• (GFD-2019-3243) [KLARIFIKASI] Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kemang Raya

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/10/2019

    Berita

    Berlaku mulai Senin, 28 Oktober 2019. 06:00-15:00 dua lajur selatan ke utara dan 15:00-06:00 dua lajur utara ke selatan, menyesuaikan dengan kondisi jam sibuk.

    NARASI

    “Tiga jalurnya, bingung warganya, siapa dulu dong gabenernya” (di post).

    “PERTAMA DI INDONESIA

    Jalur Dibagi 3, TKP Jl Kemang” (di dalam foto).

    Hasil Cek Fakta

    Kepala Sudinhub Jakarta Selatan Christianto menjelaskan, pelaksanaan rekayasa lalu lintas di Jalan Kemang Raya dilakukan dua kali dalam sehari.
    “Dari pukul 06.00 sampai 15.00 akan diberlakukan sistem dua lajur dan satu lajur dari arah selatan ke utara,” kata Christianto.
    “Sedangkan dari pukul 15.00 sampai 06.00 dari arah utara ke selatan,” tambahnya.”

    ANTARA: “Kepala Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Selatan, Christanto, Senin, mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memasang traffic cone mulai dari TL Benda-TL Kober dan penempatan personil di Jalan Kemang Raya.

    “Setiap harinya pada jam sibuk akan ada rekayasa lalu lintas dengan penempatan petugas dan pemasangan traffic cone,” kata Christanto.

    Ia menjelaskan, ada 100 buah traffic cone yang dipasang pada saat rekayasa lalu lintas dengan sistem pagi hari dua lajur dari arah selatan utara dan satu lajur dari arah utara selatan dan pada sore hari dua lajur dari arah utara selatan dan satu lajur dari arah sebaliknya.

    “Tujuannya untuk mengurai kemacetan pada jam sibuk pagi maupun sore hari,”

    Rujukan

  • (GFD-2019-3244) [SALAH] Tangkapan Layar Grup WA Pendukung 02

    Sumber: www.whatsapp.com
    Tanggal publish: 30/10/2019

    Berita

    Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean membantah dan mengatakan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan editan dan hoaks. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut membantah terkait beredarnya tangkapan layar yang menunjukan percakapan di grup WhatsApp mengatasnamakan Pendukung 02 tersebut.
    Beredar gambar tangkapan layar grup Whatsapp yang diklaim sebagai ‘Grup WA Pendukung 02’.

    Sejumlah nama tokoh partai dan pendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019, terlihat juga ikut dicatut namanya dalam tangkapan layar yang belum jelas sumbernya.

    Mereka terlihat menanggapi percakapan terkait ditunjuknya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi.

    Para tokoh yang ditampilkan dalam grup itu yakni Mardani Ali Sera, Ferdinand Hutahaean, Habiburokhman, Neno Warisman, Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Ustad Abdul Somad. Mereka tampak ada yang mendukung keputusan Prabowo masuk dalam kabinet, sementara beberapa lainnya kecewa dan ditampilkan meninggalkan/keluar dari grup WhatsApp itu.

    Hasil Cek Fakta

    PENJELASAN

    Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut membantah terkait beredarnya tangkapan layar yang menunjukan percakapan di grup WhatsApp mengatasnamakan Pendukung 02.

    Dalam tangkapan layar itu, nama Mardani ikut memberikan komentar terkait ditunjuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

    Akun Mardani dalam grup tersebut memberikan tanggapan dengan menuliskan “*menyimak”.

    Mardani kemudian memberi tanggapan dengan menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam percakapan grup WhastApp yang belakangan diketahui hoaks.

    “Saya tidak ikut,” ujar Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2019).

    Nama politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menjadi salah satu orang yang ikut menanggapi percakapan Prabowo menjadi Menhan di grup WhatsApp Pendukung 02 tersebut.

    Nama Ferdinand dalam chat tersebut memberi komentar dengan mengucapkan selalamat kepada Prabowo yang menjadi Menhan. Ucapan tersebut tertulis “Selamat Jenderal!”.

    Namun, Ferdinand membantah dan mengatakan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan editan dan hoaks.

    “Oh enggak. Itu hoax. Editan saja,” kata Ferdinand saat dikonfirmasi.

    “Tidak mungkin saya ucapkan selamat kepada Prabowo,” sambungnya.

    Ferdinand mengatakan grup WhatsApp itu kemungkinan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah berisi para tokoh pendukung 02 dan disebarkan kepada publik untuk meledek.

    “Dibuat mungkin untuk ngeledekin aja,” kata Ferdinand.

    Rujukan

  • (GFD-2019-3246) [SALAH] Kecewa Kader NU Tak Di Jadikan Menteri Agama, PBNU Do’akan Jokowi Kualat

    Sumber: Media Online
    Tanggal publish: 30/10/2019

    Berita

    Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) mengklarifikasi komentar tersebut adalah buah pikiran pribadinya dan tidak berkaitan dengan organisasi asosiasi pesantren NU.

    Beredar artikel yang berjudul “Kecewa Kader NU Tak Di Jadikan Menteri Agama, PBNU Do’akan Jokowi Kualat” yang dimuat di situs kabarislamnews[dot]com.

    Pada artikel ini terdapat pernyataan Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) yang ditulis sebagai berikut :

    “Di NU sangat banyak pengurus dan tokoh yang berkualitas untuk mengisi pos menteri agama. Pak Jokowi bebas memilih, asal kader NU dan dekat dengan ulama, jika tidak diberikan ke NU saya yakin Presiden Jokowi bisa kualat,” tegas Ridwan.”

    Pernyataan ini terdapat di paragraf ke lima artikel tersebut.

    Hasil Cek Fakta

    PENJELASAN

    Setelah dilakukan penelusuran, pernyataan Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) yang menyebut Presiden Jokowi bisa kualat karena tidak memasukkan kader PBNU ke dalam kabinet, tidak mewakili nama organisasi PBNU maupun RMI NU. Pernyataan itu mewakili pendapat pribadi Ridwan. Ridwan juga sudah memberikan klarifikasi.

    Berikut klarifikasi lengkap Ridwan seperti dilansir dari nu.or.id :

    Jakarta, NU Online
    Ridwan Darmawan dari Rabithah Maahid Al-Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) mengklarifikasi perihal pemberitaan media soal yang menyangkut komentarnya mengenai susunan kabinet Jokowi-Amin terutama perihal Menteri Agama. Ia menyatakan bahwa komentar tersebut adalah buah pikiran pribadinya dan tidak berkaitan dengan organisasi asosiasi pesantren NU.

    “Pemberitaan terkait dengan kekecewaan RMI NU terhadap Presiden Jokowi atas penetapan Menteri Agama tersebut bukan perintah lembaga RMI NU, dan saya tidak punya kapasitas untuk mengatasnamakan RMI NU, namun inisiatif saya sendiri sebagai pribadi sebagai warga NU,” kata Ridwan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (23/10).

    Ridwan menjelaskan bahwa pernyataan dalam berita merupakan hasil obrolan santai dan bukan pernyataan tertulis. Ia pribadi merasa tidak mendapat konfirmasi atas penayangan berita tersebut. Oleh karenya, ia meminta kepada media untuk mencabut berita yang beredar.

    “Pernyataan tersebut dikutip oleh teman-teman media pada saat ngobrol santai, bukan pernyataan tertulis yang saya buat atau wawancara khusus mengenai hal itu,” kata Ridwan.

    Atas kejadian itu, ia dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada warga NU dan terkhusus kepada RMI NU dan Ketua PP RMI NU H Abdul Ghoffarrozin. Pihaknya meminta maaf jika dalam pemberitaan tersebut banyak pihak dirugikan.

    “Selamat siang untuk semua kader NU dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Saya Ridwan Darmawan, pengurus RMI NU akan mengklarifikasi dan mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya terkait pemberitaan yang beredar di media massa,” kata Ridwan.

    Ia juga mengarahkan permohonan maafnya kepada Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia apabila dalam pemberitaan tersebut membuat tidak nyaman.

    “Terakhir, saya meminta dengan sangat kepada media atau jurnalis yang menaikkan berita tanpa konfirmasi dan membawa-bawa nama RMI NU untuk mencabut pemberitaan tersebut,” kata Ridwan.

    Rujukan

  • (GFD-2019-3229) [SALAH] Akhirnya Tabir Kebenaran Terbuka, Pengakuan Seorang JK

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 24/10/2019

    Berita

    Beredar postingan dengan tulisan yang diklaim sebagai tulisan dari Jusuf Kalla. Dalam postingan itu membahas mengenai kelebihan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama bersama Jusuf Kalla. Berikut kutipannya:

    Akhirnya Tabir Kebenaran Terbuka ...
    Teman teman bacaLah pengakuan seorang JK berikut sbg ♥Saksi sejarah Indonesia♥

    ????????????????????????????????????????????????????????
    *ARTIKEL SANGAT BERHARGA*

    Pengakuan jujur Jusuf Kalla terhadap keberhasilan Joko Widodo dalam mengelolah negara, sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era Soeharto dan masa SBY, yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga Rp. 6000 triliun dengan dalih 'subsidi,' yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya; silahkan membaca tulisan berikut sampai selesai, agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo.

    "PERJUANGAN MORAL JOKOWI bagi INDONESIA"

    Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di acara "Simposium Ekonomi" di MPR RI, Senayan, mengatakan bahwa ada 2 kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY, sehingga menghabiskan anggaran Rp. 6000 triliun.

    Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY.

    Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak.

    Nyatanya berpuluh tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana ril untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik.

    Dari jumlah hutang yang digali Soeharto hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorup oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun.

    Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menanda tangani LoI dengan IMF sebagai blank cheque yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai Rp. 3000 triliun.

    Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolvent. Semua financial resource tertutup. Pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas.

    Enam tahun proses transisi dari legislasi era Soeharto ke era reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real. Negara stuck.

    Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria.

    Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun SBY berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaannya dia membakar uang sebesar Rp. 3000 triliun untuk subsidi.

    Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%.

    Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi. Dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang jumlahnya.

    Andaikan uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya dan puluhan kawasan industri berskala internasional, puluhan bendung dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT.

    SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang untuk ongkos politik, agar kekuasaanya stabil selama dua periode.

    Era Soeharto kita abaikan, karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi.

    Tetapi setelah demokrasi, kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjarah lebih dahsyat dari 32 tahun Soeharto berkuasa.

    Selama itu tidak ada gerakan agama yang hebat yang hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tidak ada demo berjilid-jilid hendak menjatuhkannya.

    Mengapa? Karena para tokoh agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisnis dari politik lendir tebar uang oleh penguasa.

    Era Jokowi, seorang yang bukan elite politik di tubuh partai, bukan jenderal berkaliber nasional, bukan konglomerat kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agama yang selebritis.

    Dia muncul ke panggung politik karena kehendak TUHAN. Tak ada satu pun kekuatan yang mampu menghentikannya, karena Tuhan telah mengirim wakil wakil NYA mengawal Jokowi sehingga si tukang kayu krempeng itu masuk ke Istana Negara dengan selamat tanpa rintangan apapun juga. Inilah takdir dan nasib Bangsa Indonesia yang memang harus berubah dan menjadi baik dan kuat atas kehendak TUHAN serta KuasaNya.

    Ketika Jokowi berkuasa, *subsidi tipuan seolah memanjakan rakyat dihentikan* Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat.

    Walau pun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena current account defisit, Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian, bukan hanya lewat restruktur APBN dan hutang, tetapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini.

    Negeri para gangster tersingkir dan menghimpun rakyat dan kader partai positip serta pejabat pejabat bermoral yang mau bekerja keras sehingga dapat mengubah negeri ini jadi para pekerja keras. *Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja berfoya foya dan menipu rakyat*

    Apa hasilnya? Hanya dua tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, dan ekonomi jadi membaik. Sekarang Indonesia termasuk negara peringkat 3 terbaik ekonomi di antara anggota G-20.

    Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidaklah mudah dan penuh resiko. Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah kong kali kong dan merampok kekayaan Negara hingga Indonesia dan rakyatnya menjadi sengsara dan meninggalkan beban hutang dan kerugian sebesar Rp. 3000 triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp. 3000 triliun demi melanggengkan kekuasanya.

    Semua mereka ingin, agar si tukang kayu ini dihentikan. Karena Jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan mereka sebagai ladang bisnis mendatangkan harta mereka, tetapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elite politik di mana banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi OTT KPK. Pesta usai.

    Dulu, Ahok dijadikan pintu gerbang untuk menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama. Dan dari keadaan ini, Jokowi berhasil keluar dengan selamat.

    Kini, PERPPU Pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya, karena dibilang anti demokrasi dan anti Islam.

    Padahal, tidak ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun, oleh para gangster mafia menciptakan semua kegaduhan ini, agar pesta kekuasaan kembali marak. Karena itu, emosi agama kembali dibenturkan.

    Andaikan PERPPU itu ditolak DPR, maka ketahuilah kita bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin.

    Apakah Jokowi akan jatuh? *Jawabannya TIDAK* karena Jokowi adalah panggilan TUHAN untuk menyelamatkan Indonesia ,bangsa dan rakyatnya dari segala kesusahan dan kesulitan dan Tuhan telah mengirim wakil Rakyatnya yaitu Bapak Jokowidodo yang berhak dan pantas berkuasa sebagai pemimpin dan penyelamat bangsa dan rakyat Indonesia.

    Saya Yusup Kalla sudah tua, namun dengan segenap tenaga saya yang masih ada saya tetap memberikan kontribusi positip pada Jokowidodo dalam membangun Negara Indonesia jadi bangsa besar kuat bermatabat rakyat jadi makmur dan sejahtera.
    Me

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa postingan itu ialah Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Sudah pernah beredar sejak 2017, 2018, hingga 2019.

    Pada tahun 2017, pihak Jusuf Kalla, melalui Juru Bicaranya, sudah membantah bahwa itu bukan tulisan Jusuf Kalla. Berikut kutipan pemberitaannya:

    [...] Istana Wapres Bantah Tulisan JK yang Beredar di Medsos

    Jakarta - Media sosial diramaikan oleh sebuah tulisan yang disebut berasal dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang intinya menyalahkan pimpinan Indonesia terdahulu soal pengelolaan negara. Pihak Istana Wakil Presiden membantah tulisan yang beredar itu berasal dari JK.

    "Ini sedang beredar di sosmed. Informasi ini bias, hasil pelintiran. Tidak pernah Pak JK membuat tulisan seperti ini," kata juru bicara JK, Husain Abdullah, kepada detikcom, Sabtu (30/12/2017).

    Berdasarkan penelusuran detikcom, Minggu (30/12), tulisan yang beredar di media sosial itu berjudul 'Dari Jusuf Kalla: Re-send Perjuangan Moral Jokowi'. Dalam tulisan itu, penulis yang seakan-seakan menjadi JK menuliskan kesalahan-kesalahan pimpinan Indonesia terdahulu.

    Tulisan itu menyindir pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dan soal letter of intent (LoI) dengan IMF serta blank cheque. Era SBY dalam tulisan itu juga disinggung dengan tudingan menghabiskan anggaran untuk subsidi langsung ke masyarakat.

    Bahkan tulisan itu menyinggung politik bagi-bagi uang dari mantan pimpinan Indonesia sebelumnya.

    "Dan sepertinya tulisan di atas dipelintir dari pidato Pak JK yang disampaikan pada simposium nasional bertema ekonomi yang digelar oleh MPR RI bulan Juli 2017," ujarnya.

    Husain mengatakan, dalam pidato saat itu, JK tidak menyalahkan siapa pun. JK hanya menggambarkan penyebab-penyebab keterlambatan Indonesia dibanding negara-negara di dunia.

    "Dalam pidato tersebut, tidak menyalahkan siapa pun kecuali mendeskripsikan penyebab terlambatnya kemajuan Indonesia dibanding negara lain," ucapnya.

    Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada tulisan yang dibuat JK yang memojokkan presiden-presiden sebelumnya. [...]

    Lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan fakta yang sudah ada di turnbackhoax.id, diketahui bahwa penulis sebenarnya ialah akun Facebook atas nama Erizeli Jely Bandaro. Adapun yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasinya. Berikut kutipan klarifikasi Erizeli Jely Bandaro:

    [...] KLARIFIKASI
    TULISAN " PERJUANGAN MORAL: JOKOWI."

    Ketika saya posting tulisan Perjuangan Moral : Jokowi, salah satu sahabat saya yang dapat share dari WAG mengatakan bahwa tulisan saya menggetarkan lawan politik Jokowi. Tulisan itu beredar luas lewat WAG dari kalangan pejabat , politisi, kampus dan aktifis. Saya katakan bahwa tulisan saya hanyalah “narasi” atas dasar pidato JK di Gedung MPR. Jadi saya tidak menulis dengan sengaja memelintir kata kata JK tapi murni itu opini pribadi saya atas isi pidato Jk tersebut.

    Agar tulisan itu dapat di pertanggung jawabkan maka, tulisan itu saya muat di blog. Sehingga semua orang bisa membaca secara bebas dari sumber tulisan saya.. Aturan menulis dalam blog saya ikuti. Bahwa setiap opini harus berdasarkan referensi yang kuat. Di awal tulisan , saya sampaikan pernyataan JK sebagaimana news Detik melaporkan. Saya menggunakan fitur link pada nama Nara sumber yang sehingga pembaca bisa langsung klik untuk mendapatkan informasi seimbang. Jadi saya memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menilai apakah narasi saya benar sesuai pidato JK ataukah tidak.?.

    Dalam narasi, saya secara literal mengungkapkan fakta yang dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Soal kejatuhan Soeharto karena rupiah terjun bebas, dan kemudian era SBY yang menimbulkan mega skandal korupsi itu dan ribuan triliun uang untuk subsidi juga adalah fakta, bahkan saya lampirkan data statistik dari pemerintah. SIlahkan baca blog yang dibawah ini.

    Kalau ada pihak yang menggunakan tulisan saya itu dengan menggunakan akun falsu atas nama JK, itu diluar tanggung jawab saya. Karena ketika tulisan saya dimuat di blog, maka itu menjadi konsumsi publik , yang siapapun bisa menggunakannya. Apakah saya dirugikan atau tidak karena disalah gunakan untuk tujuan politik, maka itu urusan UU ITE. Yang jelas dalam tulisan itu, saya tidak mencatut nama JK untuk informasi tanpa berdasar atau memuat tulisan diblog tanpa menyebut sumber sebagai referensi. Saya tidak mengajak orang membenci tapi menyadarkan orang tentang fakta masa lalu, yang nampaknya ada upaya untuk melupakan masa lalu itu agar di masa kini, di era Jokowi mereka bebas menyalahkan Jokowi dengan segala issue omong kosong.

    Apakah saya salah karena tulisan di blog ? itu hak siapapun untuk menilai. Tapi tentu hak saya juga untuk bicara. Bukankah kita mengakui dan menerima demokrasi. Tulisan saya tidak sekeras tulisan lawan politik Jokowi. Tapi kalau itu membuat orang lain tidak suka, ya itulah harga yang harus saya bayar secara moral untuk membela orang baik. Kepada Tuhan saya berserah diri. [...]

    Atas dasar itulah, postingan yang baru beredar di Oktober 2019 sudah pasti bukan tulisan Jusuf Kalla. Hal yang cukup menandakan bahwa postingan itu bukan buah tulisan Jusuf Kalla dapat terlihat dari penulisan nama di akhir postingan. Tertulis 'Jusup Kalla' sebagai namanya. Padahal, nama yang benar ialah 'Jusuf Kalla'.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hal tersebut, maka postingan tersebut masuk kategori Imposter Content atau Konten Tiruan. Sebab, postingan itu seolah-olah merupakan hasil tulisan dari Jusuf Kalla padahal tidak.

    Rujukan