guru-madrasah-demo-di-jakarta-tuntut-kuota-p3k-hingga-asn-hkHA
- https://web.facebook.com/groups/1556087551277104/?multi_permalinks=4178519992367167&hoisted_section_header_type=recently_seen
- https://archive.ph/4qpN3
- https://web.facebook.com/syahril.ngemalo1/posts/pfbid036SiyTpAUPkRCN9ivqnessyditmhfaYBAgE4pPj9eADje5FTpqoVjnYkhK3tAGUQZl
- https://www.instagram.com/p/DQWAASwCZuR/
- https://money.kompas.com/read/2025/10/21/200000826/menkeu-purbaya-buka-peluang-kenaikan-gaji-pns-pada-2026
- https://mailto:factcheck@tirto.id
(GFD-2025-29803) Hoaks BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya
Sumber:Tanggal publish: 30/10/2025
Berita
tirto.id - Nama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa tengah hangat menjadi pembicaraan publik. Berbagai narasi soal Purbaya ramai menghiasai ranah media sosial. Baru-baru ini misalnya, beredar klaim yang menyebut bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari kursi Menkeu.Narasi itu disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Penting Jadi Duit”,“Viral Nusantara”, dan “Nelson Silitonga”(arsip) pada Senin (27/10/2025) dan Selasa (28/10/2025). Keterangan teks pada sejumlah unggahan tersebut menarasikan bahwa BEM UI menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Prabowo mencopot Menkeu Purbaya.“BEM UI tuntut presiden untuk mencopot menkeu purbaya. entah apa maksud dan tujuan BEM UI tetapi ini menuju ke ranah politik dan di tunggangi para elit pilitk yang merasa terganggu oleh ke hadiran purbaya,” tulis keterangan unggahan bertanggal Selasa (28/10/2025).
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya. foto/hotline periksa fakta tirto
Baca juga:Presiden Brasil Bisa Jabat 3 Periode, Prabowo: Kita Enggak Boleh
Baca juga:DPR Yakin Presiden Prabowo Belum Puas Biaya Haji Turun Rp2 Juta
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta BEM UI Gelar Demo Desak Prabowo Copot Purbaya. foto/hotline periksa fakta tirto
Baca juga:Presiden Brasil Bisa Jabat 3 Periode, Prabowo: Kita Enggak Boleh
Baca juga:DPR Yakin Presiden Prabowo Belum Puas Biaya Haji Turun Rp2 Juta
Hasil Cek Fakta
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sejumlah akun yang mengunggah klaim tersebut tidak menyertakan bukti maupun keterangan kredibel untuk memperkuat tudingan bahwa BEM UI mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan. Meski demikian, beberapa unggahan konsisten menampilkan foto seorang mahasiswa yang mengenakan jaket almamater kuning khas UI.Tirto kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui konteks dan identitas mahasiswa dalam foto tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang dicatut dalam klaim itu adalah Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru.Mengacu pada pemberitaan RMOL, Diallo yang mewakili BEM UI disebut mendesak agar Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Baca juga:Prabowo Dongkol Nonton Podcast Kritik Dirinya tapi Tetap Dicatat
RMOL
BeritaSatu
Beritasatu.com,
Baca juga:Pertemuan Prabowo dengan Presiden Brasil Hasilkan 8 Kesepakatan
Baca juga:Prabowo Dorong ASEAN Perkuat Kerja Sama demi Hadapi Tantangan
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Sebagai langkah verifikasi tambahan, Tirto menelusuri seluruh kanal resmi milik BEM UI. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan maupun keterangan tertulis yang menyebut bahwa BEM UI mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Keuangan Purbaya.
Sejumlah akun yang mengunggah klaim tersebut tidak menyertakan bukti maupun keterangan kredibel untuk memperkuat tudingan bahwa BEM UI mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan. Meski demikian, beberapa unggahan konsisten menampilkan foto seorang mahasiswa yang mengenakan jaket almamater kuning khas UI.Tirto kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui konteks dan identitas mahasiswa dalam foto tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang dicatut dalam klaim itu adalah Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru.Mengacu pada pemberitaan RMOL, Diallo yang mewakili BEM UI disebut mendesak agar Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Baca juga:Prabowo Dongkol Nonton Podcast Kritik Dirinya tapi Tetap Dicatat
RMOL
BeritaSatu
Beritasatu.com,
Baca juga:Pertemuan Prabowo dengan Presiden Brasil Hasilkan 8 Kesepakatan
Baca juga:Prabowo Dorong ASEAN Perkuat Kerja Sama demi Hadapi Tantangan
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Sebagai langkah verifikasi tambahan, Tirto menelusuri seluruh kanal resmi milik BEM UI. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan maupun keterangan tertulis yang menyebut bahwa BEM UI mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Keuangan Purbaya.
Kesimpulan
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Hasil penelusuran fakta menunjukkan, klaim yang menyebut Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari kursi Menkeu bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).BEM UI menegaskan bahwa aksi mahasiswa di depan Gedung DPR pada Selasa (9/9/2025) tidak bertujuan mendesak Menteri Purbaya untuk mundur.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgen
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Hasil penelusuran fakta menunjukkan, klaim yang menyebut Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari kursi Menkeu bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).BEM UI menegaskan bahwa aksi mahasiswa di depan Gedung DPR pada Selasa (9/9/2025) tidak bertujuan mendesak Menteri Purbaya untuk mundur.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgen
Rujukan
- https://web.facebook.com/pentingjadiduit/posts/pfbid0qeZ2HhziYBpWDZtbe7Ceyyr82c8AKEvMLNgEi3XWMac1mYBgwabZjot4h4v32Zw6l
- https://web.facebook.com/cintia.ayu.3538/posts/pfbid02SuqjmJSzmCtrNaM7QdMosJ5v6BxzaTSRL74RjUEXDUcpH8277KD8L2zPbS9gLzC4l
- https://web.facebook.com/sony.keren.16/posts/pfbid02onervHCHbkEE4tYkbKbKTSBRuUmwzKvKXahyLXYYouwJctHREKQqhb7rZyXu88Ptl
- https://archive.ph/vfTVt
- https://tirto.id/presiden-brasil-bisa-jabat-3-periode-prabowo-kita-enggak-boleh-hkiw
- https://tirto.id/dpr-yakin-presiden-prabowo-belum-puas-biaya-haji-turun-rp2-juta-hkFi
- https://rmol.id/politik/read/2025/09/09/679376/bem-ui-langsung-desak-prabowo-copot-menkeu-purbaya
- https://tirto.id/prabowo-dongkol-nonton-podcast-kritik-dirinya-tapi-tetap-dicatat-hkEM
- https://www.beritasatu.com/nasional/2921181/bem-ui-klarifikasi-soal-tuntutan-menkeu-purbaya-mundur
- https://tirto.id/pertemuan-prabowo-dengan-presiden-brasil-hasilkan-8-kesepakatan-hkia
- https://tirto.id/prabowo-dorong-asean-perkuat-kerja-sama-demi-hadapi-tantangan-hktA
Halaman: 1/6806