Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah adalah klaim yang salah.

Judul “Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat” adalah judul suntingan dari situs abal-abal.

Situs resmi MetroTV adalah metrotvnews.com. Judul asli artikel tersebut adalah “Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Manfaatkan Gedung Pemerintah Pusat” yang dimuat di situs dream.co.id pada Sabtu, 31 Agustus 2019.

Tidak ada pernyataan dari Anies yang menyebutkan dia akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah pada artikel tersebut.

Berikut kutipan dari artikel asli:

“ia akan menunggu arahan dari pemerintah pusat, terutama untuk area perkantoran instansi pusat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, area itu akan disulap menjadi tempat yang bermanfaat untuk perekonomian.

“ Tapi saya percaya, bahwa lahan-lahan yang semula digunakan perkantoran itu akan menjadi tempat kegiatan yang berdampak juga bagi perekonomian dan lingkungan nantinya,” kata Anies di Jakarta.

Dia menyebut bisa saja area perkantoran diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) untuk Jakarta.

“ Ini saya juga mengusulkan sebagian bisa menjadi taman kota. Sehingga satu adalah efek lingkungan hidupnya baik, yang kedua yang untuk komersial itu akan menggerakkan perekonomian,” kata dia.

Judul suntingan dari situs abal-abal. Situs resmi MetroTV adalah metrotvnews.com. Judul asli artikel tersebut adalah “Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Manfaatkan Gedung Pemerintah Pusat” yang dimuat di situs dream.co.id pada Sabtu, 31 Agustus 2019.

Setelah melakukan penelusuran melalui mesin pencari, unggahn tulisan dan tangkpan layar dari akun Facebook Muhammad Isa adalah salah atau keliru.
Dengan mengetikan kalimat yang sama pada tangkapan layar yang diunggah akun Facebook Muhammad Isa pada mesin pencari, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media daring atau online dengan judul serupa.
Diketahui unggahan akun Facebook Muhammad Isa sebelum pernah diperiksa faktanya oleh Mafindo dan beberapa media daring. Klaim dalam tangkapan layar akun Facebook Muhammad Isa adalah pelintiran dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto pernah menyampaikan bahwa bahwa PDIP tak takut bakal ditinggal para pemilihnya dari kalangan muslim karena mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas menjadi undang-undang.
Menurut Hasto, selama ini partainya selalu mendapat dukungan dari kantong-kantong massa basis Islam.
“Lho PDIP sendiri lebih dari 85 persen pendukungnya basis muslim. Islam yang membangun peradaban, Islam yang meneladani tokoh-tokoh pergerakan juga. Di mana PDIP betul-betul membumikan itu,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, 28 Oktober 2017.
Selain itu, terkait foto Megawati yang ada dalam tangkapan layar akun Facebook Muhammad Isa, sebenarnya merupakan dokumentasi dari situs jawapos.com. Foto Megawati tersebut digunakan sebagai sampul dalam artikel “Sulit Cari Kader, Megawati Berniat Nyalon di Pilkada 2018” yang ditayangkan pada Desember 2017 lalu.
Dengan begitu, unggahan tulisan dan tangkapan layar akun Facebook Muhammad Isa menurut kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Sebuah akun facebook mengunggah gambar tangkapan layar artikel yang berjudul “HIDAYAT NUR WAHID AKUI PKS TAK MENGANUT ASAS PANCASILA”. Artikel tersebut tertanggal 11 januari 2019 namun di unggah kembali oleh akun facebook bernama Anthonia Adinda pada kamis, 18 juni 2020.

Berdasarkan penelusuran, dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Hidayat Nur Wahid mengakui PKS tak menganut asas Pancasila adalah salah. Faktanya, saat itu HNW selaku Ketua Fraksi PKS DPR periode 2009-2014 hanya menolak Pancasila dijadikan asas tunggal dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dilansir dari Detik.com, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau kompromi soal asas tunggal Pancasila yang diatur di RUU Ormas. PKS menolak tegas klausul tersebut yang dianggap bisa membelenggu ormas-ormas Islam.

“Kita masih dalam posisi yang sama, menolak, karena secara prinsip tentang asas kita sudah punya rujukan yakni UU tentang parpol, bukan asas tunggal Pancasila,” kata Hidayat seperti dilansir Detik.com pada 4 April 2013.

Hidayat menjelaskan asas dalam UU Parpol adalah terbukanya asas lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Klausul yang diatur di RUU Ormas dianggap melenceng dari aturan sebelumnya.

Komitmen HNW terhadap Pancasila ditegaskannya dalam beberapa kesempatan. Terlebih saat ini dirinya menjabat Wakil Ketua MPR yang turut menyosialisasikan empat pilar kebangsaan salah satunya Pancasila.

Dilansir dari PKS.id, Hidayat Nur Wahid (HNW), berpendapat bahwa bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hadirnya Pancasila, lanjut HNW, dirasakan masyarakat. Pancasila memiliki peran penting di tengah-tengah kepungan aksi dan ancaman disintegrasi bangsa dalam sejarah perjalanan bangsa hingga kini.

“Pancasila yang merupakan saripati karakter bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan pendiri bangsa kita menjadi ideologi, ternyata masih mampu mempertahankan keutuhan bangsa kita dari ancaman perpecahan dari awal mula dirumuskan hingga kini,” katanya saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kerja sama MPR RI dan ormas Lingkar Reformis, di aula Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, 8 Juli 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa diagnosa “CVD” adalah COVID-19 adalah klaim yang salah.

CVD bukan diagnosis untuk pasien COVID-19. CVD merupakan akronim dari penyakit Cardiovascular Disease atau Penyakit Kardiovaskuler.

CVD adalah sekelompok gangguan jantung dan pembuluh darah. CVD yang umum meliputi penyakit jantung koroner (serangan jantung), penyakit serebrovaskuler (stroke), dsb.

Dokter spesialis penyakit dalam dan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR dr Ari Fahrial Syam menyampaikan, kode CVD bukanlah kode untuk penyakit Covid-19.

“Bukan Covid, CVD itu Cerebrovaskuler disease, bukan singkatan umum Covid-19. Kalau ini sepertinya kasus stroke,” ujar Ari kepada Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, dr Erlang Samoedro juga mengungkapkan bahwa kode CVD bukan diagnosis untuk pasien positif virus Corona COVID-19.

“Bukan. CVD itu cerebrovascular disease atau yang sering disebut stroke,” ungkap dr Erlang kepada Liputan6.com, Selasa (16/6/2020).

Kode terkait pasien COVID-19 telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tidak ada kode CVD dalam daftar tersebut.

Penyakit kardiovaskuler terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dikenal, namun ada juga penyakit kardiovaskuler yang lain.