Pertama-tama Tim Riset Tirto melakukan Google Reverse Image pada gambar unggahan di Facebook yang beredar, dan kami diarahkan pada foto yang ada di situs resmi Presiden RI. Foto tersebut sama persis seperti yang diunggah di Facebook, namun konteks aslinya sama sekali berbeda.

Dalam laman resmi Presiden RI, foto Prabowo dan Lula berjabat tangan diambil ketika momen pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, (23/10/2025).

Saat itu, Indonesia dan Brasil sepakat membangun kemitraan ekonomi komprehensif untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Tidak ada sama sekali informasi terkait pemberian dana Rp16,7 Triliun untuk memulihkan hutan tropis di Brasil dalam pertemuan itu.

Tirto lantas mencari pemberitaan kredibel media nasional soal klaim itu dengan melakukan pencarian di mesin pencari Google. Alhasil, kami menemukan bahwa klaim Indonesia bakal memberikan dana Rp16,7 Triliun kepada Brasil untuk pemulihan hutan tropis, kemungkinan diambil dari informasi yang dicatut keliru saat perhelatan Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

Dalam laman resmi Kementerian Kehutanan, pemerintah Indonesia mendukung peluncuran Tropical Forest Forever Facility (TFFF) Country Access Platform, sebuah inisiatif baru yang dirancang mempercepat akses pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

Platform yang diluncurkan oleh Pemerintah Brasil ini bertujuan membantu negara-negara hutan tropis memenuhi persyaratan teknis dan institusional untuk memperoleh pembiayaan dari mekanisme TFFF. Dukungan tersebut mencakup proses diagnostik cepat, penyediaan bantuan teknis yang terkoordinasi, serta penguatan kerja sama negara-negara berkembang agar dapat saling bertukar pengalaman dan solusi dalam perlindungan hutan.

Baca juga:Komisi I: Perjanjian Damai Palestina-Israel Harus Lekas Terwujud

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Selain berpartisipasi aktif dalam pengembangan platform, Indonesia juga terlibat sebagai anggota Interim Steering Committee yang mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kehutanan global.

“Platform ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengakses pembiayaan jangka panjang, meningkatkan sistem pemantauan hutan, serta memastikan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati.

Sementara itu, pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam agenda pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil, rencananya dikumpulkan melalui nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Belém Leader Summit, Brasil, Jumat (7/11) waktu setempat.

Baca juga:Menkeu Sebut Daerah Tetap Nikmati Belanja Pusat Meski TKD Turun

Dilansir Antara, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor. Namun bakal diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global. Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen, yang telah diakui secara internasional.

Baca juga:Pemerintah Siapkan Sistem Integrasi Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Dengan begitu, Indonesia sebetulnya berjanji berkomitmen mengumpulkan dana sebesar Rp16,7 Triliun untuk dialokasikan ke dalam mekanisme TFFF. Angka itu diproyeksi didapat dari kredit karbon yang diungkap ketika perhelatan COP30 di Brasil, November 2025.

TFFF memang diusulkan Brasil sebagai tuan rumah COP30. Tapi mengartikan bahwa target alokasi dana TFFF akan dipakai langsung oleh Brasil adalah keliru. TFFF adalah platform yang diisi oleh berbagai negara untuk pendanaan jangka panjang terhadap negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

false & misleading

Foto yang ditampilkan dalam unggahan Facebook tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim yang dibagikan. Tirto menduga narasi ini terbangun karena kekeliruan dalam mencatut informasi dalam Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belem, Brasil.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan media arus utama terkait aksi demonstrasi kepala desa yang disebut-sebut menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur. Penelusuran mengarahkan pada laporan Tirto mengenai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/11/2025).

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi.

Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.

Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia.

DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa.

Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar.

Berdasarkan penelusuran fakta, klaim yang menyebut adanya aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan adalah kekurangan konteks (missing context).

Hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memang benar terjadi. Namun, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, bukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim periksa fakta Tirto memulai penelusuran dengan menggunakan mesin pencarian untuk memeriksa kebenaran klaim yang beredar di media sosial. Dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah yang menyatakan telah diumumkannya formasi sekaligus dibukanya pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Melansir pemberitaan Tirto sebelumnya, hingga November 2025, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum untuk tahun 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa wacana pengadaan CPNS 2026 masih berada pada tahap koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga belum ada kepastian pelaksanaan.

Informasi tersebut sekaligus menjadi penyangkal atas narasi yang beredar di media sosial, yang mencantumkan rincian jumlah formasi di sejumlah kementerian dan menyertakan tautan pendaftaran. Pasalnya, pemerintah belum merilis data apa pun terkait formasi CPNS 2026, baik untuk instansi pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri menelusuri tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran daring CPNS 2025/2026. Tautan tersebut mengarah ke situs https://daftarsekrgjuga.allihii.com/.

Di dalam situs tersebut, terdapat formulir pendaftaran yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap, serta nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Pengguna juga diminta mencentang persetujuan untuk menerima pesan dari admin melalui Telegram.

Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak berakhiran go.id atau pemerintah Indonesia ini juga menjadi indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai media pendaftaran juga tidak sesuai dengan mekanisme resmi seleksi CPNS.

Perlu diketahui, pendaftaran CPNS hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN milik BKN di alamat https://sscasn.bkn.go.id, bukan melalui tautan atau situs lain.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan formasi serta membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025/2026.

Tautan pendaftaran yang disertakan tidak terafiliasi dengan portal resmi BKN maupun situs pemerintah.

Dengan demikian, klaim pembukaan pendaftaran CPNS 2025/2026 yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri tautan yang dicantumkan pada bagian akhir unggahan undian berhadiah tersebut. Namun, per Rabu (17/12/2025), tautan tersebut sudah tidak dapat diakses.

Kendati demikian, hasil pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io menunjukkan alamat domain situs tersebut bukan tidak terkait situs resmi milik Bank BJB. Adapun situs resmi Bank BJB dapat diakses melalui www.bankbjb.co.id.

Lewat penelusuran informasi dalam situs web serta media sosial resmi Bank BJB. Hasil penelusuran menunjukkan tidak adanya pengumuman atau informasi terkait program undian berhadiah “Spesial Akhir Tahun 2025 Bank BJB” sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook tersebut.

Selain itu, akun Facebook yang menyebarkan klaim undian berhadiah tersebut juga bukan akun resmi milik Bank BJB. Akun Facebook resmi Bank BJB telah terverifikasi dengan nama “bank bjb”, dan tidak mempublikasikan undian serupa. Penelusuran di akun Instagram resmi @bankbjb juga tidak menemukan unggahan yang mendukung klaim tersebut..

Sebaliknya, salah satu unggahan akun resmi Bank BJB justru mengimbau nasabahnya untuk berhati-hati terhadap berbagai jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BJB. Dalam unggahan tersebut, Bank BJB menegaskan pentingnya memastikan kontak dan akun media sosial resmi sebelum melakukan transaksi atau mengakses tautan tertentu.

Bank BJB juga menekankan bahwa pihaknya tidak pernah meminta data pribadi nasabah, seperti PIN, kata sandi, maupun kode OTP, dalam kondisi apa pun. Informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pemilik rekening. Imbauan ini semakin memperkuat indikasi bahwa klaim undian berhadiah yang beredar di media sosial tersebut merupakan upaya penipuan.

Berdasarkan penelusuran fakta, tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim adanya program undian berhadiah dari Bank BJB. Akun penyebar klaim bukan akun resmi, dan tautan yang disertakan tidak terafiliasi dengan Bank BJB.

Dengan demikian, klaim undian berhadiah yang beredar di Facebook tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).