Akun Facebook bernama Muhammad Saisal pada 19 Januari 2021 memposting sebuah gambar yang terdapat narasi bahwa sanksi pidana jika menolak divaksin telah dihapus oleh Kumham setelah anak buah Megawati menolak divaksin.

Setelah ditelusuri, melansir dari wartakota.tribunnews.com Menteri Hukum dan HAM membantah terkait informasi sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin. Yasonna Laoly juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Bagi mereka yang tidak mengikuti Vaksin Covid-19 tetap akan diberi sanksi berupa sanksi administratif agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan terkait sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.


Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi. Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp5 juta. Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000. Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak menerapkan sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Dengan demikian, klaim bahwa Kumham menghapus sanksi pidana setelah anak buah megawati tolak vaksin tidak benar. Informasi tersebut sudah dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Informasi tersebut tidak benar. Faktanya, hal tersebut sudah dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif bukan sanksi pidana.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri logo "CTV" yang tercantum dalam video di atas. Logo itu merupakan logo stasiun televisi Cordoba TV yang berbasis di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Tempo kemudian menelusuri video-video di kanal YouTube Cordoba TV.
Hasilnya, ditemukan bahwa video itu merupakan potongan dari video berdurasi 42 menit diunggah oleh Cordoba TV pada 18 Mei 2020. Namun, video tersebut merupakan video yang menunjukkan prosesi pemberangkatan jenazah politikus Spanyol Julio Anguita ke pemakaman.
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan terkait meninggalnya Julio Anguita. Dilansir dari situs majalah Jacobin, Anguita meninggal pada 16 Mei 2020 di Rumah Sakit Reina Sofia, Cordoba, setelah mengalami gagal jantung. Anguita adalah seorang raksasa politik Spanyol, yang memainkan peran penting dalam tansisi pasca-Prancis serta perkembangan aliran kiri.
Anguita pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Spanyol (PCE). Ia juga merupakan pendiri Izquierda Unida (IU, United Left), yang saat ini menjadi bagian dari Unidas Podemos. Unidas Podemos merupakan aliansi elektoral saya kirip yang dibentuk oleh Podemos, United Left, dan partai sayap kiri lainnya pada Mei 2016 untuk mengikuti Pemilu Spanyol.
Anguita pun pernah menjadi Walikota Cordoba selama tujuh tahun. Saat ia meninggal, Balai Kota Cordoba menerima lebih dari 16 ribu ucapan belasungkawa secara online. Ratusan warga juga berkumpul untuk menyanyikan The Internationale (lagu aliran kiri) saat peti mati Anguita memasuki kapel kamar mayat. Mereka bertepuk tangan selama hampir 20 menit.
Dikutip dari kantor berita Cina Xinhua, Julio Anguita meninggal pada usia 78 tahun. Ia meninggal karena gagal jantung pada 16 Mei 2020 setelah mengalami serangan jantung pada 9 Mei 2020. Dalam ucapan belasungkawanya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berkata bahwa Anguita adalah "orang yang jujur dan kritis, yang tanpa lelah membela kesetaraan dan keadilan sosial".
Anguita bergabung dengan PCE pada 1972 dan menjadi Walikota Cordoba pada 1979. Ia terpilih kembali sebagai walikota pada 1983. Pada 1988, Anguita terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PCR dan, setahun kemudian, diangkat sebagai Koordinator Jenderal IU. Dia adalah kandidat koalisi sayap kiri untuk menjadi perdana menteri dalam pemilu pada 1989, 1993, dan 1996.
Julio Iglesias
Berdasarkan penelusuran Tempo di media-media kredibel, tidak ditemukan pemberitaan bahwa Julio Iglesias meninggal pada 23 Januari 2021. Di media sosial milik Iglesias pun, baik di Twitter maupun di Instagram, tidak ditemukan informasi resmi bahwa penyanyi asal Spanyol tersebut meninggal baru-baru ini.
Dilansir dari situs resminya, Julio Iglesias merupakan salah satu artis yang paling terkemuka dalam sejarah musik Spanyol dan Latin. Ia adalah salah satu dari 10 artis terlaris yang berhasil menjual lebih dari 300 juta rekaman dalam 14 bahasa. Memiliki lebih dari 60 juta penonton dan 2.600 album, Iglesias beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Guinness World Records.
Pada November 2020 lalu, Iglesias sempat diwawancara oleh jurnalis Carlos Herrera. Ketika itu, ia mengomentari kematian sahabatnya yang merupakan legenda sepakbola asal Argentina, Diego Maradona, dan menceritakan bagaimana ia yang kini tinggal di Miami, Amerika Serikat, bertahan dari pandemi Covid-19 serta menunggu momen kembalinya ia ke atas panggung.
Dilansir dari Marca, Iglesias mengaku melakukan isolasi diri karena berisiko tinggi terkena Covid-19. Pada 23 September 2020 lalu, ia berusia 77 tahun. "Saya tinggal bersama orang yang saya tahu tidak keluar rumah. Saya semakin menjadi pertapa. Saya panik saat muncul Covid-19. Saya ingin kembali bekerja, tapi sepertinya tidak mungkin sekarang," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas adalah video prosesi pemakaman penyanyi Spanyol Julio Iglesias yang meninggal karena Covid-19, keliru. Video itu adalah video prosesi pemberangkatan jenazah politikus Spanyol Julio Anguita ke pemakaman. Anguita meninggal pada 16 Mei 2020 di Rumah Sakit Reina Sofia, Cordoba, setelah mengalami gagal jantung.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, penyebab kematian dokter asal Palembang pada 22 Januari tersebut bukanlah vaksin Covid-19 yang disuntikkan sehari sebelum dokter tersebut meninggal. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan dokter berinisial JF ini meninggal karena serangan jantung.
Dikutip dari Kompas.com, dokter forensik Rumah Sakit M. Hasan Bhayangkara Palembang, Indra Nasution, menjelaskan dugaan serangan jantung tersebut berdasarkan munculnya bintik merah pendarahan yang disebabkan oleh kekurangan oksigen di sekitar mata, wajah, tangan, dan dada.
Menurut Indra, apabila meninggal karena vaksin dalam bentuk suntikan, seharusnya efek yang ditimbulkan terjadi dalam waktu singkat. "Korban divaksin Kamis (21 Januari), meninggal diperkirakan Jumat (22 Januari). Kalau disuntik, pasti reaksinya lebih cepat," kata Indra.
Hal yang sama dituturkan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. Menurut Nadia, kematian seorang dokter berinisial JF di Palembang tersebut tidak ada hubungannya dengan vaksinasi Covid-19, yang saat ini baru dilakukan dengan vaksin Sinovac.
"Laporan sementara, almarhum memang menerima vaksin pada Kamis dan ditemukan telah meninggal pada Jumat malam. Dari pemeriksaaan sementara, ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen, dan tanda ini tidak berhubungan dengan akibat vaksinasi," ujar Nadia saat dihubungi pada 24 Januari 2021.
Klaim bahwa vaksin Covid-19 Sinovac mengandung zat beracun juga tidak berdasar. Sebelum vaksinasi, vaksin Sinovac telah menjalani uji klinis fase 3, di mana 1.620 relawan mendapat suntikan pertama dan 1.590 relawan diberi suntikan kedua. Dari penyuntikan ini, tidak ada kematian yang dilaporkan.
Sejak vaksinasi dimulai pada 13 Januari, lebih dari 132 ribu tenaga kesehatan kelompok pertama telah menjalani vaksinasi Covid-19 hingga 23 Januari. Jumlah ini setara dengan 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksinasi di tahap pertama. Dari mereka yang telah divaksin, tidak ada pula kematian yang dilaporkan karena vaksin Covid-19 tersebut.
Bahan vaksin Sinovac
Vaksin Sinovac menggunakan partikel virus SARS-CoV-2, virus Corona penyebab Covid-19, yang telah dimatikan, atau genomnya telah dirusak. Sejumlah literatur menyebut metode yang dikenal dengan nama inactivated virus ini sudah lama digunakan, setidaknya sejak 1950-an.
Vaksin Sinovac dikembangkan dengan menumbuhkan SARS-CoV-2 dalam jumlah yang besar di sel ginjal monyet. Kemudian, mereka menyiram virus itu dengan bahan kimia yang disebutbeta propiolactone. Senyawa ini menonaktifkan virus Corona yang terikat pada gennya. Virus Corona yang tidak aktif tidak akan bisa lagi bereplikasi. Tapi, protein mereka, termasuk protein Spike, tetap utuh.
Peneliti kemudian mengambil virus yang tidak aktif itu dan mencampurkannya dengan sejumlah kecil senyawa berbasis aluminium yang disebutadjuvant. Adjuvantmerangsang sistem kekebalan untuk meningkatkan responnya terhadap vaksin. Karena virus Corona dalam vaksin sudah mati, mereka dapat disuntikkan ke lengan tanpa menyebabkan Covid-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif ditelan oleh sejenis sel kekebalan yang disebut sel pembawa antigen.
Vaksinasi Covid-19 bagi pengidap penyakit jantung
Dilansir dari CNN Indonesia, vaksin Covid-19 sempat disebut tidak direkomendasikan bagi mereka yang memiliki penyakit kardiovaskular, termasuk gagal jantung, penyakit jantung koroner, dan hipertensi. Vito A. Damay, anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI), mengatakan bahwa PERKI memberikan sejumlah rekomendasi terkait vaksinasi terhadap pasien dengan penyakit kardiovaskular.
"Penyakit jantung ada banyak dan tidak semua penyakit jantung sama. Ada beberapa kondisi yang dinyatakan layak diberikan vaksin dan ada juga yang dikatakan tidak layak. Ada juga yang layak dipertimbangkan," kata Vito saat pada 25 Januari 2021.
Berikut rekomendasi PERKI terkait penyakit kardiovaskular dan vaksinasi Covid-19:
"Prinsipnya, safety first. Namun demikian, secara prinsip, kalau seseorang dalam kondisi stabil, punya penyakit jantung tapi orang itu kondisi baik, stabil, kami rekomendasikan harusnya bisa," katanya.
Menurut dia, kondisi penyakit jantung pada tiap pasien berbeda. Misalnya, ada yang menderita penyakit jantung koroner dengan hipertensi, ada yang mengidap penyakit jantung koroner dengan lemah jantung, ada pula yang sudah pasang ring dan masih banyak lagi.
Vito mengingatkan pasien penyakit jantung dan merasa stabil musti tetap mendapat pemeriksaan dari dokter. Dengan kata lain, sebelum vaksin, pasien dengan penyakit jantung harus mendapatkan rekomendasi dokter yang merawatnya.
"Kondisi stabil memang layak vaksinasi tetapi kadang orang tidak sadar sebenarnya kondisi tubuhnya tidak stabil. Bahkan untuk orang yang merasa tidak memiliki masalah pada jantung, akhirnya ketahuan memiliki masalah jantung setelah terkena Covid-19," kata Vito.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa dokter asal Palembang tersebut meninggal karena vaksin Covid-19 mengandung zat beracun, keliru. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa dokter berinisial JF tersebut meninggal karena serangan jantung. Vaksin Sinovac, vaksin yang saat ini digunakan dalam vaksinasi Covid-19 di Indonesia, pun tidak mengandung zat beracun dan telah disuntikkan kepada ribuan tenaga kesehatan. Hingga kini, tidak ada kematian yang dilaporkan karena vaksin tersebut.
IKA NINGTYAS
CATATAN REDAKSI: Artikel ini diubah pada 25Januari 2021 pukul 18.45 WIB karena terdapat penambahan bagian "Vaksinasi Covid-19 bagi pengidap penyakit jantung".
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

erdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Olimpiade Tokyo 2021 dibatalkan karena pemerintah Jepang menyimpulkan Olimpiade tidak dapat dilanjutkan musim panas ini setelah ditunda dari tahun 2020 adalah klaim yang keliru.

Faktanya, informasi tersebut adalah informasi palsu. International Olympic Committee (IOC) dan Pemerintah Jepang sudah membantah informasi ini. IOC tidak membatalkan Olimpiade Tokyo 2021 dan ajang yang akan berlangsung di Jepang itu tetap berjalan sesuai rencana.

Dilansir dari Medcom, IOC telah membuat pernyataan yang membantah klaim Pemerintah Jepang membatalkan Olimpiade Tokyo 2021 melalui akun Twitter resminya, twitter.com/iocmedia pada 22 Januari 2020.

“Pada rapat Dewan Eksekutif IOC pada Juli tahun lalu, telah disepakati bahwa Upacara Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 akan diadakan pada 23 Juli tahun ini, dan program serta tempat penyelenggaraan Olimpiade dijadwalkan ulang sesuai dengan itu. Semua pihak yang terlibat adalah bekerja sama untuk mempersiapkan Olimpiade yang sukses musim panas ini, “bunyi pernyataan itu seperti yang dilaporkan oleh Medcom.

IOC menambahkan bahwa tindakan pencegahan terhadap covid-19 akan diterapkan dan bahwa “IOC sepenuhnya berkonsentrasi dan berkomitmen untuk keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2021 tahun ini.”

Selain itu, dilansir dari Kompas, Presiden dari International Organising Committee (IOC), Thomas Bach juga mengatakan hal serupa.

“Tidak ada rencana B, tidak ada alasan apa pun untuk percaya bahwa Olimpiade Tokyo tidak akan dibuka pada 23 Juli di Stadion Olimpiade di Tokyo,” ujarnya kepada Kyodo News.

Anggota Senior IOC, Dick Pound menyebut acara akan tetap dilakukan pada bulan Juli hanya saja tidak menyertakan keberadaan penonton di sekitar lokasi pertandingan.

Sementara itu, Perdana Menteri Yoshihide Suga menegaskan, Olimpiade Tokyo yang sempat tertunda tidak akan kembali ditunda apalagi dibatalkan. Acara ini akan tetap digelar pada Juli 2021.

“Saya bertekad menjadi tuan rumah pertandingan dengan aman dan terjamin di bulan Juli, bekerja sama dengan organisasi baik di dalam maupun luar negeri,” kata Suga, Jumat (22/1/2021).

Wakil Ketua Sekretaris Kabinet, Manabu Sakai juga menyampaikan, Pemerintah Jepang tidak pernah berniat menunda Olimpade Tokyo hingga 2032 sebagaimana disebutkan dalam unggahan dan informasi yang beredar.

Informasi hoaks. International Olympic Committee (IOC) dan Pemerintah Jepang sudah membantah informasi ini. IOC tidak membatalkan Olimpiade Tokyo 2021 dan ajang yang akan berlangsung di Jepang itu tetap berjalan sesuai rencana.