Setelah dilakukan pencarian fakta terkait, diketahui bahwa bocah laki-laki pada gambar tidak membagikan masker gratis, justru ia sedang menjual masker di tengah situasi lockdown Pakistan karena pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pusat penjualan ditutup.

Dilansir dari indiatoday.in, foto asli ditemukan di kanal berita reuters.com. Foto seorang bocah laki yang menjajakan masker terlihat bersama seorang anak laki-laki yang diketahui adalah kakak laki-lakinya. Dalam gambar tersebut diberi keterangan:

“Uzbillah yang berusia tujuh tahun berdiri membawa masker wajah dengan tongkat dan menjualnya bersama saudara laki-lakinya di sudut jalan selama lockdown, setelah Pakistan menutup semua pasar, tempat umum, dan membatasi kerumunan di tengah wabah penyakit virus Corona (COVID-19), di Karachi, Pakistan”. Foto asli dipotret oleh seorang bernama Akhtar Soomro dari Reuters.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, klaim bocah laki-laki pembawa masker wajah untuk dibagikan gratis adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Salah/FALSE CONTEXT.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).
Salah konteks gambar. Faktanya, bocah laki-laki tersebut sedang menjual masker saat semua pusat perbelanjaan di wilayah Pakistan tutup karena lockdown pandemi COVID-19.

Namun klaim yang menyatakan bahwa ledakan itu adalah ledakan akibat kebakaran Pertamina Tegal Gede adalah sebuah kekeliruan.

Melansir dari artikel Liputan6.com, Manager Communication Relations & CSR Pertamina Gas, Elok Riani Ariza menyatakan, kobaran api tersebut diakibatkan oleh perawatan rutin di Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede, Bekasi pada Senin 19 April 2021. Perawatan tersebut merupakan bagian dari perawatan fasilitas penyaluran gas, untuk menjaga performa sarana distribusi gas agar tetap berfungsi optimal.

Aktivitas utama pembersihan pipa adalah mengalirkan gas dari Citarik ke Tegal Gede, Bekasi. Seterusnya dilanjutkan dengan pengecekan tekanan pada pipa dan aktivitas pembakaran gas atau flaring.

Elok menambahkan bahwa kobaran api yang dihasilkan flaring merupakan kondisi yang normal terjadi. Setelah proses perawatan selesai, kondisi sekitar Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede terpantau kembali kondusif.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa kobaran api di kawasan Pertamina Tegal Gede merupakan peristiwa kebakaran adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)
Bukan kebakaran. Faktanya, kobaran api yang terlihat dari kawasan Pertamina Tegal Gede merupakan dampak dari pembakaran gas untuk perawatan fasilitas pipa pembuangan gas.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, klaim Rupa Ganguli tidak berdasar, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan menghirup kapus barus, cengkeh, biji karom, dan minyak kayu putih dapat meningkatkan kadar oksigen dan membantu meringankan sesak nafas. Mengendus campuran kapur barus malah dapat membuat keracunan dan mengancam keselamatan jiwa.

Kamper/kapur barus digunakan dalam gel untuk melegakan hidung tersumber seperti pada Vicks VapoRubs dalam kadar kecil (4-5%), beberapa penelitian mengungkapkan penggunaan kapur barus dan minyak kayu putih tidak berpengaruh. Meski begitu, menggunakan kapur barus untuk meningkatkan saturasi oksigen pada darah yang menurun saat seseorang terinfeksi COVID-19, tidak berefek. Hal ini dikarenakan, sesak nafas pada penderita COVID-19 tidak ada hubungannya dengan penyumbatan hidung, dengan kata lain gangguan pernapasan saat terinfeksi COVID-19 tidak bisa diatasi dengan cara melegakan hidung tersumbat.

Penggunaan kamper untuk kesehatan pernapasan justru berbahaya bagi manusia. Sesuai laporan American Association of Poison Control Center, pada tahun 2018 terdapat sekitar 9.500 orang keracunan kapur barus di AS, 10 diantaranya mengancam jiwa dan mengakibatkan kecacatan yang signifikan. Menurut pedoman Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) di Amerika Serikat, menghirup uap kamper menyebabkan iritas pada hidung, tenggorokan, menyebabkan kejang, penyakit mental, kebingungan, sakit perut, penggunaan dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian.

Adapun penggunaan cengkeh untuk pengobatan COVID-19 didasarkan pada sebuah penelitian dari Italia yang menghipotesakan kemungkinkan efek cengkeh untuk SARS-CoV-2. Namun, penelitian tersebut didasarkan pada virus herpes simpleks bukan virus SARS-CoV-2 pada penyakit COVID-19. Penelitian tersebut juga mengaitkan kandungan eugenol pada tanaman seperti cengkeh, kayu manis, pala, dan kemangi, dengan kemampuannya yang dapat membunuh bakteri. Ekstrak eugenol biasanya digunakan untuk obat kumur infeksi mulut dan tenggorokan. Tetapi sampai saat ini tidak ada penelitian yang membuktikan kandungan eugenol pada cengkeh dapat meredakan sakit pernapasan karena infeksi COVID-19.

Lebih lanjut, misinformasi terkait penggunaan minyak kayu putih untuk pengobatan COVID-19 telah berkali-kali beredar selama pandemi COVID-19, salah satunya pernah dibahas oleh tunbackhoax.id dengan artikel yang berjudul “[SALAH] Terapi Uap Panas dan Minyak Kayu Putih Dapat Membunuh Virus Corona”.

Dalam artikel tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), DR dr Inggrid Tania MSI, menyatakan Eucalyptus memang memiliki sejumlah zat aktif yang bersifat anti bakteri, anti virus, dan anti jamur, serta diketahui mampu membunuh virus betacorona, namun bukan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Rupa Ganguli adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).
Informasi Palsu. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa menghirup kapur barus, cengkeh, atau biji karom dapat meningkatkan oksigen dalam darah atau meredakan gangguan pernapasan. Terapi ini mungkin bekerja dengan baik pada infeksi pernapasan ringan namun tidak pada penyakit infeksi pernapasan berat seperti penderita COVID-19.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, artikel CNN Indonesia tersebut menyinggung permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desukarnoisasi, bukan memasukkan tokoh PKI dan menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.
Menurut artikel CNN Indonesia yang dimuat pada 24 November 2020 tersebut, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal peristiwa 1965. Megawati menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
"Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan?" kata Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti pada 24 November 2020. Kisah Presiden ke-1 RI Sukarno, menurut Megawati, dihapus di era Orde Baru. Ia menyinggung elite politik patah lidah, semua orang takut menyebut Sukarno sebagai proklamator.
Ketua Umum PDIP itu meminta Nadiem untuk mengkaji ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Mega berharap ada pelurusan sejarah soal Sukarno dan peristiwa 1965. "Saya hanya permintaan saya itu, bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali (sejarah tentang) seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini?" tuturnya.
Megawati juga mengusulkan kepada Nadiem untuk memasukkan buku-buku Sukarno ke kurikulum pendidikan Indonesia. Megawati menyebut pemikiran-pemikiran Bung Karno sempat dilupakan di era Orde Baru. Saat itu, ada sistem yang ia sebut sebagai politik desukarnoisasi. Orang-orang dibuat takut untuk membicarakan Sukarno, kata Megawati. Bahkan, buku-buku karya Bung Karno dilarang untuk beredar.
Permintaan Megawati tersebut juga diberitakan oleh Tempo pada tanggal yang sama. Menurut laporan, Megawati mengatakan bahwa Sukarno, ayahnya, adalah sosok yang pemikirannya layak dipelajari generasi muda saat ini. "Saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini. Hanya permintaan saya itu, tidakkah bisa diluruskan kembali?" kata Megawati dalam webinar Pembukaan Pameran Daring & Dialog Sejarah pada 24 November 2020.
Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Dia juga berpendapat banyak kalangan elite yang seakan-akan kelu untuk menyebut Sukarno sebagai proklamator. Megawati menceritakan bagaimana pemerintah Orde Baru melarang buku-buku Sukarno, misalnya "Di Bawah Bendera Revolusi". Ia pun heran mengapa buku yang merupakan jendela dunia dan ekstraksi pemikiran Sukarno itu dulu dilarang.
Polemik Kamus Sejarah Indonesia
Menurut arsip berita Tempo pada 21 April 2021, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan bahwa narasi yang menyebut pihaknya sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak benar.
Hilmar mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. "Saya mengakui ada kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan," kata Hilmar dalam konferensi pers daring pada 20 April 2021.
Menurut Hilmar, kamus tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan secara resmi. "Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan softcopy naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat."
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pun, kata Hilmar, disusun pada 2017, sebelum posisi Mendikbud dijabat oleh Nadiem Makarim. "Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," tuturnya.
Secara teknis, menurut Hilmar, penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pada 2017 belum rampung, karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. "Karena, pada saat itu, tahun anggaran sudah berakhir. Sebagai pertanggungjawaban, kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format PDF," katanya.
Dilansir dari CNN Indonesia, Hilmar Farid menyebut bahwa naskah kamus yang belum rampung itu memang telah masuk ke proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk PDF dan cetak. Namun, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I ini hanya dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar.
Pada 2019, kata Hilmar, kamus tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia pun menyatakan telah menyelidiki kekeliruan dalam kamus itu ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan. "Naskah yang sebenarnya belum siap ikut masuk dalam proses penyertaan pemuatan buku tersebut di website," ujarnya.
Terkait masuknya nama tokoh-tokoh PKI dalam Kamus Sejarah Indonesia, dilansir dari Suara.com, sejarawan yang merupakan editor Kamus Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Menurut dia, setiap tokoh yang berperan besar dalam pembentukan negara ini harus masuk dalam catatan sejarah.
"Ya namanya kamus, semua yang memenuhi syarat dan tokoh yang berperan di dalam perjalanan sejarah tentu kita cover. Ini kan dari 1900, NU belum berdiri, PKI belum berdiri, ya kita semua masukkan. Tidak dengan bermaksud apa pun. Sesuai porsi peran mereka masing-masing yang di dalam sejarah, memang harus masuk," ujar Susanto.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk memasukkan nama tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia, keliru. Artikel CNN Indonesia yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut berisi permintaan Megawati kepada Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desukarnoisasi. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id