Menanggapi isu tersebut, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan klarifikasinnya. Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah membantah kabar mahasiswa penerima beasiswa ke Korea Selatan terlantar. Ia menyatakan kondisi mahasiswa di Korea saat ini masih dalam tahap kursus bahasa dan belum aktif berkuliah.

Gubernur Zulkieflimansyah menegaskan, sebelum masuk perkuliahan mahasiswa tersebut harus mampu berbahasa Korea. Gubernurpun menyayangkan pemberitaan yang dianggapnya terlalu berlebihan.

“Kondisi baik baik saja dan sedang kursus bahasa, nggak ada yang terlantar, kelewatan saja teman-teman bikin HL (Head Line) . Memang belum masuk kuliah karena harus kursus bahasa dulu,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh pihak Dinas Kesehatan NTB selaku dinas terkait untuk pengiriman mahasiswa ke Korea Selatan. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah menelantarkan para penerima beasiswa di Korea Selatan.

“Tidak ada yang ditelantarkan. Kalau ada yang menyebut bahwa kami menelantarkan, bisa dipastikan itu tidak benar,” ungkapnya.

Menurutnya yang menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap peserta program belajar adalah ketekunan dan kemauan untuk menghadapi persoalan yang muncul. Untuk itu, Nurhandini mengatakan, ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan. Salah satu wujud perhatian Pemprov NTB terhadap penerima beasiswa adalah telah dianggarkannya bantuan beasiswa di tahun anggaran 2020.

“Kami di Pemprov NTB tetap berkeyakinan bahwa program beasiswa NTB adalah salah satu program mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi daerah kita. Kalaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kita akan cari jalan keluarnya bersama,” katanya.

Kepala Biro Humas Protokol Sedta NTB, Najamudin Amy, pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa isu mahasiswa NTB terlantar tidak benar.

“Tidak benar mereka telantar. Pengiriman 18 mahasiswa ke Korea ini merupakan tenaga kesehatan perawat peraih beasiswa S1, untuk mendapatkan tambahan pendidikan selama enam bulan. Selama enam bulan, mereka manfaatkan untuk belajar Bahasa Korea. Namun, setelah tes belum ada yang mampu mencapai level tiga yang disyaratkan. Para mahasiswa hanya berbekal bahasa Inggris, sehingga kesulitan beradaptasi dengan bahasa Korea di sana,” katanya.

Dikatakan, para mahasiswa ini belum bisa masuk kelas karena terkendala bahasa. Untuk bisa masuk kuliah di Chodang University, mahasiswa Indonesia harus mampu mencapai level tiga tes bahasa Korea. Namun sebagian besar mahasiswa baru mencapai level satu.

“Belum masuk kuliah, bukan enggak kuliah, tetapi persiapan bahasa. Karena menurut orang Korea nanti salah obat, kalau nggak ngerti bahasa,” kata Najamudin.

Menurutnya, skema awal yang ditawarkan, mereka bisa kuliah sambil bekerja paruh waktu menjadi perawat. Dengan begitu, mahasiswa bisa menambah biaya kuliahnya.

Ia mengatakan, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sudah mengutus Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Direktur RSUD NTB untuk memastikan kondisi kampus yang akan jadi tempat studi mahasiswa. Setelah semua dicek, barulah dilakukan seleksi dan pengiriman mahasiswa.

“Tapi pas sampai di sana, harapan yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Namun enggak sampai ditelantarkan. Mereka tetap di asrama,” tuturnya.

Najamudin mengatakan, pemerintah provinsi bertanggung jawab. Masalah ini masih bisa diatasi. “Jika Universitas Chodang Korea tidak bisa menyediakan yang dijanjikan, ya kita pindah kampus yang sesuai dengan bidang teman-teman,” kata Najamudin menirukan pernyataan Gubernur Zul.

Menurut Najamudin, Gubernur Zul menilai kasus ini menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengirim mahasiswa. Pengiriman mahasiswa yang akan belajar ke luar negeri harus melalui lembaga yang profesional seperti Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB.

“Gubernur tidak menutup mata, mungkin akan dicarikan kesempatan lain kalau passion-nya masih sekolah untuk beasiswa. Mereka akan jadi prioritas utama, apakah ke Malaysia ataupun negara-negara lain,” ucap Najamudin.

Selama ini pemerintah provinsi NTB telah mengirimkan mahasiswa untuk belajar di luar negeri seperti Polandia, Malaysia, China, Taiwan, dan Korea. Semuanya melalui LPP dan cukup berhasil.

Adapun, pihak Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan pun sudah memastikan mahasiswa asal NTB tidak terlantar. Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, memastikan bahwa tidak ada mahasiswa NTB yang terlantar. “Pak Gub, saya hari ini sudah bertemu dengan Euis Baiduri yang mewakili teman-temannya, sementara staf saya hari ini bertemu 17 mahasiswa lainnya di kampus Chodang. Saya bisa pastikan bahwa tidak ada yang terlantar,” ujar Umar Hadi dalam pesan singkatnya kepada Gubernur NTB, Jumat (30/8/2019).

Mengenai kelanjutan studi mahasiswa NTB di Korsel, Umar Hadi juga telah mendiskusikannya dengan Kadis Kesehatan NTB yang saat ini tengah berada di Korsel. “InsyaAllah saya kawal terus supaya dapat solusi yang terbaik,” ujarnya.

Tidak berkaitan dengan calon ibu kota. LCT Ayu 78 sedang menuju ke Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) ketika karam, BUKAN menuju Kalimantan seperti premis pelintiran yang dibangun oleh narasi SUMBER.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Pelintiran daur ulang. Bukan di Liga Jerman, yang benar adalah atraksi koreografi fans klub Al Ittihad membentuk tulisan حبيبي يا رسول الله di Liga Arab pada 20 Februari 2015.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Dari pencarian , Tim CekFakta Tempo menemukan satu video yang sama dengan yang diunggah akun Tajuddin Hasyim, yakni video dengan judul “Ketua MK Minta Maaf Atas Penangkapan Hakim MK oleh KPK”. Video ini dipublikasikan pada 26 Januari 2017.

Dalam video itu, Ketua MK saat itu, Arief Hidayat, memang meminta maaf kepada publik atas terjadinya penangkapan salah seorang hakim MK oleh KPK. “Saya memohon ampun pada Allah dan memohon maaf pada bangsa ini karena Mahkamah telah melakukan kesalahan lagi meskipun itu personal,” kata Arief.

Hakim MK yang ditangkap KPK saat itu adalah Patrialis Akbar. KPK menangkap Patrialis Akbar setelah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung antara Rabu (25/1/2017) malam hingga Kamis (26/1/2017) dini hari. “Sebelas orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Rabu, 25 Januari 2017,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis malam.

Dia terlibat dalam kasus korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di MK. Awalnya, Patrialis diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,1 miliar.

Pada September 2017, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan demikian, penangkapan hakim MK oleh KPK yang disebut dalam video tersebut tidak terkait dengan persidangan sengketa Pemilihan Presiden 2019.

Joko Widodo-Ma’ruf Amin resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (30/6/2019) sore.

“Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nomor urut 01, saudara Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

“Keputusan ini ditetapkan di Jakarta 20 Juni 2019,” tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Jokowi-Ma’ruf mengalahkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat suara 68.650.239 atau 44,50 persen.