Hasil penelusuran menemukan antara lain data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu data terbaru terkait itu yang bisa ditemukan di situs BPS, memuat tabel impor beras di rentang tahun 2000-2017.

Dilihat dari data BPS tersebut, secara total volume (berat bersih), impor beras ternyata justru sempat menunjukkan angka kenaikan pada tahun 2015 dibanding 2014, dan kenaikan pada 2016 dibanding 2015. Jika data impor beras tahun 2014 tercatat 844.163,7 ton, di tahun 2015 tercatat jumlahnya mencapai 861.601 ton. Bahkan di tahun berikutnya yaitu 2016, angkanya mencapai 1.283.178,5 ton.

Sementara secara nilai CIF, masih dari tabel yang sama, kenaikan angka tercatat pada tahun 2016. Di mana jika pada 2015 nilainya adalah 351.602.200 dolar AS, di tahun 2016 tercatat bernilai 531.841.600 dolar AS.

Hal ini juga diperkuat data lain, semisal data Kementan, sebagaimana dikutip Auriga (Yayasan Auriga Indonesia). Begitu juga ungkapan berikut data yang antara lain pernah ditulis ekonom Faisal Basri, misalnya. Selengkapnya cek di link referensi.

Merujuk pada beberapa data yang ditemukan, bisa disimpulkan jika pernyataan Jokowi bahwa sejak 2014 sampai sekarang impor beras Indonesia turun, tidaklah tepat alias salah, baik dari segi volume maupun dari segi nilainya.

Setelah ditelusuri, video yang diunggah oleh akun tersebut, sudah mengalami proses penyuntingan. Hasil penelusuran menggunakan ‘image search’ milik Google, video asli sudah diunggah pada tahun 2015, tanpa adanya lagu berbahasa Hindi dan penari perut.
Di salah satu akun Youtube, video asli diberi judul ; “Ceramah Lucu Habib Rizieq Gaya Mike Tyson”
Dalam ceramahnya tersebut, HRS membandingkan cara seorang pembawa acara ketika mempersilahkan seorang penceramah menyampaikan ceramahnya.

Foto dan kabar yang diunggah akun Facebook bernama Ali Ibrahim, Bayu Montana memang benar adanya. Namun rupanya, tanda tidak halal bukan untuk produk kuaci yang berada di dekatnya.
Supermarket Malaysia telah meminta maaf atas kekhilafan memasang tanda tidak halal berdekatan dengan kuaci tersebut. Sampai saat ini, kuaci tersebut halal berdasarkan Sijil Pengesahan Halal Malaysia.

Secara konstitusi dan mekanisme, mengganti Wakil Presiden melibatkan MPR sehingga tidak semudah seperti premis yang dibangun oleh rumor yang diedarkan di media sosial yang diangkat oleh koran Indopos. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.