Pertama-tama Tirto mencoba mencari informasi mengenai dana bantuan yang diklaim dari pemerintah Australia tersebut di mesin pencari Google. Namun, tidak ada satupun rilis resmi dan pemberitaan kredibel yang mendukung informasi tersebut.

Tirto juga mencoba menelaah isi surat yang dibagikan akun itu. Jika diperhatikan, sejak awal kalimat sudah terjadi kesalahan penulisan dan ejaan yang digunakan dalam isi surat.

Hal ini semakin meragukan klaim bahwa surat tersebut adalah informasi resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan.

Penelusuran Tirto, pihak dari Kemenag diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sudah membantah informasi yang beredar ini.

Lewat laman resmi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Jeane Marie Tulung, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Masyarakat, khususnya gereja dan lembaga keagamaan diingatkan untuk tidak mudah percaya dan tidak terjebak dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga asing.

“Bantuan resmi yang berkaitan dengan gereja atau lembaga keagamaan hanya disampaikan melalui kanal resmi Ditjen Bimas Kristen. Kami meminta masyarakat berhati-hati, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Dirjen Bimas Kristen, Jeane di Jakarta, Rabu (17/09/2029).

Dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu transparan dalam menyampaikan setiap program maupun bantuan yang sah dari pemerintah.

“Kami tidak pernah menunjuk perorangan atau pihak tertentu untuk memungut biaya dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan. Jika ada oknum yang mengaku sebagai perantara, itu adalah bentuk penipuan. Masyarakat jangan ragu untuk segera melaporkannya,” tegas Dirjen.

Lebih lanjut, Dirjen meminta seluruh masyarakat kristen di Indonesia memperkuat literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi dan tertipu dengan informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Selasa (18/11/2025), Ditjen Bimas Kristen juga sempat mengunggah konten yang membantah adanya kerja sama dengan Pemerintah Australia. Video itu menjelaskan Kemenag tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyerahkan bantuan. Dalam memberikan bantuan, Kemenag juga tidak pernah meminta pembayaran.

Di sisi lain, Kedubes Australia juga sudah mewanti-wanti masyarakat lewat kanal medsos pribadinya untuk tidak mempercayai informasi mencurigakan yang mencatut Kedubes.

“Jika Anda melihat akun yang mencurigakan, laporkan dan beri tahu kami,” tulis Kedubes Australia.

Sementara itu, akun Facebook pengunggah surat tersebut juga ditengarai bukan akun resmi milik Kemenag maupun Kedubes Australia. Akun itu baru dibuat pada 2 November 2025.

Lebih lanjut, akun itu juga hanya mengiklankan postingan terkait klaim surat bantuan tersebut. Ini ditengarai merupakan bentuk penipuan (scam) atau phising yang mengincar data pribadi masyarakat dengan klaim bantuan.

Salah satu unggahan akun tersebut pada 9 November 2025, berupa video yang mempromosikan program dana bantuan ini. Saat Tirto mencoba menyaksikan video tersebut, terdengar audio yang mencurigakan. Benar saja, setelah dilakukan pemindaian dengan perangkat Hive Moderation, didapatkan skor 99 persen audio dari video tersebut diduga buatan kecerdasan buatan.

Periksa Fakta surat bantuan DAP mencatut Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto

Tirto sudah berkali-kali membongkar modus serupa yang menyebarkan informasi bantuan untuk masyarakat dengan mencatut instansi pemerintah.

Baca juga:Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASNHoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS KesehatanHoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025

Penelusuran menunjukkan bahwa surat bantuan dana DAP yang mencatut Kemenag dan Kedubes Australia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Surat itu bukan surat resmi yang dikeluarkan Kemenag dan berisi informasi menyesatkan. Kemenag menegaskan tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Kemenag juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Mula-mula, Tirto menyaksikan keseluruhan video konferensi pers Mensesneg Prasetyo tersebut. Di video tersebut tidak ada pernyataan langsung dia yang menyatakan kalau MBG akan diganti dengan uang tunai.

Kami kemudian melakukan pencarian sumber video asli dengan metode reverse image search (pencarian gambar terbalik). Hasilnya ditemukan sumber video asli berasal dari kanal YouTube resmi Tribunnews dengan judul “Ribuan Siswa Alami Keracunan MBG di Berbagai Daerah, Istana Minta Maaf: Bukan yang Kita Harapkan”.

Video tersebut pertama kali tayang pada 19 September 2025. Di dalamnya memuat pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang meminta maaf atas sejumlah kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam video lengkap tersebut, bagian yang menjadi potongan pada unggahan Facebook memperlihatkan Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan mengubah skema MBG menjadi uang tunai. Ia menjelaskan bahwa ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapa pun, namun bukan berarti merupakan opsi terbaik.

Menurutnya, skema pemberian makan secara langsung kepada siswa di sekolah saat ini dinilai pemerintah sebagai konsep yang paling tepat. "Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan," ujar Prasetyo dalam video tersebut.

Lebih lanjut, penelusuran Tirto justru mengarahkan ke pernyataan tegas dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menolak usulan mengganti MBG dengan bantuan uang tunai.

Detik melansir, Dadan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengganti skema MBG menjadi bantuan uang tunai langsung ke orang tua penerima manfaat. Ia menilai mekanisme penyaluran uang berpotensi menghilangkan manfaat utama program, termasuk tujuan jangka panjang membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.

"Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema)," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dia juga menambahkan, pemberian uang tunai membuka risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran dan menghambat pengembangan ekosistem pangan lokal.

Berdasarkan penelusuran fakta, tidak ditemukan bukti bahwa pemerintah akan mengganti program MBG menjadi uang tunai. Potongan video yang beredar di media sosial menempelkan klaim yang tidak sesuai dengan konteks asli.

Pihak BGN yang menjadi penanggung jawab program MBG bahkan telah menegaskan kalau tidak ada rencana untuk mengganti program MBG menjadi bantuan tunai. Skema makan langsung di sekolah tetap dipertahankan.

Dengan demikian, klaim bahwa MBG akan diganti menjadi uang tunai adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video berisi klaim Operasi Zebra 2025 kini mengincar mobil kaca film gelap. Penelusuran menemukan video identik dengan artikel berita dari bisnis.com yang tayang di akun Instagram @bisniscom berjudul "Operasi Zebra 2025, Kini Incar Pengendara yang Copot Plat Nomor Belakang".
Dalam video tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin membeberkan sejumlah target Operasi Zebra Jaya 2025 yang digelar pada 17 hingga 30 November.
Komarudin mengatakan yang akan menjadi konsentrasi utama adalah pelanggaran terkait penggunaan helm, pengendara kendaraan roda dua di bawah umur, kecepatan melebihi aturan, serta penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), termasuk kendaraan ataupun penggunaan plat diplomatik atau TNI/Polri yang tidak sesuai ketentuan.
Tidak ada pernyataan bahwa Operasi Zebra kini mengincar mobil kaca film gelap.
Penelusuran juga mengarah pada pernyataan Traffic Management Centre Polda Metro Jaya yakni @tmcpoldametro.
Dalam unggahannya, TMC Polda Metro Jaya menyatakan, video tersebut 100 persen hoaks. Sumber asli berasal dari akun TikTok Bisnis Indonesia yang memuat berita tentang pengendara mencopot pelat nomor belakang serta berisi penjelasan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait pemanfaatan ETLE Mobile.
Polda Metro juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, memastikan kebenarannya, dan bersama-sama saring sebelum sharing agar ruang digital tetap aman, positif, dan menenangkan.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, video berisi klaim Operasi Zebra 2025 kini mengincar mobil kaca film gelap, hoaks.
 

Tempo memverifikasi video itu menggunakan aplikasi pencarian gambar terbalik Google, situs-situs kredibel, dan mewawancarai bagian hubungan masyarakat (humas) BPOM. Hasilnya petugas yang merazia minuman dalam kemasan tersebut bukan berasal dari BPOM.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Eka Rosmalasari mengatakan mereka yang melakukan razia dalam video itu bukan petugas BPOM. Menurut dia, untuk memastikan keamanan suatu makanan, masyarakat dapat mengecek kemasan, izin edar, label, dan tanggal kedaluwarsa. Termasuk menyesuaikan produk dengan usia konsumen.

“Perhatikan komposisi, tulisan, atau peringatan pada label pangan olahan,” kata Eka pada Tempo, Kamis, 27 November 2025.

Dua produk dalam video tersebut mengantongi izin edar dari BPOM. Tempo juga menemukan nama dua minuman itu tertera pada website Cekbpom.pom.go.id. Minuman Ginseng Power F Action mendapat izin edar dengan nomor registrasi SD201656511 pada 18 Februari 2025.

Sedangkan izin edar Ale-ale berbagai rasa bernomor registrasi MD 266613068040 terbit pada 25 Mei 2025. Tidak ada pengumuman dari BPOM bahwa dua produk tersebut berbahaya.



Tempo memverifikasi lokasi di mana video itu diambil. Hasilnya, peristiwa dalam video itu terjadi di kantor Desa Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Latar kantor desa yang bercat biru, sama dengan unggahan akun Instagram Nyayu Lusi Santika. Lusi adalah kepala Desa Tanjung Lago.

Verifikasi menggunakan Google Maps, menunjukkan bangunan tersebut memang benar kantor Desa Tanjung Lago. 

Kepada situs Pojoksatu.id, 18 November 2025, Nyayu mengkonfirmasi mengenai video itu. Nyayu adalah perempuan yang mengumumkan razia minuman dalam kemasan. Video itu ia unggah lewat akun TikTok, namun telah dihapus setelah menjadi kontroversi. 

Menurut Nyayu, inisiatif pemerintahan desa saat itu untuk mengedukasi masyarakat agar berhati-hati memilih minuman. "Kami tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menjelekkan suatu produk apa pun," kata Nyayu.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang diklaim petugas BPOM merazia dua produk minuman dalam kemasan adalah keliru. 

Petugas yang merazia minuman itu berasal dari pemerintah Desa Tanjung Lago. Dua merek produk minuman tersebut sebenarnya mengantongi izin edar dan konsumsi dari BPOM.