Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa ada artikel berjudul “Arief Budiman: Andai Trump Mengizinkan Saya Membantu Pasti Dia Bisa Menang” adalah klaim yang keliru.

Faktanya, gambar itu adalah gambar hasil editan atau suntingan. Judul asli artikel pada gambar itu adalah “4 Fakta Kotak Suara Kardus untuk Pemilu 2019”. Artikel ini dimuat di situs Liputan6.com pada 18 Desember 2018.

Foto itu diberi keterangan sebagai berikut: “Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan kotak suara Pemilu 2019. (Liputan6.com/Raden Trimutia Hatta)”. Dikutip dari Liputan6, saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memamerkan kotak suara untuk Pemilu 2019.

Salah satu akun Instagram membagikan cuplikan video dari Presiden Immanuel Macron dari Prancis yang dilempari telur oleh orang yang tidak dikenal.

Dalam narasinya, pemilik akun dengan nama @pengetahuanagama ini menyatakan bahwa, aksi pelemparan telur itu dikarenakan Presiden Macron telah menghina dan melecehkan agama Islam.

Namun dari hasil penelusuran, diketahui bahwa video itu direkam pada bulan Maret tahun 2017. Pelemparan telur di video tersebut bukan dikarenakan Presiden Macron yang telah menghina Islam. Faktanya video tersebut adalah video yang merekam kedatangan Macron ke Pameran Pertanian di Paris, untuk melakukan kampanye. Pelemparan dilakukan karena ada beberapa pihak yang tidak sepakat jika Prancis dipimpin oleh sosok yang berhaluan politik sentris.

Maka dapat disimpulkan bahwa narasi tentang pelemparan kepada Presiden Macron karena telah menghina dan melecehkan agama Islam merupakan hoaks kategori False Context atau konten yang salah.

Hasil periksa fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Namun faktanya, video tersebut adalah video lama ketika Presiden Macron melakukan kampanye di Paris pada tahun 2017 di sebuah acara Pameran Pertanian. Pelemparan itu dilakukan karena beberapa pihak tidak sepakat jika Prancis akan dipimpin oleh sosok yang berhaluan politik sentris.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya dengan reverse image tool Yandex dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut telah beredar di internet sejak November 2017 dan tidak terkait dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam yang merespons pembunuhan Samuel Paty.
Video yang sama pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Shah_Khalid Khan pada 13 November 2017 dengan judul “During the payment of Friday prayers in France, the wing of the unbelievers reminded the Mushrikine”. Video identik lainnya juga pernah diunggah oleh kanal Tanu Plaza pada 31 Mei 2018 dengan judul “Muslim in Ramzan praying namaz on street road side”.
Video yang diambil dari peristiwa yang sama juga pernah diunggah oleh kanal milik Associated Press, AP Archive, pada 15 November 2017. Terdapat beberapa kesamaan antara video milik AP dengan video yang beredar. Salah satunya, seorang jamaah yang mengenakan jubah dengan motif garis yang berwarna hitam-putih. Dalam video yang beredar, jamaah tersebut terlihat di menit 1:17. Sementara dalam video milik AP, jamaah yang sama terlihat di menit 1:59.
Video milik AP ini diberi judul “Paris suburb tries to stop Muslim street prayers”. Dalam keterangannya, AP menulis bahwa peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Jumat, 10 November 2017, di jalanan wilayah Clichy, Kota Paris, Prancis. Ketika itu, Wali Kota Clichy Remi Muzeau dan warganya memprotes para muslim yang telah beribadah di sebuah jalan di wilayahnya selama berbulan-bulan. Perselisihan ini mencerminkan masalah nasional yang terjadi di Prancis, yakni kekurangan masjid.
Polisi membentuk barikade di tengah puluhan muslim yang mencoba berdoa di jalanan Clichy dan ratusan demonstran yang mencoba menghentikan mereka. Saat para muslim meneriakkan kalimat "Allahu akbar", atau "Tuhan Maha Besar" dalam bahasa Arab, para demonstran menyanyikan lagu kebangsaan Prancis "La Marseillaise".
Peristiwa tersebut juga diberitakan oleh BBC pada 10 November 2017. Menurut laporan BBC, sekitar 100 politikus Prancis berbaris di sebuah jalan di Clichy, pinggiran Kota Paris, untuk memprotes umat Islam yang menggelar salat Jumat di depan umum. Para politikus itu, yang mengenakan selempang dengan warna bendera Prancis dan menyanyikan lagu kebangsaan, mendatangi sekitar 200 jemaah di jalan tersebut.
Polisi berusaha memisahkan kedua kelompok itu, namun beberapa bentrokan kecil terjadi. Para kritikus mengatakan salat di ruang publik tidak dapat diterima dalam sistem sekuler Prancis yang ketat. Namun, para jamaah mengatakan bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk beribadah sejak pemerintah kota mengambil alih tempat yang biasa mereka gunakan untuk salat pada Maret 2017.
Dilansir dari The Local, muslim setempat menggunakan jalanan untuk berdoa sebagai bentuk protes terhadap keputusan wali kota yang menutup tempat salat yang biasa mereka gunakan. Sekitar 5 ribu jamaah muslim salat di tempat itu setiap harinya. Pemerintah membuka masjid baru untuk mereka, tapi jaraknya 1,5 kilometer, dan jamaah mengatakan tempat tersebut sulit dijangkau.
Protes ini mereka tujukan untuk menekan dewan lokal menyetujui dibukanya ruang salat di pusat Clichy. Tapi protes itu membuat marah pejabat lokal, yang telah meminta pemerintah pusat untuk campur tangan, dan menyatakan bahwa berdoa di jalan ilegal di Prancis. "Ruang publik tidak bisa diambil alih secara ilegal," kata Presiden Ile-de-France Valerie Pecresse. "Kami berada di negara di mana kami tidak berdoa di jalan, aturan hukum."
Dalam artikel The Local ini, terdapat tautan cuitan jurnalis Prancis Theo Maneval yang memuat video demonstrasi pada 10 November 2017 itu. Dalam video tersebut, terlihat bahwa demonstrasi itu digelar di depan sebuah bank bernama Credit Mutuel. Bank ini juga terlihat dalam video yang beredar.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, unggahan akun Facebook Info Menarik menyesatkan. Video dalam unggahan itu memang diambil di Prancis, namun tidak terkait dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron soal Islam sebagai respons atas pembunuhan Samuel Paty. Peristiwa dalam video itu terjadi pada 10 November 2017, jauh sebelum peristiwa pembunuhan Paty pada 16 Oktober 2020.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memeriksa klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri informasi terkait dengan memasukkan kata kunci “48 people died in South Korea after receiving Covid-19 vaccine” di mesin pencari Google. Namun, tidak ditemukan berita dari media-media kredibel yang memuat informasi tersebut. Tempo juga menelusuri pemberitaan Reuters terkait kejadian itu, namun tidak ditemukan pula artikel yang menyatakan 48 warga Korsel meninggal setelah menerima vaksin Covid-19. Tempo hanya menemukan pemberitaan terkait adanya warga Korsel yang meninggal setelah menerima vaksin flu.
Dilansir dari berita Reuters pada 24 Oktober 2020, menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korsel (KDCA), jumlah warga Kosel yang meninggal setelah menerima vaksin flu telah meningkat menjadi 48 orang. Meskipun begitu, pemberian vaksin kepada warga akan tetap dilanjutkan untuk mengurangi kemungkinan terkena wabah secara bersamaan, yakni flu dan Covid-19, saat musim dingin.
Direktur KDCA Jeong Eun-kyung mengatakan bahwa lembaganya tidak menemukan hubungan langsung antara pemberian vaksin flu dengan kematian 26 korban yang telah diselidiki. Sekitar 20 hasil otopsi awal kepolisian dan Layanan Forensik Nasional Korsel menunjukkan 13 korban meninggal karena penyakit kardiovaskular, serebrovaskular, dan penyakit lain yang tidak disebabkan oleh vaksinasi.
Jeong pun memaparkan tindakan pencegahan yang harus dilakukan sebelum menerima vaksin, seperti minum air yang cukup dan memberi tahu petugas kesehatan tentang kondisi medis penerima vaksin. Dia juga menyarankan penerima vaksin untuk menunggu 15-30 menit sebelum meninggalkan klinik tempat mereka disuntik vaksin. “Jika memungkinkan, dapatkan vaksin flu saat cuaca hangat, karena ada kekhawatiran bahwa suhu rendah dapat mempengaruhi penyakit kardiovaskular atau penyakit serebrovaskular,” katanya.
Hal itu juga diberitakan oleh NY Daily News pada 26 Oktober 2020. Menurut laporan NY Daily News, Korsel akan meneruskan vaksinasi flu, mengingat 48 kematian tersebut terjadi karena penyebab lain yang tidak terkait dengan vaksin. Meskipun begitu, Singapura untuk sementara menghentikan penggunaan dua jenis vaksin flu sembari terus mengevaluasinya. Di seluruh dunia, negara-negara melakukan vaksinasi terhadap flu dengan harapan terhindar dari epidemi ganda, mengingat musim flu semakin dekat dan kasus Covid-19 semakin meningkat. 
Dilansir dari Kompas.com pada 29 Oktober 2020, Singapura menjadi negara pertama yang mengumumkan penghentian penggunaan dua vaksin flu secara terbuka. Dua vaksin itu adalah SKYCellflu Quadrivalent dan VaxigripTetra. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan  sekaligus meredam kepanikan publik yang muncul setelah adanya berita mengenai kematian di Korsel karena vaksinasi flu. Meskipun begitu, di Singapura, belum ada laporan kematian akibat vaksinasi flu.
Presiden Korsel Moon Jae-in mengatakan kematian tersebut tidak berhubungan dengan vaksin flu. Menurut dia, kematian terjadi pada mereka yang berusia 60-an tahun atau lebih dengan kondisi kesehatan yang sudah mendasari sebelumnya. Asosiasi Medis Korsel sempat merekomendasikan penangguhan sementara vaksinasi flu. Namun, berdasarkan hasil investigasi dan otopsi, dari 46 kasus, kematian sama sekali tidak terkait dengan vaksin.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ( CDC ), dalam panduan di situs resminya, “Vaksin flu tidak akan melindungi diri dari Covid-19. Namun, vaksinasi flu memiliki banyak manfaat penting lainnya. Vaksin flu telah terbukti mengurangi risiko penyakit flu, rawat inap, dan kematian. Mendapatkan vaksin pada flu musim gugur ini akan menjadi lebih penting dari sebelumnya, tidak hanya untuk mengurangi risiko flu, tapi juga untuk membantu melindungi potensi kelangkaan sumber daya perawatan kesehatan.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa “48 warga Korsel meninggal setelah menerima vaksin Covid-19” keliru. Sebanyak 48 warga Korsel memang meninggal usai mendapatkan vaksin, tapi vaksin flu, bukan vaksin Covid-19. Meskipun begitu, menurut hasil investigasi dan otopsi otoritas Korsel, tidak ada hubungan langsung antara pemberian vaksin flu dengan kematian korban yang telah diselidiki. Sekitar 20 hasil otopsi awal menunjukkan 13 orang meninggal karena penyakit kardiovaskular, serebrovaskular, dan penyakit lain yang tidak disebabkan oleh vaksinasi.
SITI AISAH
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id