Sebagaimana diwartakan Kompas.com, chip dalam KTP elektronik adalah kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan besaran memory 8 kilobytes.

Chip tersebut memiliki fitur antar muka yang memenuhi standar ISO 14443 A atau ISO 14443 B.

Sehingga, memungkinkan antar muka nirkontak (contactless) dan metode pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan reader/writer (anti cloning), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital.

Chip itu menyimpan biodata, tanda tangan, pas photo, dan 2 data sidik jari dengan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman.

Kendati demikian, chip dalam e-KTP belum mampu melacak lokasi.

Pada 2021, sempat terjadi fenomena masyarakat menggunting e-KTP karena takut dilacak atau sakadar penasaran.

Dikutip dari Kompas TV, pakar telematika sekaligus mantan fungsionaris Partai Demokrat, Roy Suryo menanggapi fenomena tersebut.

Ia menjelaskan, kapasitas chip dalam e-KTP hanya 8 kilobytes, sehingga belum mampu untuk melacak atau mengetahui lokasi.

Narasi mengenai chip dalam e-KTP dapat melacak lokasi tidak benar.

Kapasitas chip dalam e-KTP hanya 8 kilobytes dan tidak mampu untuk mengetahui atau melacak lokasi.

Informasi yang beredar di media sosial merupakan narasi keliru yang muncul sejak 2021.

Prabowo kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025). Sebelumnya, reshuffle telah dilakukan pada 8 September 2025.

Dalam reshuffle terbaru, Erick Thohir dipindahkan dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.

Adapun, Raffi Ahmad masih menjabat sebagai Utusan Khusus bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dia tidak ditunjuk menjadi Menpora.

Berikut daftar lengkap menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dilantik oleh Prabowo pada Rabu (17/9/2025):

Daftar lengkap menteri Kabinet Merah Putih usai reshuffle dapat dibaca di sini.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo menunjuk Raffi Ahmad menjadi Menpora adalah hoaks.

Prabowo menunjuk Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN, untuk menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cek Fakta Kompas.com tidak ditemukan informasi valid Prabowo menunjuk Anies Baswedan sebagai Menko Polkam.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prabowo telah resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada Rabu (17/9/2025).

Djamari menggantikan posisi Budi Gunawan yang dicopot sebagai Menko Polkam pada 8 September 2025.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video yang mengeklaim Prabowo menyebut nama Anies sebagai Menko Polkam menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, ditemukan video identik di kanal YouTube Berita Satu ini. 

Keterangan dalam unggahan menyebut bahwa video adalah momen ketika Prabowo mengumumkan sejumlah nama menteri di kabinetnya pada 20 Oktober 2024.

Dalam video aslinya, Prabowo tidak menyebut nama Anies Baswedan. Saat itu Prabowo mengatakan bahwa jabatan Menko Polkam ditempati oleh Budi Gunawan. 

Video yang diklaim menampilkan Prabowo menunjuk Anies Baswedan sebagai Menko Polkam merupakan konten hasil manipulasi.

Adapun video aslinya adalah momen ketika ia mengumumkan sejumlah nama menteri di kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024. Saat itu, ia menyebut jabatan Menko Polkam diduduki oleh Budi Gunawan. 

Pada Rabu (17/9/2025) Prabowo telah resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam baru menggantikan Budi Gunawan. 

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri situs resmi PBB (un.org) untuk memverifikasi klaim yang beredar. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang mendukung adanya intervensi PBB terhadap politik dalam negeri Indonesia.

TurnBackHoax juga melakukan pencarian dengan kata kunci “Indonesia intervention” di situs un.org, dari hasil penelusuran diketahui bahwa PBB tidak pernah melakukan intervensi politik maupun hukum di Indonesia. Keterlibatan PBB di Indonesia hanya sebatas kerjasama di bidang pembangunan, bangunan emanusiaan serta pemantuan isu-isu gobal.

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan dengan narasi “PBB keluarkan Timeline Intervensi terhadap DPR Indonesia” merupakan konten palsu (fabricated content).