Presiden Prabowo memang pernah mewacanakan pembangunan pusat layanan medis bagi warga Gaza di Pulau Galang. Namun, rencana tersebut belum memperoleh persetujuan resmi dari pihak Palestina. Dengan demikian, unggahan berisi klaim “Prabowo resmi menampung 2000 warga Gaza di Pulau Galang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tidak ditemukan pernyataan resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “Prabowo minta kejagung usut kekayaan Sri Mulyani” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Riset Tirto menelusuri foto surat itu dan menggunakan Google Lens untuk melakukan pencarian gambar terbalik. Kami menemukan dokumen undangan interview HM Sampoerna pada situs Scribd.

Scribd adalah platform digital yang menyediakan akses ke jutaan dokumen, termasuk e-book, buku audio, dan makalah.

Surat yang diunggah di Scribd memiliki tampilan yang sama dengan yang beredar, lengkap dengan logo PT HM Sampoerna Tbk, nomor surat 0198/A42022/SAMPOERNA/V/2025, dan tanda tangan atas nama Riyan Dwi Harimukti, S.E. Namun, ada perbedaan tanggal; dokumen di Scribd mencantumkan jadwal interview 11–14 September 2025, sedangkan surat yang beredar mencantumkan 24–27 November 2025.

Tirto mengonfirmasi terkait surat ini pada PT HM Sampoerna Tbk. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa surat tersebut tidak resmi.

Melansir situs PT HM Sampoerna Tbk pula, rekrutmen dilakukan oleh Tim Talent Acquisition melalui tiga tahap: pendaftaran (mengirim resume), seleksi (screening resume, tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok, dan presentasi studi kasus bisnis), dan pemberitahuan kepada pelamar yang lolos. Kandidat yang berhasil akan dihubungi langsung oleh Tim Talent Acquisition.

Artinya, undangan interview resmi hanya dikirimkan melalui akun resmi Sampoerna kepada pelamar yang sudah melalui proses seleksi, bukan datang secara tiba-tiba.

Tirto juga menerima pernyataan dari PT HM Sampoerna Tbk, bahwa perusahaan dan konsultan rekrutmennya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun selama proses rekrutmen.

"Pengumuman hasil seleksi hanya dilakukan melalui telepon dan surat elektronik resmi Sampoerna," bunyi pernyataan resmi dari PT HM Sampoerna.

Terkait transportasi, Sampoerna juga menyatakan tidak pernah menunjuk biro perjalanan tertentu untuk melakukan pemesanan atau menerima pembayaran dalam bentuk apapun, untuk transportasi darat, laut, maupun udara terkait proses perekrutan.

"Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan seleksi penerimaan pekerja di PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) yang akhir-akhir ini berkembang dan dilakukan oleh oknum/pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Sampoerna," lanjut pernyataan tersebut.

Terakhir, Sampoerna menyatakan, orang yang mendapat undangan wawancara dapat melakukan verifikasi terkait hal ini dengan menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia melalui alamat e-mail recruitment@sampoerna.com, dengan mencantumkan subyek e-mail "Konfirmasi Rekrutmen".

Penelusuran menunjukkan bahwa surat undangan interview kerja yang beredar tersebut salah dan menyesatkan (false and misleading).

Surat itu bukan surat resmi dari PT HM Sampoerna Tbk. Perusahaan menegaskan tidak pernah menerbitkan undangan interview seperti yang diunggah di media sosial.

PT HM Sampoerna juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan rekrutmen dan untuk memverifikasi informasi ke e-mail resmi Sampoerna.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tempo memverifikasi unggahan itu melalui situs-situs kredibel dan wawancara pakar. Hasilnya, produk non-halal tidak dianggap ilegal melainkan harus mencantumkan tanda atau keterangan non-halal.

Berita tentang produk non-halal dianggap ilegal pada 2026, sempat ditayangkan situs media Detik.com edisi 6 Oktober 2025. Pernyataan itu berasal dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan saat pertemuan media dan pengusaha dengan tema "Menuju Wajib Halal Oktober 2026: Memperkuat Ekosistem Halal dengan Tertib Halal" di Mal Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 6 Oktober 2025. 

"Tahun depan kan wajib halal. Kalau tidak halal, ya ilegal, sesederhana itu,” kata Haikal Hasan yang dimuat Detik. 

Pernyataan Haikal sempat menjadi kontroversi. Ia kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut yang salah satunya dimuat oleh Liputan6.com pada 11 Oktober 2025. 

Menurut dia, jika diperjualbelikan adalah produk halal, produk tersebut wajib mengantongi sertifikat halal. Sedangkan produk non-halal wajib diberi tanda non-halal.  

"Jadi kalau ada produk tanpa ada ingredients produk, tanpa ada keterangan produk, tapi diperjualbelikan, jelas produk itu ilegal. Itu yang saya katakan sebenarnya," kata Haikal kepada Liputan6.com 

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan  pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan non-halal untuk mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan itu dapat berupa gambar, tanda, atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. 

Sedangkan asal 93 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan. Misalnya dengan warna merah.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan produk non-halal tetap boleh beredar dengan catatan memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak halal.

“Intinya, ini bukan melarang produk non-halal, tetapi mewajibkan semua produk, baik halal maupun non-halal, untuk memiliki kejelasan status legal melalui sertifikasi halal atau pencantuman keterangan non-halal,” kata Niti kepada Tempo, Senin, 24 November 2025.

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk halal yang diperjualbelikan berlaku sepenuhnya pada 18 Oktober 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan peringatan, penarikan dari peredaran, atau sanksi administratif lain. 

Sertifikasi halal, kata Niti, memberikan jaminan bagi konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan mengkonsumsi produk. Juga, menjamin hak atas informasinya yang benar, jelas, dan jujur.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim produk non-halal akan dianggap ilegal per tahun 2026 adalah klaim menyesatkan.