• (GFD-2021-8555) Keliru, Poster dengan Klaim Anies Tersangka dan KPK Angkut Rp 3,3 T dari Rumahnya

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 24/03/2021

    Berita


    Sebuah poster yang berisi klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tersangka kasus yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di Facebook. Menurut klaim itu, KPK juga mengangkut duit senilai Rp 3,3 triliun dari rumah Anies.
    Gambar tersebut berisi teks yang berbunyi "Jokowi Marah Besar Anies Jadi Tersangka!!! KPK Angkut 3,3 Triliun dari Rumah Anies". Dalam gambar itu, terdapat pula foto seorang pria yang mirip dengan Anies yang sedang memegang tumpukan uang yang berada di dalam plastik.
    Akun ini membagikan gambar itu pada 22 Maret. Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun itu telah mendapatkan 355 reaksi dan 272 komentar. Gambar tersebut menyebar di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, oleh KPK.
    Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar. Perumda Pembangunan Sarana Jaya disebut membeli lahan di Pondok Ranggon seluas 4,2 hektare pada 2019. Lahan yang disebut untuk proyek rumah DP nol rupiah itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya di-mark-up.
    Sebuah poster yang beredar di Facebook yang berisi klaim keliru terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Hasil Cek Fakta


    Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan sejumlah kata kunci di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan berita dari media kredibel bahwa Anies Baswedan menjadi tersangka kasus KPK maupun KPK menyita uang senilai Rp 3,3 triliun dari rumah Anies.
    Tempo menemukan video di YouTube denganthumbnailyang sama dengan gambar di atas. Judul video itu pun sama dengan yang tertulis dalam gambar tersebut. Video ini diunggah oleh kanal YouTube Juru Kunci pada 12 Maret 2021. Namun, dalam video itu, tidak terdapat informasi bahwa Anies menjadi tersangka kasus KPK maupun KPK menyita uang dari rumah Anies.
    Di bagian awal video tersebut, terdapat rekaman wawancara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Ia menjelaskan penggeledahan yang telah dilakukan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon. Namun, Ali tidak menyebut rumah Anies sebagai salah satu lokasi penggeledahan.
    "Penggeledahan di empat lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu di kantor PT AP (Adonara Propertindo), gedung Sarana Jaya, dan dua rumah kediaman pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dari penggeladahan itu, KPK menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan perkara ini," katanya.
    Lalu, video tersebut berisi narasi yang dibacakan oleh narator yang ambil dari sejumlah artikel. Artikel pertama adalah artikel yang dimuat oleh situs Pikiran Rakyat pada 11 Maret 2021 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon.
    Dalam artikel ini, justru dijelaskan bahwa Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Menurut artikel itu, empat tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK adalah YC (Yoory C. Pinontoan, Direktur Utama Sarana Jaya ), AR dan TA (Anja Runtuwene dan Tommy Adrian, direktur PT Adonara Propertindo), dan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah.
    Kemudian, artikel kedua, adalah artikel yang juga dimuat oleh Pikiran Rakyat yang berisi opini dari seorang aktivis terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon. Sementara artikel ketiga adalah artikel yang dimuat oleh Netralnews, pun berisi opini dari politikus Ferdinand Hutahaean soal kasus yang sama.
    Terkait foto seorang pria yang mirip dengan Anies Baswedan yang sedang memegang tumpukan uang dalam thumbnail video tersebut, foto itu adalah hasil suntingan. Pria dalam foto ini bukan Anies. Bagian wajah pria dalam foto tersebut disunting dengan cara ditempel dengan foto wajah Anies.
    Foto aslinya pernah dimuat oleh Bisnis.com dalam artikelnya pada 3 Desember 2020. Foto itu diberi keterangan: “Petugas memasukan uang pecahan rupiah ke dalam mobil untuk didistribusikan dari Cash Center Mandiri, Jakarta, Senin (11/5/2020). - Antara Foto/Muhammad Adimaja.”

    Kesimpulan


    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, poster yang berisi klaim bahwa Anies Baswedan menjadi tersangka kasus yang tengah diusut oleh KPK dan KPK menyita uang senilai Rp 3,3 triliun dari rumahnya, keliru. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel bahwa Anies menjadi tersangka kasus KPK maupun KPK menyita uang dari rumah Anies. Poster itu merupakanthumbnail dari sebuah video yang beredar di YouTube. Namun, dalam video itu, tidak terdapat pula informasi yang dimaksud. Foto pria yang mirip dengan Anies dalam poster itu pun merupakan hasil suntingan.
    TIM CEK FAKTA TEMPO
    Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

    Rujukan

  • (GFD-2021-8556) Keliru, Artikel tentang Demo di UGM soal Pemalsuan Status Alumni oleh Jokowi

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 24/03/2021

    Berita


    Gambar tangkapan layar artikel tentang demonstrasi mahasiswa dan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) beredar di Facebook. Menurut klaim dalam gambar ini, demo tersebut mendesak pengusutan kasus pemalsuan status sebagai alumni UGM oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
    Dalam gambar tangkapan layar ini, tercantum logo situs media Merdeka.com. Artikel tersebut berjudul "Jokowi Jelas tidak pernah menempuh pendidikan di UGM! Demo mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM dan Alumni UGM desak & usut tuntas Pemalsuan Jokowi alumni UGM. Jokowi tidak pernah kuliah di UGM".
    Artikel itu dilengkapi dengan foto yang diambil dari lokasi sebuah unjuk rasa. Foto tersebut diberi keterangan: "Mahasiswa demo di depan UGM." Akun ini membagikan gambar tangkapan tersebut pada 12 Maret 2021. Akun itu pun menulis, "Gmn ini faktanya yg pasti" aja lah..... Supaya ga ruwet..."
    Gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang berisi sebuah artikel hasil suntingan dengan klaim keliru terkait Presiden Joko Widodo.

    Hasil Cek Fakta


    Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, gambar tangkapan layar itu merupakan hasil suntingan dari artikel yang dimuat oleh Merdeka.com. Foto yang terdapat dalam artikel tersebut pun bukan foto demo mahasiswa terkait pemalsuan status alumni UGM oleh Presiden Jokowi, melainkan foto demo mahasiswa yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
    Mula-mula, Tempo menelusuri jejak digital foto dalam gambar tangkapan layar itu denganreverse image toolYandex. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut memang pernah dipublikasikan oleh Merdeka.com dalam artikelnya pada 20 Oktober 2020. Namun, artikel itu berjudul "Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Bundaran UGM".
    Merdeka.com memberikan keterangan bahwa foto tersebut diambil saat mahasiswa berdemo di depan kampus UGM. Artikel yang memuat foto itu juga menjelaskan bahwa ratusan orang yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), demo di Bundaran UGM untuk menolak disahkannya UU Cipta Kerja.
    Selain itu, ARB juga memberikan mosi tidak percaya kepada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Dalam aksinya, selain melakukan orasi, ARB menggelar panggung budaya. Dalam aksi tersebut, tagar #JogjaMemanggil sempat ramai berdengung di media sosial. Demonstrasi ini digelar sejak pukul 13.00 WIB.
    Tempo kemudian menelusuri informasi terkait status alumni Presiden Jokowi di UGM. Dalam laman resmi alumni UGM, tercantum penjelasan bahwa Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.
    Dilansir dari situs resmi UGM, Presiden Jokowi menerima kartu anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) pada 2017. Penyerahan kartu Kagama tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo usai Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden pada 12 September 2017.

    Kesimpulan


    Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, gambar tangkapan layar artikel tentang demo mahasiswa UGM yang mendesak pengusutan kasus pemalsuan status alumni oleh Presiden Jokowi tersebut keliru. Gambar tangkapan layar artikel itu adalah hasil suntingan dari artikel yang dimuat oleh Merdeka.com pada 20 Oktober 2020 dengan judul "Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Bundaran UGM". Jokowi sendiri merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.
    TIM CEK FAKTA TEMPO
    Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

    Rujukan

  • (GFD-2021-6578) [SALAH] “Tulisan ini dari kawan-kawan komunitas IDI (Ikatan Dokter Indonesia)”

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 24/03/2021

    Berita

    Akun Facebook Fauziyah Rochmi (fb.com/fauziyah.rochmi) pada 22 Maret 2021 mengunggah sebuah postingan yang berisi klaim sebagai berikut:
    “_Tulisan ini dari kawan-kawan komunitas IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Tulisannya bagus dan ilmiah_
    *JANGAN TERMAKAN PEMBODOHAN BERPIKIRLAH DENGAN AKAL SEHAT AGAR SELALU SEHAT PULA SELURUH TUBUHNYA*
    Terus terang kami paham sebenarnya apa yang terjadi, hakekatnya udara didunia ini bersih dan sehat, tidak ada pandemi, tidak ada covid dan tidak ada virus yang berterbangan yang mematikan, semua itu adalah bentuk pengelabuan dan pembodohan global !”
    tulisan komunitas IDI
    Tulisan ini dari komunitas idi
    Sandiwara corona
    SANDIWARA CORONA
    Akhirnya ada yg berani bicara kebenaran di kirimkan oleh dr. Yusrita
    Tulisan ini dari komunitas IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Tulisannya ilmiah
    JANGAN TERMAKAN PEMBODOHAN BERPIKIRLAH DENGAN AKAL SEHAT AGAR SELALU SEHAT PULA SELURUH TUBUHNYA
    Terus terang kami paham sebenarnya apa yang terjadi, hakekatnya udara didunia ini bersih dan sehat, tidak ada pandemi, tidak ada covid dan tidak ada virus yang berterbangan yang mematikan, semua itu adalah bentuk pengelabuan dan pembodohan global !
    Contoh negeri Swedia, Korea Utara, Chechnya, Tajikistan dan sebagian negeri-negeri Islam ex jajahan Soviet adalah negeri yang aman sehat semua rakyatnya tidak ada satupun yang diklaim terkena covid.
    kok bisa?
    Karena negara-negara tersebut tegas menolak keras himbauan dari WHO, karena bagi negara tersebut ini adalah 'isu pandemi' bukan 'wabah pandemi', dengan tujuan mematikan perekonomian dan sosial masyarakat suatu negara.
    Secara LOGIKA saja, pertama bila covid ini disebut pandemi (wabah virus yang mematikan), tentunya dan seharusnya orang-orang disekitar kita sudah banyak yang mati bergelimpangan pula dan berjatuhan di jalan-jalan, di pasar-pasar, dirumah-rumah mereka sendiri pada berjatuhan mati seperti yang kita lihat yang terjadi di wuhan china sana, tidak harus mati di rumah sakit, karena katanya pandemi?
    Masih percayakah yang mati berjatuhan di jalan-jalan di wuhan china itu adalah karena covid? Ternyata China RRC telah berhasil membuat pembodohan kepada seluruh dunia.
    Logika kedua, bisa dipikir dengan akal sehat saja kasus-kasus yang terjadi mengapa orang-orang yang diklaim 'positif' lalu karantina dirumah sendiri (mandiri) 99% tidak pernah ada satupun korban yang meninggal, betul?
    Tapi yang di karantina di rumah sakit pasti banyak dari teman-teman kita dan saudara kita yang kita cintai meninggal mereka hanya menjadi korban kematian justeru saat dirumah sakit.
    Mengapa kasus korban kematian covid tidak ada satupun yang dirumah tapi justeru kematian itu dirumah sakit?
    Seseorang yang diklaim 'positif' corona dirumah aman-aman saja dan sembuh sendiri tapi celakanya yang diklaim 'positif' yang berada di rumah sakit resikonya antara hidup dan mati, karena banyak pasien yang akhirnya pulang 'tinggal nama' di rumah sakit.
    Berarti ada apa sebemarnya di balik rumah sakit saat ini, kenapa berbahaya dan justeru membawa kematian setiap pasien, ada yang bisa jawab?
    Karena di rumah sakit orang-orang yang bisa berhasil pulang dan sehat kembali disana adalah yang diberi vitamin-vitamin saja itu tidak berbahaya. Dan penyebab kematian di rumah sakit modusnya yang terbanyak karena pasien yang di suntik vaksin, yang akhirnya menyebabkan gejala kepala pusing, badan panas mendadak dan menyebabkan sesak nafas dan akhirnya meninggal, itu jawabannya paham kan?
    Bila virus corona itu katanya pandemi? Atau wabah mematikan, harusnya secara akal sehat yang namanya disebut pandemi kematian para korban bukan dan tidak harus di rumah sakit saja tapi juga di rumah-rumah mereka sendiri, itu baru namanya benar disebut 'pandemi'.
    Maka ada himbauan dari IDI sendiri (Ikatan Dokter Indonesia) bila masyarakat atau anggota keluarga yang merasa sakit untuk saat ini jangan bermudah-mudah datang ke rumah sakit, cukup periksakan di poliklinik atau puskesmas terdekat atau dokter pribadi itu lebih aman dalam rangka menghindari kasus-kasus kematian dirumah sakit.
    Virus corona hakekatnya memang itu ADA dan akan selalu ada, bahkan tidak akan hilang akan selalu menyertai kehidupan imun kita, mengapa? Karena virus corona itu nama virus biasa virus tersebut virus lama yang sudah ada sejak nenek moyang kita dulu, jika imun kita drop maka tubuh lemah.
    Karena nama virus corona adalah nama lain nama latin dari nama virus flu atau virus influenza biasa. Jika kita sakit batuk pilek, demam, panas, flu dan sesak itulah yang namanya kena virus corona atau kata lain virus influenza.
    Virus corona adalah virus flu biasa virus jinak tidak mematikan, ini adalah keterangan dan penjelasan dari para dokter yang yang tergabung dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia) resmi yaitu para IDI garis lurus, bukan dokter-dokter yang termakan 'proyek covid' dari WHO, dimana dokter-dokter ini harus menyebarkan opini sesat dari WHO.
    Tidak benar kasus para korban kematian di rumah sakit itu diakibatkan kematian karena virus corona, itu TIDAK BENAR alias PEMBODOHAN.
    Kami dari IDI lebih paham tentang diagnosa medis, maka cukup akhiri SANDIWARA hari ini..!
    Istilah OTG (orang tanpa gejala) adalah istilah baru sekarang muncul. Ini ibarat istilah yang diada-adakan atau 'ibaratmya 'bid'ah'.
    Istilah OTG dimunculkan dalam rangka untuk menguatkan kampanye propaganda isu pandemi ini.
    Istilah OTG (orang tanpa gejala) itu sendiri menyalahi konsep dasar ilmu kedokteran katanya IDI. Karena..
    Pertama, seseorang yang aslinya sehat mudah sekali akan diklaim sakit dan dipaksa harus sakit dan harus diopname padahal tidak ada indikasi dirinya sakit.
    Kedua, yang namanya seseorang bisa disebut sakit atau berpenyakit itu HARUS disertai dengan GEJALA, harus adanya indikasi atau GEJALA dan yang paling bisa merasakan gejala (enak atau tidak enak badannya) tersebut adalah dirinya sendiri.
    Jika tidak ada gejala tapi sakit-sakitan itu namanya sakit non medis bukan penyakit medis.
    Ditambah saat Ini WHO menginformsikan Hoax bahwa adanya virus corona 'versi baru' dari Inggris yang jauh lebih mematikan. Lebih-lebih pemerintah ikut termakan propaganda ini bahwa pandemi covid ini akan berlangsung lama bahkan sampai 5 tahun kedepan? Masa wabah atau 'tho'un sampai bertahun-tahun?
    Kalau seperti itu informasinya maka kita semakin bertambah YAKIN bahwa Pandemi Covid19 selama ini yang digembar gemborkan memang benar-benar isu bukan real wabah atau pandemi !
    Apakah masyarakat dunia tidak paham sebenarnya siapa para petinggi yang mengontrol dibalik WHO sekarang? Salah satu komisaris tertingginya WHO adalah anaknya Xi Jinping (presiden China).
    WHO sudah tidak independen lagi tidak dikuasai penuh oleh PBB tapi dikuasai oleh EG (Elite Global) yaitu gerakan dunia baru yang konsorsiumnya utamanya adalah China komunis dan zionis Yahudi (Israel).
    AS, eropa dan Jepang saja kewalahan tidak bisa melawan kekuatan EG tersebut.
    'Pandemi Covid19' adalah suatu 'program' menghancurkan pasar global ekonomi seluruh dunia dampaknya sampai kepada kehidupan sosial ekonomi.
    Rakyat kita yang sudah jatuh tambah jatuh karena termakan tersugesti tidak benar dalam memahami covid.
    Sugesti sesat terhadap pandemi telah ditanamkan begitu kuatnya hingga mengalahkan akal sehat dan logika manusia itu sendiri.
    Memang EG berhasil telah ciptakan ketakutan manusia secara global di seluruh dunia tentang adanya isu pandemi covid19.
    Ini adalah KEBERHASILAN luar biasa bagi konspirasi EG yang telah menguasai WHO dalam melakukan propaganda dengan isu pandemi (wabah) yang berhasil mengelabui seluruh manusia dan mengacaukan dunia, inilah perang melalui teknologi medis.
    Mari kita ikuti langkah-langkah himbauan dari komunitas IDI sendiri saja yaitu :
    1. Silahkan pakai masker atau tidak, tapi lebih baik pakai saat berkendaraan atau tempat yang padat karena untuk menghindari berbagai debu, kuman-kuman dan virus apapun.
    2. Jangan pakai masker saat berpidato, berbicara lama karena itu bentuk salah kaprah dan prilaku bodoh karena justeru sangat tidak sehat, saat berbicara itu pasti mengeluarkan volume CO2 (racun karbondioksida) lebih besar daripada volume saat kita bernafas biasa menghirup O2 udara.
    Apa jadinya bila ditutup rapat maka racu
    dr.Yusrita Ikatan Dokter Indonesi

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan hasil penelusuran, adanya tulisan yang diklaim berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berisi pernyataan bahwa pandemi, tidak ada Covid-19 dan virus mematikan hanyalah bentuk pembodohan dan pengelabuan global adalah klaim yang menyesatkan.

    Faktanya, bukan tulisan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Dr. Adib Khumaidi, SpOT menyebut postingan dan pesan berantai yang beredar tidak benar.

    “Pesan berantai dan postingan itu hoaks. IDI tidak pernah mengeluarkan rilis seperti itu,” ujar Dr. Adib saat dihubungi Cek Fakta Liputan6.com, Senin (22/3/2021).

    Ia juga meminta masyarakat agar tidak langsung percaya dengan postingan atau pesan berantai terkait pandemi virus corona covid-19. “Kami mengimbau masyarakat mencari informasi ke sumber resmi melalui rilis-rilis resmi dari Organisasi Kesehatan yang ada,” ujarnya menegaskan.

    Bantahan yang sama juga disampaikan dr. Seno Purnomo. Dia menyatakan pesan berantai atau postingan itu sudah beredar lama. “Hoaks itu sudah lama tapi memang konten yang ada terus ditambahkan. Pertama kali beredar hoak itu pada pertengahan 2020,” ujar dr. Seno yang juga Ketua BHP2A IDI Jakarta Pusat saat dihubungi Senin (22/3/2021).

    Sementara itu, Tim CekFakta Tempo melakukan pemeriksaan fakta terkait beberapa klaim yang ada di tulisan tersebut. Dilansir dari Tempo.co, berikut beberapa hasil penelusuran Tempo:

    Klaim 1: Tidak ada satu pun warga Swedia, Korea Utara, Chechnya, dan Tajikistan yang terkena Covid-19

    Fakta: Dilansir dari Worldometers, hingga 23 Maret 2021, Swedia telah mencatatkan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 744.272 orang dengan kematian 13.262 orang. Di Tajikistan, sebanyak 13.308 orang telah terinfeksi Covid-19 dan 90 orang di antaranya meninggal dunia.

    Terkait kasus Covid-19 di Chechnya, sebuah wilayah berbentuk republik di Rusia, data terakhir yang berhasil ditemukan adalah data pada Mei 2020 silam yang dimuat oleh The New York Times. Ketika itu, Chechnya melaporkan 1.046 kasus dengan 11 kematian.

    Sementara data kasus Covid-19 di Korea Utara tidak tersedia secara terbuka.

    ===========

    Klaim 2: Bila Covid-19 termasuk pandemi, seharusnya orang-orang sudah banyak yang mati bergelimpangan

    Fakta: Pandemi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.

    Dari pengertian tersebut, pandemi bukan ditunjukkan dari banyaknya orang yang mati bergelimpangan. Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi karena, hingga saat ini, penyakit itu telah menyebar ke sebagian besar negara, dengan total kasus Covid-19 mencapai 124.326.764 orang dan jumlah kematian lebih dari 2,7 juta orang.

    ===========

    Klaim 3: Orang positif Covid-19 yang berada di rumah lebih aman ketimbang yang berada di rumah sakit, risikonya antara hidup dan mati.

    Fakta: Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, penanganan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilakukan berdasarkan gejalanya. Pasien yang tidak bergejala akan diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit darurat. Bagi pasien dengan gejala berat, mereka akan diisolasi di rumah sakit atau rumah sakit rujukan.

    Menurut epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, yang dikutip dari CNN Indonesia, jumlah kematian akibat Covid-19 yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh terlambatnya pemberian penanganan. Hal itu dipicu oleh faktor ketidaksiapan sistem kesehatan Indonesia untuk menangani pasien dengan gejala sedang hingga berat.

    ===========

    Klaim 4: Virus Corona Covid-19 adalah virus flu biasa

    Fakta: Dilansir dari kantor berita Reuters, yang mengutip The Stanford Children’s Health, virus Corona baru penyebab Covid-19, SARS-CoV-2, belum pernah teridentifikasi sebelumnya. SARS-CoV-2 tidak sama dengan virus Corona yang umumnya beredar di antara manusia dan menyebabkan penyakit ringan, seperti flu biasa. Meskipun termasuk dalam keluarga virus Corona, SARS-CoV-2 adalah virus baru yang menyerang manusia.

    Flu biasa memiliki gejala pilek dan sakit tenggorokan yang umumnya ringan dan berlangsung antara 1-2 minggu. Sedangkan Covid-19 memiliki gejala kesulitan bernafas, demam, dan batuk kering. Beberapa pasien mengalami pneumonia dan memerlukan rawat inap. Jika pneumonia bertambah parah, bisa berakibat fatal.

    ===========

    Klaim 5: WHO sudah tidak independen lagi, konsorsium utamanya adalah China komunis dan zionis Yahudi (Israel). Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang saja kewalahan tidak bisa melawan kekuatan elite global tersebut.

    Fakta: WHO berdiri pada 7 April 1948. Saat ini, WHO bekerja bersama 194 negara anggota. WHO memiliki lebih dari 7 ribu karyawan di 150 kantor negara, enam kantor regional, dan satu kantor pusat di Jenewa, Swiss. Majelis Kesehatan Dunia dihadiri oleh delegasi dari semua negara anggota, dan menentukan kebijakan WHO. Sementara Dewan Eksekutif WHO terdiri dari anggota yang secara teknis memenuhi syarat di bidang kesehatan, dan memberikan efek terhadap keputusan dan kebijakan Majelis Kesehatan.

    Kesimpulan

    BUKAN tulisan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Dr. Adib Khumaidi, SpOT menyebut postingan dan pesan berantai yang beredar tidak benar.

    Rujukan

  • (GFD-2021-6579) [SALAH] Video “DANA SUAP HABIB RIZIEQ TERBONGKAR”

    Sumber: youtube.com
    Tanggal publish: 24/03/2021

    Berita

    Narasi pada judul:

    “DANA SUAP HABIB RIZIEQ TERBONGKAR ~ BERITA TERBARU HARI INI 21 MARET 2021 HAKIM, SUAP JAKSA AGUNG”

    Narasi pada thumbnails:

    “SEMUA KEBUSUKAN TERBONGKAR!!

    ~~TERCYDUK !!!

    “DANA SUAP RIZIEQ”

    OKNUM JAKSA BLAK-BLAKAN KEJUTKAN PENGACARA HRS”

    Hasil Cek Fakta

    Beredar konten video berjudul “DANA SUAP HABIB RIZIEQ TERBONGKAR ~ BERITA TERBARU HARI INI 21 MARET 2021 HAKIM, SUAP JAKSA AGUNG” yang tayang di kanal Pengawal Istana pada 21 Maret 2021. Selain itu, pada bagian thumbnails terdapat narasi “SEMUA KEBUSUKAN TERBONGKAR!! ~~TERCYDUK !!!

    “DANA SUAP RIZIEQ” OKNUM JAKSA BLAK-BLAKAN KEJUTKAN PENGACARA HRS.”

    Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa isi video tidak sesuai dengan judul dan narasi pada thumbnails video. Isi dari video tersebut hanya pembacaan dari sejumlah artikel dari beberapa portal media.

    Artikel pertama yang dibacakan dalam video ialah artikel berjudul “Beredar Video Jaksa Ditangkap karena Suap, Kejagung Pastikan Tak Terkait Kasus Rizieq Shihab” yang tayang pada 21 Maret 2021 di portal media kompas.com. Dalam artikel tersebut tidak membahas penyuapan Rizieq Shihab kepada oknum kejaksaan. Artikel itu berisikan klarifikasi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak terkait video hoaks oknum kejaksaan tertangkap mendapat suap dari pihak Rizieq Shihab. Isi artikel kompas.com tersebut justru bertolak belakang dengan judul dan narasi pada thumbnails video sumber.

    Lalu, artikel kedua yang dibacakan dalam video tersebut ialah artikel berjudul “Heboh Video Diduga Penangkapan Jaksa Kasus Habib Rizieq, Kapuspenkum Kejagung Buka Suara” yang tayang pada 21 Maret 2021 di laman tasikmalaya.pikiran-rakyat.com. Artikel itu juga membahas mengenai klarifikasi Leonard Eben Ezer terhadap video hoaks seperti halnya pada artikel kompas.com.

    Artikel ketiga yang dibacakan dalam video sumber yakni artikel berjudul “Sujud, Cara Rizieq Abaikan Hakim dan Boikot Sidang Daring” yang tayang pada 19 Maret 2021 di portal cnnindonesia.com. Artikel itu membahas mengenai aksi protes Rizieq Shihab yang menolak disidangkan secara daring atau online. Tidak ada pembahasan mengenai kasus penyuapan seperti halnya pada judul dan thumbnails video sumber.

    Kemudian, artikel keempat ialah artikel berjudul “Aziz Sebut ada Operasi Intelijen Berskala Besar di Perkara Rizieq Shihab, Mirip Kisah Bung Karno” yang tayang pada 20 Maret 2021 di portal jpnn.com. Di artikel tersebut lebih membahas nota keberatan tim pengacara Rizieq Shihab terhadap proses persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Tidak ada pembahasan mengenai kasus suap Rizieq Shihab.

    Dan, artikel kelima yang dibacakan dalam video sumber ialah artikel berjudul “Kisruh Habib Rizieq di Rutan Bareskrim, Polri: Itu Ada Hakim dan Jaksa” yang tayang pada 20 Maret 2021 di laman sindonews.com. Artikel itu memuat berita mengenai komentar pihak kepolisian terhadap kejadian kisruh Rizieq Shihab dengan pihak Kejaksaan di Rutan Bareskrim Polri atas penolakan disidang secara online. Tidak ada pembahasan mengenai suap Rizieq Shihab.

    Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten video yang tayang di kanal Pengawal Istana pada 21 Maret 2021 masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

    Kesimpulan

    Video itu hanya pembacaan sejumlah artikel berita yang tidak membahas dana suap Habib Rizieq Shihab seperti tertulis pada judul dan narasi thumbnails.

    Rujukan