Akun tiktok bernama @purwantojoko???? memposting sebuah video seseorang anak kecil yang diklaim meninggal dunia karena kelelahan dan kedinginan.

Setelah ditelusuri, anak kecil tersebut bernama Dedi Putra Anggara berusia 12 tahun. Pemulung kecil yang sempat viral tersebut ternyata tertidur lelap karena kelelahan. Angga ditemukan di Kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Video tersebut merupakan hoax yang kembali beredar.

Dengan demikian klaim bahwa anak kecil meninggal dunia karena kelelahan tidak benar dan anak kecil tersebut hanya tertidur kelelahan sehingga masuk dalam kategori konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Hal tersebut tidak benar. Faktanya, Anak tersebut hanya tertidur lelap dan video tersebut merupakan hoax yang kembali beredar.

Pengguna Facebook dengan nama pengguna Kym Hart mengunggah sebuah foto hasil tangkapan layar (18/3) yang menyatakan bahwa 80% tentara Angkatan Laut Australia yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney tengah mengalami efek samping parah setelah divaksin Covid-19. Unggahan tersebut juga menyatakan bahwa delapan orang dari 80% tentara tersebut tengah dirawat di ICU.

Kementerian Pertahanan Australia, melalui pernyataan yang diunggah di situs resminya, menegaskan bahwa seluruh tentara Angkatan Laut Australia yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney hanya mengalami efek samping ringan hingga menengah yang tidak membutuhkan perawatan medis. Kementerian Pertahanan Australia juga menyatakan bahwa kapal perang HMAS Sydney telah berlayar menuju Amerika Serikat pada 11 Maret 2021 waktu setempat dengan anggota kru lengkap.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh pengguna Facebook dengan nama pengguna Kym Hart tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).

Kementerian Pertahanan Australia menyatakan bahwa seluruh tentara Angkatan Laut Australia yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney hanya mengalami efek samping ringan hingga menengah yang tidak membutuhkan perawatan medis.

= = = = =

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo membandingkan narasi dalam pesan berantai itu dengan isi artikel The New York Times edisi 5 Februari 2021 yang tautannya juga dicantumkan dalam pesan ini. Namun, artikel berjudul "It’s Time to Trust China’s and Russia’s Vaccines" tersebut tidak menyebut vaksin dari Cina menduduki empat peringkat teratas vaksin paling aman di antara semua vaksin yang telah beredar.
Artikel opini itu ditulis oleh Achal Prabhala dan Chee Yoke Ling. Prabhala adalah aktivis kesehatan masyarakat asal India yang mempromosikan distribusi vaksin Covid-19. Sementara Ling adalah seorang pengacara publik dari Malaysia yang telah bekerja selama satu dekade untuk meningkatkan akses terhadap obat-obatan di Cina.
Dalam artikel tersebut, tertulis pendapat keduanya tentang bagaimana vaksin-vaksin yang diproduksi oleh Cina dan Rusia (sebentar lagi India) semakin banyak digunakan untuk mengatasi kekurangan vaksin asal Amerika Serikat dan Eropa, seperti Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca, yang dianggap paling baik.
Meskipun awalnya vaksin dari Cina dan Rusia diragukan kemampuannya, sejumlah publikasi di jurnal sains menunjukkan bahwa vaksin dari dua negara ini aman dan bermanfaat. Vaksin Cina dan Rusia kini banyak didistribusikan ke negara-negara berkembang yang tidak memiliki banyak akses terhadap vaksin-vaksin Barat.
Menurut People's Vaccine Alliance, sebuah koalisi organisasi yang menyerukan akses yang lebih luas dan adil terhadap vaksin di seluruh dunia, sebagian besar vaksin yang diproduksi Barat telah dibeli oleh negara-negara kaya mulai awal Desember, semua vaksin Moderna dan 96 persen vaksin Pfizer.
Gavi, sebuah aliansi vaksin, memiliki beberapa vaksin Barat yang telah dipesan. Namun, pada awal Februari, mereka diperkirakan hanya dapat mengirimkan 110-122 juta dosis vaksin AstraZeneca dan 1,2 juta dosis dari Pfizer selama kuartal pertama tahun ini. Padahal, ada 145 negara yang telah mendaftar ke Gavi untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Terlebih lagi, sebagian besar perusahaan farmasi besar Barat telah menolak melisensikan vaksin mereka kepada produsen non-Barat, dan beberapa negara kaya memblokir proposal dari India dan Afrika Selatan, karena Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk sementara menangguhkan beberapa perlindungan kekayaan intelektual untuk vaksin dan perawatan yang terkait Covid-19.
Di sisi lain, menurut analisis data dari firma analitik Airfinity, Sinovac telah menandatangani kesepakatan untuk mengekspor lebih dari 350 juta dosis vaksinnya ke 12 negara tahun ini; Sinopharm, sekitar 194 juta dosis ke 11 negara; dan Sputnik V, sekitar 400 juta dosis ke 17 negara.
Ketiga produsen tersebut telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan memiliki kapasitas untuk memproduksi masing-masing hingga 1 miliar dosis pada 2021. Ketiganya pun telah melisensikan vaksin mereka ke produsen lokal di beberapa negara.
Berikut ini sebagian terjemahan dari artikel tersebut:
Awalnya, vaksin Cina dan Rusia diragukan di Barat dan media global lainnya, sebagian karena persepsi bahwa mereka lebih inferior ketimbang vaksin yang diproduksi oleh Moderna, Pfizer, atau AstraZeneca. Dan persepsi itu tampaknya sebagian berasal dari fakta bahwa Cina dan Rusia adalah negara otoriter.
Tapi, berdasarkan bukti yang telah terkumpul hingga saat ini, vaksin dari negara-negara tersebut juga bekerja dengan baik. Pekan ini, jurnal medis terkemuka The Lancet menerbitkan hasil sementara dari uji coba tahap akhir yang menunjukkan bahwa Sputnik V, vaksin Rusia, memiliki tingkat kemanjuran 91,6 persen. Temuan yang telah dikonfirmasi tersebut dirilis pada pertengahan Desember oleh pengembang vaksin, Gamaleya Center dan Dana Investasi Langsung Rusia.
Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Yordania, Irak, Serbia, Maroko, Hongaria, dan Pakistan telah menyetujui vaksin Sinopharm dari China, pada pertengahan Januari, 1,8 juta orang di UEE telah menerimanya. Bolivia, Indonesia, Turki, Brasil, dan Chili telah menyetujui dan mulai menyuntikkan vaksin Cina lainnya, dari Sinovac. Sputnik V akan didistribusikan di lebih dari selusin negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.
Ketika negara-negara tersebut menguji vaksin-vaksin ini, mereka membuat keputusan yang tepat, berdasarkan bukti tentang keamanan dan kemanjuran yang dirilis oleh produsen Cina dan Rusia, sebagian besar juga diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang telah ditinjau sejawat seperti The Lancet dan JAMA, atau setelah menjalankan uji coba independen terhadap vaksin tersebut. Beberapa di antaranya memiliki sistem peraturan kesehatan yang setara dengan yang ada di AS atau Eropa.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pesan berantai yang berisi klaim bahwa vaksin Covid-19 dari Cina menduduki empat peringkat teratas vaksin paling aman, menyesatkan. Pesan berantai ini menyebut informasi itu berasal dari The New York Times. Namun, artikel The New York Times yang tautannya juga dicantumkan dalam pesan tersebut tidak membahas mengenai daftar vaksin Covid-19 yang paling aman. Artikel opini itu membahas mengenai ketimpangan akses terhadap vaksin Covid-19 dari negara-negara Barat, dan vaksin dari Cina serta Rusia bisa menjadi solusi bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Menurut penelitian terbaru, vaksin Cina dan Rusia telah teruji aman.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, video tersebut bukan video aksi melawan arogansi Cina di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Maret 2021. Video itu adalah video lama, yang memperlihatkan aksi warga Malaysia yang menolak ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada 8 Desember 2018.
Untuk memeriksa klaim tersebut, Tempo mula-mula mengambil gambar tangkapan layar dari video di atas. Lalu, gambar tersebut ditelusuri denganreverse image toolYandex. Hasilnya, ditemukan bahwa video itu telah beredar di YouTube sejak Desember 2018.
Kanal YouTube  Ziffdev Broadcast pernah mengunggah video yang sama pada 8 Desember 2018 dengan judul "Himpunan Bantah ICERD dari Udara". Kanal YouTube Media Marhaen juga pernah mengunggah video tersebut pada 9 Desember 2018 dengan judul "Himpunan #Daulat812 Membantah Ratifikasi ICERD)".
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan terkait demonstrasi di Malaysia yang menolak ratifikasi ICERD pada 2018 tersebut. Dilansir dari Channel News Asia, pada 8 Desember 2018, ribuan pendukung dua partai besar di Malaysia, United Malays National Organization (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS), menggelar unjuk rasa anti-ICERD.
Unjuk rasa tersebut tetap dilanjutkan meskipun pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi akan meratifikasi ICERD, sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk diskriminasi dan menyerukan kepada negara-negara untuk membuat kebijakan yang menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuk.
Sebagian besar demonstran berkumpul di dua masjid, Masjid Jamek dan Masjid Nasional Malaysia, sejak pukul 06.00 waktu setempat. Masjid-masjid itu berjarak sekitar 2 kilometer dari Dataran Merdeka, lokasi resmi demonstrasi. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, turut serta dalam unjuk rasa tersebut.
Menurut laporan  Malaysia Kini, yang juga memuat foto udara dari lokasi unjuk rasa tersebut, diperkirakan puluhan ribu orang berkumpul di jalanan Kuala Lumpur pada 8 Desember 2018 untuk merayakan keputusan pemerintah tidak meratifikasi ICERD. Diselenggarakan oleh LSM Melayu-Muslim, aksi tersebut juga didukung oleh UMNO dan PAS. Mereka yang hadir akan berkumpul di tiga lokasi, yakni pusat perbelanjaan Sogo, Masjid Jamek, dan Masjid Negara, sebelum akhirnya menuju Dataran Merdeka.
Aksi tersebut dimulai pukul 14.00 dan berakhir pukul 18.00 waktu setempat. Polisi memperkirakan demonstran yang hadir dalam aksi itu mencapai 55 ribu orang. Kepala polisi Kuala Lumpur Mazlan Lazim mengatakan aksi itu berlangsung damai. Satu-satunya pelanggaran yang ditemukan adalah beberapa peserta aksi membawa anak-anak mereka, yang bertentangan dengan Undang-Undang Majelis Damai 2012.
Wakil Presiden PAS Tuan Ibrahim mengatakan aksi tersebut tidak digelar untuk mengutuk ras lain, tapi untuk membela hak-hak kaum Melayu dan Islam sebagai agama resmi. "Kami tidak berkumpul di sini karena kami anti-Cina atau anti-India. Kami di sini bukan untuk mengambil hak-hak orang Cina atau India. Kami membela Konstitusi Federal," katanya.
Dikutip dari Malaysia Kini, Malaysia adalah satu dari dua negara mayoritas muslim di dunia yang belum meratifikasi ICERD. Pada 23 November 2018, pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak meratifikasi ICERD setelah munculnya berbagai demonstrasi di Malaysia terkait konvensi tersebut. ICERD diprakarsai oleh PBB pada 1965 untuk menangani intoleransi rasial global. Tapi, di Malaysia, hal itu dianggap sebagai ancaman terhadap hak istimewa Bumiputera dan Islam.
Pada 28 September 2018, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di depan Majelis Umum PBB. Ia berkata bahwa pemerintah baru Malaysia telah berjanji untuk meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. "Ini tidak akan mudah bagi kami karena Malaysia multietnis, multiagama, multikultural, dan multibahasa. Kami akan memberikan ruang dan waktu bagi semua untuk berunding dan memutuskan dengan bebas berdasarkan demokrasi," ujarnya.
Anggota parlemen Rembau Khairy Jamaluddin, saat memperdebatkan pidato Mahathir pada 15 Oktober 2018, menyuarakan keprihatinannya tentang dampak ICERD terhadap hak istimewa Bumiputera. Komentar Khairy ditanggapi oleh Utusan Malaysia, yang menyatakan bahwa ICERD akan mengancam posisi khusus orang Melayu dan Islam di negara tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian protes yang menyatukan kekuatan konservatif, dan memuncak ketika UMNO dan PAS mengumumkan unjuk rasa besar melawan ICERD.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video aksi melawan arogansi Cina di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Maret 2021, keliru. Video itu merupakan video lama, yang memperlihatkan aksi warga Malaysia yang menolak ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada 8 Desember 2018.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id