tirto.id - Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa terjadi aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa (kades) yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
ADVERTISEMENT
Klaim tersebut disebarkan oleh “Anthony Tristan” (arsip) di laman Facebook miliknya, pada 11 Desember 2025. Dalam unggahannya, pengunggah menulis, “KEPALA DESA DEMO Minta PURBAYA MUNDUR. JUJUR…Kalian Dukung PURBAYA atau KEPALA DESA”.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Periksa Fakta Tirto Kepala Desa Minta Purbaya Mundur. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Unggahan tersebut turut disertai kolase gambar kerumunan massa berseragam cokelat yang diklaim sebagai aksi demonstrasi kepala desa, serta foto Purbaya Yudhi Sadewa. Pada gambar juga tertera teks tambahan, antara lain “KADES DEMO MINTA PURBAYA MUNDUR” dan “JUJUR, KALIAN DUKUNG PURBAYA ATAU PARA KADES YANG HAUS DANA DESA”.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut sudah mendapatkan 47 tanda suka, 51 komentar, dan dibagikan lebih dari 200 kali.
Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?
ADVERTISEMENT
(GFD-2025-31302) Tidak Benar, Narasi Demo Kades Minta Purbaya Mundur dari Menkeu
Sumber:Tanggal publish: 23/12/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan media arus utama terkait aksi demonstrasi kepala desa yang disebut-sebut menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur. Penelusuran mengarahkan pada laporan Tirto mengenai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/11/2025).
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi.
Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.
Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia.
DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa.
Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi.
Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.
Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia.
DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa.
Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta, klaim yang menyebut adanya aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan adalah kekurangan konteks (missing context).
Hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memang benar terjadi. Namun, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, bukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya.
=========
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memang benar terjadi. Namun, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, bukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya.
=========
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
(GFD-2025-31323) Tidak Benar, Narasi Demo Kades Minta Purbaya Mundur dari Menkeu
Sumber:Tanggal publish: 23/12/2025
Berita
tirto.id - Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa terjadi aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa (kades) yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
ADVERTISEMENT
Klaim tersebut disebarkan oleh “Anthony Tristan” (arsip) di laman Facebook miliknya, pada 11 Desember 2025. Dalam unggahannya, pengunggah menulis, “KEPALA DESA DEMO Minta PURBAYA MUNDUR. JUJUR…Kalian Dukung PURBAYA atau KEPALA DESA”.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Periksa Fakta Tirto Kepala Desa Minta Purbaya Mundur. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Unggahan tersebut turut disertai kolase gambar kerumunan massa berseragam cokelat yang diklaim sebagai aksi demonstrasi kepala desa, serta foto Purbaya Yudhi Sadewa. Pada gambar juga tertera teks tambahan, antara lain “KADES DEMO MINTA PURBAYA MUNDUR” dan “JUJUR, KALIAN DUKUNG PURBAYA ATAU PARA KADES YANG HAUS DANA DESA”.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut sudah mendapatkan 47 tanda suka, 51 komentar, dan dibagikan lebih dari 200 kali.
Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Klaim tersebut disebarkan oleh “Anthony Tristan” (arsip) di laman Facebook miliknya, pada 11 Desember 2025. Dalam unggahannya, pengunggah menulis, “KEPALA DESA DEMO Minta PURBAYA MUNDUR. JUJUR…Kalian Dukung PURBAYA atau KEPALA DESA”.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Periksa Fakta Tirto Kepala Desa Minta Purbaya Mundur. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Unggahan tersebut turut disertai kolase gambar kerumunan massa berseragam cokelat yang diklaim sebagai aksi demonstrasi kepala desa, serta foto Purbaya Yudhi Sadewa. Pada gambar juga tertera teks tambahan, antara lain “KADES DEMO MINTA PURBAYA MUNDUR” dan “JUJUR, KALIAN DUKUNG PURBAYA ATAU PARA KADES YANG HAUS DANA DESA”.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut sudah mendapatkan 47 tanda suka, 51 komentar, dan dibagikan lebih dari 200 kali.
Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?
ADVERTISEMENT
Hasil Cek Fakta
Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan media arus utama terkait aksi demonstrasi kepala desa yang disebut-sebut menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur. Penelusuran mengarahkan pada laporan Tirto mengenai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/11/2025).
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi.
Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.
Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia.
DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa.
Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi.
Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.
Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia.
DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa.
Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta, klaim yang menyebut adanya aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan adalah kekurangan konteks (missing context).
Hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memang benar terjadi. Namun, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, bukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya.
=========
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memang benar terjadi. Namun, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, bukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya.
=========
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
(GFD-2025-31080) [PENIPUAN] Tautan “Open Rekrutmen KAI Service 2026”
Sumber: TikTokTanggal publish: 23/12/2025
Berita
Beredar foto [arsip] dari akun TikTok “rajalokerindonesia7” pada Kamis (18/12/2025) berisi narasi:
OPEN RECRUITMENT BESAR-BESARAN KAI SERVICES
DIBUKA MULAI 16 DESEMBER - 20 JANUARI
minimal lulusan sma sederajat fresh graduate/berpengalaman
Dari pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), terdapat tautan pendaftaran di bio akun.
Hingga Selasa (23/12/2025), konten tersebut telah mendapat 234 tanda suka, menuai 4 interaksi komentar, serta dibagikan ulang sekitar 216 kali.
Hasil Cek Fakta
TurnBackHoax memasukkan kata kunci “open rekrutmen KAI service 2026” ke mesin pencarian Google. Hasil teratas mengarah ke pemberitaan kontan.co.id “KAI Services Buka Rekrutmen Daily Worker Nataru 2025/2026, Ini Jadwal dan Syaratnya”
Berita yang tayang Selasa (16/12/2025) tersebut menjelaskan Informasi rekrutmen terkait karier KAI Services diakses melalui laman resmi karir.reska.id.
TurnBackHoax kemudian mengakses tautan dalam biodata akun TikTok “rajalokerindonesia7”. Diketahui, tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, hingga nomor Telegram.
Dari pengamatan TurnBackHoax, indikasi rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam foto unggahan akun TikTok “rajalokerindonesia7”, terlihat dari nama dalam baju tidak jelas serta logo instansi yang tidak jelas.
TurnBackHoax lalu memasukkan foto itu ke alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, foto tersebut merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98,2 persen.
Kesimpulan
Informasi rekrutmen KAI Services dapat diakses melalui laman resmi karir.reska.id. Jadi, unggahan berisi tautan “open rekrutmen KAI service 2026” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).
Rujukan
(GFD-2025-31081) [PENIPUAN] Tautan Pendaftaran CPNS 2025/2026
Sumber: TIKTOK.COMTanggal publish: 23/12/2025
.png)
Berita
Akun Tiktok “cpns202520262” pada Kamis (18/12/2025) mengunggah video [arsip] yang berisi narasi:
DIBUKA PENDAFTARAN CPNS
Formasi melimpah hingga 400 ribu kuota Terbuka untuk lulusan SMA/SMK D3 S1-S3 Usia 18-45 tahun.Penempatan sesuai domisili masing-masing
Kesempatan besar jadi ASN tahun ini, jangan sampai ketinggalan! Daftar GRATIS tanpa biaya apapun. Yuk persiapkan diri dari sekarang, persaingan pasti ketat!
Per Selasa (23/12/2025) unggahan telah ditonton 8.480 kali disukai 87 kali, dibagikan 33 kali dan menuai 6 komentar.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang ada pada deskripsi akun. Diketahui tautan mengarah ke nomor Whatsapp, nomor mengarahkan untuk mengisi formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram.
Melansir dari kompas.com. Tautan pendaftaran yang disebarkan tidak mengarah ke situs resmi sscasn.bkn.go.id. Selain itu, tautan yang dicantumkan kemungkinan besar adalah modus phishing.
Meski belum menetapkan jadwal, pemerintah memastikan peluang pembukaan CPNS 2026 tetap terbuka. Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, rekrutmen CPNS 2026 nantinya juga diarahkan untuk lulusan baru atau fresh graduate.
Kesimpulan
Faktanya, pendaftaran seleksi CPNS 2026 belum resmi dibuka. Selain itu, tautan tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram yang terindikasi pencurian data pribadi atau phishing. Unggahan berisi klaim “tautan pendaftaran CPNS 2025/2026” merupakan konten tiruan (impostor content).
Rujukan
Halaman: 967/8123