Verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video tersebut memang benar saat sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bacre Waly Ndiaye dalam sidang tersebut mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres. 

Putusan yang dimaksud adalah adalah perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut.

Ndiaye menyebut, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, dikutip dari UN Web TV, Senin, 18 Maret 2024.

Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu.

Ia pun bertanya apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan-dugaan itu.

"Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu," bebernya.

Saat diberikan kesempatan, Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Ia justru menjawab masalah Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas hingga kasus Panji Gumilang.

Sebagai informasi, putusan kontroversial MK itu membuat laju Gibran menjadi bakal RI-2 makin terbuka. Lewat putusan, MK mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Akibatnya, Ketua MK yang turut andil dalam putusan tersebut, yaitu Anwar Usman, dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar sendiri diketahui merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024.

Penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024 malam seperti yang dilaporkan Kantor Berita Antara.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, konten tersebut adalah sebagian benar. 

Video dalam konten itu memang benar sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.

Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com dengan teknik reverse image search, gambar tersebut identik dengan foto di laman Detik.com ini.

Dalam gambar itu, Hendi menunjukkan beras bergambar Puan Maharani yang akan dibagikan di Kota Semarang menjelang Lebaran tahun 2022.

Seperti diberitakan Detik.com, pada Rabu (27/4/2022), sebanyak 11.400 paket beras premium dalam kemasan plastik bergambar Puan dibagikan di Kota Semarang. Tiap satu paket berisi 5 kilogram beras.

Hendi menjelaskan, beras dari Puan itu langsung disalurkan oleh KomandanTe atau pengampu teritori PDI-P Kota Semarang, sesuai dengan wilayah masing-masing, kepada warga yang membutuhkan.

Oleh sebab itu, dapat dipastikan foto tersebut tidak terkait dengan kampanye Pemilu 2024.

Dikutip dari Kompas.id, saat ini harga beras di Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kuota impor beras pada 2024 yang telah ditambah dari 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton belum bisa meredam gejolak harga.

Presiden Joko Widodo menyatakan cuaca sebagai penyebab kenaikan harga beras. Fenomena iklim El Nino membuat negara-negara di Asia Tenggara mengalami penurunan produksi beras.

Foto politikus PDI-P berdiri di dekat tumpukan karung beras disebarkan dengan narasi keliru. Beras tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye Pemilu 2024.

Paket bantuan beras bergambar Puan Maharani itu dibagikan di Kota Semarang menjelang Lebaran tahun 2022.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video itu menggunakan teknik reverse image search dengan Google Lens.

Hasilnya, video serupa diunggah oleh akun X (Twitter) ini pada 8 Oktober 2022.

Takarir atau caption video menyebutkan, ledakan terjadi pada sebuah jembatan di Crimea, wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia.

Kemudian, Kompas.com menelusuri pemberitaan tentang ledakan di Jembatan Crimea dan menemukan video serupa diunggah oleh kanal YouTube The Guardian, pada 8 Oktober 2022.

Berikut deskripsi yang dicantumkan:

Rekaman CCTV menunjukkan saat jembatan yang menghubungkan Crimea dan Rusia dihantam ledakan besar pada Sabtu (8 Oktober 2022) pagi.

Dikutip dari Kompas.id, Jembatan Crimea atau Jembatan Kerch menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Crimea, yang diresmikan pada 2018.

Jembatan Crimea adalah wilayah yang sebetulnya “abu-abu” karena secara de facto menjadi wilayah pendudukan Rusia sejak invasi Februari-Maret 2014, namun secara de jure masih diakui dunia internasional sebagai wilayah Ukraina.

Rusia menyebut ledakan di Jembatan Crimea dipicu oleh bom truk, tanpa mengatakan siapa yang merencanakannya.

Pelaku peledakan jembatan tersebut belum jelas, sebab, hampir tak mungkin truk pembawa bahan peledak mampu melewati sensor X-ray di pintu jembatan.

Sementara, militer Ukraina sudah lama memiliki kemampuan menarget jembatan itu dengan roket, namun menahan diri karena tindakan itu berisiko memantik amarah Rusia.

Adapun Jembatan Francis Scott Key ambruk setelah kapal kontainer menabrak tiang penyangga, pada Selasa (26/3/2024).

Kecelakaan itu menyebabkan Pelabuhan Baltimore, pelabuhan kargo internasional terbesar kesembilan di AS, ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Klaim bahwa sebuah video menampilkan sudut pandang lain dari peristiwa runtuhnya Jembatan Francis Scott Key di Baltimore, AS, merupakan narasi keliru.

Video tersebut memperlihatkan ledakan di Jembatan Kerch, yang menghubungkan wilayah Crimea dengan Rusia, pada 8 Oktober 2022.

Situs yang menjadi rujukan pengguna media sosial memiliki rekam jejak menyebarkan informasi keliru.

Media Bias Fact Check mengidentifikasi The People Voice sebagai situs yang memiliki bias dan kredibilitas rendah.

Situs tersebut berada di bawah perusahaan induk Newspunch LLC yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat.

Sejak 2014, The People Voice rutin menerbitkan artikel konspirasi, propaganda, dan narasi bias ekstrem sayap kanan.

Artikel yang beredar mengutip pernyataan Robert Malone yang merupakan seorang spesialis penyakit menular yang populer di kalangan antivaksin.

Dilansir Politifact, Malone telah mempromosikan beberapa klaim palsu dan menyesatkan tentang vaksin dan pandemi Covid-19.

Faktanya, Malone sudah mendapat dua dosis vaksin Moderna dan masih hidup sampai saat ini.

Adapun isu soal vaksin Covid-19 penyebab kanker turbo beredar sejak 2022.

Dilansir Reuters, hingga kini tidak ada bukti bahwa vaksin Covid-19 dapat menyebabkan penyakit yang lebih agresif, yang disebut "kanker turbo".

Pakar imunologi dan peneliti senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins, Gigi Gronvall mengatakan, narasi mengenai vaksin penyebab kanker tidak berdasar. Hal senada juga disampaikan para peneliti dan ahli lainnya.

Pandemi berdampak pada terbatasnya akses pasien penderita kanker terhadap layanan kesehatan, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah kanker yang pertama kali terdeteksi.

Laporan The Lancet Oncology, ada sekitar 100 juta pemeriksaan terlewat dan 50 persen tidak diperiksa oleh dokter atau menerima pengobatan tepat waktu di seluruh Eropa.

Kendati demikian, fakta tersebut tidak serta merta membuktikan vaksin sebagai penyebab kanker.

Narasi soal penemu mRNA bersaksi bahwa vaksin Covid-19 menyebabkan kanker turbo merupakan hoaks.

Artikel tersebut mengutip pernyataan Robert Malone yang dikenal pernah membuat klaim palsu tentang vaksin dan pandemi Covid-19.