• (GFD-2025-29708) Hoaks! Tautan pendaftaran digitalisasi bansos PKH 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 29/10/2025

    Berita



    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan poster yang menarasikan adanya tautan pendaftaran daring (online) untuk program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

    Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang belum pernah menerima bansos PKH dapat mendaftar melalui tautan yang disediakan dan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,5 juta tanpa dipungut biaya apa pun.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “KABAR GEMBIRA BUAT YANG BELUM DAPAT BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

    PKH SAMA SEKALI BELUM DAPAT ATAU BELUM CAIR, RP2.500.000 PERIODE TAHUN 2025 INI BISA LANGSUNG DAFTAR, TIDAK DI PUNGUT BIAYA SEDIKITPUN. CEK NAMA ANDA DENGAN CARA KLIK DAFTAR”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Namun, benarkah tautan pendaftaran digitalisasi bansos PKH 2025 tersebut?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama dan nomor telepon, sehingga terindikasi sebagai upaya phishing atau pencurian data.

    Hingga saat ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) masih dalam tahap pengembangan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital (KPDT).

    Uji coba sistem digitalisasi tersebut baru dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pendaftaran PKH dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

    1. Secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial), dengan syarat peserta telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal tersebut terhubung langsung dengan data kependudukan.

    2. Melalui agen perlinsos yang telah dilatih, seperti pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos yang siap membantu proses pendaftaran di Banyuwangi.

    Dengan demikian, tautan yang beredar di media sosial bukan merupakan saluran resmi pendaftaran bansos PKH 2025, dan masyarakat diimbau untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan digital. Awas penipuan.

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29725) [SALAH] Demo Tolak Imigran Islam di Jepang

    Sumber: Tiktok
    Tanggal publish: 29/10/2025

    Berita

    Beredar unggahan [arsip] dari akun tiktok “lgbtindonesiaraya” pada Minggu (26/10/2025)  disertai takarir:

    Demo Tolak Imigran Islam di Jepang

    Hingga Selasa (28/10/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 16 ribu tanda suka, menuai lebih dari seribu interaksi komentar dan dibagikan ulang sebanyak 680 kali oleh pengguna Tiktok lainnya.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “demo tolak imigran Islam di Jepang” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri gambar dalam klaim melalui Google Lens. Hasilnya, ditemukan video serupa dengan klaim dari akun youtube 日本BUZZ NEWS!! yang tayang Minggu (26/10/2025) tentang demo tolak imigran di Shinjuku Jepang bukan spesifik penolakan terhadap imigran Islam.

    Tim pemeriksa fakta Mafindo (Turnbackhoax) kemudian menelusuri lebih dalam terkait demo imigran di Jepang melalui Google, hasilnya ditemukan artikel dari netralnews.com dengan judul “Aksi Warga Jepang Tolak Rencana Imigrasi Besar-besaran dari India”. Dalam artikel yang tayang pada Jumat (12/09/2025) tersebut dijelaskan bahwa gelombang protes di Jepang disebabkan adanya wacana pemerintah membuka pintu lebih lebar bagi imigran asal India. Warga Jepang menilai masuknya imigran dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan guncangan sosial, budaya dan ekonomi.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “demo tolak imigran Islam di Jepang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-29726) [SALAH] Trump Sebut Dedi Mulyadi Berpotensi Jadi Presiden

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 29/10/2025

    Berita

    Akun Facebook “Penting Jadi Duit” pada Rabu (8/10/2025) membagikan video [arsip] berisi foto Donald Trump, Prabowo, dan Dedi Mulyadi disertai narasi:

    “saat rapat PBB presiden AS Donald trump tanyakan anak buah prabowo yang ramai di FB dan di y*ut*be yaitu KDM. trump berkata dalam bahasa ingris bahwa KDM berpotensi menjadi presiden berikutnya. trump mengatakan sepak terjang politik KDM sangat luar biasa baru jadi gubernur sudah di sukai rakyat dunia bukan hanya indonesia. ternyata negara lain pantau indonesia hingga tau kinerja KDM.”

    Hasil Cek Fakta

    Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

    Hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan adanya pernyataan resmi dari Donald Trump mengenai Dedi Mulyadi dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya pada Senin (23/9/2025), Trump fokus membahas berbagai persoalan global, terutama soal Palestina. Trump menyebut upaya pengakuan negara Palestina secara sepihak di Majelis Umum PBB sebagai “hadiah bagi kelompok perlawanan Hamas”. Ia juga menolak pengakuan Palestina oleh beberapa negara Eropa yang diumumkan dalam pertemuan puncak di PBB.

    Trump sempat bertemu singkat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Momen pertemuan itu diunggah oleh Prabowo melalui akun Instagram pada Sabtu (28/9/2025). Namun, dalam unggahan tersebut tidak ada pembahasan mengenai Dedi Mulyadi, melainkan pernyataan Prabowo tentang optimisme akan peluang besar untuk mencapai terobosan perdamaian dunia.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “Trump sebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi presiden” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
    (Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

    Rujukan

  • (GFD-2025-29727) Cek Fakta: Hoaks Artikel Kepala Staf Kepresiden M Qodari Usulkan Wapres Gibran Jadi Pahlawan Nasional

    Sumber:
    Tanggal publish: 29/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qadari usulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka jadi pahlawan nasional. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 29 Oktober 2025.
    Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel berjudul:
    "Muhammad Qadari Usulkan Gibran Jadi Pahlawan Nasional Jasanya Sudah Banyak Buat Bangsa Dan Negar Melebihi Soekarno Dan Soeharto".
    Akun itu menambahkan narasi:
    "Tolong jangan di hujat ya…"
    Lalu benarkah postingan artikel Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qadari usulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka jadi pahlawan nasional?

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menggunakan Google Images. Hasil penelusuran menemukan artikel yang identik dengan postingan.
    Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai, nama penulis artikel dan waktu artikel diunggah. Artikel asli diunggah oleh situs berita Sindonews pada Senin (27/10/2025) pukul 07.29 WIB.
    Namun dalam artikel asli berjudul:
    "Hari Ini Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Digelar di PN Jakarta Pusat".
    Artikel asli sama sekali tidak membahas usulan Qadari agar Gibran menjadi pahlawan nasional. Artikel asli membahas sidang gugatan perdata ijazah SMA Wapres Gibran yang akan digelar Senin (27/10/2025) lalu di PN Jakarta Pusat.

    Kesimpulan


    Postingan artikel Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qadari usulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka jadi pahlawan nasional adalah hoaks.

    Rujukan