tirto.id - Banjir di Sumatra masih terus menarik perhatian masyarakat. Sejumlah pejabat publik pun mulai memantau langsung lokasi dan turun memberikan bantuan.
ADVERTISEMENT
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, meninjau lokasi terdampak banjir. Video tersebut diklaim sebagai rekaman terbaru dari kunjungan Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Dalam potongan video itu, Jokowi tampak berjalan menyusuri area yang terdampak banjir serta memeriksa beberapa titik kerusakan, ditemani oleh sejumlah pengawal yang mengikutinya.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut disertai narasi negatif yang mengatakan seolah Jokowi datang untuk menjadi pahlawan.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
“Presiden sudah bukan, menteri juga bukan, DPR juga bukan, eh, tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatra Barat. Wah, presiden yang sekarang kalah start dengan Wawak ini. Sudah begitu, datangnya beliau ke sana, meninjau masyarakat yang terdampak bencana atau mungkin menghitung gelondongan (kayu) yang hanyut? Itu saja, ada dua kemungkinan.” ucap narator dalam unggahan yang disebar melalui akun Facebook @Agus Setiyowidodo (arsip) pada Senin (1/12/2025).
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Header Periksa Fakta Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Sumatra.
Hingga Kamis (4/12/2025), unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 6,9 ribu kali, memperoleh 121 tanda suka, 102 komentar, dan dibagikan sebanyak 17 kali.
ADVERTISEMENT
Klaim serupa juga ditemukan menyebar di TikTok melalui beberapa unggahan yang menampilkan potongan video yang sama, seperti unggahan ini, ini, ini dan ini.
Kolom komentar dipenuhi beragam respon masyarakat. Sebagian pengguna tampak mempercayai narasi video tersebut merupakan kunjungan terbaru Jokowi ke lokasi banjir di Sumatra. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keaslian konteks video.
Lantas bagaimana kebenarannya? Benarkah Jokowi baru-baru ini mengunjungi bencana banjir di Sumatra?
(GFD-2025-30742) Hoaks Video Kunjungan Jokowi ke Banjir Sumatra Tahun 2025
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tirto menelusuri sumber asli video dalam unggahan untuk memastikan keaslian konteks video, dengan menggunakan penelusuran gambar terbalik (reverse image search). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kunjungan Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 21 Mei 2024.
Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”.
Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip).
Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru.
Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024.
Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar.
Video asli itu berasal dari kanal YouTube resmi @Sekretariat Presiden berikut, yang berjudul “Ket Pers Presiden Jokowi Usai Tinjau Lokasi Bencana Banjir Bandang dan Galodo,Kab. Agam, 21 Mei 2024”.
Dalam video yang beredar, Jokowi juga terlihat mengenakan lencana merah putih yang merupakan tanda jabatan resmi yang hanya digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat (Regulasip).
Dikarenakan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden, penggunaan lencana tersebut menunjukkan bahwa video itu berasal dari masa saat ia masih menjabat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa cuplikan yang digunakan dalam unggahan viral tersebut bukanlah video baru.
Dengan demikian, jelas bahwa video yang beredar tidak memiliki kaitan dengan klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi baru saja mengunjungi lokasi banjir terbaru di Sumatra. Faktanya, video itu merupakan dokumentasi lama dari tahun 2024.
Selain itu, pemantauan Tirto melalui mesin pencari tidak menemukan informasi atau laporan resmi mengenai adanya kunjungan terbaru Jokowi ke wilayah banjir di Sumatra. Hal ini semakin menguatkan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak berdasar.
Kesimpulan
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim kunjungan terbaru Joko Widodo ke lokasi banjir di Sumatra adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Video yang beredar bukan merupakan rekaman dari peristiwa banjir yang terjadi baru-baru ini, melainkan dokumentasi kunjungan Jokowi ke Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Mei 2024. Bukti dalam video menunjukkan video diambil tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Tidak ditemukan adanya laporan resmi mengenai kunjungan terbaru mantan Presiden tersebut ke wilayah banjir di Sumatra. Dengan demikian, unggahan yang beredar menggunakan konteks yang keliru dan memunculkan narasi yang menyesatkan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Video yang beredar bukan merupakan rekaman dari peristiwa banjir yang terjadi baru-baru ini, melainkan dokumentasi kunjungan Jokowi ke Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Mei 2024. Bukti dalam video menunjukkan video diambil tahun lalu, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Tidak ditemukan adanya laporan resmi mengenai kunjungan terbaru mantan Presiden tersebut ke wilayah banjir di Sumatra. Dengan demikian, unggahan yang beredar menggunakan konteks yang keliru dan memunculkan narasi yang menyesatkan.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Rujukan
(GFD-2025-30488) Hoaks Menkeu Purbaya Tolak Usulan DPR RI Terkait Pajak Baru
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
tirto.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan dan media darling, semenjak penunjukannya, September 2025 lalu. Komentar-komentarnya yang cenderung tegas dan tak berbelit-belit membuatnya menjadi sosok yang populer di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Tak heran kalau ada sangat banyak pernyataan serta kebijakannya yang disebarluaskan di media sosial. Tirto menemukan sebuah unggahan yang mengutip Purbaya, namun dengan narasi yang mencurigakan.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Konten tersebut diunggah dalam grup obrolan pada platform Facebook dengan nama “Menkeu Purbaya Fans”, oleh akun “Omar Rini” (arsip) pada Minggu (30/11/2025). Narasi di unggahan itu mengatakan Purbaya menolak adanya pajak baru bagi masyarakat yang diusulkan oleh DPR RI.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"DPR ajuin tambahan pajak baru bagi rakyat, purbaya tak mau tunduk tolak tegas pajak baru," begitu tulisan yang terpampang dalam gambar unggahan. Selain teks tersebut, gambar dalam unggahan menunjukkan insert foto Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Purbaya yang terpisah.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Bersama foto tersebut terdapat narasi yang menceritakan kronologi penolakan Purbaya terhadap pajak yang diajukan oleh DPR, di keterangan penyerta unggahan.
“Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!” Suara Purbaya menggema di ruang rapat, membuat semua kepala langsung terangkat. Di ruang rapat yang tegang itu, beberapa anggota DPR datang membawa usulan baru tambahan pajak yang akan langsung membebani rakyat. Mereka bicara tentang “kebutuhan negara”, tentang “penyeimbangan anggaran”, tapi Purbaya hanya menatap mereka dengan sorot tajam yang tidak apa2 bisa disembunyikan.” begitu potongan narasi dituliskan dalam unggahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta DPR Ajukan Pajak Tambahan. foto/hotline periksa fakta tirto
Hingga artikel ini ditulis pada Rabu (03/12/2025), unggahan tersebut telah mendapatkan 9.8 ribu tanda suka, 4,2 ribu komentar, 383 kali dibagikan. Kebanyakan komentar, setidaknya yang teratas, menunjukkan percaya dan meyakini narasi tersebut.
Tirto juga menemukan narasi serupa dari unggahan akun Facebook lain, dari akun “Aisyah Aza” di ruang obrolan grup Kata-kata Nasehat Bijak. Di Instagram unggahan serupa kami temukan dari unggahan akun @ajosyahril_amiruddin.
Lantas, benarkah unggahan yang mengklaim penolakan Purbaya terkait pajak baru yang diusulkan DPR RI?
ADVERTISEMENT
Tak heran kalau ada sangat banyak pernyataan serta kebijakannya yang disebarluaskan di media sosial. Tirto menemukan sebuah unggahan yang mengutip Purbaya, namun dengan narasi yang mencurigakan.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Konten tersebut diunggah dalam grup obrolan pada platform Facebook dengan nama “Menkeu Purbaya Fans”, oleh akun “Omar Rini” (arsip) pada Minggu (30/11/2025). Narasi di unggahan itu mengatakan Purbaya menolak adanya pajak baru bagi masyarakat yang diusulkan oleh DPR RI.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"DPR ajuin tambahan pajak baru bagi rakyat, purbaya tak mau tunduk tolak tegas pajak baru," begitu tulisan yang terpampang dalam gambar unggahan. Selain teks tersebut, gambar dalam unggahan menunjukkan insert foto Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Purbaya yang terpisah.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Bersama foto tersebut terdapat narasi yang menceritakan kronologi penolakan Purbaya terhadap pajak yang diajukan oleh DPR, di keterangan penyerta unggahan.
“Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!” Suara Purbaya menggema di ruang rapat, membuat semua kepala langsung terangkat. Di ruang rapat yang tegang itu, beberapa anggota DPR datang membawa usulan baru tambahan pajak yang akan langsung membebani rakyat. Mereka bicara tentang “kebutuhan negara”, tentang “penyeimbangan anggaran”, tapi Purbaya hanya menatap mereka dengan sorot tajam yang tidak apa2 bisa disembunyikan.” begitu potongan narasi dituliskan dalam unggahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta DPR Ajukan Pajak Tambahan. foto/hotline periksa fakta tirto
Hingga artikel ini ditulis pada Rabu (03/12/2025), unggahan tersebut telah mendapatkan 9.8 ribu tanda suka, 4,2 ribu komentar, 383 kali dibagikan. Kebanyakan komentar, setidaknya yang teratas, menunjukkan percaya dan meyakini narasi tersebut.
Tirto juga menemukan narasi serupa dari unggahan akun Facebook lain, dari akun “Aisyah Aza” di ruang obrolan grup Kata-kata Nasehat Bijak. Di Instagram unggahan serupa kami temukan dari unggahan akun @ajosyahril_amiruddin.
Lantas, benarkah unggahan yang mengklaim penolakan Purbaya terkait pajak baru yang diusulkan DPR RI?
Hasil Cek Fakta
Tim Riset Tirto menelusuri narasi penolakan Purbaya terhadap pajak baru usul DPR. Kami mencoba mengambil cuplikan narasi yang tersebar di media sosial itu. Hasil pencarian mengarahkan ke sebuah artikel dari situs newslan.id berikut.
Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers.
Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut.
Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar.
“Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025).
Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id
Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025.
Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.
Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers.
Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut.
Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar.
“Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025).
Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id
Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025.
Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.
Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Kesimpulan
Penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim Purbaya menolak pajak baru yang diusulkan DPR RI adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rapat terakhir Purbaya dengan Komisi XI DPR RI terjadi pada 27 November 2025 dan pada kesempatan itu, tidak ada perdebatan soal pajak baru.
Purbaya dalam beberapa kesempatan di awal Desember 2025, juga telah menegaskan kalau narasi yang beredar di media sosial, terkait perdebatan dia dan anggota DPR soal pajak baru tidak pernah terjadi dan narasi itu adalah hoaks.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rapat terakhir Purbaya dengan Komisi XI DPR RI terjadi pada 27 November 2025 dan pada kesempatan itu, tidak ada perdebatan soal pajak baru.
Purbaya dalam beberapa kesempatan di awal Desember 2025, juga telah menegaskan kalau narasi yang beredar di media sosial, terkait perdebatan dia dan anggota DPR soal pajak baru tidak pernah terjadi dan narasi itu adalah hoaks.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://web.facebook.com/groups/3340208006132657/permalink/3427351687418288/?mibextid=wwXIfr&rdid=whmDdIgNsbMX9mEY#
- https://archive.today/dgQ5e
- https://web.facebook.com/groups/487123489373334/posts/1597359638349708/?_rdc=1&_rdr#
- https://www.instagram.com/reel/DRqrqVnEh8i/
- https://newslan.id/2025/12/01/purbaya-tolak-usulan-dpr-ri-terkait-pajak-baru-yang-bebani-rakyat/
- https://dewanpers.or.id/data
- https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13416348232/menkeu-purbaya-sebut-pemberitaan-terkait-dirinya-berdebat-panas-dengan-dpr-adalah-hoax
- https://rmol.id/amp/2025/12/02/688742/purbaya-tepis-keras-kabar-bersitegang-dengan-dpr-soal-pajak-baru-
- https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-raker-kom-xi-nov-25
- https://tirto.id/purbaya-ungkap-dampak-kegagalan-negara-ciptakan-lapangan-kerja-hmHM
- https://tirto.id/purbaya-akui-ekonomi-lambat-karena-salah-urus-kebijakan-hmFs
- https://tirto.id/penerimaan-seret-purbaya-singgung-mau-naikkan-pajak-anggota-dpr-hmGE
(GFD-2025-30489) Cek Fakta: Tidak Benar Ketua Task Force BRIN untuk Bencana Sumatera Adalah Mantan Presiden Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan yang mengklaim mantan Presiden Jokowi ditunjuk menjadi ketua Task Force BRIN untuk bencana Sumatera. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 1 Desember 2025.
Dalam postingannya terdapat foto mantan Presiden Jokowi dengan narasi sebagai berikut:
"BRIN tunjuk JKW jadi ketua gugus tugas penanggulangan benc4n4 di Sumatera"
Akun itu menambahkan narasi
"BRIN akan mengerahkan dukungan secara ilmiah dan teknologi, melalui task porce penanggulangan bencana. Tim tersebut akan diketuai oleh Joko Widodo.
Jokowi akan menjadi seorang peneliti BRIN dengan kepakaran dibidang geografi, radar dan sains lingkungan.
Gimana menurut pendapat kalian gesss..."
Lalu benarkah postingan yang mengklaim mantan Presiden Jokowi ditunjuk menjadi ketua Task Force BRIN untuk bencana Sumatera?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa klaim mantan Presiden Jokowi menjadi ketua Task Force untuk bencana Sumatera adalah tidak benar. Kesamaan hanya terdapat pada kesamaan nama keduanya.
Dilansir dari artikel Merdeka.com berjudul "Profil Joko Widodo, Lulusan UGM yang Jadi Ketua Satgas Bencana BRIN Tangani Banjir Bandang Sumatera" Joko Widodo yang dimaksud merupakan peneliti BRIN bukan mantan presiden ketujuh RI.
Joko Widodo memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang geografi dan sains. Dia merupakan alumnus Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1993 dan meraih gelar magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.
Gelar doktor (Ph.D.) diperolehnya dari Chiba University, Jepang, di bidang Computer Science and Information Processing.
Kesimpulan
Postingan yang mengklaim mantan Presiden Jokowi ditunjuk menjadi ketua Task Force BRIN untuk bencana Sumatera adalah tidak benar. Faktanya ketua Task Force BRIN untuk bencana Sumatera adalah Joko Widodo yang merupakan peneliti BRIN, bukan mantan presiden.
Rujukan
(GFD-2025-30490) Menyesatkan: Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana di Sumatera Barat 2025
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
VIDEO dengan klaim Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi lokasi bencana Sumatera Barat, diunggah oleh akun TikTok [arsip] pada 28 November 2025 dan Facebook, 4 Desember 2025.
Video itu menampilkan rombongan Jokowi berjalan meninjau lokasi terdampak bencana alam. Pembuat video menambahkan teks, “Jokowi paling peduli pada korban bencana, langsung turun ke Lokasi bencana tanpa banyak bicara.”
Benarkah Jokowi mengunjungi lokasi bencana banjir di Sumatera Barat pada November 2025?
Video itu menampilkan rombongan Jokowi berjalan meninjau lokasi terdampak bencana alam. Pembuat video menambahkan teks, “Jokowi paling peduli pada korban bencana, langsung turun ke Lokasi bencana tanpa banyak bicara.”
Benarkah Jokowi mengunjungi lokasi bencana banjir di Sumatera Barat pada November 2025?
Hasil Cek Fakta
Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik dan membandingkannya dengan sumber terpercaya. Hasilnya, kunjungan Jokowi dalam video itu terjadi pada 2024 saat masih menjadi Presiden RI.
Video kunjungan Jokowi tersebut pernah ditayangkan sejumlah media, salah satunya oleh CNN Indonesia edisi 21 Mei 2024 berjudul “Jokowi Tinjau Lokasi Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi”.
Dikutip dari Antara.com, Jokowi beserta istrinya, Iriana meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa, 21 Mei 2024. Jokowi mendatangi bencana di Desa Bukik Batabuah yang wilayahnya nyaris rata dengan tanah akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024.
Di desa tersebut, Jokowi melihat pembersihan puing bangunan oleh beberapa alat berat. Dia juga meninjau pembangunan jalan-jalan dan jembatan darurat lain yang masih berproses.
Tidak ada kunjungan Jokowi ke lokasi bencana banjir di Sumatera yang terjadi akhir November 2025. Masa jabatan Jokowi sebagai presiden telah berakhir pada 20 Oktober 2024.
Bencana Banjir di Sumatera
Cuaca ekstrem dan deforestasi mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025.
Peristiwa itu menyebabkan terputusnya akses jalan ke beberapa kabupaten/kota. Jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah juga terputus akibat bencana ini. Bencana itu telah menelan korban jiwa dan kerusakan bangunan.
Jumlah korban di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat per Rabu, 3 Desember 2023 tercatat 743 jiwa. Data ini berdasarkan data Geoportal Data Bencana Indonesia milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rinciannya, sebanyak 630 jiwa dinyatakan hilang dan 2.600 jiwa luka-luka. Jumlah terdampak 3,3 juta penduduk dari 50 kabupaten/kota. Rinciannya, sebanyak 1,5 juta penduduk Aceh, 1,7 juta penduduk Sumatera Utara, dan 141, 8 ribu jiwa terdampak di Sumatera Barat.
Pilihan editor: Fakta-fakta Banjir dan Longsor Sumatera, Dari Dampak Hingga Penyebab
Video kunjungan Jokowi tersebut pernah ditayangkan sejumlah media, salah satunya oleh CNN Indonesia edisi 21 Mei 2024 berjudul “Jokowi Tinjau Lokasi Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi”.
Dikutip dari Antara.com, Jokowi beserta istrinya, Iriana meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa, 21 Mei 2024. Jokowi mendatangi bencana di Desa Bukik Batabuah yang wilayahnya nyaris rata dengan tanah akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024.
Di desa tersebut, Jokowi melihat pembersihan puing bangunan oleh beberapa alat berat. Dia juga meninjau pembangunan jalan-jalan dan jembatan darurat lain yang masih berproses.
Tidak ada kunjungan Jokowi ke lokasi bencana banjir di Sumatera yang terjadi akhir November 2025. Masa jabatan Jokowi sebagai presiden telah berakhir pada 20 Oktober 2024.
Bencana Banjir di Sumatera
Cuaca ekstrem dan deforestasi mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025.
Peristiwa itu menyebabkan terputusnya akses jalan ke beberapa kabupaten/kota. Jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah juga terputus akibat bencana ini. Bencana itu telah menelan korban jiwa dan kerusakan bangunan.
Jumlah korban di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat per Rabu, 3 Desember 2023 tercatat 743 jiwa. Data ini berdasarkan data Geoportal Data Bencana Indonesia milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rinciannya, sebanyak 630 jiwa dinyatakan hilang dan 2.600 jiwa luka-luka. Jumlah terdampak 3,3 juta penduduk dari 50 kabupaten/kota. Rinciannya, sebanyak 1,5 juta penduduk Aceh, 1,7 juta penduduk Sumatera Utara, dan 141, 8 ribu jiwa terdampak di Sumatera Barat.
Pilihan editor: Fakta-fakta Banjir dan Longsor Sumatera, Dari Dampak Hingga Penyebab
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Jokowi langsung datang ke Sumbar setelah bencana banjir 2025 adalah menyesatkan.
Rujukan
- https://www.tiktok.com/@dunia.terkini.fyp/video/7577715520686918932?_r=1&_t=ZS-91sAr37Cpgj
- https://perma.cc/WS2K-KDHK
- https://www.facebook.com/share/r/1AZKoY6mvS/
- https://www.youtube.com/watch?v=qsUsFc2NyqE
- https://www.antaranews.com/berita/4114587/presiden-jokowi-tinjau-lokasi-bencana-banjir-lahar-di-agam-sumbar
- https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-banjir-dan-longsor-sumatera-dari-dampak-hingga-penyebab-2094379
- https://www.tempo.co/politik/bnpb-743-orang-meninggal-dalam-bencana-banjir-sumatera-2095338
- https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-banjir-dan-longsor-sumatera-dari-dampak-hingga-penyebab-2094379 /cdn-cgi/l/email-protection#4427212f22252f302504302129342b6a272b6a2d20
Halaman: 1139/8139





