Hasil penelusuran menunjukkan tautan yang disertakan dalam unggahan TikTok itu tidak mengarah ke situs resmi pemerintah. Situs tersebut justru meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon yang terhubung ke akun Telegram — indikasi kuat sebagai modus phishing atau penipuan digital.

Program magang nasional yang resmi dan sah hanya dapat diakses melalui platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan di alamat https://siapkerja.kemnaker.go.id

Peserta yang mendaftar di situs resmi akan diverifikasi oleh tim pelaksana menggunakan data kementerian atau lembaga terkait. Hanya peserta yang lolos verifikasi yang akan dilanjutkan ke tahap rekrutmen oleh penyelenggara magang resmi.

Kabar tentang tautan pendaftaran magang nasional yang dibagikan melalui TikTok adalah tidak benar alias hoaks. Tautan tersebut bukan situs resmi pemerintah, melainkan indikasi penipuan phishing yang berpotensi mencuri data pribadi pengguna.

Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data pribadi di tautan tidak resmi dan selalu memastikan informasi diperoleh melalui kanal resmi pemerintah.

Unggahan video berisi klaim "penertiban pom mini di Balikpapan karena larangan jual BBM eceran" merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tempo memverifikasi konten tersebut lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, konten tersebut bukan tentang penunjukan Prabowo sebagai Ketua Unity of Islamic States.

Foto yang identik pernah diunggah oleh situs Merdeka.com pada 16 Mei 2024 dan Jawa Pos edisi 17 Mei 2024. Video kunjungan Prabowo ke Doha itu juga ditayangkan situs Metrotvnews.com dengan judul “Menhan Prabowo Jadi Pembicara di Qatar Economic Forum”.  



Situs Kementerian Pertahanan melansir, dalam Forum Ekonomi Qatar itu Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menemui pemimpin negara Qatar atau Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, Rabu, 15 Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta mencari cara untuk saling mendukung dan meningkatkan hubungan di berbagai bidang, khususnya pertahanan. 

Tidak Ada Organisasi Unity of Islamic States

Sejauh penelusuran Tempo, tidak ada organisasi bernama Unity of Islamic States. Organisasi-organisasi Islam yang eksis sejauh ini antara lain Organization of The Islamic Cooperation (OIC), Muslim World League (MWL) serta The Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization (ICECO)

Organization of The Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) beranggotakan 57 negara dan bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. OKI berdiri pada 1969 setelah serangan dan pembakaran Masjid Al-Aqsa. 

OKI diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan masa jabatan 5 tahun. Sekjen OKI periode 2021-2026 adalah Hissein Brahim Taha dari Republik Chad.  

Liga Muslim Dunia (MWL) adalah organisasi internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konferensi Umum Islam di Makkah pada 1962. MWL memiliki misi meningkatkan citra Islam dan memupuk persahabatan antarbangsa.

Saat ini, MWL dipimpin oleh H.E. Sheikh Dr. Mohammed Al-Issa sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan Direktur Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Islam Dunia (ICESCO) saat ini dijabat oleh Salim M. Al Malik.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Prabowo ditunjuk jadi Ketua Aliansi Negara Islam adalah klaim keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis 2025. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN melalui akun instagram resmi Kementerian ATR/BPN yakni @kementerian.atrbpn.
Berikut unggahannya:
"Halo #SobATRBPN, bersama ini kami informasikan untuk selalu waspada terkait informasi palsu atau hoax yang memicu penipuan.
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan yang berkedok pengurusan sertipikat tanah gratis.
Untuk itu, kami mengajak kamu semua agar lebih berhati-hati dan mengakses informasi hanya melalui media sosial resmi Kementerian ATR/BPN.
Mari bersama lebih waspada terhadap hoax ya, Sob☝?"
Dalam video yang diunggah disebutkan, belakangan ini banyak beredar informasi dari sejumlah akun yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN.
Akun tersebut menjelaskan saat ini sedang ada program pemutihan sertifikat, balik nama sertifikat gratis, pemecahan sertifikat gratis, bikin sertifikat gratis seutuhnya sampai dengan gratis pajak tanah.
"Teman teman perlu kami sampaikan bahwanya informasi tersebut tidak benar dan tidak bersumber dari Kementerian ATR/BPN," demikian pernyataan Kementerian ATR/BPN.
Dijelaskan, program yang saat ini sedang dilaksanakan adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam kegiatan PTSL ini masyarakat memang tidak dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kegiatan pendaftaran tanah pertama kali.
Namun, masyarakat pendaftar tetap memiliki kewajiban lainnya seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh.
"Untuk informasi lebih detail terkait dengan penetapan lokasi PTSL dapat menguhubungi kantor pertanahan setempat. Dan untuk pendaftarannya dilakukan melalui kantor kelurahan dan kantor desa setempat, bukan melalui akun media sosial, online, ataupun link dan tautan dari akun akun yang tidak bertanggung jawab yang mencatut nama Kementerian ATR/BPN," demikian kata pihak Kementerian ATR/BPN.
Masyarakat pun diminta hati hati dan waspada terhadap akun yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN.
"Tetaplah terhubung dan terkoneksi dengan akun resmi dan platform resmi Kementerian ATR/BPN tentunya yang sudah centang biru," demikian pernyataan. 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis 2025 tidak benar.