(GFD-2025-29929) Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos
Sumber:Tanggal publish: 03/11/2025
Berita
ADVERTISEMENT
Pada akhir Oktober lalu misalnya, beredar tautan pencarian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra 2025. Akan tetapi tautan itu terbukti tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Dengan narasi serupa, baru-baru ini juga berseliweran tautan pendaftaran bansos dalam rangka digitalisasi. Akun Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni "info bansos kemensos terbaru" (arsip), membagikan klaim ini disertai poster bergambar ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Menurut keterangan yang tertulis dalam poster, pendaftaran ini ditujukan pada masyarakat yang belum menerima bansos PKH sama sekali atau bantuan yang diterima belum cair, senilai Rp2,5 juta. Digitalisasi bansos ini isebut menjadi upaya pemerintah untuk mengubah proses penyaluran bansos menjadi sistem yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"KABAR GEMBIRA BUAT YANG BELUM DAPAT BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PKH SAMA SEKALI DAPAT ATAU BELUM CAIR, RP2.500.000 PRIODE TAHUN 2025 INI BISA LANGSUNG DAFTAR, TIDAK DIPUNGUT BIAYA SEDIKITPUN," begitu teks yang tertera di poster disertai tautan.
Periksa Fakta Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos.
ADVERTISEMENT
Sejak berlalu-lalang pada Senin (27/10/2025) hingga Senin (3/11/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 37 kali, dan memperoleh 1.600 suka, serta 1 komentar. Sseorang pengguna Facebook di kolom komentar itu mengatakan dirinya belum pernah memperoleh bantuan.
Lantas, bagaimana faktanya?
Hasil Cek Fakta
Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.
Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki
Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.
Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya.
Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.
"Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.
Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos.
Kesimpulan
Akun pengunggah bukanlah akun asli Kemensos, sementara akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Tirto juga menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://tirto.id/hoaks-tautan-pencairan-blt-kesra-periode-oktober-2025-hkEq
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uYQEWaDx48p9X3jk33iVo673s1E7pW5yqhz9t2c1d4ENcMnt34w2QLKZwvLdxA7Zl&id=61582464686668&_rdc=1&_rdr
- https://archive.ph/PuQZw
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61582464686668&sk=about_profile_transparency
- https://www.facebook.com/kemsosri/about_profile_transparency?locale=id_ID
- https://urlscan.io/result/019a4836-3767-7434-ba57-5ab1a23ffc31/#summary
- https://tirto.id/stiker-label-miskin-tak-etis-pendataan-bansos-harus-diperbaiki-hkSl
- https://www.facebook.com/watch/?v=1388232249028250
- https://www.facebook.com/watch/?v=577067875400897
- https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/pemerintah-mulai-uji-coba-digitalisasi-bansos-di-banyuwangi
- https://www.instagram.com/stories/highlights/17919200135209639/
(GFD-2025-29787) [SALAH] Purbaya Resmi Menarik Anggaran Rp71 Triliun dari Program MBG untuk Dialihkan ke Beras Gratis
Sumber: FacebookTanggal publish: 02/11/2025
Berita
Beredar unggahan [arsip] oleh akun Facebook “ifah..92” pada Jumat (17/10/2025). Unggahan tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah secara resmi menarik seluruh anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun dan mengalihkannya ke bantuan beras sebagai respons atas kasus keracunan siswa. Berikut narasi lengkapnya:
"GEMPAR..! Rp 71 TRILLIUN ANGGARAN DIALIHKAN, NASIB MBG DI UJUNG TANDUK..!? Purbaya resmi tarik anggaran Rp 71 Triliun dari program MBG untuk dialihkan ke bantuan beras gratis. Keputusan ini muncul setelah banyaknya siswa yang mengalami keracunan.. GIMANA MENURUT KALIAN!?”
Hingga Senin (20/10/2025), video tersebut telah ditonton lebih dari 640 ribu kali, disukai lebih dari 19 ribu kali, menuai lebih dari 2,9 ribu komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 711 kali oleh akun Facebook lainnya.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Purbaya resmi menarik anggaran Rp71 Triliun dari program MBG untuk dialihkan ke beras gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
Penelusuran mengarah pada artikel m.antaranews.com berjudul “Hoaks! Menkeu Purbaya tarik Rp71 triliun anggaran MBG” yang tayang pada Jumat (17/10/2025). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa tidak ada informasi resmi mengenai Menteri Keuangan Purbaya menarik anggaran MBG sebesar Rp71 triliun untuk dialihkan menjadi bantuan beras. Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa anggaran MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025 dapat dialihkan ke program lain yang lebih siap, bukan langsung ditarik atau dialihkan sepenuhnya.
Artikel lain pada kompas.com berjudul “Sebulan Purbaya Menjabat, Ingin Realokasi Anggaran MBG jika Tak Terserap” yang tayang Rabu (15/10/2025) juga menjelaskan bahwa pernyataan Purbaya bersifat kondisional. Rencana realokasi anggaran hanya akan dilakukan apabila penyerapan anggaran MBG tidak optimal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga batas waktu yang ditetapkan. Tujuan utama pernyataan tersebut adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan menjaga efisiensi keuangan negara, bukan melakukan penarikan dana secara final. Dalam artikel tersebut membahas Menteri Keuangan Purbaya memang mengeluarkan pernyataan mengenai kemungkinan pengalihan anggaran MBG, namun kebijakan ini bersifat bersyarat, yakni hanya akan dilakukan jika anggaran program MBG tidak terserap secara optimal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga batas waktu yang ditentukan.
Kemudian, Kepala BGN Dadan Hindayana memang sempat menyampaikan akan mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG, tetapi Purbaya mengklarifikasi bahwa dana tersebut adalah permintaan tambahan anggaran BGN yang belum pernah dianggarkan oleh pemerintah, dan bukan berasal dari alokasi anggaran utama MBG yang sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, klaim penarikan total anggaran MBG untuk bantuan beras adalah salah dan menyesatkan.
Kesimpulan
(Ditulis oleh Desta Ardiansyah)
Rujukan
- https://money.kompas.com/read/2025/10/15/192306026/sebulan-purbaya-menjabat-ingin-realokasi-anggaran-mbg-jika-tak-terserap?page=all
- https://www.tempo.co/politik/anggaran-mbg-terancam-ditarik-lagi-kepala-bgn-kami-tidak-risau-2072338
- https://kumparan.com/kumparanbisnis/beda-respons-prabowo-dan-purbaya-soal-kepala-bgn-kembalikan-dana-mbg-rp-70-t-264cMJapqye
- https://m.antaranews.com/berita/5179997/hoaks-menkeu-purbaya-tarik-rp71-triliun-anggaran-mbg
- https://www.facebook.com/share/r/1CYHHtf8WN
- https://archive.ph/NCeUl
(GFD-2025-29788) Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini Pendaftaran Lowongan Kerja Guru Sekolah Rakyat
Sumber:Tanggal publish: 02/11/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar postingan di media sosial klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 27 Oktober 2025.
Dalam postingan terdapat tulisan:
"DI BUKA LOWONGAN KERJA GURU SEKOLAH RAKYAT
Di butuhkan 1.554 formasi untuk penempatan di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan. Para guru yg lolos seleksi akan mendapatkan jabatan fungsional guru ahli pertama yg nantinya di tempatkan pada sekolah rakyat.
Info pendaftaran 👇
https://lokerterbaru.rcpapk.com/"
Unggahan turut menyertakan gambar tangkapan layar artikel berita dengan judul sebagai berikut:
"Dibutuhkan 1.554 Guru Sekolah Rakyat, Lulus Langsung jadi ASN Dapat Tukin dan TPG"
Artikel tersebut tayang pada November 2025.
Postingan ini menyertakan tautan pendaftaran yang jika diklik muncul sebagai berikut: https://lokerterbaru.rcpapk.com/?fbclid=IwY2xjawNzpyhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMTDBGYzl1eUV2WjVYQ0tuAR75vrycaDyMD98eSzq5j4Er-68FVvSY_O14f_QJ4lhFmooQgx-O_BCxHY5ASw_aem_3BtSWR5Y8920yRUzuRXZuw
Benarkah klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat. Penelusuran mengarah pada situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) https://kemensos.go.id.
Dalam website dijelaskan, seleksi guru Sekolah Rakyat 2025 dilaksanakan hingga tahap III.
Pada tahap I, dibutuhkan 1.554 formasi Jabaran Fungsional (JF) guru ahli pertama. Mekanisme seleksi calon guru Sekolah Rakyat mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen https://ppg.dikdasmen.go.id/seleksi-guru-sekolah-rakyat
Seleksi calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025.
Kemudian seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat Tahap II 2025 membutuhkan 853 formasi. Pengumuman Kelulusan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos pada 13 Agustus 2025.
Pada seleksi tahap III ini, ada 91 formasi guru yang dibutuhkan. Mekanisme seleksi calon guru Sekolah Rakyat mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen pada https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/seleksi-guru-sekolah-rakyat-tahap3
Pengumuman kelulusan PPPK guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos yaitu pada 18 September 2025.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat, tidak benar.
(GFD-2025-29789) Hoaks! Menkeu Purbaya sebut guru yang mengajar di atas 10 tahun akan dijadikan PNS
Sumber:Tanggal publish: 02/11/2025
Berita
Dalam video tersebut terdapat tulisan:
“KABAR BAHAGIA UNTUK PARA GURU... AKANKAH INI TEREALISASI?
PURBAYA tegaskan tahun 2026 semua guru honorer Negeri/Swasta yang mengajar lebih dari 10 Tahun wajib DI PNS-KAN SEMUA..!”
Unggahan tersebut juga diberikan narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Benarkah semua guru honorer baik di lembaga swasta ataupun negeri tahun 2026 yang mengajar di atas 10 tahun akan di PNS kan?”
Namun, benarkah Menkeu Purbaya sebut guru yang mengajar diatas 10 tahun akan dijadikan PNS?
Hasil Cek Fakta
Faktanya, pernyataan terakhir Purbaya yang berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN) hanya menyinggung kemungkinan adanya kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2026.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Purbaya mengatakan bahwa ia belum mendapatkan detail terkait rencana kenaikan gaji tersebut, sehingga belum dapat memastikan kepastiannya. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa wacana kenaikan gaji bisa saja terjadi.
Dengan demikian, klaim bahwa Menkeu Purbaya menegaskan semua guru honorer yang telah mengajar lebih dari 10 tahun akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2026 tidak berdasar.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.




