Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan meminta penjelasan dari dr. RA Adaninggar, SP.PD. Ia menjelaskan alkohol memang bisa menganggu kerja sistem imun dan meningkatkan risiko infeksi namun bukan dari tape singkong secara khusus.

"Postingan tersebut tidak benar, lagipula alkohol yang dimaksud lebih dikaitkan dengan jenis minuman yang kaya polifenol seperti anggur dan bir. Ini pun berkaitan dengan lama seseorang mengonsumsi dan atau jumlah alkohol yang dikonsumsi," ujar dr. Ning, sapaan akrabnya saat dihubungi Kamis (25/3/2021).

"Memang belum jelas pasti berapa jumlah atau berapa lama konsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan gangguan sistem imun. Namun dari bukti penelitian dikatakan sekitar 14 gelas alkohol per minggu atau lebih dari 5 atau 6 gelas alkohol sekaligus diminum dalam satu waktu, bisa mengganggu sistem imun," katanya menambahkan.

Meski demikian ia mengingatkan konsumsi alkohol sebaiknya dihindari untuk kesehatan. "Belum ada bukti ilmiah konsumsi alkohol setelah vaksin akan menurunkan kemampuan pembentukan antibodi dari vaksin. Meskipun demikian, konsumsi alkohol memang bukan pola hidup sehat, jadi sebaiknya menghindari atau mengikuti dosis aman yang diperbolehkan."

Selain itu Cek Fakta Liputan6.com juga menghubungi Ahli Gizi KONI DKI Jakarta sekaligus APKI Approved Educator, Irtya Qiyamulail. Ia menyebut kandungan alkohol pada tape juga sulit dinilai.

"Kandungan alkohol pada tape bisa berbeda-beda tergantung dari bahan bakunya, masa simpan, dan juga wadah tempat fermentasi tapenya. Yang jelas pembuatan tape singkong misalnya tidak berfokus pada kadar alkoholnya berbeda dengan pembuatan bir, sehingga sulit sekali untuk mengetahui secara pasti berapa kadar etanol (alkohol) pada tape," ujar Irtya.

"Terkait bahaya tape seperti memabukkan atau tidak semua kembali lagi pada orang yang mengonsumsinya. Seperti genetik orang tersebut, jenis kelamin, dan juga umur."

Postingan yang menyebut orang yang telah divaksin covid-19 tidak boleh mengonsumsi tape singkong adalah tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Guru di Garut Sempat Lumpuh Usai Divaksinasi, Dokter Pastikan Bukan Akibat Vaksin Covid-19" yang tayang di Liputan6.com pada 22 Maret 2021.

Di sana terdapat penjelasan bahwa guru berinisial EK itu lumpuh bukan akibat vaksin covid-19.

"Direktur RSUD dr Slamet Garut, Husodo Dewo Adi, menyebut EK merupakan salah satu pasien yang selama ini melakukan pengobatan kepadanya. Sebelum divaksinasi, dokter mendiagnosis penyakit yang menyebabkan lemahnya anggota gerak EK.

"(EK) pasien saya yang saya diagnosis ada saraf kejepit, sehingga menyebabkan adanya kelemahan gerak di bagian badan atas dan bawahnya," ujar Husodo, Minggu (21/3/2021). Husodo menjelaskan, vaksin Covid-19 tidak menyebabkan lemahnya anggota gerak seseorang yang menerima vaksinasi.

"Jadi vaksin (Covid-19) tidak menyebabkan pengaruh kepada bagian saraf maupun otot (atau) menyebabkan kelemahan. Jadi ini bukan gara-gara vaksin, tapi karena ada penyakit yang lain, yaitu saraf kejepit itu," katanya menambahkan.

Selain itu ada juga artikel berjudul "GURU HONORER DI LELES GARUT JADI LUMPUH SETELAH MENDAPAT VAKSIN KEDUA" yang tayang di website Jabar Saber Hoaks yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Dalam artikel itu terdapat penjelasan dari Sekretaris Dinkes Garut Leli Yuliani. Bukan lumpuh, tapi pasiennya merasa lemas pada hari Sabtu. Sedangkan divaksinasi hari Rabu," ucap Leli, Selasa (16/3/2021).

E diketahui menjalani vaksinasi pada hari Rabu (10/3) di Kecamatan Leles. Dia kemudian beraktivitas normal dan merasa lemas pada hari Sabtu (13/3). Kabar tentang lumpuhnya E gara-gara vaksin COVID-19 mulai ramai diperbincangkan pada Senin (15/3).

Berdasarkan penelusuran pihak Dinkes Garut, menurut Leli, guru itu bukan kali ini saja mengalami gejala serupa. Sebelum menjalani vaksinasi, E sempat beberapa kali dirawat di Puskesmas.

"Memang sudah cukup sering mengalami hal serupa, dan beberapa kali sempat dirawat di Puskesmas. Jadi bukan karena setelah divaksinasi baru terasa lemas. Sebelum divaksinasi juga beberapa kali mengalami hal serupa," ucap Leli menegaskan.

Postingan yang menyebut ada guru di Garut menjadi lumpuh setelah divaksin covid-19 adalah tidak benar.

Setelah dilakukan pencarian fakta terkait, poster deklarasi Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang adalah hoaks.

Hal ini diklarifikasi oleh Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad, ia menyatakan poster deklarasi bergambarkan Puan Maharani dan Moeldoko adalah hoaks.

“Jelas sekali foto editan yang diambilnya entah dari mana, lalu dibikin poster abal-abal dan disebarkan,” ujar Rahmad saat dibubungi Republika, Jumat (19/3).

Pihak Hotel JW Marriott saat dikonfirmasi oleh Detik, menyatakan tidak ada booking-an acara sebagaimana yang ada di poster, pada bulan Maret 2021. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto juga menyatakan poster bergambarkan Puan Maharani sebagai Capres 2024 adalah hoaks.

Lebih lanjut, Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief menyatakan poster bertuliskan deklarasi JK-AHY adalah hoax. Ia menambahkan saat ini partainya belum terpikirkan siapa yang akan dicalonkan pada Pilpres 2024 mendatang. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon, juga menyebut, poster deklarasi JK-AHY adalah palsu. Jansen menambahkan, saat ini Demokrat masih tengah sibuk menyelesaikan masalah internal partai.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, poter deklarasi Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

POSTER PALSU. Juru bicara KLB Demokrat mengklarifikasi bahwa poster bergambar Capres Puan Maharani dan Moeldoko adalah hoax. Sama halnya dengan poster bergambar Capres JK-AHY juga dibantah oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, bahwa poster tersebut palsu alias hasil editan.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menghubungi Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) Arya Pradhana Anggakara. Menurut dia, klaim itu tidak benar. “Pihak Imigrasi tidak pernah mengeluarkan aturan tersebut,” kata Arya saat dihubungi pada 24 Maret 2021.
Menurut Arya, sertifikat vaksinasi Covid-19 bukan merupakan wewenang Ditjen Imigrasi, melainkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), termasuk rencana dikeluarkannya kebijakan bahwa sertifikat vaksinasi menggantikan hasil tes Covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. “Terkait sertifikat vaksinasi, domainnya Kemenkes atau Satgas Covid-19,” kata Arya.
Dilansir dari Bisnis.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan apapun untuk pelaku perjalanan. Selain itu, belum ada aturan pemerintah yang meminta penyesuaian nama dalam sertifikat vaksinasi Covid-19 dengan nama dalam paspor.
Siti mengaku belum mengetahui apakah sertifikat vaksinasi Covid-19 akan berpengaruh pada pelaku perjalanan. “Belum ada perubahan untuk pelaku perjalanan,” katanya. Meskipun begitu, masyarakat disarankan untuk tetap menyesuaikan nama dalam sertifikat vaksinasi Covid-19 dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Sebaiknya sesuai KTP ya,” ujarnya.
Dikutip dari Liputan6.com, Satgas Covid-19 telah memiliki aturan tentang perjalanan internasional di masa pandemi. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tengang Perjalanan Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa seluruh pelaku perjalanan internasional, baik WNA maupun WNI, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR di negara asal maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Pada saat kedatangan, WNA maupun WNI wajib melaksanakan tes ulang RT-PCR dan menjalani karantina terpusat selama 5x24 jam.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pemerintah mewajibkan nama yang tercantum dalam sertifikat vaksinasi Covid-19 sesuai dengan paspor, keliru. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham telah memastikan bahwa klaim itu tidak benar. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan belum ada perubahan kebijakan apapun untuk pelaku perjalanan. Hingga kini, belum ada aturan pemerintah yang meminta penyesuaian nama dalam sertifikat vaksinasi Covid-19 dengan nama dalam paspor.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id