Setelah ditelusuri, Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan, secara tegas membantah kepemilikan akun media sosial Facebook atas nama Airin Rachmi Diany itu. Diskominfo Tangsel dengan tegas menyebutkan bahwa akun tersebut palsu. Melalui m.merdeka.com Kepala Dinas Kominfo Tangerang Selatan, Fuad menjelaskan.

“Terkait dengan munculnya akun Facebook atas nama Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan. Bahwa akun Facebook tersebut palsu. Dikarenakan Wali Kota Tangsel tidak memiliki akun resmi di Facebook” dikonfirmasi pada Rabu (28/10/20).

Pihak Kominfo Tangerang Selatan telah melaporkannya ke kepolisian. Fuad mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merespon semua percakapan atau permintaan yang mengatasnamakan ibu Wali Kota lewat akun Facebook palsu tersebut.

Dengan demikian akun Facebook yang mengatasnamakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah tidak benar sehingga hal ini masuk dalam kategori konten palsu.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut telah beredar di internet sejak 2017, dan tidak terkait dengan keputusan pemerintah Prancis untuk menutup sebuah masjid di Paris lantaran mengunggah kecaman terhadap Samuel Paty di laman Facebook-nya menjelang pembunuhan keji terhadap guru bahasa Prancis tersebut.
Video yang identik pernah diunggah ke Twitter oleh akun @QaillaAsyiqah pada 29 Oktober 2020. Akun ini menulis, “Msh banyak seliweran video ini~ Polisi Prancis mengevakuasi sekitar 50 orang jamaah Masjid (UAMC). Evakuasi dilakukan krn masa perpanjangan sewa bangunan tdk diberikan lg pihak balai kota Clichy. Video ini benar terjadi di Prancis tp bukan soal Macron.” Dalam cuitannya, akun ini menyertakan tautan video tersebut yang diunggah di YouTube.
Video itu dibagikan oleh kanal milik situs media Prancis Rifonline.net, RifOnline TV, pada 23 Maret 2017. Video ini memiliki durasi yang lebih panjang, yakni sekitar 10 menit, dan kualitas gambar yang lebih baik. Video tersebut diberi judul “Poignant ! Évacuation musclée de la mosquée du centre-ville de Clichy-la-Garenne”, yang jika diterjemahkan berarti “Menyentuh hati ! Evakuasi masjid di pusat kota Clichy-la-Garenne”.
Video dari peristiwa yang sama juga pernah diunggah oleh kanal YouTube HARRAG FI PARIS pada 22 Maret 2017 dengan judul “Fermeture de la mosquée de clichy par CRS..paris”, yang jika diterjemahkan berarti "Masjid Clichy ditutup oleh CRS..paris".
Untuk memastikan informasi itu, Tempo menelusuri pemberitaan tentang peristiwa di sebuah masjid di Kota Clichy tersebut. Dilansir dari surat kabar Prancis, Le Parisien, pada 22 Maret 2017, jemaah di sebuah masjid di Rue d'Estienne-d'Orves, Clichy, Paris, memang dievakuasi oleh polisi dan petugas dari perusahaan keamanan.
Evakuasi ini dilakukan setelah empat bulan sebelumnya, pada November 2016, pemerintah kota mengumumkan bahwa asosiasi agama di masjid tersebut harus pergi dari situ karena masa sewanya telah berakhir pada Juni. Permintaan asosiasi agama untuk membatalkan perintah penggusuran tersebut pun ditolak oleh pengadilan administrasi Cergy-Pontoise pada 10 Agustus 2016.
"Kami berjanji akan mengembalikan kunci pada 30 Juni, setelah Ramadan dan agar anak-anak menyelesaikan tahun ajaran," kata penanggung jawab masjid yang juga menampung hampir 300 anak itu. “Kami menawarkan mereka rumah asosiasi untuk kursus dan tenda sementara untuk berdoa. Mereka menolak semuanya. Kami tidak punya pilihan selain menegakkan putusan pengadilan,” ujar Wali Kota Clichy Rémi Muzeau.
Masih dari Le Parisien, bangunan milik pemerintah kota yang dijadikan masjid tersebut selama ini dikelola oleh asosiasi muslim melalui sewa tidak tetap. Adalah mantan Wali Kota Clichy Gilles Catoire yang mempercayakan pengelolaan bangunan itu ke asosiasi pada Mei 2013. Sewa hanya bisa diperbarui sekali, pada Juni 2015. Namun, wali kota yang baru, Rémi Muzeau, ingin menjadikan bangunan itu sebagai perpustakaan, dan mengarahkan asosiasi ke masjid lain yang dibuka di Rue des Trois-Pavillons.
Kebijakan Macron menutup masjid
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 21 Oktober 2020, otoritas Prancis menutup sebuah masjid di pinggiran Paris, Masjid Pantin, sebagai tindak lanjut peristiwa pemenggalan Samuel Paty, seorang guru bahasa Prancis yang mengajarkan diskusi tentang kartun Nabi Muhammad pada murid-muridnya. Penutupan masjid akan berlangsung selama enam bulan.
Polisi menempelkan pemberitahuan tentang perintah penutupan di luar masjid. "Dengan tujuan tunggal untuk mencegah tindakan terorisme", demikian bunyi pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kepala departemen Seine-Saint-Denis seperti dikutip dari Reuters pada 21 Oktober 2020.
Otoritas menduga pengurus masjid di timur laut Paris itu menyebarkan video di halaman Facebook resmi yang mengecam tindakan Samuel Paty beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Pemerintah Prancis sebelumnya berjanji bakal bersikap tegas terhadap penyebar pesan kebencian, penceramah radikal, dan orang asing yang diyakini menimbulkan ancaman keamanan bagi Prancis.
Kepala Masjid Panin, M'hammed Henniche, akhir pekan kemarin mengungkapkan penyesalannya karena membagikan video tersebut di media sosial. Terlebih lagi setelah diketahui bahwa Paty menjadi korban intimidasi keji secara online sebelum ia dibunuh.
Hal ini juga diberitakan oleh  Kompas.com. Menurut laporannya, pemerintah Prancis menutup sebuah masjid di Pantin, Paris, lantaran mengunggah kecaman terhadap Samuel Paty di laman Facebook-nya menjelang pembunuhan keji terhadap guru bahasa Prancis tersebut. Masjid ini berada di sebuah kawasan padat penduduk di Paris.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video saat polisi Prancis menutup masjid atas perintah Presiden Macron, keliru. Video itu menunjukkan peristiwa pada 2017, jauh sebelum pemerintah Prancis memutuskan untuk menutup sebuah masjid di Paris lantaran diduga sebagai kantong kaum radikal, usai aksi teror pemenggalan seorang guru yang bernama Samuel Paty. Video tersebut merupakan video ketika polisi mengevakuasi jemaah dari bangunan milik pemerintah Kota Clichy, Paris, Prancis, yang dijadikan masjid oleh asosiasi muslim setempat. Evakuasi itu dilakukan karena masa sewa asosiasi tersebut telah habis, dan pemerintah bermaksud menjadikannya sebagai perpustakaan.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di situs media kredibel dengan memasukkan kata kunci "Macron mohon Timur Tengah akhiri boikot" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita, baik dari media dalam negeri maupun media asing, bahwa Prancis memang meminta seruan boikot terhadap produk-produknya dihentikan. Namun, pernyataan itu dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, bukan Presiden Emmanuel Macron.
Dilansir dari Kompas.com, yang mengutip BBC pada 26 Oktober 2020, Kementerian Luar Negeri Prancis mendesak negara-negara Timur Tengah mengakhiri seruan boikot terhadap produk Prancis. Menurut kementerian, saat ini, terdapat seruan "tidak berdasar" untuk memboikot barang-barang Prancis yang "didorong oleh minoritas radikal".
Produk Prancis telah dihapus dari beberapa toko di Kuwait, Yordania, dan Qatar. Reaksi dari beberapa negara di Timur Tengah ini muncul setelah Macron mengomentari pemenggalan seorang guru Prancis, Samuel Paty, yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Macron mengatakan Paty "dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kami", tapi Prancis "tidak akan melepaskan kartun kami".
Penggambaran Nabi Muhammad dapat dianggap pelanggaran yang serius bagi umat Islam, karena tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Muhammad dan Allah (Tuhan). Namun, sekulerisme negara dianggap sebagai pusat identitas nasional bagi Prancis, sehingga membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu, kata negara, merusak persatuan.
Dikutip dari berita di CNN Indonesia pada 26 Oktober 2020, Kementerian Luar Negeri Prancis meminta agar seruan boikot terhadap produk mereka yang dilakukan di berbagai negara Timur Tengah segera dihentikan. Dalam sebuah pernyataan pada 25 Oktober malam, Kementerian Luar Negeri Prancis berkata diplomatnya sedang bergerak untuk menanyakan negara-negara di mana boikot dilakukan atau seruan kebencian diliontarkan.
"Di banyak negara di Timur Tengah, seruan untuk boikot produk Prancis dan secara lebih umum, seruan untuk berdemonstrasi melawan Prancis, dalam istilah yang terkadang penuh kebencian, telah disebarkan di media sosial," kata Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dilansir dari Associated Press.
Dilansir dari Reuters, pada 25 Oktober 2020, Prancis mendesak negara-negara Timur Tengah untuk menghentikan perusahaan ritel yang memboikot produk Prancis. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, terdapat seruan untuk memboikot produk Prancis, terutama produk makanan, di beberapa negara Timur Tengah.
Menurut Kementerian Luar Negeri Prancis, terdapat pula seruan untuk demonstrasi melawan Prancis atas penerbitan kartun satir Nabi Muhammad. "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kita, yang didorong oleh minoritas radikal," demikian bunyi pernyataan itu.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Presiden Macron memohon-mohon agar negara-negara Timur Tengah mengakhiri seruan boikot produk Prancis" menyesatkan. Desakan untuk menghentikan seruan boikot produk Prancis dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, bukan Presiden Emmanuel Macron. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis berkata, "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kita, yang didorong oleh minoritas radikal."
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Setelah dilakukan penelusuran, pernyataan Paul Pogba mundur dari Timnas Perancis adalah HOAX. Hal ini sudah dibantah oleh Paul Pogba dalam akun Instagram pribadinya, bahwa ia tidak mundur dari Timnas, dan ia menilai media telah memanfaatkan situasi panas yang sedang terjadi di Perancis pasca pernyataan Presiden Macron yang kontroversial mengenai Islam. Atas pemberitaan menyesatkan yang mencatutkan namanya, Paul Pogba dikabarkan akan mengambil jalur hukum.

Sebagaimana berita yang kami kutip langsung dari kumparan.com, Paul Pogba menyatakan :

“The Sun melakukan kesalahan lagi. Berita tersebut 100 persen tidak benar dan tidak berdasar. Saya marah karena beberapa media mencatut nama saya untuk membuat berita palsu, memanfaatkan situasi di Prancis dan mengaitkan tentang Timnas Prancis.

Mereka tidak memverifikasi apa yang mereka tulis dan telah menciptakan gosip tanpa mementingkan dampak terhadap kehidupan saya dan lainnya. Saya akan mengambil jalur hukum kepada media yang menyebarkan berita bohong ini.

Untuk The Sun, kalian tentu sudah belajar bagaimana menulis berita dan memverifikasi sumber. Namun, kalian sekarang melakukan kesalahan lagi dengan topik yang sangat serius.”

Sehingga berdasarkan data-data yang kami temukan, klaim yang menyatakan bahwa Paul Pogba mundur dari Timnas Perancis lantaran agamanya dihina adalah HOAX dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan.