Dari hasil penelusuran, klaim kedua akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Faktanya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membantahnya dengan membagikan tangkapan layar unggahan, yang memuat klaim tersebut dengan label hoaks.

Humas Pemprov Sumut melalui media sosial Facebook resminya menyatakan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Klarifikasi juga dituturkan oleh akun Facebook A Hafeez Harahap selaku wali santri Pesantren Al Azhar Asy Syarif bahwa dirinya bersaksi berita tersebut adalah hoaks dan fitnah terhadap pesantren dan Gubernur Sumut.

“Sebagai wali santri Pesantren Al Azhar Asy Syarif, Saya bersaksi bahwa berita ini adalah HOAX. Ini adalah FITNAH terhadap pesantren dan Gubernur Sumut. Aktivitas pesantren masih berlangsung dengan baik. Protokol kesehatan sangat ketat dilakukan oleh pihak pesantren.” Unggah akun Facebook Hafeez Harahap, Kamis (8/10).

Berdasar dari seluruh referensi, unggahan akun Facebook Opini Nasional dan Santri Socmed yang menklaim bahwa Gubernur Edy Rahmayadi menutup pesantren milik Yayasan Maratua Simanjuntak dan melarang kegiatan belajar siswa hingga menyekap guru adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.

Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan gambar yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook Wati, diketahui bahwa informasi yang terdapat di dalamnya merupakan gambaran ilustrasi pembangunan yang ada di Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui mesin pencarian gambar milik Google, gambar yang digunakan diketahui tidak mewakili konteks yang diberitakan. Foto pada unggahan tersebut diketahui merupakan gambar ilustrasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kawasan Pantai Marina Bukit Pramuka, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan pada seluruh referensi yang ada, klaim ilustrasi pembangunan jalur pesisir Motewe itu termasuk hoaks dengan kategori konten yang salah.

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri berita di Warta Kota yang gambar tangkapan layarnya dibagikan oleh akun Neri Firmanty. Hasilnya, ditemukan bahwa situs itu memang pernah memuat berita dengan judul "Perpres Disiapkan, Guru dan Dosen Bakal Masuk Kelompok Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19". Berita ini dipublikasikan pada 29 September 2020.
Menurut berita tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menuturkan dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Ia memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan. “Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama,” ujar Muhadjir pada 28 September 2020.
Berita ini juga melaporkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal mengatur peta jalan atau road mapterkait vaksinasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 28 September 2020.
Tempo kemudian menelusuri Perpres yang dimaksud. Hasilnya, di situs resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ditemukan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang terbit pada 6 Oktober 2020.
Menurut Pasal 13 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 ini, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam pelaksanaannya, Kemenkes menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. Terkait hal itu, Kemenkes mesti memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Berdasarkan arsip berita Tempo, pada 12 Oktober 2020, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah memetakan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan vaksin, penduduk dan wilayah berisiko, tahapan pemakaian, serta indeks pemakaian. Pemetaan itu pun didasarkan pada kelompok prioritas yang memiliki tingkat kerentanan terkena virus yang tinggi dan memiliki fungsi penting dan peran strategis dalam melakukan pelayanan publik.
"Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19, seperti tenaga medis, paramediscontact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual pada 12 Oktober 2020.
Kelompok prioritas kedua adalah tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang dengan kebutuhan sekitar 11 juta dosis vaksin. Kelompok prioritas ketiga adalah seluruh tenaga pendidik, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/sederajat, hingga perguruan tinggi sebanyak 4,3 juta orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 8,7 juta dosis.
Kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Sementara kelompok prioritas kelima adalah penerima BPJS bantuan iuran sebanyak 86 juta orang dengan kebutuhan 173 juta dosis. Di luar itu, vaksin juga diberikan kepada masyarakat yang berusia 19-59 tahun dan pelaku usaha lainnya yang berjumlah sekitar 57 juta orang dengan kebutuhan 115 juta dosis. Dengan demikian, totalnya, sekitar 160 juta orang akan diberikan vaksin Covid-19 dengan kebutuhan 320 juta dosis.
Konferensi pers virtual oleh Airlangga itu juga diberitakan oleh Media Indonesia pada 12 Oktober 2020. Dalam berita ini, disinggung lima kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Lima kelompok ini sama dengan yang tertulis dalam berita Tempo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "guru dan dosen, termasuk ustaz, serta anak-anak termasuk dalam kelompok pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19, tapi anggota kabinet, TNI, Polri, dan ASN tidak termasuk dalam kelompok pertama bahkan kedua" menyesatkan. Pemerintah telah memetakan lima kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Pertama, garda terdepan penanganan Covid-19, seperti tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik yang mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya. Kedua, tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi. Ketiga, tenaga pendidik, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/sederajat, hingga perguruan tinggi. Keempat, aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif). Sementara kelima, penerima BPJS bantuan iuran.
SITI AISAH
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirim

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "pesan telak Kopassus untuk PKI" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa narasi tersebut telah beredar di internet sejak 2017 silam.
Dikutip dari berita di JPNN pada 3 Oktober 2017, isu tentang kebangkitan PKI memang marak beredar di dunia maya. Bahkan, ada yang mencatut nama presiden, Wakil Ketua DPR, Kapolri, hingga Kopassus. Ketika itu, beredar artikel yang berjudul "Gempar...segera dibaca sebelum dihapus...!! Pesan telak Kopassus untuk PKI yang sekarang mulai bangkit!!..Waspada..."
Saat dikonfirmasi, Kepala Penerangan Kopassus ketika itu, Letnan Kolonel Joko Tri Hadimantoyo, menegaskan bahwa informasi tersebut hoaks dan mencatut nama instansinya. "Jangan percaya yang mengatasnamakan Kopassus kalau tidak dari media resmi kami," katanya. Joko pun berharap polisi menindak pembuat hoaks tersebut.
Detik.com juga memberitakan bantahan dari Joko tersebut terhadap tulisan terkait PKI yang berjudul "Pesan Telak dari Kopassus #3077" pada 28 September 2017. Menurut Joko, tulisan itu bukan berasal dari Kopassus. Joko mengatakan bahwa tulisan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menambahkannya dengan foto Kopassus yang bisa diambil di mana saja.
Akun Twitter resmi Kopassus, @penkopassus, pun telah menyatakan bahwa informasi itu hoaks. Dalam cuitannya pada 28 September 2017, Kopassus mengunggah gambar tangkapan layar tulisan berjudul "Pesan Telak dari Kopassus #3077" tersebut yang telah dibubuhi dengan stempel "hoax". Kopassus menulis, "Pemberitaan ini hoaks! Kepada semua masyarakat, harus lebih bijak dalam menanggapi pemberitaan di media sosial."
Pada Mei 2019, narasi serupa kembali beredar. Ketika itu, tulisan yang menyebar serupa dengan tulisan yang beredar saat ini. "Nama kalian sudah ada dalam daftar target kami walaupun kalian bersembunyi di balik partai politik," demikian narasi yang tertera dalam tulisan tersebut. Narasi ini pun dilengkapi dengan gambar yang memuat teks "Gempar.. Segera dibaca sebelum dihapus...!! Pesan Telak Kopassus Untuk PKI Yang Sekarang Mulai Bangkit !!.." Narasi tersebut telah diverifikasi oleh Liputan6.com dan dinyatakan sebagai hoaks.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Kopassus berpesan siap hancurkan PKI meski berada di balik partai politik" keliru. Klaim ini telah beredar sejak lama dan disertai dengan narasi yang serupa, yakni "Pesan Telak Kopassus untuk PKI". Narasi tersebut telah dibantah oleh Kopassus, yang menyatakannya sebagai hoaks yang mencatut nama institusinya.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id