Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video serupa di kanal YouTube Harisun Abd Hadi (ustadz kampung), 7 Mei 2025.

Video yang beredar bukanlah penyampaikan hasil sidang, melainkan hanya penyampaian kecurigaan atas ijazah palsu oleh warga.

Sejauh ini, sudah tiga kali ijazah Jokowi diperkarakan keasliannya di meja hijau.

Pertama, pada 2019 ketika seorang bernama Umar Kholid menyebarkan narasi terkait ijazah SMA Jokowi yang diduga palsu melalui akun Facebooknya.

Dikutip dari Kompas.com, narasi itu langsung dibantah oleh pihak sekolah.

Kemudian, gugatan di meja hijau dilayangkan Bambang Tri Mulyono yang menuding ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi palsu.

Namun gugatan dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu telah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan berikutnya dengan nomor perkara 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang memperkarakan ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baru-baru ini, Jokowi diadukan atas dugaan ijazah palsu dengan nomor laporan LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.

Jokowi telah memenuhi undangan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu pada Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, ia diperiksa selama sekitar satu jam dengan diberi 22 pertanyaan.

Jokowi baru akan menunjukkan ijazah aslinya jika diminta oleh majelis hakim.

“Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada putusan sidang yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu.

Narasi mengenai hasil persidangan membuktikan ijazah Jokowi palsu merupakan hoaks.

Dari dua gugatan terkait ijazah Jokowi, tidak ada hasil persidangan yang menyatakan asli atau tidaknya ijazah.

Dalam gugatan teranyar, Jokowi baru diperiksa sebagai terlapor. Dalam kasus baru ini belum memasuki pengadilan, apalagi putusan sidang.

Klip yang beredar di media sosial bersumber dari wawancara Erick Thohir di kanal YouTube Kumparan, 8 Agustus 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan perkembangan uji klinis vaksin Covid-19. Ia memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang dikembangkan Biofarma halal dan aman.

Uji klinis tahap tiga melibatkan 1.620 relawan, yang dilakukan sesuai prosedur tetap atau protap.

Setelah kapasitas produksi terpenuhi, jurnalis Kumparan menanyai tentang tahap imunisasi.

"Itu yang masih deg-degan juga. Karena, bayangin kapasitasnya 40 juta, harus 320-380 juta," jawab Erick.

Erick menyampaikan kekhawatirannya terkait angka produksi vaksin dan target imunisasi yang harus dipenuhi.

Kemudian, ia lantas membahas mengenai uji klinis fase tiga yang melibatkan relawan.

Ia tidak menjadi bagian dari relawan tersebut karena merasa tidak etis jika pejabat mendapatkan vaksin terlebih dahulu dibanding warga.

"Bukan berarti enggak berani ya. Pengen disuntik. Bahkan kalau enggak salah, dari BUMN, Jubir saya disuntik duluan dia, mau," ujar Erick.

"Tapi kita sebagai pemimpin belakangan lah, bukan berarti karena takut tapi berikan kesempatan yang lain duluan," lanjutnya.

Namun klip yang beredar disebarkan dengan potongan yang tidak sesuai dengan urutannya, sehingga memicu kekeliruan informasi.

Seperti diwartakan Kompas.com, Erick Thohir mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pada Kamis, 14 Januari 2021.

Video Erick Thohir tidak mau disuntik vaksin lebih dahulu disebarkan dengan konteks keliru.

Video tersebut telah disunting tidak sesuai dengan urutannya. Erick menyampaikan kekhawatiran pasokan vaksin, kemudian ingin mendahulukan warga untuk divaksin dibanding pejabat.

Ia menegaskan tidak takut untuk divaksin, tetapi memberi kesempatan yang lain lebih dahulu.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid Hercules ditangkap aparat pada 16 Mei 2025.

Penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas.com ini pada 27 Desember 2018.

Judul yang digunakan dalam video itu adalah: "Kelompok Hercules Digiring Polisi Bersiap Diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakbar".

Video itu adalah momen ketika Hercules dan anggotanya digiring dari Polres Metro Jakarta Barat menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 27 Desember 2018. 

Diberitakan Kompas.com,  pada 2018 Hercules dan 12 anggota kelompoknya ditahan karena kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.

Selain menguasai lahan, mereka juga melalukan perusakan bangunan dan meminta uang Rp 500.000 per bulan kepada para penghuni ruko.

Akibat perbuatannya itu Hercules dan kelompoknya dijerat Pasal 170 KUHP tentang perusakan terhadap barang atau orang, serta Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Video yang diklaim menampilkan Hercules ditangkap aparat pada 16 Mei 2025 tidak benar atau hoaks.

Faktanya, video yang beredar di media sosial adalah momen ketika ditahan aparat pada 2018 karena kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com di Google Search, tidak ditemukan informasi valid Sebby Sambom mengimbau mahasiswa untuk tidak mengikuti aksi AMP dan KNPB.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek keaslian suara tersebut menggunakan Hive Moderation.

Setelah dicek, suara Sebby Sambom mengimbau mahasiswa untuk tidak mengikuti aksi AMP dan KNPB memiliki probabilitas 83,9 persen dihasilkan Artificial Intelligence (AI). 

Sebelumnya di media sosial juga muncul video manipulasi yang mengeklaim Sebby Sambom mengatakan TPNPB-OPM telah menyerah dan menghentikan perlawanan. 

Penelusuran Kompas.com bisa dilihat di sini.

Adapun konflik bersenjata antara OPM dengan TNI saat ini masih berlangsung. Masyarakat sipil di Papua juga turut menjadi korban dalam peristiwa itu.

Dikutip dari Kompas.id, Komnas HAM dan Komisi XIII DPR mendesak pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di Papua.

Pemerintah juga diminta menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan membuka ruang dialog antara pihak yang bertikai. 

Konten hoaks terkait Papua berpotensi menjadi gangguan informasi yang mengganggu upaya mencapai perdamaian dan membuka ruang dialog.

Dengan demikian, kabar ini perlu diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Rekaman suara Sebby Sambom meminta mahasiswa tidak mengikuti aksi AMP dan KNPB merupakan hasil manipulasi.

Setelah dicek menggunakan HIve Moderation, suara Sebby Sambom terdeteksi dihasilkan oleh AI. 

Sampai saat ini konflik antara OPM dan TNI masih berlangsung di Papua. Sejumlah pihak mendesak pemerintah membuka ruang dialog untuk menyelesaikan konflik bersenjata itu karena masyarakat sipil juga turut menjadi korban. 

Konten hoaks terkait Papua perlu diluruskan agar tidak menjadi gangguan informasi yang mengganggu upaya perdamaian dan proses dialog.