Penelusuran redaksi membuktikan bahwa klaim Tommy Soeharto tidak sepenuhnya benar. Data terbuka pemerintah dan berbagai pemberitaan memastikan jumlah utang Indonesia di era Presiden Joko Widodo memang naik dibandingkan era Presiden Soeharto.
Pada 16 Januari 2018 lalu, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 mencapai US$ 347,3 miliar. Jumlah utang terhitung naik sebesar 9,1 persen secara tahunan (year on year). Namun Bank Indonesia memandang perkembangan utang luar negeri pada triwulan IV/2017 masih terkendali. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV/2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total utang juga relatif stabil di kisaran 13 persen. "Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara peers," demikian rilis bank sentral.

"Sepeda motor Honda CB 150 R beradu muka dengan Honda Vario, akibatnya kedua pengendara sama-sama meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan dua orang pemboncengnya, sama-sama mengalami luka berat.", selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Atas beredarnya isu adanya dokumen penting negara yang hilang saat terjadi pencurian terhadap Armedya Dewangga, Staf Ahli Muda Kedeputian III Bidang Kajian Pengelolaan dan Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Kepresiden (KSP), pihak KSP pun memberikan klarifikasi. Dilansir dari cnnindonesia.com dan liputan6.com, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengungkapkan bahwa perampokan yang dialami oleh stafnya tak turut menghilangkan dokumen penting negara. Sebab, menurut Moeldoko, laptop yang raib dibawa pelaku tidak berisi dokumen rahasia negara. Moeldoko menjelaskan, dokumen-dokumen yang berada di dalam perangkat tersebut boleh diketahui publik. “Oh enggak. Bagi KSP, hampir semua pekerjaan-pekerjaan itu justru kami umumkan. Tidak ada yang dirahasiakan. Karena itulah sebuah data-data yang memang harus kita publish,” kata Moeldoko.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo kepada Kontan.co.id menyebut surat tersebut palsu alias hoaks. "Terhadap surat yang beredar surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh OJK, dengan ini, kami tegaskan bahwa surat tersebut palsu," tegas Anto kepada Kontan.co.id, kemarin (10/6).