Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan foto identik di laman Tribunnews ini.

Foto itu merupakan tangkapan layar video di akun Instagram juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak ini, yang diunggah pada 2019. 

Dalam unggahan itu, Dahnil menuliskan bahwa Ustaz Adi mendoakan dan mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Saat itu Prabowo maju sebagai capres didampingi Sandiaga Uno. 

"Setelah UAS, kini UAH ikut mendoakan dan mendukung agar Pak @prabowo menjadi Presiden RI 2019-2024," tulis Dahnil. 

Dalam video itu, Ustaz Adi tampak sedang mendoakan Prabowo. Sementara, Prabowo yang mengenakan kemeja safari berwarna krem berdoa sambil menengadahkan tangannya. 

Sementara itu, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai dukungan Ustaz Adi kepada Prabowo pada Pilpres 2024.

Foto lama yang menampilkan Ustaz Adi Hidayat dan Prabowo disebarkan dengan konteks yang keliru.

Dalam foto tersebut, Ustaz Adi mendoakan Prabowo agar terpilih pada Pilpres 2019, bukan bentuk dukungan pada Pilpres 2024.

UU Keimigrasian tidak dapat digunakan untuk menjerat Badan Pengungsi PBB atau UNHCR sebab status etnis Rohingya bukan imigran ilegal melainkan pengungsi. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia bukan diselundupkan oleh UNHCR.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui websitenya menjelaskan adanya perbedaan antara istilah imigran dan pengungsi. Imigran dikatakan sebagai orang yang pergi ke negara lain dengan tujuan menetap secara permanen.

Sementara pengungsi ialah orang yang lari dari negaranya ke negara lain, untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, disebabkan adanya perang, bencana, persekusi, krisis ekonomi atau politik, dan ancaman-ancaman lainnya.

Pasal 124 UU Keimigrasian hanya mengatur ancaman hukum bagi pihak yang melindungi atau memberikan pekerjaan pada warga negara asing ilegal.  Namun, UU tersebut tidak mengatur penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri. 

Presiden RI Joko Widodo, Pemkab Aceh Barat, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menyatakan orang Rohingya di Indonesia berstatus pengungsi, bukan imigran ilegal.

Peraturan penanganan pengungsi dari luar negeri tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2016   yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Perpres tersebut menyatakan bahwa penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan UNHCR dan atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Keberadaan UNHCR di Indonesia tidak diatur dalam UU Keimigrasian, melainkan diatur dalam Perpres tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam Perpres itu, penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, dilakukan berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah pusat di Indonesia dan UNHCR.

Dilansir dari website UNHCR Indonesia, kerjasama mereka dengan Pemerintah RI telah terjalin sejak tahun 1979. Saat itu Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk membantu menangani pengungsi asal Vietnam yang kemudian ditempatkan di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kamp pengungsian di Pulau Galang itu ditutup tahun 1966. Setelahnya, UNHCR terus beroperasi di Indonesia, dalam membantu penanganan pengungsi dari luar negeri. Selain di Jakarta, mereka juga memiliki kantor di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar.

Status Pengungsi Rohingya

UNHCR melalui websitenya juga menjelaskan Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi dari luar negeri. 

Kemudian Pemerintah RI memberikan kewenangan pada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Artinya pemberian status pengungsi dari luar negeri, di Indonesia, mengikuti mekanisme UNHCR.

Penanganan pengungsi yang dilakukan UNHCR meliputi pendataan, penempatan ke negara ketiga, pemulangan secara sukarela ke negara asal, atau integrasi lokal pada negara pemberi suaka. Mereka juga berupaya mencari solusi lainnya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan UNHCR terancam hukuman yang tercantum dalam pasal 124 UU Keimigrasian karena melindungi pengungsi Rohingya adalah klaim keliru.

Orang-orang Rohingya di Indonesia memiliki status sebagai pengungsi, bukan imigran ilegal atau imigran gelap. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia juga diatur dalam Perpres 125 tahun 2016, bukan dalam UU Keimigrasian.

Seperti diberitakan berbagai media massa asing, Jembatan Francis Scott Key runtuh akibat ditabrak kapal kontainer, pada Selasa (26/3/2024).

Bagian utama dari jembatan tersebut putus dan runtuh. Kecelakaan itu menyebabkan beberapa kendaraan jatuh ke sungai.

Dilansir Reuters, pihak kepolisian setempat mengatakan, tidak ada indikasi aksi terorisme dalam kecelakaan tersebut.

Kecelakaan bermula setelah kapal kontainer Dali berbendera Singapura berangkat dari Baltimore menuju Kolombo, Sri Lanka.

Pada pukul 01.24 dini hari waktu setempat, kapal tersebut kehilangan daya. Tiga menit kemudian, kapal itu menabrak tiang penyangga jembatan.

Dilansir USA Today, klaim bahwa Jembatan Baltimore runtuh akibat ledakan dinamit dibantah oleh sejumlah pakar.

Profesor di Departemen Teknik Pertambangan dan Bahan Peledak Missouri University of Science and Technology, Kyle Perry mengatakan, penyebab ambruknya Jembatan Baltimore bukan ledakan dinamit.

"Jika mereka menggunakan dinamit untuk memotong baja, maka akan membutuhkan banyak sekali dinamit, dan dugaan saya, akan ada banyak jendela yang pecah di sekeliling area tersebut," kata Perry.

Sementara itu, Ketua bidang Teknik Struktur dan Arsitektur di Universitas Lehigh, Dan Frangopol mengatakan, peledakan bahan peledak apa pun akan meninggalkan residu di air, tetapi tidak ada indikasi penemuan residu semacam.

Narasi bahwa Jembatan Baltimore runtuh akibat ledakan dinamit adalah hoaks.

Pihak kepolisian setempat mengatakan, tidak ada indikasi aksi terorisme dalam kecelakaan tersebut.

Selain itu, sejumlah pakar membantah soal kemungkinan ledakan dinamit sebagai penyebab ambruknya Jembatan Baltimore.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan melihat akun resmi Bank Mandiri di Facebook, @Bank Mandiri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana terdapat bantahan pada postingan yang banyak beredar di Facebook. Bantahan itu diunggah pada 24 Maret 2024, berikut isinya:
"Sahabat, yuk lebih hati-hati dalam merespon akun media sosial dan link yang mengatasnamakan Bank Mandiri.
Bank Mandiri tidak pernah memberikan link atau pun meminta data-data pribadi Sahabat seperti nomor kartu debit/kredit, masa berlaku kartu, CVV (3 angka di belakang kartu), tanggal lahir, PIN, dan User ID.
Selalu #JagaBaikBaik data pribadi Sahabat ya. Jika ada transaksi mencurigakan, segera hubungi Mandiri Call 14000."
Dalam postingan yang beredar juga terdapat tautan yang mengarah bukan pada website resmi Bank Mandiri. Ini merupakan modus untuk pencurian data atau terhubung ke pinjaman online.

Postingan link pendaftaran undian gebyar Ramadan yang diadakan Bank Mandiri adalah hoaks.