Tim Riset Tirto mencoba menelusuri klaim yang beredar lewat Penelusuran Google. Hasilnya, kami tak menemukan adanya informasi soal pemecetan Andika. Pemberhentian "dengan hormat" terhadap Andika dilakukan lantaran dirinya telah menginjak batas usia maksimal (58 tahun), sehingga akan memasuki masa pensiun.

Batas usia pensiun itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI. Pasal 71 huruf (a) menyebut usia anggota TNI untuk pensiun paling tinggi adalah 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi TNI yang berasal dari bintara dan tamtama.

Seperti dilaporkan Detik, pemberhentian Andika dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022), bersamaan dengan pelantikan Laksamana Yudo, sebagai Panglima TNI yang baru. Pemberhentian Andika ini berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) No 91/TNI/Tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

"Memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatannya sebagai Panglima TNI disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut," tutur Sekretaris Militer Laksda TNI Hersan membacakan keppres tersebut, dikutip Detik, Senin (19/12/2022).

Potongan audio dalam video yang berlalu-lalang diketahui berasal dari ucapan Sekretaris Militer, Laksda TNI Hersan tersebut. Sekali lagi, ia sedang membacakan Keppres soal pemberhentian Andika dengan hormat dan bukan dalam konteks pemecatan.

Secara umum, pemberhentian dengan hormat prajurit TNI dari dinas keprajuritan bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk atas permintaan sendiri, telah berakhirnya masa ikatan dinas, menjalani masa pensiun, dan gugur, tewas, atau meninggal dunia.

Berbeda dengan pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan lantaran beragam masalah, seperti dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan atau mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Usai pensiun dari kedudukannya sebagai Panglima TNI, Andika resmi diusung Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah, didampingi oleh Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, unggahan di media sosial yang mengklaim Calon Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu).

Video itu menggambarkan seolah Andika dipecat, padahal pemberhentian terhadap Andika merupakan pemberhentian dengan hormat, yang dilakukan lantaran dirinya telah menginjak batas usia maksimal (58 tahun), sehingga akan memasuki masa pensiun.

Potongan audio dalam video yang berlalu-lalang diketahui berasal dari ucapan Sekretaris Militer, Laksda TNI Hersan. Ia sedang membacakan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberhentian Andika dengan hormat dan bukan dalam konteks pemecatan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penjelasan itu diposting dalam akun Instagram resmi, @Kemdikbud.ri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 24 Oktober 2024.
"Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen.
Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Kemendikdasmen terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Silakan sampaikan aspirasi Anda melalui ult.kemdikbud.go.id.
Dapatkan informasi terkini dan tepercaya tentang kebijakan pendidikan dan kebudayaan dari media sosial Kemendikdasmen (IG: kemdikbud.ri, X: Kemdikbud_RI, YouTube: KEMENDIKBUD RI) dan laman kemdikbud.go.id."

Postingan gebrakan Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu'ti telah diklarifikasi.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tak resmi itu mengarahkan calon pelamar untuk mengisi data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor telegram.

TurnBackHoax lalu menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi “kemendespdtt”. Diketahui, kementerian tersebut pada Jumat (25/11/2024) sudah menegaskan pihaknya tidak membuka loker PLD.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengimbau masyarakat untuk mengecek informasi melalui laman resmi atau akun media sosial:

kemendesa.go.id
Instagram kemendespdtt
X kemendespdtt

Unggahan “informasi lowongan pekerjaan PLD” yang disertai tautan ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten menempati posisi tertinggi kedua di Indonesia dengan presentase 6,68 persen.

Sebelumnya, pada data BPS Februari 2024, Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia dengan presentase 7,02 persen.

Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia ditempati Jawa Barat dengan persentase 6,75 persen, disusul Papua Barat Daya dan Papua dengan presentase 6,48 persen dan Kepulauan Riau dengan presentase 6,39 persen. Sementara TPT nasional pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024