Melalui pesan berantai Whatsapp, beredar informasi terkait akan dilakukannya penindakan kepada masyarakat yang beraktivitas di atas pukul 02.00. Menurut narasi yang beredar, pihak yang boleh beraktivitas pada waktu yang disebutkan hanyalah petugas medis, TNI, Polri, Pemda, dan Sat Pol.

Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa informasi tersebut adalah tidak tepat adanya. Melansir dari kompas.com, Kapolres Sumba Timur AKBP Handrio Wicaksono mengatakan jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat atau edaran terkait dengan penindakan dan larangan beraktivitas.

“Masyarakat Sumba Timur harus lebih smart menanggapi inforasi yang belum tentu kebenarannya. Jangan mudah termakan atau terprovokasi oleh berita tidak benar atau hoaks,” jelas Handrio.

Lebih lanjut Handrio menuturkan, masyarakat diimbau untuk mengonfirmasi segala bentuk informasi yang mengatasnamakan pihak kepolisian Sumba Timur ke Humas Polres Sumba Timur. Hal itu guna meminimalisir adanya berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Masih upaya kita cari siapa yang sebar hoaks tersebut. Agak terkendala karena via WA grup. Jika terungkap pelaku hoaks akann kita proses sesuai Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun pencara,” tegasnya.

Berdasar pada referensi, informasi yang menyebut polisi Sumba Timur membawa rotan untuk mengamankan warga adalah hoaks dan masuk ke dalam kategori fabricated content atau konten palsu.

===

Informasi palsu. Pesan yang mencatut kepolisian wilayah Sumba Timur tersebut diklarifikasi langsung oleh pihak terkait. Kapolres Sumba Timur menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan edaran atau instruksi tentang penindakan dan larangan beraktivitas seperti halnya yang beredar.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula membaca artikel di situs Bacanews.id itu secara utuh. Namun, di dalam artikel tersebut, tidak ditemukan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta semua gubernur meniru Anies Baswedan untuk menghadapi resesi ekonomi.
Artikel itu berisi arahan Jokowi kepada seluruh gubernur yang digelar secara virtual. Dalam arahannya, Jokowi meminta semua kepala daerah menggenjot perekonomian Indonesia. Pasalnya, ekonomi Indonesia bisa masuk resesi jika pertumbuhan di kuartal III kembali minus.
Tempo pun menelusuri pemberitaan dari media kredibel terkait arahan Presiden Jokowi tersebut. Dilansir dari kantor berita Antara, arahan itu disampaikan Jokowi pada 1 September 2020 dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui konferensi video.
Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan 34 gubernur untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal, serta bantuan sosial (bansos) pada September 2020 untuk mencegah resesi. "Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
Percepatan belanja barang dan jasa, modal, serta bansos itu diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus ekonomi daerah. "Kita tahu kuartal I 2020 kita masih tumbuh 2,97 persen. Tapi di kuartal II kita sudah posisi minus 5,3 persen. Untuk itu, kuartal III ini kita masih punya satu bulan dari Juli, Agustus, September, untuk melakukan belanja."
Arahan Jokowi kepada 34 gubernur ini juga diberitakan oleh CNN Indonesia dalam artikelnya yang berjudul "Jokowi Bersiap Hadapi Resesi September Ini". Isi berita ini serupa dengan isi berita di Antara. Dalam berita ini, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia bakal masuk ke jurang resesi jika ekonomi Indonesia pada periode Juli-September 2020 minus.
Saat ini, pemerintah hanya punya waktu satu bulan untuk membuat Indonesia tidak masuk daftar negara resesi di tengah pandemi Covid-19. "Untuk itu, kuartal III 2020, yang kita masih punya waktu satu bulan, Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di September 2020. Kalau masih berada pada posisi minus, artinya Indonesia masuk resesi," kata Jokowi.
Dalam ilmu ekonomi, negara bisa disebut resesi jika pertumbuhan ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kuartal II 2020, sudah minus 5,32 persen. Realisasi itu berbanding terbalik dengan kuartal I 2020 yang masih positif, yakni 2,97 persen.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Jokowi meminta semua gubernur meniru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghadapi resesi ekonomi, keliru. Judul artikel yang memuat klaim itu tidak sesuai dengan isi artikel. Dalam artikel tersebut, tidak ditemukan pernyataan Jokowi yang meminta semua gubernur meniru Anies untuk menghadapi resesi. Artikel itu berisi arahan Jokowi kepada seluruh gubernur menggenjot perekonomian Indonesia. Pasalnya, ekonomi Indonesia bisa masuk resesi jika pertumbuhan di kuartal III kembali minus.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel di situs Law Justice yang memuat klaim tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa situs ini pernah mengunggah artikel dengan judul "Presiden Belarusia Klaim IMF Tawari Suap untuk Pembatasan Covid-19", yang gambar tangkapan layarnya terdapat dalam unggahan akun Rudi Adi Suarna, pada 10 September 2020.
Menurut artikel ini, informasi itu berasal dari media Belarus BelTA. Tempo pun memasukkan kata kunci "Belarusian President claims IMF offered him bribes to impose Covid-19 restrictions" ke kolom pencarian situs BelTA. Namun, BelTA tidak pernah memuat berita dengan judul tersebut.
Tempo kemudian menelusuri lewat mesin pencarian Google dengan kata kunci yang sama. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel di situs Armstrong Economics yang berjudul "Belarusian President Claims IMF & World Bank Offered him a Bribe to Impose COVID Restrictions" yang dimuat pada 7 September 2020.
Isi artikel ini identik dengan isi artikel di situs Law Justice, namun dalam bahasa Inggris. Meskipun begitu, artikel ini dimasukkan ke dalam kategori "Konspirasi". Di bawah artikel itu, terdapat pula sebuah komentar berbau konspirasi dari penulis yang menyatakan "IMF dan Bank Dunia pasti terlibat dengan Bill Gates".
Berdasarkan penelusuran Tempo selanjutnya, BelTA hanya pernah memuat pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko terkait IMF dalam beritanya pada 19 Juni 2020. Berita itu berjudul "Belarus President Unwilling to Accept Additional Terms to Get Foreign Loans", atau dalam bahasa Indonesia berarti "Presiden Belarus Tidak Mau Menerima Persyaratan Tambahan untuk Mendapatkan Pinjaman Luar Negeri".
Menurut berita ini, Lukashenko menyinggung soal bantuan dari mitra dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat Belarus tentang dukungan untuk sektor ekonomi riil. Ketika itu, Lukashenko bertanya soal pemberian bantuan kredit luar negeri kepada Belarus. "Apa persyaratan mitra kita? Diumumkan bahwa mereka dapat memberi Belarus 940 juta dolar lewat pembiayaan cepat. Bagaimana keadaan di sini?"
Setelah melontarkan pertanyaan itu, Lukashenko menekankan bahwa Belarus tidak akan menerima persyaratan tambahan yang tidak terkait dengan isu keuangan. "Kita mendengar tuntutan, misalnya, untuk mencontohkan respons kita atas virus Corona dengan Italia. Saya tidak ingin situasi di Italia terulang di Belarus. Kita memiliki negara kita sendiri dan situasi kita sendiri," ujarnya.
Menurut Lukashenko, Bank Dunia telah menunjukkan minat terhadap praktik respons Belarus terhadap virus Corona. “Mereka siap mendanai kita sepuluh kali lipat lebih banyak dari yang ditawarkan di awal sebagai pujian atas upaya efisien kita dalam melawan virus ini. Bank Dunia bahkan sudah meminta Kementerian Kesehatan untuk berbagi pengalaman. Sementara itu, IMF terus menuntut kita memberlakukan karantina, isolasi, dan jam malam. Ini tidak masuk akal. Kami tidak akan menari mengikuti irama siapa pun," kata Lukashenko.
Dalam berita ini, Lukashenko tidak menyatakan bahwa IMF menawarkan suap kepadanya. Dia hanya membeberkan bahwa, sebagai persyaratan pemberian bantuan dana darurat Covid-19, IMF menuntut pemberlakuan karantina, isolasi, dan jam malam.
Menanggapi tudingan Lukashenko itu, pada 10 September 2020, Direktur Komunikasi IMF Gerry Rice berkata, “Yang dapat saya sampaikan adalah, pada Maret 2020, Belarus mendekati IMF dengan permintaan untuk membahas kemungkinan bantuan darurat, tapi tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan kami belum menemukan cara untuk menjembatani perbedaan yang signifikan tentang tanggapan yang sesuai terhadap tantangan saat ini."
Menurut Rice, Instrumen Pembiayaan Cepat, salah satu mekanisme pembiayaan darurat IMF, tidak menuntut persyaratan yang sulit. Mekanisme ini hanya menuntut jaminan transparansi dan tindakan kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memfasilitasi stabilitas ekonomi.
“Kami tidak menuntut karantina, isolasi, maupun lockdown. Kami mencari kepastian mengenai langkah-langkah untuk mengatasi pandemi Covid-19 sesuai dengan rekomendasi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), yang merupakan prosedur operasi standar kami di semua negara. Jadi, sama saja,” kata Rice.
Dilansir dari BBC, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menghadapi protes massal yang menentang pemerintahannya dalam beberapa minggu terakhir. Pria berusia 66 tahun ini mengklaim masa jabatan keenamnya sebagai presiden dalam pemilu pada 9 Agustus 2020 lalu. Karena sengketa pemilu ini, sekitar 100 ribu orang menggelar unjuk rasa setiap pekan di Minsk untuk melawannya.
Lukashenko berkuasa sejak 1994 dengan gaya otoriter yang serupa dengan era Soviet, mengendalikan saluran media utama, melecehkan dan memenjarakan lawan politik, serta meminggirkan suara independen. Polisi rahasia negara yang kuat, yang masih disebut KGB, memantau para pembangkang dengan cermat. Politikus muda Svetlana Tikhanovsky menantangnya untuk memperebutkan kursi kepresidenan setelah suaminya, Sergei Tikhanovsky, seorang blogger populer, dilarang mencalonkan diri dan dikirim ke penjara.
Tikhanovsky mengkalim telah memenangkan 60-70 persen suara di tempat-tempat di mana suara dihitung dengan benar, namun Alexander Lukashenko mengklaim kemenangan telak. Tak satu pun dari pemilihan presiden sebelumnya yang diadakan selama masa pemerintahan Lukashenko yang pernah dinilai bebas dan adil oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), sebuah badan pemantau pemilihan terkemuka. Kini, Tikhanovsky diasingkan di negara tetangga, di tengah gelombang penangkapan.
Virus Corona menambah dimensi ekstra terhadap gejolak politik di Belarus. Para penentang menganggap keberanian Lukashenko tentang virus itu sembrono dan pertanda bahwa dia sudah tidak bisa disentuh. Pada akhir Mei 2020, Lukashenko menyatakan langkah Belarus sudah tepat dengan tidak memberlakukan lockdown. Ia juga menyarankan untuk memerangi virus Corona dengan kerja keras, sauna, dan vodka.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyebut IMF menawarkan suap untuk memberlakukan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19" menyesatkan. Dalam artikel sumbernya, Lukashenko tidak menyatakan bahwa IMF menawarkan suap kepadanya. Dia hanya membeberkan bahwa, sebagai persyaratan pemberian bantuan dana darurat Covid-19, IMF menuntut pemberlakuan karantina, isolasi, dan jam malam. Namun, tudingan itu telah dibantah oleh Direktur Komunikasi IMF Gerry Rice. Menurut dia, Instrumen Pembiayaan Cepat IMF tidak menuntut karantina, isolasi, maupun lockdown, melainkan mencari kepastian mengenai langkah-langkah untuk mengatasi pandemi Covid-19 sesuai rekomendasi WHO. Ini pun merupakan prosedur operasi standar yang berlaku bagi semua negara.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya foto Gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan yang mendapat piala juara satu corona adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan piala juara satu corona. Di foto itu, Anies Baswedan memegang piala reksa bahasa dalam acara penghargaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud pada Senin, 10 Desember 2018.

Foto asli, salah satunya dimuat di artikel berjudul “Seabrek Penghargaan Anies Baswedan yang Sepi Pemberitaan” di situs Replubika pada Rabu 19 Desember 2018.

Foto itu diberi keterangan “Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar(kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) menunjukan piala reksa bahasa dalam acara penghargaan a Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, Senin (10/12).”

Dikutip dari Liputan6, penghargaan tersebut karena keikutsertaan Anies dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Seperti halnya sebutan pengintegrasian transportasi di Jakarta atau Jak Lingko ataupun Moda Raya Terpadu (MRT) untuk Mass Rapid Transit.

Bukan piala juara satu corona. Di foto itu, Anies Baswedan memegang piala reksa bahasa dalam acara penghargaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud pada Senin, 10 Desember 2018.