PENJELASAN

Menanggapi video viral tersebut, Kepala Polda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam, kepada kendarinesia menjelaskan video tersebut benar. TKA asal China yang ada di dalam video itu berkerja disalah satu perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

Kata Merdi, jumlah TKA yang datang di dalam video tersebut adalah 40 orang. Puluhan TKA itu, kata dia, bukan datang dari China, tapi dari Jakarta.

“Jadi kami sudah konfirmasi bersama dengan Pak Danlanud atas video itu. Kami juga sudah melakukan pengecekan langsung. Bahwa benar, mereka adalah TKA yang berkerja disalah satu perusahaan smelter yang ada di Sultra, yang kembali dari memperpanjang visa di Jakarta, jadi bukan mereka baru datang dari China,” jelas Merdisyam.

Merdisyam menjelaskan, sejak kedatangan mereka di Morosi, para TKA itu tidak pernah kembali ke China.

“Selama ini mereka memang tidak kembali ke China. Jadi para TKA tersebut dari Jakarta, mengurus izin kerja dan memperpanjang kontrak di Jakarta, akan kembali ke tempat smelter melalui Bandara Haluoleo Kendari,” katanya.

Merdi bilang, setelah dilakukan pengecekan, seluruh TKA yang datang itu sudah mengantongi surat keterangan sehat dari Balai Karantina Kesehatan.

“Mereka juga sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari karantina kesehatan, dan perizinan dari Imigrasi sebelum mereka tiba di Kendari,” terangnya.

Merdi mengatakan, memang sempat terjadi kepanikan warga sejak beredarnya video tersebut. Dia mengimbau agar warga tak mem-publish sesuatu yang dapat meresahkan masyarakat karena terancam pidana.

“Hal ini (kepanikan warga) terjadi karena ada yang meng-upload sesuai dengan video yang kita terima itu. Saya ingatkan jangan membuat hal hal yang dapat meresahkan masyarakat tanpa ada dasar, karena bisa dikenakan dengan tindak pidana, khususnya UU ITE. Jadi peringatan keras bagi masyarakat, jangan sembarangan mengupload dan membuat resah masyarakat,” pungkasnya.

Setelah ditelusuri, diketahui bahwa konten tersebut bukanlah surat edaran resmi dari Wali Kota Palembang. Dilansir dari merdeka.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Ratu Dewa memastikan pesan itu hoaks.

Ratu Dewa menyebut pihaknya belum mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan libur sekolah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Menurut dia, kebijakan pemerintah kota akan baru diputuskan hari ini bersama Wali Kota Palembang Harnojoyo dengan mempertimbangkan keterangan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat.

"Surat edaran itu hoaks, tidak benar. Hari ini kami baru akan menggelar rapat terkait kebijakan, apakah sekolah diliburkan atau tidak," ungkap Ratu Dewa, Senin (16/3).

Dikatakannya, Dinas Pendidikan telah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan terkait kebijakan meliburkan sekolah. Oleh karena itu, pihaknya harus mempertimbangkan kembali situasi terkini dan kepentingan orang banyak.

"Kita tunggu hasil rapat hari ini. Saya tegaskan lagi, surat edaran itu tidak benar dan hari ini siswa masih sekolah seperti biasa," tegasnya.

Selain dari merdeka.com, klarifikasi tersebut juga diikuti dengan pemberitaan di beberapa media lokal palpres.com dan globalplanet.news

Berdasarkan hal tersebut, maka postingan yang tersebar tidak benar.

Adapun, konten yang tersebar di Facebook itu masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Sebab, isu tersebut sudah pernah muncul pada tahun 2016 dan terbukti tidak benar. Berikut kutipan pemberitaannya:

[…] TEMPO.CO, Bekasi – Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak ada gangguan terhadap jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. “Wilayah kami kondusif,” kata juru bicara Polres Metro Bekasi, Ajun Komisaris Kunto Bagus, Selasa, 29 November 2016.

Kunto Bagus meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Apalagi mengaitkan kabar itu dengan isu yang berkembang menjelang demonstrasi pada Jumat, 2 Desember 2016. “Jangan mudah percaya dengan berita hoax (bohong),” kata Kunto Bagus.

Sebelumnya, beredar kabar melalui Twitter berupa unggahan sebuah video berisi gangguan terhadap jemaat HKBP Filadelfia di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang tengah melakukan kegiatan peribadatan. Massa mengganggu dengan cara memasang speaker atau pengeras suara menghadap ke gereja.

Bahkan, video yang diunggah pada 25 November 2016 itu mendapatkan retweet hingga 1.062 kali. Komentarnya pun beragam. Misalnya, akun KhawarijPekok dengan nama pengguna ‏@yudihliang menulis: “@FerryMaitimu Yang tabah ya saudaraku....maafkan ulah saudara2 kami yg tdk paham ARTI TOLERANSI. semoga pemerintah melihat & bertindak Arif.”

Dari hasil penelusuran Tempo, rupanya peristiwa itu terjadi empat tahun yang lalu. Sementara saat ini, di lokasi yang direncanakan pembangunan gereja di Desa Jejalen Jaya, sudah lama tak ada aktivitas. Adapun jemaat gereja itu bergabung dengan jemaat lain di bilangan Bekasi Timur. […]

Lalu, setelah ditelusuri lebih lanjut, peristiwa dalam video tersebut sebenarnya terjadi di tahun 2012. Adapun, kejadian perihal Gereja HKBP Filadelfia sudah menemui titik terang pada tahun 2019. Menurut laman ombudsman.go.id, jemaat HKBP Filadelfia Bekasi memperoleh tempat ibadanya. Berikut kutipannya:

[…] JAKARTA - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI pada tahun 2012 menerima laporan masyarakat dari Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Filadelfia terkait Bupati Bekasi yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap PTUN Bandung Nomor 42/G/2010/PTUN.Bdg jo. PT.TUN Nomor 255/B/2010/PT.TUN Jakarta.

Isi Putusan PTUN adalah membatalkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 300/675/Kesbangpolinmas/09, tanggal 31 Desember 2009 memerintahkan Tergugat untuk memproses izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun penyelesaian laporan tersebut sempatdeadlockkarena masing-masing berkeras dengan pertimbangan yang masuk akal. Sementara jemaat HKBP Filadelfia melalui pengacara menawarkan satu pilihan untuk membuka segel tanah untuk mengurus izin pendirian gereja. Sedangkan Pemda Bekasi melalui Bupati tetap menolak membuka segel karena kekhawatiran terjadi konflik.

Kemudian pada bulan Maret Tahun 2018, Ombudsman berinisiatif menemui Ephorus HKBP di Kantor Pusat HKBP Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara yang dihadiri pula oleh perwakilan Jemaat, Pendeta, Majlis Gereja dan Perwakilan Daerah HKBP Bekasi. Saat itu melalui Ephorus disepakati bahwa prioritas penyelesaian adalah agar jemaat HKBP Filadelfia bisa memperoleh tempat ibadah dan bukan membuka segel gereja.

"Terpenting saat ini adalah hak ibadah Jemaat HKBP Filadelfia dapat berjalan dengan rasa nyaman dan aman walaupun di lokasi lain. Harus ada satu pemisahan antara masalah hukum yang sedang diperjuangkan dengan hak ibadah yang diharapkan," ujar Ephorus selaku Pimpinan Tertinggi Gereja HKBP saat itu.

Tawaran dari Ephours tersebut diterima baik oleh Bupati Bekasi. "Saya akan mendukung jika Pimpinan dan Jemaat HKBP Filadelfia dapat beribadah di lokasi lain, tidak di lokasi lama yang sedang tersegel. Hal tersebut memperhatikan keamanan baik jemaat dikarenakan terdapat sekelompok warga sekitar yang menolak pendirian gereja. Saya sangat mendukung pendirian rumah ibadah karena hal itu adalah hal yang baik, saya tidak pernah menghalangi siapapun untuk beribadah," ujar Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi

Sedangkan pimpinan HKBP Filadelfia Bekasi Pdt. Simanjuntak menyatakan, "Saya sangat berterima kasih atas dukungan dari Ibu Bupati jika melindungi hak ibadah setiap orang khususnya Jemaat HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi".

Dalam kesepakatan itu Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menyampaikan, "Ini adalah langkah maju yang telah macet tahun-tahun sebelumnya. Komunikasi yang mencair dan solusi atas permasalahan hak ibadah ditemukan saat ini. Kita sama-sama memperhatikan arahan Bapak Ephorus dan kini menemukan satu hal inti, yaitu hak dan tempat ibadah diutamakan."

Kini mereka sudah bisa beribadah di Gedung Serba Guna beralamat Kampung Pulo RT 003/RW 037 Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Ombudsman menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Muslim sekitar yang bersedia menerima dan menghargai antar sesama. […]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim bahwa kejadian dalam video terjadi di Riau merupakan klaim yang salah. Atas dasar itu, maka konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.