Tim Riset Tirto menelusuri asal-usul lembaga survei "Indo Research & Consulting", yang namanya tertera dalam unggahan. Namun, hasil pencarian menggunakan mesin pencari Google, justru mengarahkan ke lembaga survei lain dengan nama serupa, Indopol Survey & Consulting.

Hasil penelusuran logo perusahaan menggunakan metode pencarian gambar terbalik (reverse image search) juga tidak memberi hasil apapun.

Kami kemudian menambahkan kata kunci ‘indo survey & consulting survei jawa timur’. Salah satu hasil teratas mengarahkan ke video berikut dari Metro TV yang merangkum temuan dari Indopol Survey & Consulting.

Hasil survei tersebut menunjukkan fakta yang berbeda dengan unggahan di media sosial. Survei Indopol mendapatkan elektabilitas Luluk-Lukman berada di posisi yang paling rendah.

Berdasarkan survei yang sama, pasangan Khofifah-Emil unggul dibandingkan dua paslon lain. Paslon tersebut mengumpulkan elektabilitas sebesar 56,3 persen, disusul oleh paslon nomor urut 3, yakni Risma-Gus Hans, dengan presentase 21,63 persen. Sementara elektabilitas pasangan Luluk-Lukman hanya sebesar 4,75 persen.

Hasil survei juga merekam, tidak hanya unggul, pasangan Khofifah-Emil meraih sebaran dukungan yang merata hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Berdasar keterangan di tayangan Metro TV, Indopol merilis survei tersebut pada 13 Oktober 2024 lalu. Survei tersebut berlangsung pada rentang tanggal 29 September 2024 - 5 Oktober 2024. Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Adapun Indopol adalah salah satu lembaga survei yang menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Hasil survei dari Indopol juga serupa dengan temuan lembaga survei lain. Misalnya hasil survei Indikator Politik pada 9-14 September 2024, yang merekam bahwa pasangan Khofifah-Emil punya elektabilitas tertinggi di Jawa Timur, sebesar 61,2 persen. Kemudian, paslon Risma - Gus Hans mengekor dengan 26 persen, lalu Luluk-Lukman sebesar 2,2 persen.

Ada juga survei Poltracking pada 4-10 Oktober 2024, yang merekam bahwa Khofifah-Emil lagi-lagi punya elektabilitas tertinggi, sebesar 67,5 persen, diikuti Risma-Gus Hans sebesar 24,6 persen, dan Luluk-Lukman sebesar 2,8 persen.

Per 9 November, kami tidak menemukan hasil survei lain yang menemukan bahwa pasangan Luluk-Lukman unggul dibanding paslon lain yang berkontestasi di Pilkada Jawa Timur.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan, video TikTok yang menampilkan hasil survei oleh lembaga Indo Survey & Consulting (ISC), dengan keunggulan elektabilitas paslon Luluk-Lukman adalah salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tidak ditemukan adanya lembaga survei dengan nama Indo Survey & Consulting yang merilis hasil survei seperti unggahan di media sosial. Selain itu, hasil survei elektabilitas di Jawa Timur dari beberapa lembaga survei lain, seperti Indikator Politik dan Poltracking, tidak menunjukkan pasangan Luluk-Lukman unggul dibanding paslon lain.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cabup Malang nomor urut 1 tentang belum ada hotel di Kabupaten Malang sebelum dia menjabat sebagai Bupati Malang adalah salah. 

Diketahui, Sanusi dilantik menjadi Bupati Malang definitif menggantikan Rendra Kresna pada 17 September 2019. Lalu dia juga berhasil menang dalam Pilkada 2020 dan dilantik menjadi Bupati Malang pada 26 Februari 2021. 

Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, di tahun sebelum sanusi terpilih menjadi bupati malang pada Pilkada 2020, Kabupaten Malang telah memiliki 9 hotel berbintang pada tahun 2018. Angkanya stagnan hingga tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, jumlah hotel berbintang di Kabupaten Malang turun menjadi 8. (Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel dan Kabupaten/Kota | BPS Jawa Timur).

Pernyataan Cabup Malang nomor urut 1 HM Sanusi dalam Debat Kedua Pilbup Malang 2024 yang menyebut bahwa Kabupaten Malang tidak punya hotel sebelum dia menjabat sebagai Bupati Malang sejak tahun 2021 adalah salah.

Sebagai informasi dalam Debat Kedua Pilbup Malang 2024 mengusung tema Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah. 

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dan FISIP Universitas Brawijaya.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup Gunawan HS tentang,  Kabupaten Malang belum mandiri berdasarkan review BPK benar.

Plt Bupati Malang Didik Gatot Subroto, menyampaikan untuk menuju kemandirian fiskal, diakuinya bahwa setiap daerah diwajibkan ke sana. Untuk menuju fiskal yang sehat ini, debutnya, satu diantaranya bahwa BUMD harus sehat semuanya. 

Didik menyatakan, dalam kondisi fiskal daerah yang sehat, maka minimal PAD harus 50 persen dari APBD. 

"PAD Kabupaten Malang sekarang masih di angka 25 persen dari total APBD. Jadi perlu waktu. Kalau tahun ini jelas tidak bisa karena pemerintahan kami ini kan terputus. Kami hanya bekerja selama 4 tahun, dan itu efektif hanya 2 tahun 4 bulan," demikian Plt Bupati Malang.
Sumber: PAD dan Fiskal Daerah Disorot Dewan, Begini Tanggapan Plt Bupati Malang

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di Bawah 25 persen, menunjukkan bahwa daerah belum mencapai kemandirian fiskal.

Dalam data tersebut dijelaskan bahwa jika kontribusi PAD masih rendah, yaitu di bawah 25 persen dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Sumber: lkpp_2019_1594713274.pdf

Lebih lanjut, data BPK mencatat Kabupaten Malang masuk dalam kategori Belum Mandiri. Berdasarkan kriteria kemandirian fiskal, daerah yang kontribusi PAD-nya di bawah 25 persen masuk dalam kategori belum mandiri. Ini berarti Kabupaten Malang belum mampu membiayai sebagian besar kebutuhannya.
Sumber: LKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 – WTP | BPK Jawa Timur

Pernyataan Cabup Gunawan HS dalam debat Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang menyebut  Kabupaten Malang belum mandiri berdasarkan review BPK, benar. 

Klaim bahwa Kabupaten Malang masuk kategori belum mandiri berdasarkan review BPK adalah benar. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang memang masih di bawah 25 persen, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Malang belum mencapai kemandirian fiskal.

Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Univer

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup HM Sanusi tentang, Klaim potensi lahan pertanian 1.250 ha. 

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia, ditemukan Kabupaten Malang memang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Namun, klaim bahwa Kabupaten Malang akan menjadi "miliarder" melalui invasi tanaman kentang di Ngadas memerlukan data yang lebih spesifik dan valid untuk mendukung klaim tersebut. Klaim tersebut perlu didukung dengan laporan keuangan dan data ekonomi yang lebih mendetail.

Menurut data dari dari Dokumen Profil Pemkab Malang 2023 diketahui gambaran menyeluruh tentang potensi ekonomi Kabupaten Malang, termasuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Dokumen ini disusun oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, dengan sekitar 43 ribu lahan pertanian, 40 ribu lahan perkebunan, dan 75 ribu lahan holtikultura.
Sumber: Profil Pemkab Malang 2023.pdf

Lebih lanjut, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang 2021, menurut Laporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yang mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Laporan ini mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar-eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2021 meningkat sebesar 3,12 persen dibandingkan tahun 2020
Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang 2021 | BPS Kabupaten Malang

Kemudian, menurut data dari Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, potensi ekonomi Kabupaten Malang, termasuk sektor agrobisnis, perindustrian, pariwisata, dan pertambangan. Karena, Kabupaten Malang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 3.534,86 km². 
Sumber: Kabupaten Malang | BPK Provinsi Jawa Timur

Pernyataan Cabup HM Sanusi dalam debat Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang menyebut potensi lahan pertanian 1.250 ha melalui invasi tanaman kentang di Ngadas memerlukan penelusuran lebih lanjut. Berdasarkan sumber resmi, Kabupaten Malang memiliki potensi ekonomi yang besar, namun klaim tersebut perlu didukung dengan data yang lebih spesifik dan valid.

Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dan FISIP Universitas Brawijaya.