Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran lari dan menolak untuk diperiksa oleh Komnas HAM adalah klaim yang keliru.

Faktanya, pada Senin (14/12/2020) pukul 12.15 WIB, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tiba di Komnas HAM, Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI. Fadil menegaskan dirinya taat hukum dan memenuhi panggilan tanpa diantar banyak orang.

Sebelumnya, di artikel berjudul berjudul “Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, Kapolda Metro Jaya Belum Bisa Pastikan Hadir ke Komnas HAM” yang dimuat di situs harianhaluan.com pada 13 Desember 2020, pernyataan Kapolda Metro Jaya belum bisa memastikan hadir ke Komnas HAM berasal dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus bukan Kapolda Metro Jaya.

Tidak ada pernyataan mengenai Kapolda Metro Jaya menolak untuk diperiksa Komnas HAM di artikel tersebut, baik dari Kombes Yusri ataupun dari Kapolda Metro Jaya.

Dilansir dari situs harianhaluan.com, Yusri mengatakan agenda permintaan keterangan dari Komnas HAM itu, pun belum tersampaikan ke markas besar kepolisian ibu kota tersebut.

“Belum dapat dipastikan. Waduh, saya juga belum dapat informasi mengenai itu,” kata Yusri seperti dilansir Republika.co.id, Ahad (13/12/2020).

Namun kata Yusri, bersedia atau tidaknya Irjen Fadil dimintai keterangan oleh Komnas HAM, akan ia sampaikan jika ada pernyataan mutakhir.

“Kalau ada kepastian, nanti akan saya sampaikan. Saya lagi rapat ini,” kata Yusri singkat.

Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Republika.co.id menyampaikan, timnya akan melanjutkan pengumpulan informasi dan bukti-bukti formal terkait insiden Tol Japek Km 50, pada Senin (14/12/2020). Tim pencari fakta Komnas HAM yang sudah dibentuk pekan lalu, mengagendakan permintaan keterangan kepada Kapolda Metro Jaya, dan petinggi pengelola jalan bebas hambatan tersebut.

“Besok (yang dimintai keterangan), Kapolda dan Dirut (Direktur Umum) Jasa Marga,” terang dia, Ahad (13/12/2020).

Senin (14/12/2020), berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Fadil tiba pukul 12.15 WIB di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020). Ia datang seorang diri. Diketahui, jenderal bintang dua ini datang lebih awal dari jadwal pemeriksaan yang sebelumnya diagendakan pukul 13.00 WIB. Sambil tersenyum, Fadil berjalan menuju ruangan pemeriksaan.

Selesai dimintai keterangan oleh Komnas HAM, Fadil menegaskan dirinya taat hukum dan memenuhi panggilan tanpa diantar banyak orang.

“Dan saya taat hukum hari ini saya dipanggil saya datang dan saya datang sendiri. Nggak pake diantar banyak-banyak orang,” kata Fadil Imran di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Sementara itu, Komnas HAM mengungkap 3 hal yang disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, saat diperiksa soal penembakan 6 laskar FPI. Apa saja?

“Jadi begini, yang tadi adalah pak Kapolda berikan keterangan soal kronologi peristiwa terkait dengan meninggalnya enam orang anggota FPI,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Selanjutnya, Komnas HAM juga mempertanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya selama mengusut kasus ini. Menurut Beka, Kapolda terbuka dalam memberi informasi terutama dalam memaparkan hasil autopsi jenazah para Laskar FPI maupun uji balistik.

“Kemudian kedua menyampaikan apa saja langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Polda pascakejadian. Jadi soal autopsi, uji balistik dan sebagainya,” ujarnya.

Terakhir, Komnas HAM dan Kapolda sepakat akan saling terbuka selama menelusuri kasus ini. Fadil pun mempersilahkan Komnas HAM untuk mengecek barang bukti yang telah dikumpulkan polisi apabila diperlukan selama menjalani investigasi independen.

“Dan ketiga kesepakatan untuk tindak lanjutnya. Artinya, pak Kapolda sampaikan keterbukaan dari Kepolisian kalau ada barang bukti, alat bukti yang dibutuhkan Komnas HAM dan ini yang akan segera ditindaklanjuti Komnas HAM,” ucapnya.

“Dan kami sepakat minggu ini akan cari waktu bersama sehingga kami bisa melihat apa saja tambahan alat bukti yang dimiliki oleh Kepolisian,” sambungnya.

Faktanya, pada Senin (14/12/2020) pukul 12.15 WIB, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tiba di Komnas HAM, Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI. Fadil menegaskan dirinya taat hukum dan memenuhi panggilan tanpa diantar banyak orang.

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto yang memperlihatkan Fadli Zon mengenakan kaos bertuliskan “Jubir FPI” itu denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan foto yang identik, namun teks yang tertulis dalam kaos yang dikenakan Fadli bukan "Jubir FPI", melainkan "Jubir Rakyat".
Foto tersebut pertama kali diunggah oleh Fadli di akun Twitter-nya, @fadlizon, pada 28 Desember 2019. Kesamaan terlihat pada pose Fadli, celana krem dan jam hitam yang dikenakan Fadli, serta lokasi pengambilan foto tersebut. Selain foto ini, Fadli mengunggah dua foto lain yang memperlihatkan dirinya memakai kaos bertuliskan "Jubir Rakyat" tersebut.
Teks yang sama juga tertulis dalam sebuah cangkir yang terdapat dalam salah satu foto yang diunggah Fadli. Teks tersebut pun tercantum dalam foto profil Twitter Fadli hingga kini. Dalam unggahannya ketika itu, Fadli juga mencuit,"#JubirRakyat".
Gambar tangkapan layar cuitan politikus Partai Gerindra Fadli Zon di Twitter pada 28 Desember 2019.
Terkait gambar tangkapan layar yang berisi cuitan Fadli tentang penembakan anggota FPI, berdasarkan penelusuran dengan Twitter Advanced Search, cuitan itu memang pernah diunggah oleh Fadli pada 9 Desember 2020. Cuitan tersebut berisi tautan berita dari VOI yang berjudul "Fadli Zon : Saya Lebih Percaya Kronologi Penembakan Laskar Versi FPI" yang dimuat pada 8 Desember 2020.
Namun, hingga kini, posisi jubir FPI diisi oleh Munarman. Pada 14 Desember 2020, Munarman sebagai jubir FPI mengomentari hasil rekonstruksi kasus penembakan enam anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek oleh Polda Metro Jaya. Menurut dia, hasil rekonstruksi itu semakin menunjukkan banyaknya keanehan dalam kasus ini.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Fadli Zon memakai kaos bertuliskan "Jubir FPI", keliru. Foto yang memperlihatkan Fadli memakai kaos bertuliskan "Jubir FPI" itu merupakan hasil suntingan. Dalam foto aslinya, Fadli mengenakan kaos dengan teks yang berbunyi "Jubir Rakyat".
YULIANA HEMA | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, Detik.com tidak pernah mempublikasikan berita yang berjudul “Viral...! Hacker Membocorkan Percakapan Whatsapp Perihal Upaya Pembunuhan HRS Oleh Anggota Kepolisian” pada 7 Desember 2020 pukul 15.43 WIB.
Lewat penelusuran arsip Detik.com, berita yang terbit pada 7 Desember pukul 15.43 WIB berjudul "Ini Identitas 6 Pengikut HRS yang Tewas Baku Tembak dengan Polisi di Tol". Berita ini pun tidak memuat gambar tangkapan layar pesan WhatsApp seperti yang beredar di Facebook.
Foto yang dimuat dalam berita tersebut adalah foto Kapolda Metro Inspektur Jenderal Fadil Imran bersama Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang sedang memegang sejumlah senjata. Foto itu diambil ketika digelar konferensi pers terkait penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020.
Redaksi Detik.com pun telah menyatakan bahwa gambar tangkapan layar berita tentang bocoran percakapan WhatsApp seputar upaya pembunuhan Rizieq Shihab tersebut hoaks. "Gambar yang seolah-olah berasal dari screen capture pemberitaan kami itu hoaks," ujar Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Deannova pada 9 Desember 2020.
Alfito juga menyesalkan pencatutan nama Detik.com seperti yang terjadi dalam gambar tangkapan layar yang tersebar di media sosial tersebut. "Detik.com selalu mengecam semua tindakan rekayasa isi dan tampilan berita dari media massa untuk kepentingan apa pun," katanya.
Terkait gambar tangkapan layar percakapan WhatsApp seputar upaya pembunuhan Rizieq, Polda Metro Jaya juga telah memastikan bahwa gambar yang melibatkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran itu hoaks. "Bahwa ada percakapan Pak Kapolda Metro Jaya dalam satu WA-nya ini, saya jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus pada 9 Desember 2020.
Penembakan Laskar FPI
Berdasarkan arsip berita Tempo, penembakan anggota FPI hingga tewas di Tol Jakarta-Cikampek terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari. Peristiwa ini menjadi sorotan berbagai pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan membentuk tim khusus untuk menyelidiki peristiwa itu. Pasalnya, polisi dan FPI memaparkan kronologi yang berbeda terkait penembakan ini.
Indonesia Police Watch (IPW) juga menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam peristiwa penembakan anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek tersebut. "IPW berharap Mabes Polri mau mengakui adanya pelanggaran SOP tersebut," kata Ketua Presidium IPW Neta Pane pada 14 Desember 2020.
Berdasarkan hasil rekonstruksi, Neta melihat bahwa ada tiga pelanggaran SOP yang dilakukan anggota Polri, terutama dalam kasus kematian empat anggota Laskar FPI di mobil petugas ketika melewati Tol Jakarta-Cikampek KM 51. Dalam rekonstruksi pada 14 Desember 2020, polisi mengatakan bahwa keempatnya melawan dan mencoba merebut senjata polisi saat dibawa dengan mobil Daihatsu Xenia menuju Polda Metro Jaya. Karena itu, polisi menembak mereka.
Dalam rekonstruksi tersebut, diketahui pula bahwa dua anggota Laskar FPI lainnya diduga sudah tewas karena baku tembak yang terjadi sebelumnya di Jalan Internasional Karawang. Setelah polisi menangkap para anggota Laskar FPI itu di rest area Tol Jakarta-Cikampek KM 50, dua anggota laskar yang telah tewas tersebut diangkut dengan mobil Avanza milik polisi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, gambar tangkapan layar berita Detik.com yang berjudul “Viral...! Hacker Membocorkan Percakapan Whatsapp Perihal Upaya Pembunuhan HRS Oleh Anggota Kepolisian” di atas keliru. Gambar itu merupakan hasil suntingan dari berita Detik.com berjudul "Ini Identitas 6 Pengikut HRS yang Tewas Baku Tembak dengan Polisi di Tol" yang dimuat pada 7 Desember 2020.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto unggahan akun Facebook KataKita denganreverse image tool Source dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa pria berkacamata dalam foto tersebut memang bernama Hanny Kristianto. Namun, Hanny bukan bos JNE.
Saat ini, Hanny menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI). Informasi itu tercantum dalam situs resmi MCI, mualaf.com. Dalam situs ini, Hanny Kristianto tercantum sebagai sekretaris dalam jajaran pengurus MCI.
Kisah Hanny sebagai mualaf hingga menjadi Sekretaris MCI pernah dimuat oleh situs media Detik.com pada 23 Juni 2015. Setelah sempat ditipu Rp 80 juta oleh seorang ustaz untuk menjadi mualaf, Hanny akhirnya mengucapkan syahadat di sebuah masjid di Mojokerto, Jawa Timur, pada 28 Februari 2013.
Bos JNE
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) didirikan oleh Djohari Zein pada 26 November 1990. Dilansir dari Kumparan.com, sebelum mendirikan JNE, Djohari sempat bekerja di perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Di sana, ia mengawali kariernya sebagai salesman. Ia kemudian dipromosikan menjadi Manajer Operasi TNT Indonesia. Namun, di puncak karirnya pada 1985, ia justru meninggalkan TNT.
Djohari kemudian merintis perusahaan jasa pengiriman yang bernama Worldpak, yang kemudian berganti nama menjadi Pronto. Namun, seluruh sahamnya di Pronto terjual karena ia terlalu fokus pada produk tanpa memikirkan cash flow perusahaan. Pada 1990, Djohari pun bergabung dengan perusahaan jasa pengiriman PT Titipan Kilat (TIKI), lalu mendirikan JNE. Ia menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham.
Di situs pribadinya, Djohari juga menceritakan kisah pendirian JNE. Walaupun lepas dari Pronto, ia masih kerap membantu pengurusan kepabeanan konsumen perusahaan yang bermarkas di Singapura itu agar barang diizinkan keluar dari bandara. “Teman-teman di Singapura tetap mempercayakan kepabeanan barang-barang mereka pada saya, termasuk dari TIKI,” katanya. Performa Djohari pun mencuri perhatian sejumlah bos TIKI.
Mereka kemudian mengundang Djohari untuk bertemu dengan sejumlah direksi TIKI. Ternyata, dalam pertemuan itu, pemilik sekaligus Direktur Utama TIKI, Soeprapto Suparno, mempercayakan Djohari untuk mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi yang kini dikenal sebagai JNE. "Saya sungguh bersyukur. Harapan untuk membangun perusahaan nasional di bidang ekspedisi dan logistik yang mencangkup jaringan internasional akhirnya benar-benar di depan mata."
Pada 2015, dilansir dari Bisnis.com, kepemimpinan Djohari di JNE digantikan oleh Mohamad Feriadi. Dikutip dari Kontan, Feriadi merupakan anak dari Soeprapto Suparno. Hingga kini, Feriadi masih menjabat sebagai Presiden Direktur JNE. Dilansir dari situs resmi JNE, dalam menjalankan tugasnya, Feriadi didampingi oleh dua direktur, yakni Chandra Fireta dan Edi Santoso.
Seruan Boikot JNE
Berdasarkan arsip berita Tempo, seruan boikot bermula saat akun Twitter milik JNE, @JNE_ID, mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-30 dari juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan pada 4 Desember 2020. Cuitan ini viral. JNE pun disebut sebagai salah satu pendukung Haikal, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal HRS Center, lembaga bentukan Rizieq Shihab.
Merespons isu ini, pada 11 Desember 2020, Mohamad Feriadi mengatakan, "JNE sebagai perusahaan pengiriman ekspres dan logistik bersifat netral." Ia menyebut perusahaannya merangkul semua golongan dan tidak memandang latar belakang agama, suku, ras, dan pandangan politik apa pun.
Akun Twitter JNE memang tidak hanya mengunggah ucapan selamat ulang tahun dari Haikal. Akun ini juga membagikan ucapan selamat dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 11 Desember 2020. Feriadi menjelaskan bahwa perusahaannya memang mengunggah berbagai video yang berisi ucapan selamat ulang tahun ke-30 di media sosial mereka.
Tahun ini, JNE tepat berumur 30 tahun setelah didirikan pada 1990. Menurut Feriadi, JNE menerima ucapan selamat ulang tahun dari pihak mana pun. Berbagai ucapan selamat ini, kata dia, sepenuhnya merupakan ungkapan dari tokoh publik tersebut kepada perusahaannya di momen ulang tahun ini.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto pemimpin FPI Rizieq Shihab bersama bos JNE, keliru. Pria yang bersama Rizieq dalam foto itu adalah Hanny Kristianto. Hanny merupakan Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI), bukan bos JNE. Di situs resmi JNE, tidak ada pula nama Hanny dalam jajaran direksi. Pendiri JNE pun bukan Hanny, melainkan Djohari Zein.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id