Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri pemberitaan dari media kredibel dengan memasukkan kata kunci terkait ke mesin pencari Google. Namun, tidak ditemukan berita yang menyebut pemerintah menjual murah batu bara dengan harga Rp 103 ribu atau sekitar US$ 7,26 (kurs Rp 14.191) per ton, termasuk ke Cina.
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan tentang harga kontrak futures batu bara termal Newcastle. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam perdagangan pada 2 Desember 2020, harga kontrak memang menguat 2,36 persen ke US$ 71,45 per ton. Kenaikan ini salah satunya didorong oleh kabar telah direstuinya penggunaan darurat vaksin Covid-19 Pfizer dan BioNTech oleh pemerintah Inggris.
Kenaikan harga batu bara itu pun mengerek Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia. Dikutip dari Republika.co.id, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan HBA pada Desember 2020 naik 7,07 persen dari bulan sebelumnya menjadi US$ 59,65 per ton. Pada November 2020, HBA sebesar US$ 55,71 per ton.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan naiknya harga batu bara Indonesia juga tak lepas dari meningkatnya permintaan pasar global. "Jepang, Korea Selatan, dan India sedang gencar-gencarnya melakukan impor batu bara dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan industri domestik mereka. Ini menandakan pulihnya industri di negara-negara tersebut," katanya.
Dalam laporan CNBC Indonesia, Agung menuturkan bahwa faktor lain yang turut memicu penguatan HBA adalah penandatanganan kesepakatan peningkatan ekspor batu bara Indonesia ke Cina. Dilansir dari Kompas.com, memang baru saja ditandatangani kerja sama antara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dengan China Coal Transportation and Distribution (CCTDA) terkait ekspor batu bara.
Lewat perjanjian itu, CCTDA akan membeli batu bara Indonesia senilai US$ 1,46 miliar atau setara Rp 20,6 triliun (kurs Rp 14.109). Menurut Agung, hasil kesepakatan tersebut diproyeksi mampu mendongkrak nilai batu bara yang sempat mengalami kelesuan di tengah pandemi Covid-19. Ia menambahkan, kerja sama ini berawal dari kunjungan kerja pemerintah ke Cina yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi beberapa bulan lalu.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan kesepakatan penjualan batu bara Indonesia ke Cina itu akan meningkatkan volume perdagangan. Selain menyepakati kebijakan ekspor jangka panjang, kerja sama ini juga memfasilitasi produsen batu bara di Indonesia dengan pihak pembeli di Cina dan meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara. "Ini merupakan bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara untuk mencapai volume perdagangan 200 juta ton di tahun 2021," ujarnya.
Namun, saat dihubungi Tempo, Hendra membantah bahwa nilai perjanjian sebesar US$ 1,46 miliar itu setara dengan 200 juta ton batu bara, yang artinya harga per ton hanya US$ 7,3 atau sekitar Rp 103 ribu, seperti yang tercantum dalam poster yang beredar. Dia menjelaskan nilai kerja sama sebesar US$ 1,46 miliar itu adalah komitmen yang telah dibuat oleh beberapa perusahaan batu bara di Indonesia dengan perusahaan Cina hingga tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, yakni 25 November 2020. Sementara 200 juta ton adalah target volume perdagangan batu bara yang ingin dicapai antara Indonesia dan Cina hingga 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa terjadi obral batu bara ke Cina di tengah ribut-ribut kasus pemimpin FPI Rizieq Shihab, keliru. Pada 2 Desember 2020, harga kontrak futures batu bara termal Newcastle memang mencapai US$ 71,45 per ton. Namun, hal ini justru ikut mengerek HBA Indonesia pada Desember 2020 menjadi US$ 59,65 per ton. Naiknya HBA itu juga tak lepas dari penandatanganan kesepakatan antara APBI dan CCTDA yang akan membeli batu bara Indonesia senilai US$ 1,46 miliar. Nilai itu pun bukan untuk 200 juta ton batu bara, yang artinya harga per ton hanya US$ 7,3 atau sekitar Rp 103 ribu, seperti yang tercantum dalam poster di atas.
ZAINAL ISHAQ | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital kedua foto di atas denganreverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa salah satu foto, yakni foto pria yang memegang senapan, tidak terkait dengan aksi teror di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, pada 27 November 2020.
Foto tersebut pernah dimuat oleh Kumparan.com pada 8 November 2020 dalam artikelnya yang berjudul “Bojes, DPO MIT Poso Pernah Muncul di Palu pada 2019”. Kumparan.com memberikan keterangan bahwa pria itu adalah Wahid alias Aan alias Bojes, salah satu anggota kelompok Muhajidin Indonesia Timur (MIT) Poso, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dilansir dari Detik.com, pada 17 November 2020, dua anggota kelompok MIT yang masuk dalam DPO ditembak mati oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Tinombala di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Didik Supranoto, dua DPO itu adalah Wahid alias Aan alias Bojes dan Aziz Arifin alias Aziz yang sempat terendus berkeliaran di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Adapun foto lainnya, yang menunjukkan seorang pria yang tewas, belum terkonfirmasi. Meskipun demikian, wajah pria dalam foto ini identik dengan wajah Wahid alias Aan alias Bojes.
Pasca aksi teror di Desa Lembantongoa, Sigi, yang menewaskan empat orang dalam satu keluarga itu, Polri telah menurunkan Satgas Tinombala ke wilayah tersebut pada akhir November lalu. Namun, hingga 3 Desember 2020, berdasarkan pemberitaan media, belum ada pelaku aksi teror tersebut yang ditangkap oleh Polri. Tidak ada pula peristiwa ditembak matinya dua anggota MIT yang terkait dengan teror tersebut. Saat ini, satgas masih memburu Ali Kalora, pentolan MIT yang disebut sebagai dalang pembantaian di Sigi.
Satgas Tinombala pun justru dikritik. Dilansir dari arsip berita Tempo, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala. Pasalnya, ribuan personil TNI-Polri sudah diterjunkan bertahun-tahun untuk memburu kelompok MIT yang jumlahnya tidak sampai 20 orang. Namun, tugas itu tak kunjung selesai.
Menurut Khairul, kemunculan kelompok MIT yang ditengarai sebagai dalang pembunuhan satu keluarga di Desa Lembantongoa, Sigi, menandakan bahwa Satgas Tinombala gagal menghentikan konsolidasi dan eksistensi MIT. Ia pun mengaku sempat khawatir ketika Satgas Tinombala hibernasi dan akhirnya mengakibatkan organisasi MIT bisa berkonsolidasi dan kembali eksis.
Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan hal serupa. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala yang sudah berjalan sejak 2016 di Poso, Sulawesi Tengah. Masa tugas Satgas ini akan rampung pada akhir Desember 2020. "Operasi keamanan yang dilakukan harus lebih terencana dan terukur sehingga menghasilkan kerja yang efektif untuk mengatasi itu," kata Al Araf saat dihubungi Tempo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto dan klaim bahwa dua pelaku teror di Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, yang diduga merupakan anggota MIT telah ditembak mati, keliru. Satu dari dua foto di atas merupakan foto Wahid alias Aan alias Bojes, salah satu anggota kelompok MIT Poso yang masuk dalam DPO yang ditembak mati oleh Densus 88 pada pertengahan November 2020. Hingga 3 Desember 2020, Satgas Tinombala yang diterjunkan Polri ke Sigi pun belum menangkap pelaku aksi teror di Sigi yang diduga dilakukan oleh anggota MIT.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Sebuah postingan beredar dengan klaim bahwa Jokowi memecat Menko Polhukam, Mahfud MD. Nama akun Facebook Puri A Wahid ini membagikannya dengan menyertakan sebuah link Youtube.

Di awal video terdapat cuplikan pidato Presiden Jokowi yang mengucapkan kalimat bahwa tidak segan-segan untuk mencopot menteri. Namun di dalam video, tidak ada pernyataan bahwa Presiden Jokowi akan atau telah memecat Mahfud MD dari jabatannya saat ini sebagai Menko Polhukam. Diketahui cuplikan video itu merupakan video pidato Joko Widodo, setelah dilantik menjadi presiden pada tahun 2019. Ucapan tentang pemecatan menteri merupakan janji Jokowi jika menteri dalam kabinetnya tidak serius bekerja. Jadi bukan pernyataan tentang pemecatan atau pencopotan Mahfud MD.

Selanjutnya, tidak ditemukan artikel yang membahas tentang berita terkait pencopotan Menteri Mahfud MD. Pernyataan di dalam video merupakan pandangan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dedi menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan rugi jika harus memecat Menko Polhukam, Mahfud MD jika tidak serius dalam menindak kepala daerah yang membiarkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa video dengan judul yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo memecat Menteri Polhukam, Mahfud MD adalah hoaks kategori konteks yang salah.

Hasil periksa fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, video itu bukan pidato pemecatan menteri oleh Presiden Joko Widodo. Tapi, video tersebut merupakan video pidato Presiden terpilih Joko Widodo pada Oktober 2019.

Akun Facebok bernama Brian Syaputra membagikan postingan berupa gambar dalam grup Pilkada Halmahera Selatan 2020. Postingan yang mendapat likes sebanyak 11 dan 5 komentar memperlihatkan foto Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba, berpose dua jari. Foto tersebut kemudian diklaim oleh akun Brian bahwa Bupati Halsel telah menetapkan pilihannya pada paslon nomor 2 yakni Usman Sidik-Hassan Ali.

Setelah dilakukan penelusuran dengan pencarian gambar Google, didapati bahwa foto tersebut telah beredar sejak Agustus 2020. Gambar yang sama persis dimuat di kanal berita indotimur.com pada tanggal 07 Agustus 2020 disertai dengan keterangan gambar “Gubernur bersama Bupati Halsel saat menghadiri halal bihalal di Desa Bibinoi”. Gambar yang sama persis juga ditemukan di akun Twitter @KasubaBahrain yang diposting pada tanggal 24 Agustus 2020.

Penelusuran pun dilanjutkan untuk mengetahui konteks situasi yang terjadi di dalam foto. Dilansir dalam artikel berita Indotimur.com yang berjudul “Pemprov Malut Gelontorkan Anggaran Rp 35 Miliar Untuk Jalan Lingkar Bacan Timur Tengah dan Selatan”, saat itu Bupati Halsel bertemu dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, pada tanggal 06 Agustus 2020 bertepatan dengan momen halal bihalal di Desa Bibinoi. Keduanya membahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan lingkar pulau Bacan bagian timur, diantaranya jalan keliling Wayaua, Bibinoi, Pigaraja dan Silang.

Informasi serupa juga didapatkan di akun Facebook Bahrain-Lutfi #merahputih yang menyebutkan bahwa Pemrov Maluku Utara dan Bupati Halsel berkoordinasi mengenai pembangunan Infrastruktur berupa jalan dan jembatan di pesisir Bacan Timur, Tengah dan Selatan.

Lebih lanjut, pose dua jari oleh Bupati Halmahera Selatan juga tidak menyiratkan dukungan pada nomor paslon 2. Karena sebagaimana dilansir dari website resmi KPU Halmahera Selatan, pengumuman resmi nomor paslon baru dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020. Hal ini menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan foto pose dua jari oleh Bupati Bahrain yang telah beredar sejak Bulan Agustus 2020 silam.

Dari berbagai data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa, foto Bupati Bahrain Kasuba yang berpose 2 jari tidak ada keterkaitan dengan dukungannya kepada paslon nomor 2 di Pilkada Halmahera Selatan. Adapun situasi yang melatar belakangi saat itu bukanlah dalam rangka kampanye tetapi berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk membahas pembangunan Infrastruktur. Selain itu, tidak mungkin Bupati Bahrain menyatakan dukungannya pada paslon nomor urut 2 karena KPU Halmahera Selatan baru menetapkan nomor urut paslon pada bulan September, sedangkan foto yang diklaim terjadi di bulan Agustus 2020. Sehingga klaim bahwa Bupati Bahrain mendukung paslon nomor urut 2 Pilkada Halsel 2020 adalah HOAX dan termasuk kategori FALSE CONTEXT.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Klaim yang tidak benar. Faktanya, foto tersebut telah beredar sejak bulan Agustus 2020, sedangkan KPU Halmahera Selatan baru menetapkan secara resmi nomor urut paslon pada bulan September 2020. Adapun kondisi saat itu bukan dalam rangka kampanye, namun Bupati tengah melakukan koordinasi pembangunan Infrastruktur dengan Pemrov Maluku Utara.