Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 12 menit di YouTube menarasikan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melaporkan Gubernur Jawa Barat saat ini, Dedi Mulyadi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam judul unggahan tersebut disebutkan bahwa Ridwan Kamil melaporkan KDM karena dianggap korupsi dan gagal memimpin Jawa Barat.
Berikut narasi dalam unggahan video tersebut:
“Kang Dedi Mulyadi sedang digugat oleh Ridwan Kamil! Apakah KDM dianggap korup dan gagal memimpin?”
Namun, benarkah Ridwan Kamil laporkan Dedi Mulyadi ke KPK pada Desember 2025?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(GFD-2025-30604) Hoaks! Ridwan Kamil laporkan Dedi Mulyadi ke KPK pada Desember 2025
Sumber:Tanggal publish: 08/12/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ada informasi resmi maupun pemberitaan valid yang menyebutkan Ridwan Kamil melaporkan Dedi Mulyadi ke KPK.
Faktanya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023, bukan sebagai pelapor terhadap Dedi Mulyadi.
Dengan demikian, klaim bahwa Ridwan Kamil melaporkan Dedi Mulyadi ke KPK tidak berdasar.
Klaim: Ridwan Kamil laporkan Dedi Mulyadi ke KPK pada Desember 2025
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Faktanya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023, bukan sebagai pelapor terhadap Dedi Mulyadi.
Dengan demikian, klaim bahwa Ridwan Kamil melaporkan Dedi Mulyadi ke KPK tidak berdasar.
Klaim: Ridwan Kamil laporkan Dedi Mulyadi ke KPK pada Desember 2025
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30605) Disinformasi! Video ribuan warga Aceh dan Padang menyambut Dedi Mulyadi pada Desember 2025
Sumber:Tanggal publish: 08/12/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 47 detik yang diunggah di Facebook memperlihatkan sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berjalan di tengah kerumunan besar masyarakat.
Dalam unggahan tersebut, dinarasikan bahwa ribuan warga Aceh dan Padang turun ke jalan untuk menyambut kedatangan Dedi Mulyadi pada Kamis, 4 Desember 2025.
Berikut narasi dalam unggahan video tersebut:
“# ribuan warga Aceh da padang sambut kedatangan gubernur Jawa Barat dedi mulyadi”
Namun, benarkah video ribuan warga Aceh dan Padang menyambut Dedi Mulyadi pada Desember 2025 tersebut?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam unggahan tersebut, dinarasikan bahwa ribuan warga Aceh dan Padang turun ke jalan untuk menyambut kedatangan Dedi Mulyadi pada Kamis, 4 Desember 2025.
Berikut narasi dalam unggahan video tersebut:
“# ribuan warga Aceh da padang sambut kedatangan gubernur Jawa Barat dedi mulyadi”
Namun, benarkah video ribuan warga Aceh dan Padang menyambut Dedi Mulyadi pada Desember 2025 tersebut?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, video tersebut tidak diambil di Aceh maupun Padang. Video yang sama sebelumnya telah beredar di platform TikTok ini, dengan narasi berbeda.
Dalam unggahan aslinya, video itu menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri puncak peringatan Milad ke-120 Pondok Pesantren Suryalaya di Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat, 5 September 2025.
Selain itu, memang benar bahwa Dedi Mulyadi sempat mengunjungi sejumlah daerah terdampak bencana di Kota Padang pada Kamis, 4 Desember 2025, namun tidak ada laporan resmi maupun dokumentasi yang menunjukkan adanya penyambutan massal oleh warga seperti dalam video tersebut.
Dengan demikian, video dalam unggahan yang diklaim bahwa ribuan warga Aceh dan Padang menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Video ribuan warga Aceh dan Padang menyambut Dedi Mulyadi pada Desember 2025
Rating: Disinformasi
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dalam unggahan aslinya, video itu menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri puncak peringatan Milad ke-120 Pondok Pesantren Suryalaya di Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat, 5 September 2025.
Selain itu, memang benar bahwa Dedi Mulyadi sempat mengunjungi sejumlah daerah terdampak bencana di Kota Padang pada Kamis, 4 Desember 2025, namun tidak ada laporan resmi maupun dokumentasi yang menunjukkan adanya penyambutan massal oleh warga seperti dalam video tersebut.
Dengan demikian, video dalam unggahan yang diklaim bahwa ribuan warga Aceh dan Padang menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Video ribuan warga Aceh dan Padang menyambut Dedi Mulyadi pada Desember 2025
Rating: Disinformasi
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30606) Cek fakta, Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera
Sumber:Tanggal publish: 08/12/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan narasi yang menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjuk dirinya sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Joko Widodo Ditunjuk BRIN Jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera”
Namun, benarkah Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana?
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Joko Widodo Ditunjuk BRIN Jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera”
Namun, benarkah Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana?
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, bahwa Joko Widodo yang dimaksud bukan Presiden Jokowi, melainkan peneliti BRIN dengan nama yang sama.
Dikutip dari laman resmi BRIN, Joko Widodo (peneliti BRIN) merupakan ahli di bidang geografi, teknologi radar Synthetic Aperture Radar (SAR), dan sains lingkungan.
Ia memang ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Joko menjelaskan bahwa timnya mengaktifkan sejumlah unit reaksi cepat untuk merespons dampak bencana, mulai dari pemetaan berbasis satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum, hingga mobilisasi tenaga kesehatan dan dukungan psikososial.
Selain itu, tim BRIN juga telah memetakan area banjir menggunakan data radar Sentinel-1, yang mampu menembus awan dan hujan. Peta hasil pemrosesan tersebut menunjukkan persebaran genangan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, BNPB, dan komunitas geospasial.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Data ini sangat penting untuk memahami sebaran genangan terkini dan menentukan prioritas penanganan di lapangan,” ujar Joko Widodo (peneliti BRIN), dikutip dari ANTARA.
Dengan demikian, klaim bahwa mantan Presiden Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana oleh BRIN adalah tidak benar. Ketua task force tersebut adalah peneliti BRIN bernama Joko Widodo, bukan Presiden ke-7 RI.
Klaim: Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, bahwa Joko Widodo yang dimaksud bukan Presiden Jokowi, melainkan peneliti BRIN dengan nama yang sama.
Dikutip dari laman resmi BRIN, Joko Widodo (peneliti BRIN) merupakan ahli di bidang geografi, teknologi radar Synthetic Aperture Radar (SAR), dan sains lingkungan.
Ia memang ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Joko menjelaskan bahwa timnya mengaktifkan sejumlah unit reaksi cepat untuk merespons dampak bencana, mulai dari pemetaan berbasis satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum, hingga mobilisasi tenaga kesehatan dan dukungan psikososial.
Selain itu, tim BRIN juga telah memetakan area banjir menggunakan data radar Sentinel-1, yang mampu menembus awan dan hujan. Peta hasil pemrosesan tersebut menunjukkan persebaran genangan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, BNPB, dan komunitas geospasial.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Data ini sangat penting untuk memahami sebaran genangan terkini dan menentukan prioritas penanganan di lapangan,” ujar Joko Widodo (peneliti BRIN), dikutip dari ANTARA.
Dengan demikian, klaim bahwa mantan Presiden Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana oleh BRIN adalah tidak benar. Ketua task force tersebut adalah peneliti BRIN bernama Joko Widodo, bukan Presiden ke-7 RI.
Klaim: Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
(GFD-2025-30607) Hoaks, iuran BPJS naik 50 persen
Sumber:Tanggal publish: 08/12/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik sebesar 50 persen.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GIMANA MENURUT KALIAN???
Prof. Dr. Ali Ghufroj Mukti selaku Direktur Utama Program Kesehatan BPJS ajukan kenaikan perbayar BPJS ke presiden. Pasalnya BPJS sangat dirugikan oleh masyarakat yang hanya berobat gratis.
MASYARAKAT: Apa-apaan pak, kami saja tidak dilayani dengan baik ketika berobat. Kami disimpan di teras rumah sakit, bukan dirawat tapi dibiarkan begitu saja. Ada yang sampai meninggal dunia karena tidak dilayani.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut disertai narasi:
“Bpjs ingin ajukan kenaikan tarif bayar bulanan 50 %”
Namun, benarkah iuran BPJS naik 50 persen?
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“GIMANA MENURUT KALIAN???
Prof. Dr. Ali Ghufroj Mukti selaku Direktur Utama Program Kesehatan BPJS ajukan kenaikan perbayar BPJS ke presiden. Pasalnya BPJS sangat dirugikan oleh masyarakat yang hanya berobat gratis.
MASYARAKAT: Apa-apaan pak, kami saja tidak dilayani dengan baik ketika berobat. Kami disimpan di teras rumah sakit, bukan dirawat tapi dibiarkan begitu saja. Ada yang sampai meninggal dunia karena tidak dilayani.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut disertai narasi:
“Bpjs ingin ajukan kenaikan tarif bayar bulanan 50 %”
Namun, benarkah iuran BPJS naik 50 persen?
Hasil Cek Fakta
BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hingga saat ini, tidak ada kebijakan resmi maupun perubahan regulasi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Wacana penyesuaian tarif iuran memang sempat disebut dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, namun belum ada keputusan resmi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Untuk saat ini, Purbaya menegaskan tidak ada rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Klaim: Iuran BPJS naik 50 persen
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hingga saat ini, tidak ada kebijakan resmi maupun perubahan regulasi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Wacana penyesuaian tarif iuran memang sempat disebut dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, namun belum ada keputusan resmi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Untuk saat ini, Purbaya menegaskan tidak ada rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Klaim: Iuran BPJS naik 50 persen
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 914/7928