Tim CekFakta Tempo menggunakan sejumlah reverse image tool untuk memeriksa lima foto tersebut. Lewat pemeriksaan ini, Tempo menemukan bahwa penggunaan atribut palu arit oleh warga dalam kelima foto itu tidak terkait dengan PKI ataupun ideologi komunisme. Berikut ini fakta-faktanya:
Foto 1 dan 2
Pria dalam dua foto ini tidak terkait dengan PKI. Pria tersebut bernama Susanto. Ia merupakan pekerja bangunan yang diperiksa TNI karena memakai kaos bergambar palu arit pada 27 Mei 2016 di Ciputat, Tangerang Selatan. Hasil interogasi awal menyatakan bahwa Susanto mendapatkan baju bergambar palu arit tersebut dari bosnya yang tinggal di Perumahan Pondok Hijau dan, menurut pengakuan Susanto, bosnya merupakan warga negara Pakistan.
Sumber: Detik.com dan Tempo
Foto 3
Pria dalam foto ini juga tidak terkait dengan PKI. Pria bernama Didit Sulistio Winoto tersebut dibawa ke Polsek Ungaran pada 1 Maret 2016 untuk dimintai keterangan karena menggunakan kaos bergambar palu arit. Polisi membawa Didit sesaat setelah ia diantar oleh keluarganya ke Ungaran dan akan menaiki bus menuju Solo. Setelah diinterogasi oleh Wakil Kepala Polsek Ungaran, Ajun Komisaris Jhoni Purba, Didit memberikan keterangan bahwa kaos tersebut merupakan suvenir dari Vietnam, pemberian dari temannya yang bernama Ji Ziang yang tinggal di Solo. Pada bagian belakang atas kaos, memang terdapat tulisan Vietnam berwarna kuning.
Sumber: Detak.co
Foto 4
Foto ini adalah foto saat Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan memeriksa seorang pengamen karena memakai kaos yang bagian belakangnya bergambar palu arit pada 19 Oktober 2015. Pengamen tersebut bernama Alamsyah, saat itu masih berstatus sebagai pelajar SMP. Ketika ditangkap, Alamsyah sedang mengamen di sekitar Pasar Agrobis, Babat, Lamongan bersama dua orang lainnya. Berdasarkan pengakuan Alamsyah, ia memakai kaos tersebut karena menyukai salah satu grup musik Indonesia. Dia juga tidak mengerti makna serta tujuannya menggunakan kaos hitam bergambar palu arit.
Sumber: Situs resmi TNI AD dan Detik.com
Foto 5
Peristiwa dalam foto ini terjadi pada 12 Juli 2019 di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Perempuan yang memakai kaos bergambar palu arit tersebut berinisial RL. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perempuan itu tidak mengetahui arti logo dalam kaos yang ia pakai.
Sumber: Nusantaratimur.com
Pada 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pernah mempertanyakan pelarangan penggunaan atribut bergambar palu arit. Pengacara publik LBH Jakarta, Pratiwi Febri, mengatakan Pasal 28 UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap orang untuk berkumpul dan berekspresi, termasuk penggunaan atribut yang diduga sebagai lambang PKI. Karena itu, pelarangan atas penggunaan simbol palu arit dinilai melanggar konstitusi.
Selama ini, yang dijadikan landasan pelarangan simbol palu arit adalah Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 mengenai larangan Partai Komunis Indonesia dan underbouw-nya serta ajaran komunisme. Namun, kata Pratiwi, kebijakan itu telah dikaji ulang. Aturan penggantinya, Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003, tidak menyebutkan adanya larangan penggunaan atribut berlogo palu arit.
"Gambar palu arit, tidak ada yang salah dengan simbol itu. Kalau dibilang ini manifes dari PKI, Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan yang tanpa ada hukumnya. Jadi, kalau ada PKI, proseslah itu," kata Pratiwi seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Isu kebangkitan PKI
PKI telah berakhir setelah munculnya Gerakan 30 September 1965, yang disusul dengan pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI sepanjang 1966-1967. Bahkan, pembubaran PKI telah dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia.
Selama ini, isu PKI bangkit memang kerap muncul, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang lalu. Isu ini kembali beredar di tengah pandemi Covid-19. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menganalisis bagaimana narasi PKI diramaikan di bulan Mei dan siapa saja yang meramaikannya di media sosial.
Menurut Fahmi, percakapan soal PKI naik signifikan pada 23 Mei 2020 dengan jumlah 32 ribu cuitan. "Isu ini naik siginifikan di media sosial pada 23 Mei, di media online tidak," kata Fahmi lewat akun Twitter-nya, @ismailfahmi, pada 26 Mei 2020 seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Pada 22-25 Mei, terdapat dua klaster tentang PKI yang ukurannya sangat besar. Beberapa di antaranya adalah akun top influencer seperti milik putra Presiden ke-2 Indonesia, Tommy Soeharto, di akun @tommy_soeharto, pendakwah Haikal Hassan di akun @haikal_hassan, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain di @ustadtengkuzul, politikus Gerindra Fadli Zon di akun @fadlizon, serta akun @lutfimuhammad008 dan @plato_ids.
Fahmi juga mengungkapkan bahwa ada lima besar narasi yang dimainkan oleh top influencer terkait bahaya PKI yang paling banyak di-retweet. Beberapa narasi tersebut adalah PKI menyerbu Gontor, bocoran Wikileaks agar Cina tidak bisa meremehkan warga Indonesia terkait isu PKI, dan isu bahwa jurnalis Dandhy Laksono adalah anak PKI asal Lumajang yang ditugaskan merekrut kader muda komunis di Indonesia.
Dari beberapa top narasi yang dimainkan, Fahmi menyimpulkan isu PKI bisa meningkat pada Mei karena terdapat narasi bahwa 23 Mei 2020 adalah 100 tahun hari jadi PKI. Ada pula peringatan bahwa akan digelar rapat akbar anak PKI di Menteng, Jakarta, untuk membahas ulang tahun PKI lengkap dengan lagu genjer-genjer khas PKI.
Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pakar sejarah Indonesia, Asvi Warman Adam, pernah mengatakan bahwa isu kebangkitan PKI hanyalah omong kosong. Menurut dia, tidak mungkin sebuah partai dengan ideologi yang sudah dilarang masih ingin berdiri di Indonesia. Kata Asvi, apabila ada yang menyebut paham itu kembali tumbuh di Indonesia, harus ada orang yang benar-benar diperiksa mengenai kebenarannya.
Meskipun begitu, Asvi memastikan pengadilan pun tidak akan bisa membuktikan kemunculan paham komunisme tersebut. Selain itu, publik juga tidak bisa menuduh seseorang mengikuti paham tersebut hanya karena keluarganya dekat dengan PKI. Menurut Asvi, isu komunisme dengan simbol palu arit selalu muncul setiap tahun, dan akan semakin ramai saat masa pilkada atau pemilu. Padahal, komunisme sudah tidak ada lagi di Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa penggunaan atribut palu arit oleh warga dalam lima foto di atas terkait dengan kebangkitan PKI di Indonesia merupakan klaim yang keliru. Warga dalam lima foto tersebut memang diperiksa karena menggunakan atribut berlogo palu arit. Namun, mereka sama sekali tidak terkait dengan PKI atau ideologi komunisme. Peristiwa dalam foto-foto itu pun terjadi pada 2015-2019, bukan di tengah pandemi Covid-19.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa stasiun televisi MetroTV mengakui Anies Baswedan adalah Presiden Republik Indonesia karena menampilkan gambar Anies Baswedan yang sedang diwawancarai dengan teks headline berita berjudul “Presiden Tinjau Kesiapan Kenormalan Baru” adalah klaim yang salah.

Foto itu merupakan potongan dari video berita yang teks headlinenya “PRESIDEN TINJAU KESIAPAN KENORMALAN BARU” karena memang berisi liputan tentang Presiden Joko Widodo yang meninjau kesiapan kenormalan baru di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta pada 26 Mei 2020.

Di video asli yang berdurasi 9 menit 40 detik, pada menit ke 6:23, Anies Baswedan tetap ditulis sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Video aslii diunggah oleh kanal Youtube milik metrotvnews pada 25 Mei 2020 dengan judul “Kesiapan Kenormalan Baru”.

Video itu merupakan bagian dari acara “Selamat Pagi Indonesia” yang berisi liputan langsung kegiatan Presiden Joko Widodo yang meninjau kesiapan kenormalan baru di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga didampingi oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Di video asli, Anies Baswedan tetap ditulis sebagai Gubernur DKI Jakarta. Foto itu merupakan potongan dari video berita yang headlinenya “PRESIDEN TINJAU KESIAPAN KENORMALAN BARU” karena memang berisi liputan tentang Presiden Joko Widodo yang meninjau kesiapan kenormalan baru di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta pada 26 Mei 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, The Rock tidak membuat unggahan semacam itu dan tidak pernah membuat santunan bantuan untuk pandemi Covid-19 dengan metode membagikannya kepada 10 ribu pengguna Facebook.

Diketahui dari snopes.com, unggahan semacam itu merupakan modus penipuan dan sudah beredar pada tahun 2018. Adapun, The Rock sudah pernah membantahnya pada tahun 2018. Ia mengimbau kepada pengikutnya untuk tidak mempercayai akun-akun palsu atas nama dirinya tersebut.

“Waspada, jadilah cerdas, pertanyakan, laporkan ... dan jangan termakan akun-akun Facebook palsu,” ujarnya yang dikutip dari Liputan6.com.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten unggahan atas nama The Rock tersebut tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa Indomaret tidak pernah mengirimkan kode voucher tersebut. Melalui akun Instagramnya (@indomaret), Indomaret memberikan klarifikasinya.

“Waspada Penipuan! Indomaret tidak meminta aktivasi kode voucher game online via WhatsApp & SMS,” tulis akun tersebut.

Adapun, Indomaret pun memberitahukan bahwa transaksi resmi hanya dilakukan melalui toko Indomaret dan klikindomaret[dot]com.

“Transaksi resmi hanya dilakukan melalui toko Indomaret dan KlikIndomaret[dot]com. Info resmi Indomaret hanya ada di www.indomaret[dot]co[dot]id dan social media official,” imbau Indomaret dalam akun Instagramnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa konten pesan berantai melalui SMS tidak berasal dari Indomaret. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.