Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Arteria Dahlan adalah cucu dari Bachtaroeddin, anggota Fraksi PKI di DPR adalah klaim yang salah.

Faktanya, Arteria Dahlan dan keluarga besarnya membantah klaim bahwa kakek Arteria Dahlan adalah pendiri PKI di Sumatra Barat. Hasril Chaniago sendiri menyatakan dia tidak menuduh Arteria keturunan PKI.

Dilansir dari detik.com, Arteria membantah dirinya adalah cucu tokoh PKI. “Tidak benar saya cucu seorang tokoh PKI,” kata Arteria saat dimintai konfirmasi, Rabu (9/9/2020). Arteria lalu menjelaskan silsilah keluarganya. Disebutkan Arteria, kakeknya tidak ada yang bernama Bachtarudin.

“Kakek saya namanya Dahlan, bukan Bachtarudin yang tokoh PKI itu. Jadi namanya AD itu adalah Arteria Dahlan bin Zaini bin Dahlan bin Ali bin Sulaiman. Mereka semua orang-orang alim. Nenek saya Bu Nian (Dahniar) guru ngaji orang-orang di Maninjau lebih dari tiga generasi,” ungkapnya.

“Ya salah itu (kakeknya tokoh PKI). Nenek saya tokoh Masyumi. Ayah saya dibimbing sama Ummi Rasuna Said. Kakek saya yang dari Ibu H Abdul Wahab, saudagar, pedagang di Tanah Abang. Masuk Jakarta tahun 1950. Semua perantau pasti diurus kakek saya kala itu,” imbuhnya.

Arteria menyebut neneknya yang bernama Dahniar Yahya atau Ibu Nian adalah tokoh Masyumi dan merupakan satu-satunya guru mengaji di Kukuban Maninjau. Menurutnya, sang nenek pernah ditahan saat pemerintahan Presiden Sukarno yang akhirnya menyebabkan sang ayah ditolak masuk akademi kepolisian.

“Ibu Nian juga pernah ditahan pemerintahan Sukarno karena diduga terlibat PRRI saat itu. Ayah saya H Zaini Dahlan, guru di beberapa SMA dan ketua salah satu yayasan pendidikan swasta. Pernah mendaftar Akpol, itu pun pada tes terakhir ditolak karena terindikasi Masyumi dan PRRI. Ayah saya lama di Yogya karena sempat kuliah di Farmasi UGM, sempat pula mengajar di SMA Muhammadiyah Yogyakarta,” jelasnya.

Dilansir dari padangkita.com, keluarga besar Arteria Dahlan, anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan membantah, bahwa kakek Arteria Dahlan adalah pendiri Partai Komunis Indonesia atau PKI di Sumatra Barat (Sumbar). Penjelasan ini disampaikan adik ibu Arteria Dahlan, Prof. Auzal Halim Dt. Bagindo Sati, membantah pernyataan wartawan Hasril Chaniago, pada sebuah acara diskusi televisi swasta di Jakarta (8/9/2020), yang mendapat liputan luas dari media.

Salah seorang sepupu Arteria Dahlan, Harry Asmar Dt. Panghulu Dirajo, Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Maninjau, membenarkan apa yang disampaikan Auzal Halim. Menurut Harry Asmar, kakek Arteria Dahlan dari pihak ibu yang bernama Wahab Syarif dalah seorang pedagang Tanah Abang yang sukses. Ia merantau ke Jakarta sekitar tahun 1950-an, dan menjadi semacam tempatan dari perantau-perantau Sumbar umumnya, dan Maninjau khususnya, yang ingin mengadu nasib di Jakarta.

Menurut Harry Asmar, di Maninjau memang ada tokoh PKI yang bernama Bachtaruddin, yang ikut mendirikan PKI di Sumbar. Namun itu, kata dia, itu sudah pasti bukanlah kakek Arteri Dahlan. Harry Asmar maupun Auzal Halim, sangat menyesalkan pernyataan Hasril Chaniago, yang kurang akurat dalam memberikan informasi, sehingga sangat merugikan Arteria Dahlan secara pribadi dan Partai PDI Perjuangan secara umum.

Sementara itu, Budayawan Sumbar Hasril Chaniago menjelaskan soal ucapannya itu. Hasril mengatakan, saat itu ia sedang menjelaskan dalam konteks demokrasi masyarakat Minangkabau.

“Jangan katakan saya menuduh Arteria keturunan PKI, bukan itu. Konteksnya demokrasi di Minangkabau. Arteria itu keluarga Masyumi di Maninjau, itu ada PKI, mereka saling menghormati,” kata Hasril kepada IDN Times, Rabu (9/9/2020). Hasril menjelaskan, keluarga Arteria Dahlan berasal dari daerah Maninjau, Sumbar. Bachtarudin masih sepupu pahlawan nasional, HR Rasuna Said.

“Bachtiaruddin yang menjadi anggota konstituante mewakili Sumbar itu masih bersepupu dengan neneknya Arteria, jadi kakek dari garis ibu, bukan kakek dari garis bapak,” kata Hasril.

“Jadi keluarga Arteria ini dia Masyumi, ini masih kakek dari garis ibu, matrilineal. Jadi Minang ini kan matrilineal, yang dari pihak ibu juga kakek kan. Saya bicaranya dalam konteks demokrasi orang Minang, bukan menuduh Arteria PKI. Saya tahu keluarga itu keluarga Masyumi dia, tolong tidak disalahpahami. Dan saya kasih tahu Arteria, dia benarkan,” ujarnya.

Arteria Dahlan dan keluarga besarnya membantah klaim bahwa kakek Arteria Dahlan adalah pendiri PKI di Sumatra Barat. Hasril Chaniago sendiri menyatakan dia tidak menuduh Arteria keturunan PKI.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta menelusuri poster itu denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Lewat penelusuran ini, ditemukan bahwa poster itu telah mengalami suntingan. Poster aslinya berisi nasihat yang berbunyi "Malam Tahun Baru 2019 No Bonceng, No Bencong, No Mabuk. Jangan Melalak. Ada Zikir, Ikut. Tak Ada, Tidur".
Poster ini pernah dimuat Serambinews.com dalam artikelnya yang berjudul "Nasehat Ustaz Abdul Somad untuk Anak Muda di Malam Tahun Baru 2019: Jangan Keluyuran, Minum Antimo" pada 31 Desember 2018. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa poster itu diambil dari akun Instagram UAS, @ustadzabdulsomad.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Instagram lama Ustaz Abdul Somad, @ustadzabdulsomad, yang memuat poster tentang Tahun Baru 2019.
Dikutip dari Banjarmasinpost.co.id, menyambut Tahun Baru 2019, Ustaz Abdul Somad memberikan pesan khusus kepada umat Islam, terutama generasi mudanya, lewat poster yang diunggah di akun Instagram-nya pada 15 Desember 2018. UAS mengingatkan generasi muda muslim agar tidak merayakan malam Tahun Baru 2019 dengan berhura-hura dan keluyuran.
Dalam poster yang menggunakan bahasa Minang itu, UAS mengingatkan bahwa anak-anak muda lebih baik mengisi malam tahun baru dengan mengikuti acara zikir. "Malam Tahun Baru 2019, No Bonceng, No Bencong dan No Mabuk. Jangan Melalak, Ada Zikir Ikut, Tak Ada, Tidur," demikian pesan UAS dalam poster tersebut. Dalam sehari, pesan UAS ini telah mendapatkan like sebanyak 317.382 dan dikomenteri puluhan warganet.
Meskipun begitu, pada akhir Juni 2019, akun Instagram UAS itu, @ustadzabdulsomad, dihapus. UAS pun membuat akun baru dengan nama @ustadzabdulsomad_official. Karena itu, poster ini tidak bisa lagi ditemukan di akun Instagram UAS.
Di Facebook milik Ustaz Abdul Somad, poster ini juga tidak bisa lagi ditemukan. Pasalnya, dikutip dari situs Hidayatullah.com, Facebook telah menghapus poster tentang malam Tahun Baru 2019 itu.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Ustaz Abdul Somad yang berisi poster tentang Tahun Baru 2019 mendapatkan peringatan dari Facebook sehingga tidak bisa dilihat oleh akun lain.
"Postingan Anda melanggar Standar Komunitas kami tentang ujaran kebencian. Orang lain tidak dapat melihat postingan Anda. Kami memiliki standar ini karena kami ingin diskusi di Facebook berjalan dengan penuh hormat," demikian penjelasan Facebook seperti dikutip dari foto yang dimuat oleh Hidayatullah.com.
Dalam foto ini, terlihat bagian atas poster UAS tentang Tahun Baru 2019 yang berwarna biru dengan aksen oranye dan putih itu. Poster tersebut diunggah oleh akun Facebook UAS, Ustadz Abdul Somad, pada 15 Desember 2018. UAS pun menuliskan narasi, "Buatkan dalam spanduk dan baliho, sebarkan."

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ustaz Abdul Somad menyebut Facebook haram dalam poster di atas, keliru. Poster itu adalah hasil suntingan. Dalam poster aslinya, yang diunggah oleh UAS sendiri di akun-akun media sosialnya, narasi yang tertulis adalah "Malam Tahun Baru 2019 No Bonceng, No Bencong, No Mabuk. Jangan Melalak. Ada Zikir, Ikut. Tak Ada, Tidur".
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, gambar tangkapan layar artikel yang memuat judul "Peneliti Australia Sebut: Jokowi 'Presiden Tak Berkemampuan' Tapi Memiliki Daya Rusak" adalah hasil suntingan. Situs IDN Today tidak pernah memuat artikel dengan judul tersebut.
Mula-mula, Tempo memasukkan kata kunci "Jokowi" dalam kolom pencarian situs IDN Today. Lewat cara ini, ditemukan satu artikel dengan foto Jokowi yang identik dengan foto dalam gambar tangkapan layar tersebut. Namun, artikel aslinya berjudul "Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden".
Artikel itu dimuat oleh IDN Today pada 4 September, sama dengan tanggal yang tertera dalam gambar tangkapan layar di atas. IDN Today mempublikasikan ulang artikel tersebut dari situs media Tribunnews yang menggunakan judul yang sama, yakni "Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden".
Artikel di Tribunnews itu bersumber dari berita di situs media ABC Indonesia. Berita ini berisi hasil wawancara ABC Indonesia dengan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute. Bland menjelaskan soal buku terbarunya yang berjudul "Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia".
Dalam buku setebal 180 halaman ini, Bland memaparkan bagaimana "seorang pembuat mebel" berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh "kontradiksi". "Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan," kata Bland.
Namun, saat memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elite politik ini telah berubah menjadi elite yang membangun dinasti politiknya sendiri. "Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih, malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar," ujar Ben.
"Kelemahan kepemimpinannya terungkap oleh krisis Covid-19. Pemerintahannya menunjukkan jejak-jejak buruk: tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu," tuturnya.
Sinopsis mengenai buku Bland itu juga dimuat oleh situs resmi Low Institute. Tertulis dalam laman tersebut bahwa Jokowi adalah sosok presiden perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan otoriterisme, keterbukaan dan proteksionisme, serta Islam dan pluralisme.
“Dari gubuk tepi sungai hingga istana presiden, Joko Widodo naik ke puncak politik Indonesia dengan gelombang harapan perubahan. Namun, enam tahun masa kepresidenannya, mantan pembuat furnitur ini berjuang untuk mewujudkan reformasi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Meski menjanjikan untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan Asia, Jokowi, begitu ia dikenal, tersendat di tengah krisis, dari Covid-19 hingga gerakan massa Islamis."
“Man of Contradictions, biografi berbahasa Inggris pertama Jokowi, berpendapat bahwa Jokowi adalah presiden perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan otoriterisme, keterbukaan dan proteksionisme, Islam dan pluralisme. Kisah luar biasa Jokowi menunjukkan apa yang mungkin terjadi di Indonesia - dan itu juga menunjukkan batasannya.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "peneliti Australia menyebut Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan tapi memiliki daya rusak" keliru. Gambar tangkapan layar yang memuat klaim tersebut merupakan hasil suntingan dari berita di situs IDN Today yang berjudul "Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden". Peneliti yang dimaksud, Ben Bland, pun tidak menyebut Presiden Jokowi tidak berkemampuan dan memiliki daya rusak. Sebagaimana yang tertulis dalam bukunya, "Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia", Bland menyebut Jokowi sebagai sosok presiden yang penuh kontradiksi. Namun, menurut Bland, kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa semua penduduk Indonesia akan dikenakan pajak karena NPWP dan NIK akan digabung adalah klaim yang salah.

Faktanya, tidak semua penduduk Indonesia. Hanya yang penghasilannya di atas Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan yang akan dikenakan pajak atau yang akan dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dikutip dari kumparan.com, Pemerintah memang berencana akan menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP menjadi satu data tunggal Single Indentity Number (SIN). Tujuannya untuk mensinkronkan dan validasi data wajib pajak.

Namun, belum rencana ini terealisasi, masyarakat sudah khawatir. Mereka beranggapan akan dipajaki, meskipun tak termasuk wajib pajak. Hal tersebut pun ditepis oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. Menurut Suryo, yang akan dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, hanya yang penghasilannya di atas Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan yang akan dikenakan pajak.

“Orang yang bayar pajak kan orang Indonesia, meskipun yang kena pajak yang PTKP kan. NPWP itu nomor identitas, sarana identifikasi sebenarnya,” kata Suryo di Gedung DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Rencana penggabungan NPWP dan NIK sebenarnya sudah lama mencuat. Namun belum bisa terwujud karena data yang ada masih tercecer, NIK sendiri berada di bawah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sementara NPWP di Ditjen Pajak.

Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, proses sinkronisasi data itu terus berlangsung hingga saat ini. Sayangnya, dia tak menjelaskan lebih lanjut kapan target penggabungan NPWP dan NIK menjadi SIN selesai dilakukan.

Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, bila hal itu digabungkan akan membuat pengawasan pahak semakin efektif, sehingga nantinya wajib pajak bisa dipantau dengan mudah.

Tidak semua penduduk Indonesia. Hanya yang penghasilannya di atas Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan yang akan dikenakan pajak atau yang akan dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).