Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir.

Dalam video tersebut, Sri Mulyani memang nampak diwawancarai oleh sejumlah wartawan saat akan masuk ke dalam mobilnya. Dalam momen tersebut, nampak ada satu wartawan yang memberikan pertanyaan soal adanya perselisihan antara Sri Mulyani dan Prabowo.

“Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu?” tanya salah satu wartawan dalam video tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani nampak tidak menjawab pertanyaaan tersebut. Hal yang sama juga dalam keseluruhan video, tak ada satupun pernyataan dari mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut yang menyebut dirinya resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan mencari asal usul dan konteks utuh video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search.

Kami menemukan bahwa cuplikan video yang beredar tersebut identik dengan video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV Jawa Barat berjudul “Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Sri Mulyani: Saya Bekerja, Bekerja” yang diunggah pada Jumat (19/1/2024).

Video tersebut menampilkan momen saat Sri Mulyani ditanya wartawan soal isu dirinya mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu. Video tersebut merupakan video lama yang tidak terkait dengan isu mundurnya Sri Mulyani karena isu perselisihan dengan Presiden Prabowo saat ini.

"Saya bekerja, bekerja," ujar Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan wartawan, seperti yang dikutip dari KompasTV, Jumat (19/1/2024)

Seperti yang dilaporkan Tirto baru-baru ini, Sri Mulyani sendiri memastikan tak akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia berjanji tetap menjalankan tugasnya dalam mengatur serta menjaga keuangan negara.

“Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Sri Mulyani menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara profesional.

Dia mengatakan dirinya, bersama Kemenkeu, terus berupaya menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang dinilai penting guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan di Indonesia, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Isu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih memang sempat mencuat pada awal Maret 2025 usai dia bertemu dengan Presiden Prabowo. Sri Mulyani disebut membicangkan pengunduran dirinya, namun hal ini langsung dibantah.

"Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain," kata Sri Mulyani setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga membantah isu yang menyatakan akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih bersama Sri Mulyani. Airlangga mengaku masih akan fokus bekerja sebagai menteri hingga saat ini.

Airlangga lantas menyebutkan isu yang menyatakan dia dan Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih adalah berita bohong.

"Jadi, itu [isu Airlangga-Sri Mulyani mengundurkan diri] hoaks," tutur Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membantah isu adanya upaya perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada April 2025 mendatang.

Muzani juga menyangkal jika Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diisukan hendak hengkang dari kabinet setelah sebelumnya sempat bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

"Saya melihat Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) enjoy-enjoy saja," kata Muzani di Gedung Nusantara 3, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (17/3/2025).

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Sri Mulyani resmi mundur sebagai Menteri Keuangan karena terlibat perselisihan dengan Presiden Prabowo.

Video yang disertakan dalam unggahan merupakan video lama yang sama sekali tidak terkait dengan klaim unggahan. Sri Mulyani sendiri telah memastikan tak akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa Sri Mulyani resmi mundur sebagai Menteri Keuangan karena terlibat perselisihan dengan Presiden Prabowo bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Istilah “bulan darah” atau “blood moon” merujuk pada bulan yang berwarna merah ketika gerhana bulan total terjadi. Warna merah tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah, bukan pertanda bencana besar akan datang.

Dikutip dari CBS, fenomena “bulan darah” terjadi saat gerhana bulan total, ketika matahari, bumi, dan bulan dalam posisi sejajar. Cahaya matahari dibiaskan melalui atmosfer bumi sebelum mencapai bulan, yang memantulkannya kembali dalam warna kemerahan menyerupai darah.

Dilansir dari National Geographic, narasi yang mengaitkan bulan darah sebagai pertanda buruk merupakan kepercayaan yang muncul di masa lalu. Akan tetapi, kepercayaan itu dimanfaatkan oleh sekelompok manusia lain yang sudah mengetahui bulan darah sebagai fenomena astronomi biasa.

Misalnya pada 1504, ketika Christopher Columbus memanipulasi penduduk asli Arawak di Jamaika. Hal ini diketahui dari catatan putranya, yaitu Ferdinand Columbus. Suku Arawak diperingatkan Columbus bahwa Tuhan akan mengubah bulan menjadi merah sebagai tanda kemarahan.

Saat gerhana bulan darah itu terjadi, suku Arawak ketakutan dan segera memberikan makanan kepada Columbus dan krunya. Ini dilakukan Suku Arawak dengan harapan dapat meredakan “kemarahan” Tuhan.

Ketika sains semakin berkembang, kepercayaan tersebut semakin luntur. Fenomena bulan darah pun dimaknai sebagai peristiwa alam yang biasa.

Unggahan berisi narasi “blood moon jadi pertanda gempa bumi dan tsunami dahsyat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Periksa Fakta antaranews.com.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Namun, KPK hingga saat ini belum menetapkan status mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB.

KPK telah menetapkan lima tersangka terkait kasus BJB, yakni
1. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi,
2. Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto,
3. Asikin Dulmanan (pihak swasta)
4. Suhendrik (pihak swasta), dan
5. Sophan Jaya Kusuma.

Unggahan berisi video “Ridwan Kamil jadi tersangka skandal korupsi Bank BJB” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tempo memverifikasi unggahan tersebut menggunakan bantuan Google Lens dan mesin pencarian Google. Faktanya, artikel yang memuat foto Presiden Prabowo berbaju putih sedang mengacungkan tangan beberapa kali digunakan CNBC Indonesia. Namun tidak ada satu pun artikel memberitakan tentang pernyataan Prabowo akan melanjutkan IKN menggunakan dana haji.

Pada 20 Maret 2025, CNBC Indonesia menurunkan artikel berjudul “Sektor Usaha ini bakal Dapat Subsidi Kredit 5% dari Prabowo”. Foto tersebut sama dengan konten yang beredar. 



Artikel tersebut memberitakan bahwa pemerintah telah mengumumkan akan memberikan insentif revitalisasi khusus permesinan bagi pelaku usaha UMKM padat karya. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, terkait industri tekstil, di Istana Negara, Rabu, 19 Maret 2025.

Menurut Airlangga, insentif bagi UMKM padat karya diberikan dalam bentuk kredit dan subsidi bunga kredit sebesar 5% dengan tenor 8 tahun. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun. Tujuan dari pemberian subsidi kredit khusus revitalisasi alat permesinan adalah guna mendorong daya saing UMKM Tanah Air.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali. 

Anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim CNBC Indonesia memberitakan Prabowo mengatakan melanjutkan Pembangunan IKN memakai dana haji adalah keliru.