Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “seleksi PPPK guru Kemenag tahap 3 tahun 2025” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri website resmi Kementerian agama. Hasilnya tidak ditemukan informasi terkait seleksi PPPK Guru Kemenag Tahap 3 Tahun 2025.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri lebih dalam dengan mengunjungi tautan dalam klaim, tautan mengarah kepada link non resmi pemerintah. Berdasarkan mistar.id bahwa CPNS dan PPPK seluruh proses pendaftarannya dipusatkan melalui portal resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id.

Hingga artikel ini terbit, tidak ditemukan informasi seleksi PPPK guru Kemenag tahap 3 tahun 2025.

Unggahan berisi klaim “seleksi PPPK guru Kemenag tahap 3 tahun 2025” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran petugas haji untuk tahun 2026.
Penelusuran mengarah pada artikel berita yang tayang di Liputan6.com berjudul "Wamen Haji: Info Loker Petugas Haji di Medsos Hoaks".
Dalam artikel, Kementerian Haji dan Umrah memastikan informasi lowongan kerja (loker) baik petugas haji maupun ASN Kementerian Haji dan Umrah yang beredar di media sosial (medsos) merupakan kabar bohong atau hoaks.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan saat ini Kementerian Haji dan Umrah belum membuka proses rekrutmen petugas haji, karena masih dalam tahap konsolidasi dan alih tugas aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.
"Soal di media sosial ada loker macam-macam, ada petugas haji, ASN haji, dan lain-lain, itu tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji melakukan rekrutmen, itu hoaks," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025), seperti dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan hingga kini proses pengisian SDM di Kementerian Haji dan Umrah masih difokuskan pada pemindahan ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, KPK, serta sejumlah institusi lainnya.
"Kami masih fokus pada pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang sudah ada. Jadi belum ada rekrutmen baru untuk umum," ujar Dahnil.
Selain itu Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Kemenag di Instagram, @kemenagri. Dalam unggahan 26 Juli 2025, Kemenag membantah telah membuka pendaftaran untuk petugas haji tahun depan.
"Assalamu’alaikum #TamuAllah,
Belakangan ini banyak sekali beredar informasi tentang rekrutmen petugas haji tahun 2026 yang tidak jelas sumbernya.
Kami tegaskan itu hoaks. Hingga saat ini Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) belum membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1447 H/2026 M.
Selalu waspada dan jangan mudah percaya pada informasi yang tidak valid ya! Selalu update informasinya melalui website dan media sosial resmi Kemenag dan Informasi Haji."
Di sisi lain sangat berbahaya untuk memberikan data pribadi seperti nama, nomor WhatsApp atau nomor Telegram kepada orang atau akun yang tidak dikenal di media sosial.
Pasalnya hal tersebut bisa membuat kita terjebak dalam scam, pencurian data atau terhubung ke pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran untuk petugas haji tahun 2026 adalah hoaks.

Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone.

Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.

Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.

Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.

Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.

Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.

Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.

“Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Jokowi marah kepada Menteri Keuangan Purbaya terkait kerugian operasional LRT dan MRT adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:3501:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Tirto melacak asal-usul konten yang tersebar di media sosial tersebut. Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarahkan ke video milik YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam video tersebut terlihat Ustaz Adi Hidayat memang sedang berpidato dengan pakaian serba putih, dan latar panggung dengan layar putih dan ornamen tumbuh-tumbuhan. Mimbar berlogo Burung Garuda juga menunjukkan penampakan yang sama dengan unggahan yang beredar di media sosial.

Isi tayangan YouTube itu menyoal Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin pada 23 April 2025. Dalam acara momen itu, Adi Hidayat menjadi pembicara sekaligus inisiator Gerina.

Terlihat, Adi Hidayat menyampaikan pernyataannya pada menit ke-13 sampai menit ke-28 dalam rekaman YouTube milik Sekretariat Presiden tersebut. Menyamakan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video sekitar menit 19:31.

Di pidato tersebut Adi Hidayat membicarakan soal program Gerina, dari proses awal memulai, studi yang dilakukan, sampai dengan tujuan program. Dari pidato sekitar 15 menit tersebut tak ada sekalipun dia membahas soal TKI ataupun membagikan uang Rp1 miliar ke 10 orang.

Tayangan dari Sekretariat Presiden itu juga dipublikasikan ulang di kanal YouTube terverifikasi “Adi Hidayat Official”. Di video tersebut terdapat watermark lambang kanal yang ada di pojok kanan atas video, serupa dengan potongan video yang tersebar di Facebook.

Video ini isinya sama persis dengan video dari konten Sekretariat Presiden. Sehingga tak ada juga ucapan Adi Hidayat soal TKI dan soal bagi uang Rp1 miliar.

Dalam pencarian lebih lanjut kami juga menemkukan akun Instagram terverifikasi @adihidayatofficial. Akun itu menghubungkan ke akun Facebook "Ustadz Adi Hidayat ادي هدايت". Akun Facebook tersebut, meski tidak memiliki centang, tanda verifikasi, tapi berisikan konten yang sama dengan unggahan di Instagram. Akun itu juga punya 505 ribu pengikut.

Sementara akun “Ust. Adi Hidayat Official LC.MA” yang mengunggah narasi bagi-bagi Rp1 miliar, terlihat hanya punya 45 pengikut dan baru dibuat pada 23 September 2025. Indikasi kuat akun ini adalah akun penipu yang mencatut nama Ustaz Adi Hidayat.

Kembali ke video yang beredar di Facebook. Jika dicermati gerakan tangan Adi Hidayat dengan kata-katanya juga terlihat tidak natural dan tidak sinkron. Jika melakukan penyamaan gestur Adi saat berpidato, terlihat unggahan di media sosial mencatut video dari Sekretariat Presiden sekitar menit 19:20.

"[...] terdapat landasan dengan baik dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk [...]," begitu ucapan Adi dalam pidato yang dipotong itu.

Teks yang berbeda antara asli dan potongan yang ada di media sosial ini menimbulkan curiga kalau konten dimanipulasi dengan akal imitasi (artificial intelligence, AI).

Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat Hive Moderation. Hasilnya pemindai mendeteksi sekitar 71,9 persen kemungkinan video dibuat dengan AI. Terutama bagian audionya.

Ini menunjukkan kemungkinan besar konten audio dalam video tersebut dimanipulasi dengan AI. Apalagi video dari akun resmi Adi Hidayat dan Sekretariat Presiden menunjukkan kalau pada momen pidato Adi Hidayat, dia tidak membahas soal TKI dan bagi-bagi uang Rp1 miliar.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan akun Facebook yang mengklaim nama Ust. Adi Hidayat Official LC.MA bahwa Adi Hidayat bakal memberikan uang Rp 1 miliar kepada TKI adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang beredar di Facebook adalah potongan pidato Adi Hidayat yang diduga melalui tahap penyuntingan di sisi audio. Temuan Tirto menunjukkan, pidato Adi Hidayat yang dicatut adalah April 2025 lalu saat dia memperkenalkan Gerina ke Presiden Prabowo.

Tidak ada pernyataan Adi soal TKI ataupun bagi-bagi uang Rp1 miliar pada momen pidato tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0501:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios