Setelah melacak isu soal suap Jokowi kepada Rektor UGM di mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan resmi yang memuat informasi ini. Justru pihak kampus UGM telah mengklarifikasi keabsahan ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan berdasarkan keterangan pada laman resminya pada 21 Maret 2025.

Keterangan itu dimuat, setelah muncul klaim seorang mantan dosen dari Universitas Mataram bernama Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi dari Jokowi sebagai lulusan UGM. Keraguannya berpangkal pada lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Belakangan, Rismon menjadi salah satu tersangka yang dijerat kepolisian dengan UU ITE terkait kasus tudingan pemalsuan ijazah Jokowi ini.

Dalam artikel yang dimuat UGM, ada keterangan para pejabat kampus dan teman Jokowi semasa kuliah. Salah satunya Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang bilang bahwa “Dia (Joko Widodo) lulus dari sini dan buktinya ada kok."

Salah satu teman seangkatan Jokowi bernama Frono Jiwo, juga mengatakan Jokowi merupakan teman satu angkatannya. Jokowi dan Frono sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bersama pada 1985.

“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” kata Frono.

Pun, tak ada indikasi atau bukti bahwa Jokowi juga melakukan suap Rp100 miliar untuk ijazah palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang menarasikan ada suap dari Jokowi ke Rektor UGM Ova Emilia sebesar Rp100 miliar adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pihak UGM juga telah mengeluarkan klarifikasi pada Maret 2025 terkait keaslian ijazah Jokowi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman Tempo.co. Namun dalam kolom pencarian tidak ditemukan artikel yang sesuai dengan postingan.
Pencarian dilanjutkan dan kami menemukan bantahan dari redaksi Tempo terkait postingan artikel yang marak beredar di media sosial.
"Pasti bukan (artikel Tempo). Desain dan tipografi bukan ciri produk Tempo. Tempo tak akan menulis judul berita dengan kalimat berantakan seperti ini," kata Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat.
Di sisi lain foto dalam postingan merupakan tangkapan layar dari video yang diunggah Kompas TV di Youtube pada 12 Juni 2025. Video itu berjudul "BREAKING NEWS - Luhut Bicara Prospek Ekonomi Indonesia di ICI 2025".

Postingan artikel Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat Solo tidak mengusir Jokowi jika ijazahnya palsu adalah hoaks.

Tempo menelusuri video itu dengan pencarian gambar terbalik dan pendeteksi akal imitasi AI. Hasil verifikasi menunjukkan hukuman mati memang tercantum sebagai pemberatan dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tetapi video tersebut tidak berkaitan dengan pengesahan hukuman mati bagi koruptor.



Video tiga tahanan berompi oranye yang muncul pada detik kedelapan itu adalah para tersangka dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina Persero tahun anggaran 2012–2014, seperti diberitakan Antara. KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, 9 September 2025.

Tiga orang dalam video itu ialah Direktur PT Melanton Pratama Gunardi Wantjik GW, pegawai PT Melanton Pratama Frederick Aldo Gunardi FAG, dan Alvin Pradipta Adiyota APA dari pihak swasta. Satu tersangka lain, Chrisna Damayanto CD, menjabat Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero.

Kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan KPK dan belum bergulir ke persidangan. Belum ada putusan hakim soal hukuman bagi para tersangka korupsi.



Pada detik ke-23, video menampilkan penangkapan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK. Ia diduga memeras dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Tayangan itu sama dengan rekaman Tempo pada 22 Agustus 2025..

Kasus ini masih dalam penyidikan KPK. Pada 10 November 2025, KPK memeriksa dua orang saksi, yakni Direktur PT Barito Sarana Karya Rony Sugiarto dan General Manager PT Waterland Indonesia Sitti Fatim



Tempo menemukan sejumlah anomali dalam video pria berseragam kejaksaan itu. Jumlah bintang di seragamnya berbeda antara sisi kanan dan kiri. Dalam aturan kepangkatan, bintang pada seragam jaksa harus sama di kedua sisi.

Gerakan jarinya juga janggal. Bentuknya lancip, menyatu, dan memanjang. Analisis dengan alat deteksi akal imitasi Hive Moderation menunjukkan kemungkinan 99,5 persen video tersebut dibuat dengan akal imitasi.



Demikian juga dengan alat deteksi Zhuque AI Detection Assistant, juga menunjukkan kemungkinan 99,99% persen video melibatkan AI.



Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi 

Hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Aturannya menyebut pidana mati dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Penjelasan “keadaan tertentu” merujuk pada situasi ketika negara berada dalam kondisi bahaya seperti bencana alam nasional, pengulangan korupsi, atau krisis ekonomi dan moneter.

Meski hukuman mati berlaku sebagai norma di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai langkah keras itu tidak efektif memberantas korupsi.

Tiongkok yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor tidak menunjukkan lonjakan Indeks Persepsi Korupsi. Dari 2015 sampai 2018, nilainya bertahan di kisaran 37 hingga 41, tidak jauh dari Indonesia. Tanpa hukuman mati, negara di kawasan Australia dan Eropa justru berhasil keluar dari persoalan korupsi.

Menurut ICJR, pemberantasan korupsi lebih efektif jika pemerintah memaksimalkan pencegahan lewat perbaikan sistem dan penegakan hukum yang transparan serta akuntabel.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim bahwa pemerintah mengesahkan secara resmi hukuman mati bagi koruptor adalah keliru.

Unggahan berisi klaim “Timnas Indonesia lolos ke 32 besar Piala Dunia U-17 2025” merupakan konten palsu (fabricated content).