Dalam beberapa kesempatan, Donald Trump melontarkan berbagai pernyataan untuk mendiskreditkan Mamdani.

Trump pernah mengancam akan menangkap Mamdani, mencapnya sebagai komunis, mendeportasinya.

Dia bahkan mengambil alih kota terbesar di negara itu jika Mamdani terpilih.

Sebagaimana diwartakan NBC New York, Mamdani merupakan seorang muslim keturunan India-Amerika yang menjadi warga negara AS, setelah dinaturalisasi usai lulus kuliah.

Ia secara lantang mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebut tindakan Israel terhadap Palestina sebagai genosida.

Salah satu janji kampanyenya yakni menaikkan pajak bagi orang terkaya di New York.

Kendati demikian, sejauh ini tidak ditemukan pernyataan atau ancaman Trump mengenai penghapusan New York dari peta AS.

Ia justru ingin mengambil alih kota tersebut, jika Mamdani terpilih.

Narasi yang menyebut Trump ancam menghapus New York dari peta merupakan hoaks.

Trump berulang kali menyampaikan pernyataan untuk mendiskreditkan Mamdani, calon walikota New York dari Partai Demokrat.

Namun, tidak ada pernyataan untuk menghapus New York dari peta. Trump malah ingin mengambil alih kota itu jika Mamdani memang dalam pemilu.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan Sri Mulyani identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini.

Video yang diunggah pada 5 April 2024 itu berjudul "Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan 'Automatic Adjustment' Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak".

Setelah disimak sampai tuntas, tidak ada pernyataan Sri Mulyani soal utang negara. Sehingga, dapat dipastikan video yang beredar merupakan hasil rekayasa.

Video itu adalah momen ketika Sri Mulyani dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Dalam video aslinya, Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan dan dana bantuan kemasyarakatan dari Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Diberitakan Kompas.com, Sri Mulyani dan tiga menteri lainnya dipanggil setelah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendalilkan adanya politisasi dana bantuan sosial atau bansos.

Bansos yang digelontorkan menjelang Pilpres 2024 dianggap sebagai bagian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, suara Sri Mulyani dalam video yang beredar merupakan hasil rekayasa.

Setelah dicek menggunakan AI Voice Detector, suara Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI), probabilitasnya yakni 80,05 persen. 

Video yang diklaim menampilkan Sri Mulyani mempermalukan DPR saat membahas soal utang negara merupakan hasil manipulasi.

Adapun video aslinya adalah momen ketika Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan dan dana bantuan kemasyarakatan dari Jokowi menjelang Pilpres 2024.

Sat itu, Sri Mulyani dipanggil oleh MK untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Suara Sri Mulyani juga diindikasi sebagai hasil rekayasa. Setelah dicek menggunakan AI Voice Detector, suara Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan AI generatif. 

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang mengatakan bahwa Indonesia akan berperang melawan Myanmar.

Sebaliknya, Dasco mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang warga negara Indonesia (WNI) sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

"Kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia," kata Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di, Senayan, Jakarta, pada 3 Juli 2025.

Apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dasco menjelaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang terbaru.

"Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Indonesia menyatakan perang melawan Myanmar karena kasus perdagangan orang adalah hoaks.

Narasi itu mencatut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang tidak sesuai aslinya. Dasco tidak menyatakan bahwa Indonesia akan berperang dengan Myanmar.

Dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang WNI yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

Aksi sejumlah WNI di Jepang menjadi belakangan menjadi sorotan.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, pada akhir Juni 2025 ada tiga WNI yang merampok warga Jepang, setahun sebelumnya dikabarkan bahwa sekelompok WNI membentuk sebuah geng di Jepang, serta aksi pengibaran bendera PSHT.

Terkait aksi pengibaran bendera, PSHT cabang Jepang meluruskan bahwa itu peristiwa lama pada 2022.

Pelaku pengibaran bendera sudah lama pulang ke Indonesia. Pihak PSHT pun telah meminta maaf dan menyampaikan teguran kepada anggota.

Kabar yang disampaikan dalam unggahan tidak menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang akan menghentikan masuknya pekerja dari Indonesia. 

Akan tetapi, beredar sejumlah kekhawatiran dan kabar simpang siur, yang kemudian diluruskan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang.

Melalui siaran pers tertanggal 15 Juli 2025, KBRI Tokyo memastikan kabar bahwa Indonesia masuk blacklist pemerintah Jepang tidak benar.

Indonesia dan Jepang, hingga kini, masih menjalin hubungan baik.

"Di tengah hubungan yang positif tersebut, beredar informasi yang tidak benar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang. Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut," tulis KBRI Tokyo.

Narasi pekerja Indonesia terancam masuk daftar hitam pemerintah Jepang mulai 2026 merupakan hoaks.

Aksi kriminal dan pengibaran bendera silat belakangan menjadi sorotan publik, tetapi aksi itu tidak sampai memutus hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

KBRI Tokyo memastikan kabar yang beredar tidak benar.

Artikel ini mengalami perubahan isi dan tulisan karena ada pembaruan informasi yang diterima tim redaksi.