Berdasarkan artikel dari ugm.ac.id yang berjudul “Masyarakat Jangan Terjebak Beli GeNose Lewat Situs Belanja Online” yang dipublikasi pada 2 Februari 2021, Hargo Utomo selaku Direktur Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM menjelaskan adanya pihak-pihak yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari GeNose terutama perihal penetapan harga jual.

“Di sana terlihat GeNose dijual dengan harga beragam. Ada yang 75, 80 bahkan 90 juta,” kata Hargo Utomo.

Ia menegaskan bahwa distribusi GeNose sudah dikelola oleh PT Swayasa Prakarsa dan Harga Eceran Tertinggi (HET) GeNose sebesar 62 juta Rupiah sebelum pajak dan tidak diperbolehkan untuk menjual unit tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari HET. Hargo mengimbau agar masyarakat hati-hati dan waspada terhadap tawaran untuk membeli GeNose selain melalui distributor resmi yang ditunjuk. Pembelian produk GeNose C19 dapat dengan cara mengisi form pada ugm.id/pemesananGeNoseC19 tetapi belum diprioritaskan untuk skala rumah tangga atau perseorangan. Hargo juga menjelaskan GeNose masih memprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19 pada layanan kesehatan, rumah sakit, layanan publik, pemerintahan, sekolah, pesantren, kampus dan perusahaan/industri.

Melihat dari penjelasan tersebut, penjualan unit GeNose C19 seharga 75 juta Rupiah adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten Palsu/Fabricated Content.

Berdasarkan artikel periksa fakta liputan6.com. Irtya Qiyamulail sebagai Ahli Gizi KONI DKI Jakarta sekaligus APKI Approved Educator menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar, ia menjelaskan belum ada penelitian yang menyebutkan satu makanan tertentu termasuk air rebusan belimbing wuluh dapat menyebuhkan atau mencegah dari tertular Covid-19. Belimbing wuluh memiliki kandungan vitamin C yang tinggi tetapi kandungannya akan berkurang melalui proses perebusan, khasiat lainnya seperti mengobati jerawat, menangkal radikal bebas, mengobati luka, hingga menurunkan tekanan darah tinggi.

Irtya juga menjelaskan asam dari belimbung wuluh tidak bisa dikonsumsi oleh orang yang sedang sakit radang usus atau batu ginjal. Menurut artikel dari sehatq.com, meminum jus belimbung wuluh dalam jumlah banyak dapat menyebabkan asam oxalic masuk ke dalam tubuh dalam jumlah banyak dan menimbulkan efek keracunan, nefropati akut, dan dapat mengakibatkan gagal ginjal.

Melihat dari penjelasan tersebut, klaim air rebusan belimbing wuluh dapat mencegah dan menyembuhkan Covid-19 adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Berdasarkan hasil penelusuran, surat yang berisi pengumuman terkait pembayaran biaya pendidikan sistem Kampus Merdeka yang mengatasnamakan Plt. Rektor Universitas Negri Yogyakarta Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A tidak benar. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Universitas Negri Yogyakarta @unyofficial pada tanggal 1 Februari 2021 menyatakan bahwa surat tersebut adalah penipuan.

Dengan demikian informasi yang beredar di media sosial yang berisi surat pengumuman sistem pembayaran pendidikan di kampus merdeka tersebut tidak benar, sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Fachrun Nisa (Universitas Muhammadiyah Luwuk).

Informasi yang salah, nyatanya Surat tersebut tidak pernah ditanda-tangani oleh Plt. Rektor UNY.

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, video di atas adalah gabungan dari cuplikan-cuplikan yang berbeda konteksnya. Video itu berisi rekaman pernyataan Presiden Jokowi, Risma, Megawati, Hasto, dan Zulkifli terkait isu yang berbeda-beda, namun telah dipotong dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga terkesan bahwa mereka memberikan komentar soal penunjukan Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan.
Mula-mula, Tempo menelusuri pemberitaan terkait di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci "Jokowi tunjuk Risma gantikan Anies Baswedan". Namun, tidak ditemukan pernyataan Jokowi bahwa ia telah menunjuk Risma untuk menggantikan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Justru, ditemukan berbagai artikel yang telah memverifikasi klaim tersebut dan menyatakannya sebagai hoaks.
Tempo kemudian menelusuri cuplikan-cuplikan dalam video di atas. Tidak ada cuplikan yang berisi pernyataan Jokowi bahwa ia bakal menunjuk Risma untuk menggantikan Anies Baswedan. Cuplikan yang memperlihatkan Jokowi, yang mengatakan "Sudah saya sampaikan, semuanya masih dalam proses, baik penggodokan di partai-partai maupun di internal kita", adalah potongan dari video yang dimuat oleh Kompas TV pada 7 Maret 2018.
Video tersebut diambil usai Jokowi membuka Rapimnas HIPMI di Tangerang, Banten. Ketika itu, Jokowi mengapresiasi keyakinan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, akan disandingkan bersamanya sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. Namun, Jokowi menyatakan belum memutuskan nama cawapres pendampingnya. Jokowi masih membuka komunikasi dengan partau pengusung untuk merumuskan kriteria yang tepat sebelum menyusun daftar nama cawapres.
Cuplikan yang memperlihatkan Risma, yang berkata "Saya ikut Bu Mega aja", merupakan potongan dari video yang juga dimuat oleh Kompas TV pada 15 Desember 2020. Video itu berjudul "Ini Jawaban Risma Soal Jabatan Mensos". Risma, yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, mengklaim belum mendapat tawaran sebagai Mensos oleh Jokowi. Isu ini mencuat setelah mantan Mensos Jualiari Batu Bara terjerat korupsi bansos Covid-19.
Terkait cuplikan yang memperlihatkan Megawati, adalah potongan dari video yang diunggah oleh kanal YouTube PDI Perjuangan pada 28 Agustus 2020. Video ini berisi pengumuman tahap IV calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2020 yang diusung PDIP. Dalam video ini, Megawati memuji kinerja Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Ia pun berharap para kepala daerah yang diusung PDIP memiliki kinerja seperti Risma.
Cuplikan yang memperlihatkan Hasto merupakan potongan dari video yang dimuat oleh CNN Indonesia pada 5 Agustus 2019 yang berjudul "PDIP Keberatan Nasdem Dukung Risma di Pilgub DKI 2020". Video ini berisi komentar Hasto terkait dukungan Partai Nasdem terhadap Risma untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta yang direncanakan digelar pada 2020. PDIP mengingatkan partai lain untuk tidak mencaplok kadernya.
Adapun cuplikan yang memperlihatkan Zulkifli berasal dari video yang berisi pernyataan Ketua Umum PAN tersebut terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataan Zulkifli ini dilontarkan pada Agustus 2016. Ketika itu, ia mengatakan bahwa Risma adalah lawan yang sepadan bagi calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Kalau enggak ada lawan kan Pak Ahok sendiri. Selesai sudah," kata Zulkifli dalam cuplikan itu.
Narasi yang dibacakan dalam video itu pun tidak menyinggung soal Jokowi yang menunjuk Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Narasi di sepanjang video tersebut diambil dari dua artikel berita. Artikel pertama adalah artikel berjudul "PDIP Klaim Sudah Punya Nama Kandidat Pilkada DKI, Risma Kandidat Kuat?" yang dimuat oleh Suara.com pada 27 Januari 2021. Sementara artikel kedua adalah artikel berjudul "Loyalis Ahok Diprediksi Merapat ke Risma" yang dimuat oleh Medcom.id pada 25 Januari 2021.
Aturan untuk memberhentikan gubernur
Pakar hukum tata negara Refly Harun, seperti dilansir dari Bisnis.com, mengatakan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau pun wali kota bisa diberhentikan. Namun, menurut dia, pemberhentian ini tidak bisa didasarkan pada Instruksi Menteri maupun Instruksi Presiden. "Persoalannya adalah apa alasan untuk memberhentikan tersebut. Tidak bisa didasarkan pada Instruksi Presiden atau Instruksi Menteri, tapi harus dasarnya pada Undang-Undang," ujar Refly pada 20 November 2020.
Pernyataan Refly tersebut menanggapi terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Mengendalikan Covid-19. Keluarnya Instruksi Mendagri ini memicu dugaan bahwa pemerintah ingin memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika terbukti mengabaikan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Refly menjelaskan, dalam konteks ini, Undang-Undang yang bisa dipakai sebagai dasar pemberhentian kepala daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dikutip dari Kontan.co.id, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tidak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah. Menurut dia, pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Yusril mengatakan pemilihan kepala daerah diserahkan langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU. KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam pilkada.
Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan kepala daerah terpilih dan melantiknya. Dengan demikian, Presiden atau Mendagri tidak berwenang mengambil inisiatif untuk memberhentikan kepala daerah. Menurut Yusril, semua proses pemberhentian kepala daerah harus dilakukan melalui DPRD. Jika DPRD berpendapat bahwa kepala daerahnya melanggar hukum, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment).
Jika DPRD berpendapat bahwa ada cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dinilai dan diputuskan. Kepala daerah yang akan dimakzulkan juga diberi kesempatan untuk membela diri. "Yang jelas, Presiden maupun Mendagri tidak berwenang memberhentikan atau mencopot kepala daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD," ujar Yusril.
Dia menambahkan, kewenangan Presiden dan Mendagri hanya terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses. Hal itu bisa terjadi jika ada pengusulan oleh DPRD, dalam hal kepala daerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana di atas lima tahun atau didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, atau kejahatan untuk memecah-belah NKRI. "Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala d

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Jokowi memberi sinyal untuk menunjuk Mensos Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta  menggantikan Anies Baswedan, keliru. Tidak ditemukan pernyataan Jokowi bahwa ia telah menunjuk Risma untuk menggantikan Anies dalam berbagai pemberitaan. Dalam video yang berisi klaim tersebut, tidak ada pula cuplikan yang berisi pernyataan Jokowi bahwa ia bakal menunjuk Risma untuk menggantikan Anies. Video itu hanya berisi cuplikan-cuplikan pernyataan Jokowi, Risma, dan politikus lainnya terkait isu yang berbeda-beda yang telah dipotong dan digabungkan sedemikian rupa sehingga terkesan bahwa mereka memberikan komentar soal penunjukan Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id