Setelah melakukan penelurusan, video siaran dari CNN yang berjudul “VIDEO: Potensi Bahaya Vaksin Covid-19” yang dipublikasikan pada 18 September 2020 menjelaskan tentang sebuah penelitian dari Professor Nidom Foundation yang menghasilkan bahwa dari 40 virus Covid-19 asal Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara serta Wuhan yang diteliti memiliki motif Antibody Dependent Enhancement (ADE) dan 57,5% mengalami mutasi dari virus Covid-19 dari Wuhan. Nidom menjelaskan adanya fenomena ADE dapat menyebabkan virus yang kembali masuk ke tubuh semakin ganas setelah vaksinasi dikarenakan sistem antibodi tubuh merespon virus dengan mengikat virus tersebut sehingga virus lainnya dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh.

Efek dari ADE juga dibahas pada artikel dari suara.com yang berjudul “Dokter dari Cirebon Sebut Vaksinasi Presiden Gagal, PB IDI Angkat Bicara”. dr Daeng Mohammad Faqih sebagai Ketua PB IDI membantah adanya reaksi ADE setelah vaksinasi Covid-19 dikarenakan vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Padjajaran. Hasil dari penelitian tersebut tidak ditemukan adanya reaksi ADE dan telah dilaporkan ke BPOM.

Melihat dari penjelasan tersebut, tangkapan layar dari video siaran CNN dengan tulisan “hati2,,, rakyat akan dibunuh vaksin Cina,,,!” adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Beredar Surat Edaran dan Surat Tugas di wilayah Papua oleh KPK. Dalam surat tersebut terdapat label KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) disertai dengan tanda tangan ketua KPK, Firli Bahuri.

Disebutkan dalam Surat Tugas, KPK memberikan tugas kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun dalam Surat Edaran, berisi pemberitahuan mengenai adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat Provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu.

Pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui laman resminya (kpk.go.id) serta akun media sosial terverifikasi, mengungkapkan bahwa KPK tidak pernah menerbitkan Surat Edaran dan Surat Tugas yang beredar di Wilayah Papua.

Sampai dengan saat ini, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah, dan tidak memberikan mandat atau wewenang melalui Surat Tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi

Melalui akun Twitter resmi @KPK_RI, KPK berharap agar semua pihak terlibat untuk bertanggungjawab dengan tidak menyebarkan informasi palsu, serta KPK menghimbau agar masyarakat senantiasa WASPADA dan melakukan verifikasi informasi yang mengatasnamakan KPK.

KPK menambahkan, bila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun, dipersilahkan untuk melapor kepada aparat penegak hukum setempat. KPK mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan jika mendapatkan informasi sejenis, dapat mengkonfirmasi melalui Call Center 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran mengatasnamakan KPK yang beredar di wilayah Papua adalah HOAX dan termasuk kategori KONTEN TIRUAN.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Surat Palsu. Melalui laman resmi kpk.go.id, KPK mengklarifikasi bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran yang beredar di wilayah Papua mengatasnamakan KPK adalah PALSU.

Akun Facebook bernama Asepcobra memposting sebuah gambar tangkapan layar dari artikel REPUBLIKA.co.id yang berisi informasi daftar bumbu masak/makanan yang mengandung babi. Postingan tersebut diunggah pada grup Warga urang sunda pada 14 Januari 2021

Setelah ditelusuri pada artikel REPUBLIKA.co.id, tangkapan layar yang menyebutkan beberapa nama yaitu Masako, Micin sasa, Micin Ajinomoto, dan Indomie goreng bumbunya positif mengandung babi merupakan potongan dari keseluruhan artikel REPUBLIKA.co.id yang berjudul “Beredar Daftar Bumbu Makanan tak Halal Versi MUI, Benarkah?”. Dalam artikel yang dimuat pada 14 Januari 2020, Kominfo dan LPPOM MUI menyatakan informasi daftar tersebut adalah hoax.

Melansir dari turnbackhoax.id, dalam artikel yang dimuat pada 7 Desember 2020 didapatkan informasi daftar bumbu masak dan makanan yang mencatut beberapa nama merk dan dinyatakan mengandung babi merupakan hoax yang berulang dan beredar sejak tahun 2016.

Dengan demikian, gambar tangkapan layar artikel dari REPUBLIKA.co.id pada postingan tersebut tidak utuh. Artikel tersebut berisi tentang informasi daftar bumbu masak/makanan yang mencatut beberapa nama merk tersebut dinyatakan mengandung babi adalah hoax yang berulang, sehingga unggahan akun Asepcobra masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Gambar tangkapan layar tersebut tidak utuh. Faktanya, pada isi artikel REPUBLIKA.co.id merupakan penjelasan daftar bumbu masak/makanan yang mencatut beberapa nama merk tersebut dinyatakan mengandung babi adalah hoax yang berulang.

Beredar sebuah postingan dari akun Twitter @conggpocongg berupa beberapa foto bencana banjir yang diklaim adalah foto banjir di Kalimantan Selatan. Postingan ini disukai sebanyak 1,5 ribu kali, dikomentari sebanyak 15 kali, dan disebarkan kembali 534 kali.

Setelah melakukan penelurusan, foto yang digunakan ternyata adalah foto banjir yang terjadi di Krai Krasnodar, Rusia pada bulan Juli 2012. Banjir tersebut telah menghancurkan hampir 13.000 rumah dan 171 orang meninggal, banjir tersebut terjadi setelah badai yang menghantam Krasnodar serta hujan deras selama 2 hari. Sementara, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan terdata per 14 Januari, sebanyak 67.842 orang dan 19.452 unit rumah terdampak banjir tersebut.

Melihat dari penjelasan tersebut, foto banjir di Kalimantan Selatan adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Salah/False Context.

Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).

Informasi yang salah. Faktanya, foto tersebut adalah banjir di Krai Krasnodar pada tahun 2012.