Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, Elon Musk tidak pernah menyatakan akan meluncurkan ponsel Tesla Pi Phone. Sebaliknya, dalam siniar Joe Rogan Experience pada November 2024, Musk mengatakan Tesla tidak memiliki rencana mengembangkan ponsel.
"Tesla berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat ponsel baru, yang bukan Android atau iPhone daripada perusahaan mana pun di dunia. Tapi, itu bukan sesuatu yang ingin kami lakukan, kecuali kami harus melakukannya," kata Musk.

Unggahan berisi klaim “Elon Musk mau luncurkan ponsel Tesla PI Phone” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar unggahan (potret Prabowo sedang berbicara melalui telepon genggam) lewat Yandex Image. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan tribunnews.com “Tiba-tiba Raja Yordania Abdullah II Ucap Selamat ke Prabowo Via Telepon: Saya Tahu RI Butuhkan Anda” yang tayang Maret 2024. Konteks asli foto adalah momen saat Presiden Prabowo menerima ucapan selamat dari Raja Yordania Abdullah II terkait hasil Pilpres 2024.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Prabowo bertemu Sunhaji” ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan pemberitaan detik.com “Sunhaji Terima Kasih ke Prabowo Ditemui Utusan Gerindra Usai Dihina Miftah” yang tayang Rabu (4/12/2024).

Dalam berita itu, Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra Grabag—sebagai perwakilan Partai Gerindra—berkunjung ke rumah Sunhaji untuk menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo sekaligus memberikan modal usaha.

Unggahan berisi narasi “Prabowo telepon Sunhaji penjual es teh dan meminta maaf” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Melalui postingan Instagram-nya, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) membantah narasi soal pembuatan dan perpanjangan SIM gratis pada Desember 2024.

"Telah beredar di media sosial, yang menyatakan bahwa ada program atau kebijakan baru yang memberikan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, informasi tersebut tidak benar,” tulis Korlantas Polri.

Regulasi soal biaya pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.

Berdasarkan Lampiran PP Nomor 76 Tahun 2020, rincian biaya pembuatan SIM yakni sebagai berikut:

Sebagaimana pernah ditulis Kompas.com, untuk biaya perpanjangan SIM sebagai berikut: 

Selain itu masa berlaku SIM tidak seumur hidup, melainkan berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang.

Narasi yang mengeklaim pembuatan dan perpanjangan SIM digratiskan pada Desember 2024 merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Korlantas Polri membantah narasi tersebut. Mereka tidak pernah menggratiskan pembuatan dan perpanjangan SIM.

Selain itu, SIM tidak berlaku seumur hidup dan harus diperpanjang setiap lima tahun sekali. 

Hasil verifikasi Tempo dengan menelusuri regulasi tentang pengelolaan dana desa, pemberitaan dari media kredibel dan wawancara, tidak ada peraturan baru yang diterbitkan di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memiskinkan pelaku korupsi Dana Desa.

Narasi dalam konten tersebut serupa dalam artikel di website Palopopos.fajar.co.id. Dalam artikel itu, pemerintah disebut menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa. Lewat PP itu, setiap individu yang terbukti melakukan korupsi dana desa akan dikenakan hukuman berat berupa pemiskinan, selain hukuman penjara dan denda.

Tempo kemudian mengecek isi PP Nomor 85 Tahun 2024 tersebut di situs pemerintah. Namun Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 85 Tahun 2024 ternyata tidak mengenai pengelolaan Dana Desa melainkan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Tempo juga menghubungi Koordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar. Menurut dia, tidak ada peraturan baru atau wacana pembentukan peraturan baru yang spesifik digunakan untuk memiskinkan kepala desa. 

Menurut Tibiko, undang-undang yang berpotensi dapat digunakan untuk memiskinkan koruptor sebenarnya adalah RUU Perampasan Aset. “Wacana ini lebih tepatnya adalah upaya memiskinkan koruptor (secara umum) sebagai upaya penjeraan. Salah satunya lewat RUU Perampasan Aset,” kata Biko, sapaannya, melalui pesan, Selasa, 17 Desember 2024.

Akan tetapi sebagaimana yang diberitakan Tempo, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar RUU yang diusulkan DPR untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Meskipun menurut Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej bahwa RUU Perampasan Aset sudah ada di DPR sejak April 2023,  pembahasannya tak berjalan lantaran bertepatan dengan momen tahun politik yakni Pilpres 2024.

Pelaku korupsi Dana Desa tidak dijerat dengan peraturan pemerintah melainkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, tindak pidana korupsi dana desa juga dapat melanggar ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Prabowo juga tidak pernah mengatakan tentang peraturan baru untuk memiskinkan koruptor Dana Desa. Dilansir CNNIndonesia.com, Prabowo mengumpulkan semua kepala daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024.  

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan dalam acara itu, Prabowo menyampaikan empat fokus kerja dalam pemerintahannya, yakni pemberantasan judi online, peredaran narkotika, penyelundupan, dan korupsi.

Namun dari sejumlah pemberitaan, dalam acara itu Prabowo tidak menyinggung secara khusus korupsi Dana Desa. Ia menyampaikan topik tersebut secara umum, yakni melarang kepala daerah dan pejabat lainnya melakukan korupsi.

Tempo telah menghubungi empat juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, namun tidak mendapat jawaban mengenai klaim tersebut.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Presiden Prabowo mengumumkan adanya peraturan baru yang dapat digunakan untuk memiskinkan koruptor Dana Desa, adalah klaimkeliru.

Tidak ada peraturan yang secara khusus dapat digunakan untuk memiskinkan kepala desa atau mantan kepala desa pelaku korupsi Dana Desa.