Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, video yang beredar tersebut merupakan hasil rekayasa digital.  

Setelah disimak hingga selesai, video berdurasi 10 menit 30 detik sama sekali tidak memuat klaim bahwa Erick resmi menjadi cawapres Ganjar. Narator dalam video itu hanya membacakan artikel dari Sindonews berjudul, "Pengamat: Ganjar Pranowo-Erick Thohir Duet Terkuat untuk Pilpres 2024".  

Artikel itu memuat pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Ia menyebutkan, Erick dan Ganjar akan menjadi pasangan yang kuat di Pilpres 2024. Sebab, dalam survei IPO, nama Erick Thohir berada pada jajaran teratas sebagai cawapres pendamping Ganjar.  

Selain itu, narator juga membacakan artikel berjudul, "Pasangan Ganjar-Erick Thohir Terpopuler di Seluruh Skema Pasangan Pilpres" dari laman Republika. Artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik Ray Rangkuti yang menilai peluang Ganjar dan Erick dipasangkan di Pilpres 2024 akan tinggi jika dipasangkan.  

Pula, hingga saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum mengumumkan sosok cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024.  

Klaim bahwa Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, video yang beredar tersebut merupakan hasil rekayasa digital.  

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.  

Dari hasil penelusuran, klaim bahwa PBNU dan Muhammadiyah resmi mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, video yang beredar hasil rekayasa digital alias sudah diedit.  

Setelah disimak,narator pada video berdurasi 8 menit 6 detik hanya membacakan artikel dari portal berita Rmol.id berjudul "Muhammadiyah: Umat Islam Harus Bersatu Mengubah Nasib Indonesia." Artikel tersebut berisi pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang berharap umat Islam dapat bersatu untuk membangun kekuatan guna melakukan perubahan bagi bangsa.  

Selain itu, narator juga membacakan artikel dari laman Suara.com yang menyatakan bahwa PP Muhammadiyah tidak mudah percaya dengan janji-janji calon presiden. Namun, tidak ada informasi mengenai dukungan resmi PBNU dan PP Muhammadiyah terhadap Anies-Gatot.  

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, telah menegaskan bahwa NU tidak akan memberikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. PBNU bukan partai politik yang dapat memberikan dukungan politik.  

Demikian pula, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, telah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, termasuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden.  

Klaim bahwa PBNU dan Muhammadiyah resmi mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, video yang beredar hasil rekayasa digital alias sudah diedit.  

Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwapendukung Anies Baswedan merusak gedung KPK adalah salah. Faktanya, video yang beredar adalah hasil manipulasi digital.  

Melalui reverse image search , gambar thumbnail video tersebut tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan. Gambar serupa sebenarnya telah ditemukan dalam sebuah artikel dari Antara pada tanggal 9 Oktober 2020, berjudul "Empat mahasiswa jadi tersangka demo tolak UU Cipta Kerja ricuh di Semarang."  

Artikel tersebut menceritakan tentang massa gabungan dari buruh dan mahasiswa yang merobohkan pagar kompleks gedung DPRD Jawa Tengah saat berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu 7 Oktober 2020.  

Selanjutnya, narator dalam video membacakan artikel dari Seword.com pada tanggal 6 September 2022, dengan judul "Buzzer Anies Panik! Serang KPK Membabi Buta."  

Artikel ini berisi opini penulis tentang pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK terkait penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E. Namun, artikel tersebut tidak mengandung informasi apapun mengenai perusakan gedung KPK oleh pendukung Anies Baswedan.  

Baca: [Cek Fakta] PKB Resmi Gabung Koalisi Perubahan? Cek Faktanya  

Klaim pada video yang beredar bahwapendukung Anies Baswedanmerusak gedung KPK adalah salah. Faktanya, video yang beredar adalah hasil manipulasi digital.  

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.  

Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.  

Sebuah akun Twitter/X dengan nama akun “@mukidioon3” yang mengunggah foto dengan narasi biaya transaksi antar Bank dari Bank BSI menjadi Rp150.000 per-Bulan.

Setelah ditelusuri dengan mengunjungi media sosial resmi Bank BSI, tidak ditemukan pemberitahuan adanya perubahan biaya admin transfer antar bank dari Bank BSI.

Kemudian melalui laman resminya, Bank BSI masih menyebut bahwa biaya admin transfer antar bank masih dikenakan biaya Rp6.500 per-transaksi, kemudian untuk transfer antar bank dengan BI-Fast maka akan dikenakan biaya Rp2.500. Tidak ditemukan narasi perubahan biaya menjadi Rp150.000 per-bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas klaim tentang biaya transaksi antar Bank dari Bank BSI menjadi Rp150.000 per-Bulan adalah keliru dan masuk dalam kategori konten tiruan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Setelah melakukan penelusuran, faktanya melalui akun resmi Bank Syariah Indonesia telah membantah berita soal Bank Bank Syariah Indonesia menyebut bahwa biaya admin transfer antar bank dari Bank BSI sejumlah Rp6.500 per-transaksi, kemudian untuk transfer antar bank dengan transfer BI-Fast biaya admin transfer antar bank Rp2.500 akan dirubah menjadi unlimited transaksi sebesar Rp150.000 per-bulan.