Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa akan keluar fatwa baru dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentang salat tanpa wudu dan tayamum untuk rakyat Indonesia adalah klaim yang salah.

Faktanya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta MUI menerbitkan fatwa salat tanpa wudu untuk petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri (APD) saat merawat pasien COVID-19 bukan untuk umum.

Saat ditelusuri, artikel berita yang terdapat di gambar yang diunggah sumber klaim memang terdapat di situs Swarakyat[dot]com.

Namun ada ketidaksesuaian antara judul berita dan substansi artikel berita tersebut. Artikel berita tersebut menjelaskan, MUI diminta mengeluarkan fatwa yang membolehkan petugas medis covid-19 salat tanpa berwudu.

Dilansir dari artikel Medcom.id berjudul “Wapres Minta MUI Terbitkan Fatwa Pemulasaraan Jenazah Covid-19” menjelaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pemulasaraan jenazah positif covid-19 atau korona. Sekaligus fatwa tata cara berwudu petugas medis yang merawat pasien covid-19.

Pasalnya, terang Ma’ruf petugas medis tidak sembarang bisa melepas pelindung diri (APD) saat waktu salat tiba ketika hendak berwudu.

“Saya mohon ada fatwa, misalnya tentang kebolehan orang yang salat tanpa wudu atau tayamum. Karena ini sudah dihadapi oleh para petugas medis,” ujar Ma’ruf.

Permintaan Ma’ruf pun diiyakan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa petugas medis covid-19 boleh salat tanpa wudu. Dilansir dari Medcom.id, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa Nomor 17 Tahun 2020. Fatwa menyatakan tenaga medis dengan alat pengaman diri (APD) yang menangani pasien virus korona (covid-19) boleh tidak wudu karena dalam keadaan mendesak.

“Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudu atau tayamum), maka ia melaksanakan salat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi (i’adah),” bunyi fatwa MUI yang disahkan Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

Hasanuddin mengatakan salah satu poin penting fatwa itu yakni tenaga kesehatan muslim yang merawat pasien covid-19 dengan APD tetap wajib melaksanakan salat dengan berbagai kondisinya diikuti sejumlah keringanan. Fatwa bisa menjadi pedoman salat bagi tenaga kesehatan yang memakai APD saat menangani pasien covid-19. Hasanuddin menjelaskan, manakala kondisi tenaga medis berada dalam rentang waktu salat dan memiliki wudu, boleh melaksanakan salat dalam waktu yang ditentukan, meski tetap memakai APD. Sementara, dalam kondisi sulit berwudu, maka bertayamum, kemudian melaksanakan salat.

Hasanuddin menambahkan apabila APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, maka boleh melaksanakan salat dalam kondisi tidak suci dan mengulangi salat (i’adah) usai bertugas. Dia mengatakan ketika kondisi jam kerja tenaga medis sudah selesai, atau sebelum mulai kerja masih mendapati waktu salat, maka wajib salat fardu sebagaimana mestinya.

Kemudian, bila tenaga medis bertugas mulai sebelum masuk waktu zuhur atau magrib, dan berakhir di waktu asar atau isya, maka boleh melaksanakan salat dengan jamak ta’khir. Sementara, dalam kondisi bertugas mulai saat waktu zuhur atau magrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan salat asar atau isya, maka boleh melaksanakan salat dengan jamak taqdim.

“Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua salat yang bisa dijamak (zuhur dan asar, serta magrib dan isya), maka ia boleh melaksanakan salat dengan jamak,” kata Hasanuddin.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta MUI menerbitkan fatwa salat tanpa wudu untuk petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri (APD) saat merawat pasien COVID-19 bukan untuk umum.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo terhadap dokumen “ Sejarah Bank Indonesia : Sistem Pembayaran Periode 1953-1959” yang diterbitkan oleh BI, diketahui bahwa uang pecahan 100 rupiah yang memuat tulisan Arab itu bukan uang resmi yang dikeluarkan oleh BI maupun pemerintah pada 1954 sebagai alat transaksi.
Ketika itu, uang memang diedarkan melalui dua institusi, yakni pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan BI. BI mengeluarkan uang kertas pecahan 5 rupiah ke atas. Sementara pemerintah, mengacu pada Undang-Undang Mata Uang 1951, mengedarkan uang logam dan uang kertas pecahan 1 rupiah dan 2,5 rupiah.
Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah uang kertas berangka tahun 1952 yang terdiri dari tujuh pecahan, yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000 rupiah. Pengedarannya bertahap yang dimulai sejak 2 Juli 1953.
Pada 1953-1959, BI pun mengeluarkan beberapa seri uang kertas. Pertama, Seri Pahlawan dan Kebudayaan yang berangka tahun 1952. Kedua, Seri Hewan yang tidak mencantumkan angka tahun yang diedarkan pada 1958, 1959, dan 1962. Ketiga, Seri Pekerja Tangan yang berangka tahun 1958, kecuali pecahan 5 rupiah yang tidak mencantumkan angka tahun dan pecahan 10 ribu rupiah yang berangka tahun 1964.
Berikut ini adalah contoh uang kertas yang dikeluarkan oleh BI, yakni Seri Kebudayaan pecahan 5 rupiah dan 1.000 rupiah emisi 1952:

Uang berangka tahun 1954 hanya diterbitkan oleh pemerintah, namun tidak ada yang bergambar Sukarno dan tidak memuat tulisan Arab. Pada 1954, pemerintah hanya menerbitkan Seri Suku Bangsa dengan menyertakan tanda tangan Menteri Keuangan Ong Eng Die. Pecahan 1 rupiah berwarna biru bergambar seorang wanita Sumatera Timur, sementara pecahan 2,5 rupiah berwarna merah dan memuat gambar seorang pria Flores. 
Desain bagian belakang kedua pecahan tersebut sama, yaitu memuat lambang negara Garuda Pancasila. Namun, untuk pecahan 1 rupiah, berwarna biru. Sementara pecahan 2,5 rupiah berwarna hijau. Berikut ini uang kertas Seri Suku Bangsa pecahan 1 rupiah dan 2,5 rupiah emisi 1954:

Uang kertas Seri Sukarno memang pernah diterbitkan, yakni oleh BI dengan angka tahun 1960. Hal ini tercantum dalam dokumen Sejarah Sistem Pembayaran Periode 1959-1966 oleh BI. Uang Seri Sukarno ini terdiri atas tiga pecahan, yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Ciri-ciri utamanya adalah, pada bagian depan, tertera tulisan "IRIAN BARAT". Sementara nomor seri yang terdapat pada bagian belakang diawali dengan kode "IB". Uang Seri Sukarno ini ditandatangani oleh Soetikno Slamet dan Indra Kasoema. 
Setahun kemudian, pada 1961, pemerintah mengeluarkan uang kertas Seri Sukarno untuk Irian Barat dan Riau, dengan angka tahun 1961. Uang ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Notohamiprodjo. 
Kemudian, pada 1964, uang kertas Seri Sukarno kembali diterbitkan oleh pemerintah dan ditandatangani oleh Soemarno. Penerbitan ini merupakan penerbitan uang oleh pemerintah yang terakhir kalinya. Selanjutnya, pemerintah tidak lagi menerbitkan uang sehubungan dengan pemberian wewenang kepada BI untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam segala pecahan. Berikut contoh uang Seri Sukarno pada 1964:

Uang Seri Sukarno untuk suvenir dan mistis
Sejak lama, uang Seri Sukarno cukup diminati, baik untuk koleksi pribadi maupun suvenir. Banyak yang menjual uang kuno seri Sukarno tersebut di toko online, dari harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun, di antara berbagai uang kuno yang dijual itu, banyak uang kuno versi palsu dengan desain yang dimodifikasi, misalnya dengan tambahan tulisan Arab, yang diimbuhi dengan cerita-cerita mistis seperti dapat mendatangkan kekayaan, mitos kanuragan, kesaktian, dan lain-lain. 
Pada 2012 misalnya, sejumlah warga Kabupaten Brebes berburu uang kertas berwarna merah bergambar Sukarno yang bertuliskan Arab “kun fa ya kun”. Uang kertas keluaran 1964 itu diklaim mampu terlinting atau terlipat dengan sendirinya. Konon, uang dengan ciri-ciri tersebut mampu menghasilkan uang miliaran rupiah dalam sekejap jika sudah diproses oleh dukun.
Salah satu blog penyedia jasa pembuatan uang seri Sukarno yang berbasis di Bangka Belitung, Uang Bung Karno, menjelaskan bahwa uang Sukarno asli yang pernah dijadikan sebagai alat pembayaran tidak memuat tulisan Arab di dalamnya. Uang ini dikeluarkan oleh BI.
Ada pula uang Sukarno yang tidak dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dan dibuat hanya sebagai suvenir. Uang ini dikeluarkan oleh pihak swasta, bukan oleh BI. Biasanya, dalam uang Sukarno ini, terdapat tambahan tulisan Arab berupa asma Allah, kun fa ya kun, nurisulaiman, surat Al Ikhlas, dan lain-lain. 
Blog Uang Bung Karno itu pun menyediakan sejumlah gambar yang bisa dipesan oleh mereka yang tertarik mengoleksinya.Situs lain, Uangindonesia.com, yang mengulas mengenai uang seri Sukarno untuk suvenir menulis, meski bukan uang resmi, uang suvenir tetap diminati karena memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh uang lainnya, seperti bisa melengkung sendiri dan memuat tulisan Arab.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, uang berangka tahun 1954 yang bergambar Sukarno dan memuat tulisan Arab dalam foto di atas bukan uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan pemerintah. Uang berangka tahun 1954 yang diterbitkan oleh pemerintah bergambar Seri Suku Bangsa. Uang Seri Sukarno memang pernah diterbitkan oleh pemerintah pada 1960, 1961, dan 1964, namun tidak memuat tulisan Arab. Uang Seri Sukarno yang memuat tulisan Arab hanyalah uang suvenir yang bisa diperjualbelikan secara bebas.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo memasukkan kata kunci "motor terbakar karena hand sanitizer" ke mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah media yang memberitakan peristiwa terbakarnya motor itu.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Yulianto, membenarkan peristiwa terbakarnya motor itu terjadi di wilayahnya, tepatnya pada 18 Juni 2020. "Sekitar jam 3 sore," ujar Yulianto.
Namun, motor itu terbakar bukan karena hand sanitizer, melainkan karena korsleting. Menurut Yulianto, sehari sebelumnya, oli mesin dan air radiator motor tersebut baru saja diganti. Keesokan harinya, motor itu dipakai berkendara oleh pemiliknya ke daerah Timoho, Yogyakarta.
Tak lama kemudian, si pemilik kembali ke rumahnya. Ketika melewati Jalan Gajah Mada, Pakualaman, motor tersebut tersendat-sendat dan hampir mogok. Namun, oleh pemiliknya, motor itu dipaksa untuk terus berjalan. Akhirnya, motor tersebut mogok, kemudian diparkir di tepi jalan.
Si pemilik pun mengecek motornya itu. "Namun, asap tebal justru menyembur dari bagian mesin. Karena asap semakin tebal, pemilik motor kemudian mencari air dan berusaha untuk menyiramkannya ke mesin motor," ujar Yulianto.
Belum sempat air disiramkan ke mesin motor, tiba-tiba muncul kobaran api yang semakin besar hingga melalap seluruh badan motor. "Api dapat dipadamkan setelah muncul seseorang yang membawa alat pemadan kebakaran (powder)," tutur Yulianto.
Dikutip dari Tribun Jogja, motor berjenis matik yang terbakar itu dimiliki oleh Fauzi Fathurrahman, 25 tahun, warga Dipowinatan, Mergangsan. Menurut Kepala Polsek Pakualaman, Komisaris Aslori, setelah api padam, motor tersebut dibawa pulang ke rumah dengan mobil pick up.
"Penyebab kebakaran motor diduga murni karena kecelakaan atau korsleting kelistrikan, bukan karena sebab lain atau kejahatan. Kerugian ditaksir kurang lebih Rp 6 juta," ujar Aslori.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa motor dalam video di atas terbakar karena hand sanitizer adalah klaim yang keliru. Motor tersebut terbakar karena korsleting, bukan karena hand sanitizer.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Beredar sebuah tulisan yang mencatut nama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yang berjudul “Mana teriakan “Saya Pancasila mu?””. Tulisan tersebut sempat diterbitkan oleh sebuah situs, yang kemudian kembali disebarkan ulang oleh para pengguna media sosial seperti halnya Facebook dan juga pesan berantai Whatsapp.

Menanggapi viralnya pesan tersebut, pihak terkait yakni Abdul Mu’ti pun akhirnya angkat bicara. Melansir dari suaramuhammadiyah.id dan muhammadiyah.or.id, Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menulis atau membuat pernyataan seperti halnya yang terdapat dalam tulisan viral tersebut.

Mu’ti menegaskan bahwa tulisan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut ia juga mengajak semua pihak, khususnya warga Muhammadiyah untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah mempercayai sebuah tulisan yang belum tentu kebenarannya. Mu’ti juga mengedepankan sifat tabayun dan berifikir kritis ketika menerima suatu informasi di media sosial.

Sementara itu, situs hajinews.id juga turut menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dalam hal penulisan yang dilakukan sebelumnya. Melalui sebuah catatan redaksi, disampaikan bahwa artikel yang sebelumnya ditulis dengan nama Abdul Mu’ti kini telah dirubah.

Berikut klarifikasi lengkap yang diberikan oleh situs hajinews.id:

“Catatan redaksi: Artikel ini sebelumnya tertulis: Oleh : Dr Abdul Mu’ti MEd. Ternyata Abdul Mu’ti mengklarifikasi bahwa tulisan ini bukan tulisannya. Atas kesalahan ini redaksi mohon maaf.”

Tulisan yang mencatut nama Abdul Mu’ti tersebut masuk ke dalam kategori imposter content. Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.

Tidak benar bahwa Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyyah membuat tulisan berjudul “Mana Teriakan Saya Pancasila mu?”. Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menulis atau membuat pernyataan seperti halnya yang telah beredar dengan mencatut namanya tersebut.