PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim adalah Anggota DPRD DKI dari PSI ternyata tidak benar alias hoaks.

Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim adalah Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME). Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono mengatakan, Kokos terlibat kasus korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT TME terkait izin pengadaan batubara untuk keperluan PLN.

Kokos mengatur sedemikian rupa agar operasi pengusahaan penambangan batubara agar jatuh kepadanya. Kokos melakukan serangkaian perbuatan yaitu tidak melakukan desk study dan kajian teknis, melakukan pengikatan kerja sama jual-beli batu bara yang masih berupa cadangan serta membuat kerja sama tidak sesuai spesifikasi batu bara yang ditawarkan.

Atas perbuatannya itu, negara merugi hingga Rp 477 miliar. Jaksa yang mengendus patgulipat tersebut kemudian menyidik dan mendudukkan Kokos di kursi pesakitan.

Awalnya, Kokos dihukum bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Pada tanggal 17 Oktober 2019, MA memvonis Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kokos divonis atas kasus korupsi proyek pengadaan batu bara yang merugikan negara Rp 477 miliar. Kokos dihukum 4 tahun penjara dan Rp 200 juta dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 477 miliar.

Kokos kemudian ditangkap ditangkap di rumahnya di Jalan TB Simatupang, 71 Ciracas, Jakarta Timur pada 11 November 2019.

Jum’at, 15 November 2019, Kejaksaan Agung menggelar uang Rp477 miliar yang dikembalikan terpidana Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME) Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dikonfirmasi terkait asal-muasal uang sebesar Rp477 miliar dari terpidana Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME) Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono mengatakan bahwa tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menelusuri seluruh harta milik terpidana Kokos Leo Lim dan telah didapatkan uang pengganti sebesar Rp477 miliar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019. Namun, Warih tidak menjelaskan lebih detail ihwal aset-aset apa saja yang disita Kejaksaan dari terpidana Kokos.

“Uangnya berasal dari mana, kita tidak perlu tahu, yang penting yang bersangkutan sudah kembalikan dan disetorkan ke rekening titipan Kejati DKI,” tutur Warih, Jumat (15/11/2019).

Menurut Warih, seluruh aset milik terpidana Kokos itu sudah dirampas untuk pengembalian kerugian negara sebesar Rp477 miliar.

“Semuanya sudah dikembalikan dan ini juga sudah diputus oleh MA,” kata Warih.

Sementara itu, terkait delapan anggota DPRD DKI terpilih dari PSI periode 2019-2024, mereka adalah Anggara Wicitra, Anthony Winza Prabowo, Idris Ahmad, Viani Limardi, Justin Adrian, August Hamonangan, William Aditya Sarana, dan Eneng Malianasari.

PENJELASAN

Ternyata hal itu adalah ulah usil seorang netizen yang dengan sengaja mengedit dan menyebarkan kabar tersebut. Para netizen sempat panik dengan kabar itu, bahkan ribuan fans mengungkapkan rasa duka di media sosialnya.

Di BBC sendiri, tidak ada berita yang mengabarkan bahwa Dwayne Johnson meninggal dunia.

Hoax Dwayne Johnson meninggal beredar cepat di kalangan warganet. Dwayne Johnson langsung menempati jajaran trending di mesin pencarian Google. Dwayne Johnson sendiri belum mengomentari isu ini.

Namun di media sosial, aktor Jumanji tersebut masih aktif memperbaharui statusnya. Pantauan VIVA pada Kamis pagi, 14 November 2019. Dwayne Johnson beberapa kali mengunggah Insta Story-nya. Terakhir, ia terlihat memperbaharuinya pada 7 jam lalu, saat berita ini ditulis.

Di laman feed-nya, Dwayne Johnson bahkan terlihat mengunggah beberapa postingan promo film Jumanji, beberapa menit yang lalu.

Sementara di Twitter, Dwayne Johnson tampak baik-baik saja. Sekitar 20 jam lalu, ia memberi selamat pada John Legend yang jadi pria terseksi 2019 versi People. Pernah menyabet gelar yang sama, Dwayne Johnson turut bangga.

“Selamat kawan! Selamat datang di klub. Kau dapat gelar ini, seperti aku. Dan tak seperti Idris Elba yang bayar People 50% dari pendapatannya demi gelar ini (emoji tertawa). Kita bertiga akan mengangkat tequila bareng. Selamat lagi, hei seksi,” tulisnya.

Ini bukan pertama kalinya Dwayne Johnson dikabarkan meninggal dunia. Sebelumnya, aktor Hobbs and Shaw tersebut juga pernah disebut meninggal pada 2011, lagi-lagi lewat Facebook. Pada 2014, dia juga dikabarkan meninggal ketika syuting aksi laga untuk Fast and Furious 7.

Dwayne Johnson sendiri baru-baru ini menyelesaikan syuting Jumanji: The Next Leve; dan memproduksi film MMA soal petarung Mark ‘The Smashing Machine’ Kerr.

PENJELASAN

Setelah dilakukan penelusuran, artikel yang menyebut Menko Polhukam Mahfud akan menjemput Rizieq Shuhab merupakan hasil editan. Artikel itu berasal dari situs berita Jitunews.com berjudul “Disebut Akrab dengan Habib Rizieq, Ini Kata Mahfud MD” tayang pada 12 November 2019.

Berikut secara lengkap artikel asli dari Jitunews.com:

Ketua DPR, Puan Maharani, berencana akan menghubungi Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas soal pencekalan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab.

Mahfud mengaku siap untuk berbicara denagn Puan soal tersebut.

“Nanti saya akan bicara,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Mahfud juga menanggapi soal Puan yang menyebutnya akrab dengan Rizieq.

“Ya kenal lah (Habib Rizieq),” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Puan mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai pencekalan Rizieq. Puan juga enggan menanggapi lebih jauh soal klaim pencekalan Rizieq.

“Nanti saya coba tanya Pak Mahfud, saya telpon-telponan deh sama Pak Mahfud, saya lihat. Pak Mahfud-kan seharusnya akrab sama Rizieq Syihab. Jadi ya kita lihat saya belum terima info tentang hal itu,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Dalam artikel asli, tidak ditemukan perkataan dari Mahfud yang menyebut dirinya akan menjemput Rizieq Shihab. Artike hasil editan menambahkan kalimat “itu guru saya, kalau gak ada yang mau jemput biar saya saja yang jemput ujar Mahfud”.

Situs tribunind[dot]blogspot.com ini adalah situs yang seringkali memuat artikel hasil suntingan dan sudah sering dilaporkan sebagai situs penyebar informasi palsu.

PENJELASAN

Untuk memeriksa klaim bahwa Menhan Prabowo menyebut wajib militer ampuh untuk menangkal bangkitnya PKI, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan di media arus utama dengan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan berita yang berisi pernyataan Prabowo terkait hal tersebut.

Kemudian, Tempo menelusuri pemberitaan di laman Detik.com yang disebut oleh blog Tribun Ind sebagai sumber artikelnya. Namun, tidak ditemukan pula berita dengan judul atau pun isi seperti yang tertulis dalam artikel di blog Tribun Ind.

Tempo pun memasukkan kalimat dalam kutipan pada paragraf kedua artikel di blog Tribun Ind dalam mesin pencarian Google. Melalui cara itu, ditemukan berita dengan judul “Wajib Militer Ampuh Menangkal Radikalisme” yang dimuat pada 14 November 2019 pukul 10.59 oleh situs Medcom.id.

Berdasarkan pemeriksaan HTML, artikel di blog Tribun Ind itu dimuat setelah berita di Medcom.id, yakni pada 14 November 2019 pukul 14.21. Namun, paragraf pertama berita di Medcom.id telah diubah oleh blog Tribun Ind.

Dalam paragraf pertama berita Medcom.id tertulis: “Wacana wajib militer untuk mahasiswa dan pelajar dinilai bisa menangkal penyebaran paham radikal. Wajib milter meningkatkan kecintaan Tanah Air.”

Sementara paragraf pertama artikel di blog Tribun Ind berbunyi: “Wacana wajib militer untuk mahasiswa dan pelajar dinilai bisa menangkal bangkitnya PKI ditanah air, wajib milter meningkatkan kecintaan Tanah Air ujar Menhan Prabowo Subianto.”

Selain itu, narasumber berita Medcom.id juga diganti oleh blog Tribun Ind. Narasumber berita Medcom.id adalah pengamat intelijen, Stanislaus. Oleh blog Tribun Ind, Stanislaus diganti dengan Prabowo.

Adapun paragraf lain dalam artikel di blog Tribun Ind serupa dengan isi berita Medcom.id. Hanya terdapat penggantian beberapa kata dengan kata lain yang merupakan sinonimnya.

Terkait Wajib Militer
Isu tentang wajib militer mengemuka setelah Menhan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 11 November 2019 lalu. Dalam rapat itu, Prabowo menjelaskan konsep komponen cadangan militer dari kalangan sipil. Namun, yang dimaksud komponen cadangan oleh Prabowo bukanlah wajib militer.

“Saya kira, dalam undang-undang kita, tidak sampai di situ (wajib militer), tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kami tampilkan,” kata Prabowo pada 11 November 2019 seperti dikutip dari situs Liputan6.com.

Menurut Prabowo, seperti dikutip dari laman Detik.com, komponen pertahanan militer terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama adalah TNI. Sementara komponen cadangan mengandalkan kekuatan rakyat, termasuk mahasiswa.

Prabowo mencontohkan komponen pertahanan militer Amerika Serikat. Di sana, 80 persen kekuatan personel AS berasal dari kalangan mahasiswa. “Sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen. Yang 90 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas,” tuturnya.

Adapun terkait konsep pertahanan rakyat semesta yang juga disebut oleh Prabowo, menurut pengamat militer, Khairul Fahmi, konsep itu muncul dari amanat konstitusi soal hak dan kewajiban warga negara dalam usaha membela negara, yakni dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Khairul mencontohkan, di masa Orde Baru, sistem itu dinamai Sishankamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. “Sebenarnya itu yang disampaikan (Prabowo). Tapi, karena yang disebutkan itu perang rakyat semesta, ya menjadi heboh, padahal itu adalah sebuah sistem. Perang itu adalah bagian dari apa yang disiapkan oleh sistem itu,” ujar Khairul.

Lebih jauh Khairul menjelaskan bahwa bela negara di Indonesia bersifat sukarela dan belum ada payung hukum yang mengatur wajib militer. “UU PSDN tidak mengatur soal itu (wajib militer). UU PSDN mengatur soal bagaimana menyiapkan peran serta dan pelibatan masyarakat dalam sejumlah komponen pertahanan,” kata Khairul.