Pertama-tama Tirto mencoba mencari informasi mengenai dana bantuan yang diklaim dari pemerintah Australia tersebut di mesin pencari Google. Namun, tidak ada satupun rilis resmi dan pemberitaan kredibel yang mendukung informasi tersebut.

Tirto juga mencoba menelaah isi surat yang dibagikan akun itu. Jika diperhatikan, sejak awal kalimat sudah terjadi kesalahan penulisan dan ejaan yang digunakan dalam isi surat.

Hal ini semakin meragukan klaim bahwa surat tersebut adalah informasi resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan.

Penelusuran Tirto, pihak dari Kemenag diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sudah membantah informasi yang beredar ini.

Lewat laman resmi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Jeane Marie Tulung, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Masyarakat, khususnya gereja dan lembaga keagamaan diingatkan untuk tidak mudah percaya dan tidak terjebak dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga asing.

“Bantuan resmi yang berkaitan dengan gereja atau lembaga keagamaan hanya disampaikan melalui kanal resmi Ditjen Bimas Kristen. Kami meminta masyarakat berhati-hati, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Dirjen Bimas Kristen, Jeane di Jakarta, Rabu (17/09/2029).

Dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu transparan dalam menyampaikan setiap program maupun bantuan yang sah dari pemerintah.

“Kami tidak pernah menunjuk perorangan atau pihak tertentu untuk memungut biaya dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan. Jika ada oknum yang mengaku sebagai perantara, itu adalah bentuk penipuan. Masyarakat jangan ragu untuk segera melaporkannya,” tegas Dirjen.

Lebih lanjut, Dirjen meminta seluruh masyarakat kristen di Indonesia memperkuat literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi dan tertipu dengan informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Selasa (18/11/2025), Ditjen Bimas Kristen juga sempat mengunggah konten yang membantah adanya kerja sama dengan Pemerintah Australia. Video itu menjelaskan Kemenag tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyerahkan bantuan. Dalam memberikan bantuan, Kemenag juga tidak pernah meminta pembayaran.

Di sisi lain, Kedubes Australia juga sudah mewanti-wanti masyarakat lewat kanal medsos pribadinya untuk tidak mempercayai informasi mencurigakan yang mencatut Kedubes.

“Jika Anda melihat akun yang mencurigakan, laporkan dan beri tahu kami,” tulis Kedubes Australia.

Sementara itu, akun Facebook pengunggah surat tersebut juga ditengarai bukan akun resmi milik Kemenag maupun Kedubes Australia. Akun itu baru dibuat pada 2 November 2025.

Lebih lanjut, akun itu juga hanya mengiklankan postingan terkait klaim surat bantuan tersebut. Ini ditengarai merupakan bentuk penipuan (scam) atau phising yang mengincar data pribadi masyarakat dengan klaim bantuan.

Salah satu unggahan akun tersebut pada 9 November 2025, berupa video yang mempromosikan program dana bantuan ini. Saat Tirto mencoba menyaksikan video tersebut, terdengar audio yang mencurigakan. Benar saja, setelah dilakukan pemindaian dengan perangkat Hive Moderation, didapatkan skor 99 persen audio dari video tersebut diduga buatan kecerdasan buatan.

Periksa Fakta surat bantuan DAP mencatut Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto

Tirto sudah berkali-kali membongkar modus serupa yang menyebarkan informasi bantuan untuk masyarakat dengan mencatut instansi pemerintah.

Baca juga:Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASNHoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS KesehatanHoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025

Penelusuran menunjukkan bahwa surat bantuan dana DAP yang mencatut Kemenag dan Kedubes Australia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Surat itu bukan surat resmi yang dikeluarkan Kemenag dan berisi informasi menyesatkan. Kemenag menegaskan tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Kemenag juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran undian Bank BPD Bali. Penelusuran mengarah pada pernyataan Bank BPD Bali dalam artikel yang berjudul "Waspada Penipuan! Bank BPD Bali Ajak Nasabah Mencegah dan Kenali Sejumlah Modus Kejahatan Digital".
Dalam artikel ini, masyarakat Bali diimbau untuk lebih waspada dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, dan informasi sensitif lainnya.
Selain itu, masyarakat harus mewaspadai berbagai modus penipuan yang kini semakin marak, termasuk penipuan hadiah, phishing, serta penyebaran malware yang dapat mengakses data pribadi Anda tanpa izin.
Pihak Bank BPD Bali menyampaikan, salah satu modus penipuan yang sering terjadi adalah mencatut nama Bank BPD Bali.
"Jangan tergiur oleh hadiah atau program undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Perusahaan tidak pernah mengadakan undian berhadiah dengan meminta data pribadi atau biaya tertentu," demikian pernyataan yang disampaikan pada 14 Maret 2025 lalu.
Pastikan memperoleh informasi dari saluran dan media sosial resmi Bank BPD Bali berikut melalui:
BPD Bali Call: 1500-844
Email: bpdbalicare@bpdbali.co.id
Website: www.bpdbali.co.id
Facebook: PT.Bank Pembangunan Daerah Bali
Instagram: @bankbpdbali (https://tr.ee/LVks5CEuQz)
Youtube: Bank BPD Bali (https://tr.ee/-NScObeX-I)
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran undian Bank BPD Bali, tidak benar.

Pertama-tama Tirto mencoba mencari informasi mengenai dana bantuan yang diklaim dari pemerintah Australia tersebut di mesin pencari Google. Namun, tidak ada satupun rilis resmi dan pemberitaan kredibel yang mendukung informasi tersebut.

Tirto juga mencoba menelaah isi surat yang dibagikan akun itu. Jika diperhatikan, sejak awal kalimat sudah terjadi kesalahan penulisan dan ejaan yang digunakan dalam isi surat.

Hal ini semakin meragukan klaim bahwa surat tersebut adalah informasi resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan.

Penelusuran Tirto, pihak dari Kemenag diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sudah membantah informasi yang beredar ini.

Lewat laman resmi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Jeane Marie Tulung, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Masyarakat, khususnya gereja dan lembaga keagamaan diingatkan untuk tidak mudah percaya dan tidak terjebak dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga asing.

“Bantuan resmi yang berkaitan dengan gereja atau lembaga keagamaan hanya disampaikan melalui kanal resmi Ditjen Bimas Kristen. Kami meminta masyarakat berhati-hati, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Dirjen Bimas Kristen, Jeane di Jakarta, Rabu (17/09/2029).

Dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu transparan dalam menyampaikan setiap program maupun bantuan yang sah dari pemerintah.

“Kami tidak pernah menunjuk perorangan atau pihak tertentu untuk memungut biaya dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan. Jika ada oknum yang mengaku sebagai perantara, itu adalah bentuk penipuan. Masyarakat jangan ragu untuk segera melaporkannya,” tegas Dirjen.

Lebih lanjut, Dirjen meminta seluruh masyarakat kristen di Indonesia memperkuat literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi dan tertipu dengan informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Selasa (18/11/2025), Ditjen Bimas Kristen juga sempat mengunggah konten yang membantah adanya kerja sama dengan Pemerintah Australia. Video itu menjelaskan Kemenag tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyerahkan bantuan. Dalam memberikan bantuan, Kemenag juga tidak pernah meminta pembayaran.

Di sisi lain, Kedubes Australia juga sudah mewanti-wanti masyarakat lewat kanal medsos pribadinya untuk tidak mempercayai informasi mencurigakan yang mencatut Kedubes.

“Jika Anda melihat akun yang mencurigakan, laporkan dan beri tahu kami,” tulis Kedubes Australia.

Sementara itu, akun Facebook pengunggah surat tersebut juga ditengarai bukan akun resmi milik Kemenag maupun Kedubes Australia. Akun itu baru dibuat pada 2 November 2025.

Lebih lanjut, akun itu juga hanya mengiklankan postingan terkait klaim surat bantuan tersebut. Ini ditengarai merupakan bentuk penipuan (scam) atau phising yang mengincar data pribadi masyarakat dengan klaim bantuan.

Salah satu unggahan akun tersebut pada 9 November 2025, berupa video yang mempromosikan program dana bantuan ini. Saat Tirto mencoba menyaksikan video tersebut, terdengar audio yang mencurigakan. Benar saja, setelah dilakukan pemindaian dengan perangkat Hive Moderation, didapatkan skor 99 persen audio dari video tersebut diduga buatan kecerdasan buatan.

Periksa Fakta surat bantuan DAP mencatut Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto

Tirto sudah berkali-kali membongkar modus serupa yang menyebarkan informasi bantuan untuk masyarakat dengan mencatut instansi pemerintah.

Baca juga:Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASNHoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS KesehatanHoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025

Penelusuran menunjukkan bahwa surat bantuan dana DAP yang mencatut Kemenag dan Kedubes Australia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Surat itu bukan surat resmi yang dikeluarkan Kemenag dan berisi informasi menyesatkan. Kemenag menegaskan tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Kemenag juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

Pertama-tama Tirto mencoba mencari informasi mengenai dana bantuan yang diklaim dari pemerintah Australia tersebut di mesin pencari Google. Namun, tidak ada satupun rilis resmi dan pemberitaan kredibel yang mendukung informasi tersebut.

Tirto juga mencoba menelaah isi surat yang dibagikan akun itu. Jika diperhatikan, sejak awal kalimat sudah terjadi kesalahan penulisan dan ejaan yang digunakan dalam isi surat.

Hal ini semakin meragukan klaim bahwa surat tersebut adalah informasi resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan.

Penelusuran Tirto, pihak dari Kemenag diwakili Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sudah membantah informasi yang beredar ini.

Lewat laman resmi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Jeane Marie Tulung, menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Masyarakat, khususnya gereja dan lembaga keagamaan diingatkan untuk tidak mudah percaya dan tidak terjebak dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga asing.

“Bantuan resmi yang berkaitan dengan gereja atau lembaga keagamaan hanya disampaikan melalui kanal resmi Ditjen Bimas Kristen. Kami meminta masyarakat berhati-hati, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Dirjen Bimas Kristen, Jeane di Jakarta, Rabu (17/09/2029).

Dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu transparan dalam menyampaikan setiap program maupun bantuan yang sah dari pemerintah.

“Kami tidak pernah menunjuk perorangan atau pihak tertentu untuk memungut biaya dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan. Jika ada oknum yang mengaku sebagai perantara, itu adalah bentuk penipuan. Masyarakat jangan ragu untuk segera melaporkannya,” tegas Dirjen.

Lebih lanjut, Dirjen meminta seluruh masyarakat kristen di Indonesia memperkuat literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi dan tertipu dengan informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Selasa (18/11/2025), Ditjen Bimas Kristen juga sempat mengunggah konten yang membantah adanya kerja sama dengan Pemerintah Australia. Video itu menjelaskan Kemenag tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk menyerahkan bantuan. Dalam memberikan bantuan, Kemenag juga tidak pernah meminta pembayaran.

Di sisi lain, Kedubes Australia juga sudah mewanti-wanti masyarakat lewat kanal medsos pribadinya untuk tidak mempercayai informasi mencurigakan yang mencatut Kedubes.

“Jika Anda melihat akun yang mencurigakan, laporkan dan beri tahu kami,” tulis Kedubes Australia.

Sementara itu, akun Facebook pengunggah surat tersebut juga ditengarai bukan akun resmi milik Kemenag maupun Kedubes Australia. Akun itu baru dibuat pada 2 November 2025.

Lebih lanjut, akun itu juga hanya mengiklankan postingan terkait klaim surat bantuan tersebut. Ini ditengarai merupakan bentuk penipuan (scam) atau phising yang mengincar data pribadi masyarakat dengan klaim bantuan.

Salah satu unggahan akun tersebut pada 9 November 2025, berupa video yang mempromosikan program dana bantuan ini. Saat Tirto mencoba menyaksikan video tersebut, terdengar audio yang mencurigakan. Benar saja, setelah dilakukan pemindaian dengan perangkat Hive Moderation, didapatkan skor 99 persen audio dari video tersebut diduga buatan kecerdasan buatan.

Periksa Fakta surat bantuan DAP mencatut Kemenag. foto/hotline periksa fakta tirto

Tirto sudah berkali-kali membongkar modus serupa yang menyebarkan informasi bantuan untuk masyarakat dengan mencatut instansi pemerintah.

Baca juga:Hoaks Tautan Bantuan Insentif Guru Non-ASNHoaks Tautan Pendaftaran Pemutihan Tunggakan BPJS KesehatanHoaks, Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Kemnaker November 2025

Penelusuran menunjukkan bahwa surat bantuan dana DAP yang mencatut Kemenag dan Kedubes Australia bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Surat itu bukan surat resmi yang dikeluarkan Kemenag dan berisi informasi menyesatkan. Kemenag menegaskan tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Kemenag juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios