(GFD-2025-30601) [PARODI] BRIN Tunjuk Mantan Presiden Joko Widodo Jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana

Sumber: facebook.com
Tanggal publish: 08/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “Ardhi Ardhaz” pada Selasa (2/12/2025) mengunggah foto Joko Widodo (mantan presiden) [arsip] berisi narasi:

“BRIN Tunjuk Joko Widodo jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana”.

Hingga Senin (8/12/2025) unggahan tersebut telah mendapatkan sekitar 1.320-an tanda suka, 1000-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 10 kali.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Joko Widodo ditunjuk menjadi ketua gugus tugas penanggulangan bencana” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com “Joko Widodo Ditunjuk Pimpin Task Force Bencana Sumatra”.

Dari berita yang tayang Selasa (2/12/2024) itu, diketahui jika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Penanggulangan Bencana mengerahkan dukungan ilmiah dan teknologi untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Aceh. Tim tersebut diketuai oleh Joko Widodo, seorang peneliti BRIN dengan kepakaran di bidang geografi, radar dan sains lingkungan.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Joko Widodo menempuh pendidikan S1 bidang Geografi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 1993 hingga 1999. Selanjutnya, ia mendapatkan gelar magister di Universitas Indonesia (UI) bidang Ilmu Lingkungan pada 2011. Ia juga memiliki gelar PhD dari Chiba University, Jepang jurusan Computer Science and Information Processing. Joko Widodo memiliki keahlian dalam bidang interferometric synthetic aperture radar dan environmental impact assessment.

Kesimpulan

Faktanya, BRIN pada Minggu (30/11/2025) menunjuk Joko Widodo Peneliti Pusat Riset Geoinformatika sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana. Jadi, unggahan foto Joko Widodo (mantan presiden) disertai narasi “Brin tunjuk mantan presiden Joko Widodo jadi ketua gugus tugas penanggulangan bencana” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Rujukan

(GFD-2025-30599) [PENIPUAN] Pendaftaran Lowongan Kerja Guru Sekolah Rakyat

Sumber: TIKTOK.COM
Tanggal publish: 08/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

Akun Tiktok “infopendaftarancpns2026” pada Kamis (27/11/2025) mengunggah video [arsip] yang dengan narasi:

Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 masih dibuka. Dibutuhkan 1.554 formasi untuk penempatan di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan. Para guru yang lolos seleksi akan mendapatkan jabatan fungsional guru ahli pertama yang nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini bertujuan untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Apakah guru sekolah rakyat bisa jadi ASN? Dilansir dari laman Kemensos, Minggu (12/10/2025), guru yang lulus seleksi menjadi guru Sekolah Rakyat akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF) dibawah naungan Kemensos. Semua guru bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan kinerja (Tukin), serta pelatihan.

Per Senin (8/12/2025) unggahan sudah itu ditonton lebih dari 253 ribu kali, disukai 2.281 ribu kali, dibagikan 707 kali dan menuai 196 komentar.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang ada dalam unggahan. Tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phising atau pencurian data.

Melansir dari melalui situs resmi kemensos.go.id, menjelaskan bahwa tenaga pendidik Sekolah Rakyat akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.

Kesimpulan

Faktanya, tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Sosial maupun instansi pemerintah lainnya. Jadi unggahan berisi narasi“ pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat” merupakan konten palsu (fabricated content).

Rujukan

(GFD-2025-30598) Cek Fakta: Tidak Benar Peringatan Siaga Darurat dari BMKG Terkait Siklon 97S untuk Kabupaten dan Kota di Jabar

Sumber:
Tanggal publish: 08/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat, informasi tersebut diunggah salah satu akun facebook, pada 4 Desember 2025.
Klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat berupa tulisan sebagai berikut.
"Guys bmkg udah memperingatkan siaga darurat prihal siklon 97s/ cuaca ekstream yg memicu banjir bandang longsor dan angin kencang, agar tetap waspada dan hati hati di bulan Desember dan januari.
Jangan panik dan tetap waspada 🚨🚨
Info resmi silakan baca di info bmkg 🥰🥰"
Unggahan tersebut disertai dengan infografis daftar kabupaten dan kota dengan keterangan siaga darurat, berikut daftarnya.
Siaga Darurat Kabupaten:
Bandung
West Bandung
Bekasi
Bogor
Ciamis
Cianjur
Cirebon
Garut
Indramayu
Karawang
Majalengka
Pangandaran
Purwakarta
Subang
Sukabumi
Sumedang
Tasikmalaya
Kuningan
Siaga Darurat Kota:
Bandung
Cimahi
Banjar
Bekasi
Bogor
Cirebon
Depok
Sukabumi
Tasikmalaya."
Benarkah klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "BMKG Bantah Hoaks Siklon 97S akan Kepung Pulau Jawa" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 6 Desember 2025.
BMKG membantah informasi yang menyebut ada siklon 97S akan mengepung Pulau Jawa. Postingan itu beredar di media sosial sejak tengah pekan lalu.
Dalam informasi yang beredar terdapat unggahan yang diklaim dari BMKG dengan narasi sebagai berikut:
"BMKG Sebut Bahwa Siklon 97S Berpotensi Besar Akan Mengepung Kepulauan Jawa"
Dalam akun Instagram resminya, @infobmkg yang diunggah pada 5 Desember 2025 terdapat penjelasan sebagai berikut:
"HOAKS soal “Siklon 97S Mengepung Jawa”
Sobat BMKG, informasi yang beredar di Facebook terkait siklon 97S yang disebut akan mengepung Pulau Jawa adalah TIDAK BENAR.
Faktanya:
BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait kejadian tersebut. Info tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar data meteorologi yang valid.
Kondisi cuaca terkini selalu kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG dan diperbarui setiap saat.
Tetap tenang dan jangan mudah percaya info viral tanpa sumber.
Gunakan kanal resmi BMKG untuk memastikan kebenaran informasi:
? www.bmkg.go.id
? @infoBMKG
? Aplikasi InfoBMKG
Mari bersama lawan hoaks dan sebarkan info yang benar"
Penelusuran dilanjutkan dengan menangkap layar infografis untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan Google Image.
Penelusuran mengarah pada unggahan infografis akun Instagram @bandres.id, akun tersebut mengunggah rangkaian informasi terkait status siaga darurat bencana yang diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat hingga April 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat infografis yang identik.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim peringatan siaga darurat dari BMKG terkait siklon 97S untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak benar.
BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait kejadian siklon 97S akan mengepung Pulau Jawa.
Infografis tersebut terkait status siaga darurat bencana yang diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rujukan

(GFD-2025-30597) Keliru: Kementerian Agama Bagikan Bantuan untuk Warga Nonmuslim dan Gereja

Sumber:
Tanggal publish: 08/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

KONTEN dengan klaim Kementerian Agama bakal membagikan bantuan bagi warga nonmuslim dan gereja senilai Rp 100 juta hingga Rp 2 miliar beredar di Facebook [arsip]. Bantuan itu disebut berasal dari Australia melalui Direct Aid Program (DAP).

Unggahan tersebut memuat tangkapan layar surat edaran berkop Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Narasi dalam konten menyebutkan Wakil Duta Besar Australia telah menyalurkan dana bantuan Direct Aid Program bagi nonmuslim dan gereja ke seluruh pelosok Indonesia.

Benarkah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama menerbitkan surat edaran mengenai bantuan untuk warga nonmuslim dan gereja?

Hasil Cek Fakta

Tempo memverifikasi narasi tersebut dengan mewawancarai Kementerian Agama serta menelusuri situs-situs kredibel. Hasilnya, surat edaran itu palsu dan Kementerian Agama tidak pernah membagikan bantuan dari Australia.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyhar, membantah pernah menyebarkan surat seperti yang beredar di Facebook tersebut.

"Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, konten itu hoaks. Jadi abaikan saja," kata Thobib kepada Tempo, Jumat, 5 Desember 2025.

Thobib lantas membagikan surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen bernomor B-431/DJIV/HM 00/09/2025. Surat itu berisi imbauan agar masyarakat mewaspadai maraknya konten palsu yang mencatut nama lembaga tersebut.

Seluruh informasi resmi terkait Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama hanya disampaikan melalui kanal resmi www.bimaskristen.kemenag.go.id dan akun media sosial yakni Instagram, Facebook, X, YouTube dan TikTok.

"Segala bentuk kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan, dan Ditjen Bimas Kristen tidak bertanggung jawab atas hal tersebut," bunyi penggalan surat resmi itu.

Tempo turut menyandingkan format surat di Facebook dengan dokumen asli. Perbedaan mencolok langsung terlihat. Surat palsu itu tak mencantumkan nomor dan judul surat. Kejanggalan lain tampak pada format tulisan serta absennya stempel dan tanda tangan pejabat.

Kesimpulan

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa konten dengan klaim Kementerian Agama membagikan bantuan dari Australia untuk warga nonmuslim dan gereja adalah keliru.