Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan di media-media kredibel dengan memasukkan kata kunci "masa kedaluwarsa tabung gas LPG" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa pesan berantai itu telah beredar sejak 2016, setelah peristiwa meledaknya tabung LPG di restoran Pizza Hut Delivery (PHD) Pondok Melati, Bekasi.
Dilansir dari Detik.com, berdasarkan pemeriksaan Tim Puslabfor di lokasi ledakan, dua dari empat tabung gas yang ditemukan masih berisi gas. Kapolsek Pondok Gede, Komisaris Sukadi, menyebut ada satu tabung gas yang regulatornya masih dalam posisi "on". Kebocoran gas yang menimbulkan ledakan kuat diduga berasal dari tabung tersebut.
"Kalau dilihat dari identifikasi tadi yang dilakukan Puslabfor dan dibantu pihak teknisi tadi, kemungkinan memang ada kebocoran, karena ada 1 tabung gas dalam kondisi on. Dalam kondisi on itulah bisa memungkinkan kebocoran dan kebocoran itu ada ruang hampa sehingga diisi oleh gas tersebut," kata Sukadi pada 24 Oktober 2016.
Terkait isu bahwa kode pada tabung gas LPG menunjukkan masa kedaluwarsa, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa kode tersebut merupakan tanggal uji ulang, bukan masa kedaluwarsa. Menurut Wianda, tabung gas Elpiji memang memiliki usia teknis. Namun, tabung gas itu akan diuji ulang lima tahun sekali.
Dalam keterangan tertulisnya pada 16 November 2016, Wianda menjelaskan bahwa, secara normal, tabung Elpiji memiliki usia teknis 25 tahun di mana setiap lima tahun diuji ulang secara total di retester. Informasi itu terdapat pada stempel di sisi samping handguard tabung tentang uji ulang. Berikut ini contoh tulisan pada stempel tersebut:
I: 0316 (Berarti telah diuji ulang pada Maret 2016. Jika masih kosong, berarti tabung gas belum diuji ulang karena masih baik dan tidak bocor.)II: ....III: ....IV: ....
Wianda menuturkan pengecekan tabung gas dilakukan setiap masuk Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE). Jika secara visual bocor atau terindikasi rusak sebelum lima tahun, tabung gas akan diuji ulang (retest, repair, atau repaint). Jika terindikasi kurang layak edar, tabung gas akan disortir dan selanjutnya dikirim ke retester.
Jika kondisi tabung gas kusam tapi tidak bocor atau rusak, hanya akan di-repaint. Menurut Wianda, informasi terkait tanggal uji ulang tertera dalam stempel dengan cat putih pada tabung gas. Inisial retester yang melakukan uji ulang tersebut juga terdapat pada bagian bawah tabung dekat foot ring, biasanya berkode huruf dan bukan angka.
Dikutip dari Liputan6.com, Manager External Communication PT Pertamina Arya Dwi Paramita juga menurutkan bahwa tidak ada angka kedaluwarsa yang tertera pada tabung gas Elpiji berbagai ukuran. "Angka yang tertera pada tabung, misalnya '1021', bukanlah kode kedaluwarsa. Itu adalah masa di mana jadwal tabung harus diuji ulang," kata Arya.
Senada dengan Arya, dilansir dari situs resmi PT Pertamina pada 16 September 2019, Vice Presiden Corporate Communicaton Pertamina Fajriyah pun menegaskan bahwa tidak ada istilah tabung gas Elpiji yang kedaluwarsa. Kode yang tercantum pada tabung Elpiji menunjukkan tahun di mana tabung Elpiji harus dites ulang.
Menurut Fajriyah, kode pada tabung gas Elpiji bukan merupakan kode berakhirnya penggunaan tabung tersebut, melainkan waktu untuk uji ulang. “Tabung Elpiji akan diuji ulang setiap lima tahun, untuk memastikan seluruh tabung yang telah digunakan konsumen tetap memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan,” ujar Fajriyah.
Jika hasil uji ulang bagus, kata Fajriyah, tabung gas tersebut dapat tetap digunakan. Namun, jika tabung gas dinyatakan kurang layak, akan ditarik dari peredaran dan diganti dengan tabung baru. “Karena itu, seluruh tabung yang beredar di pasaran aman dan layak digunakan konsumen,” ujarnya.
Menurut Fajriyah, jika pada tabung gas Elpiji tertulis kode produksi 2018, tabung tersebut akan diuji ulang pada 2023. "Namun demikian, pengecekan tabung tersebut tidak harus menunggu hingga lima tahun, karena jika ditemukan tabung kurang layak, meskipun belum lima tahun, akan langsung ditarik dan diganti dengan tabung baru," kata Fajriyah.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa kode pada tabung gas LPG menunjukkan masa kedaluwarsa keliru. Kode pada tabung gas LPG menunjukkan tanggal uji ulang tabung gas, bukan masa kedaluwarsa. Sesuai standar, tabung gas Elpiji akan diuji ulang lima tahun sekali.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, tidak ditemukan jurnalis AS yang bernama Fira Azis maupun berita yang ditulis atas nama tersebut yang mengungkap bahwa keuntungan TikTok dipakai untuk membiayai kamp Uighur. Akun Rendi Julian pun tidak memberikan penjelasan di media apa Fira Azis bekerja dan tautan berita yang ditulis oleh jurnalis tersebut.
Untuk memverifikasi klaim dalam unggahan akun Rendi Julian, Tempo mula-mula memasukkan kata kunci “Fira Azis, American journalist, TikTok” ke mesin pencarian Google dan Yandex. Namun, tidak ditemukan nama Fira Azis yang merupakan jurnalis AS maupun berita yang ditulis oleh nama tersebut. Demikian pula saat Tempo melakukan pencarian di Twitter, tidak ditemukan akun jurnalis AS yang bernama Fira Azis.
Nama Fira Azis identik dengan nama Feroza Aziz yang videonya pernah viral di TikTok karena menuding pemerintah Cina telah memasukkan umat muslim ke "kamp konsentrasi". Namun, Feroza bukan jurnalis. Ia adalah siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dari New Jersey, AS.
Dikutip dari BBC, Feroza mengunggah tiga video tentang perlakuan Cina terhadap muslim Uighur pada 24-25 September 2019. Video pertama telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan disukai hampir 500 ribu kali. Video tersebut sekilas tampak seperti video tentang tutorial tata rias. Namun, Feroza kemudian meminta penontonnya untuk meningkatkan kesadaran tentang hal yang ia sebut sebagai "Holokaus lain".
Belakangan, Feroza mencuit bahwa TikTok memblokir akunnya. Namun, TikTok membantah klaim tersebut. TikTok mengatakan telah secara permanen melarang salah satu akun lama Feroza pada 15 November 2019 karena mengirim sebuah video, tidak ada kaitannya dengan video yang viral itu, yang melanggar aturan terkait terorisme. Setelah mendapatkan berbagai kecaman, TikTok mencabut blokirnya dan mengaktifkan kembali akun Feroza.
Sensor itu memunculkan analisa dari para ahli di Pusat Kebijakan Siber Internasional Institut Kebijakan Strategis Australia. Dalam laporannya yang dilansir dari The Washington Post, mereka menyimpulkan bahwa banyak perusahaan teknologi Cina yang "terlibat dalam perilaku yang sangat tidak etis di Xinjiang, di mana pekerjaan mereka secara langsung mendukung dan memungkinkan pelanggaran HAM massal".
Juru bicara ByteDance (perusahaan induk TikTok), Anna Wang, mengatakan bahwa layanan keamanan dapat membuka akun di platformnya. Namun, Wang menuturkan bahwa ByteDance "tidak memproduksi, mengoperasikan, atau menyebarkan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan pengawasan".
Sejauh ini, tidak ada bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim yang menyebut "jurnalis muda dari AS, Fira Azis, mengungkap bahwa keuntungan TikTok dipakai untuk membiayai kamp Uighur" keliru. Tidak ditemukan jurnalis AS yang bernama Fira Azis maupun berita yang ditulis atas nama tersebut tentang kaitan TikTok dengan kamp konsentrasi muslim Uighur. Nama Fira Azis justru identik dengan nama Feroza Azis, remaja 17 tahun asal AS, yang akun TikTok-nya sempat disensor setelah membuat video yang mengkritik perlakuan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. Sejauh ini, tidak ada pula bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya foto-foto seorang pria yang pulang dari Jepang membuang uang tabungannya Rp300 juta karena depresi akibat ditinggal pacarnya menikah adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto-foto itu tidak menggambarkan peristiwa seorang pria yang baru saja pulang kampung usai bekerja di Jepang dan membuang uang Rp 300 juta ke jalan raya.

Dikutip dari Liputan6.com dan Medcom.id, foto-foto yang dibagikan itu merupakan dua peristiwa yang berbeda. Foto yang memperlihatkan seorang personel polisi tampak memungut uang kertas pecahan 50 ribu terkait peristiwa dua orang pelaku perampokan yang terjatuh setelah upaya pelariannya digagalkan warga dan polisi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pondok Kapur, Sawahlunto, Sumatera Barat pada April 2018 lalu.

Foto lain terkait berhamburnya uang sejumlah Rp 86,2 juta di jalan poros Paser-Batulicin (Kalsel) Kecamatan Pasir Belengkong pada Oktober 2016 lalu. Saat itu belum dipastikan uang itu sengaja atau tidak dijatuhkan oleh seorang pengendara motor.

Selain itu, tidak ditemukan informasi valid mengenai seorang pria yang depresi aibat ditinggal nikah oleh pacarnya hingga membuang uang Rp300 juta di media manapun.

Foto-foto itu tidak menggambarkan peristiwa seorang pria yang baru saja pulang kampung usai bekerja di Jepang dan membuang uang Rp 300 juta ke jalan raya karena depresi akibat ditinggal pacarnya menikah.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya dokumen yang berjudul “Daftar Kartu Indonesia Pintar Pendaftaran sampai 25 Agustus 2020” adalah klaim palsu.

Faktanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI membantah adanya link yang disiarkan oleh sumber klaim. Kemendikbud juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap formulir penipuan yang meminta data siswa tersebut.

Dalam penjelasan di Kominfo di artikel berjudul “[HOAKS] Formulir Online Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar”, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah memberikan bantahan melalui unggahan instastory. Bantahan itu tertuang dalam akun Instagram @kemendikbud.ri pada Minggu, 23 Agustus 2020.

Kemendikbud membantah adanya link yang disiarkan oleh sumber klaim. Kemendikbud juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap formulir penipuan yang meminta data siswa tersebut.