Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, video berita tersebut memang pernah dirilis CNN Indonesia pada 18 September 2020. Namun, dalam video tersebut, tidak ada penjelasan bahwa vaksin dari Cina akan membunuh warga, termasuk di Indonesia.
Berita tersebut memuat penjelasan seputar hasil penelitian Professor Nidom Foundation (PNF) tentang potensi antibody-dependent enhancement (ADE) pada virus Corona penyebab Covid-19, SARS-CoV-2. Artinya, terdapat potensi peningkatan keganasan virus setelah vaksinasi.
Tempo pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada Chairul Anwar Nidom terkait fenomena ADE itu. Menurut dia, efek ADE bisa terjadi pada SARS-CoV-2, tapi bisa juga tidak. Sehingga, hal ini perlu menjadi pertimbangan utama sebelum vaksin, apapun jenisnya, diberikan kepada masyarakat.
Menurut dia, ada dua macam vaksin yang akan diedarkan secara global, yaitu vaksin yang hanya membentuk antibodi humoral (darah), seperti vaksin Sinovac dan vaksin Sinopharm, serta vaksin yang membentuk antibodi humoral sekaligus antibodi selular, seperti vaksin Pfizer.
“Selama ini, yang pernah terjadi adanya efek ADE adalah pada vaksin yang menghasilkan antibodi humoral, seperti vaksin demam berdarah serta kandidat vaksin SARS yang diberikan kepada hewan monyet yang menimbulkan kerusakan paru (pneumonia) yang hebat,” kata Nidom pada 23 Desember 2020.
Menurut dia, penggunaan vaksin atas virus baru, seperti SARS-CoV-2, diperlukan kehati-hatian yang tinggi. “Jangan hanya mempertimbangkan proses pembuatan vaksinnya saja, tapi juga reaksi virusnya,” katanya. Vaksinasi, menurut dia, juga seharusnya bukan satu-satunya cara yang diambil.
Pasalnya, pengendalian Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sudah sangat efektif, asal dilakukan dengan disiplin yang tinggi dari semua level masyarakat. “Masih ada kematian itu banyak terjadi akibat komorbid dan mekanisme di hilir (rumah sakit, dan lain-lain).”
Namun, kekhawatiran Nidom terkait ADE tersebut dibantah oleh Kusnandi Rusmil, profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menurut dia, fenomena ADE tidak terjadi pada SARS-CoV-2. Dia menegaskan fenomena ADE sudah menjadi perhatian dalam riset pengembangan vaksin Covid-19.
Hal itu termasuk vaksin Sinovac yang riset uji klinisnya di Bandung, Jawa Barat, dipimpin oleh Kusnandi. "ADE sejauh ini hanya terlihat pada Dengue dan sejenisnya dan tidak pada virus lain," kata Kusnandi dalam keterangan tertulisnya pada 5 Oktober 2020.
Fenomena ADE yang terlihat pada kasus MERS, SARS, Ebola, dan HIV, seperti juga dinyatakan dalam literatur Nidom, kata Kusnandi, hanya ditemukan in silico dan in vitro atau percobaan di cawan petri laboratorium. "Tidak menggambarkan fenomena di manusia," kata guru besar Ilmu Kesehatan Anak itu.
Untuk SARS-CoV-2, menurut Kusnandi, telah diselidiki sejak uji praklinis, dan kandidat vaksin yang ada dinyatakan aman dari fenomena ADE. Baik pada tikus maupun monyet yang menjadi model percobaan, tidak didapati patologi pada darah maupun paru-paru yang mungkin terjadi bila efek ADE eksis.
"Saat ini, sudah lebih dari 140 calon vaksin dibuat, sebagian di antaranya sudah dalam tahap uji klinis pada manusia, dan hingga saat ini belum ada bukti terjadinya ADE," katanya sambil menambahkan, "Namun, kewaspadaan dan monitoring terhadap keamanan vaksin tetap harus dilakukan."
Tidak ditemukan efek ADE dalam hasil uji klinis vaksin lain
Menurut organisasi cek fakta yang fokus pada isu kesehatan, Health Feed Back, dalam artikelnya pada 21 November 2020, meski secara teoritis ADE bisa muncul karena efek vaksin Covid-19, hasil uji klinis beberapa vaksin belum menunjukkan bahwa peserta yang menerima vaksin mengalami peningkatan keparahan penyakit dibandingkan yang tidak divaksin. Para ilmuwan terus mendorong pemantauan keamanan yang ketat untuk sepenuhnya menyingkirkan ADE sebagai efek samping potensial.
Sanjay Mishra, staf ilmuwan Pusat Medis Universitas Vanderbilt, menjelaskan belum ada peran pasti ADE dalam Covid-19, meski kekhawatiran atas hal itu muncul. Kandidat vaksin utama yang sejauh ini telah memasuki tahap uji coba fase 3 skala besar, seperti Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca, tidak menunjukkan masalah keamanan yang serius. Namun, dia menyarankan untuk tetap mencermati bukti yang lebih baik untuk sepenuhnya menyingkirkan ADE, meski sejauh ini belum ada bukti ADE yang ditemukan.
Sebagai catatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat ( FDA ) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Pfizer bersama BioNTech. Keputusan ini didasarkan pada data lebih dari 43 ribu relawan yang telah menerima suntikan vaksin kedua. Vaksin itu disebut aman, di mana uji coba menemukan efek samping yang umum terjadi, seperti kelelahan, sakit kepala, demam, dan empat kasus bell’s palsy. Tidak ditemukan keparahan penyakit karena fenomena ADE.
Angeline Rouers, peneliti di Jaringan Imunologi Singapura, menjelaskan potensi ADE pada virus Corona baru lewat demonstrasi in vitro (simulasi komputer). Mekanisme in vivo mungkin berbeda, dan juga tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat menginfeksi makrofag, sel yang berfungsi untuk menstimulasikan limfosit dan sel imun lainnya untuk merespon patogen.
"Faktanya, ADE adalah respons imun yang terkenal di kalangan ilmuwan dan dijelaskan dalam buku teks imunologi. ADE harus dinilai dari tahap paling awal pengembangan vaksin. Tidak ada yang disembunyikan dari publik. Jika ADE terdeteksi selama pengembangan vaksin, uji coba itu akan dihentikan. Kami tidak pernah bisa yakin 100 persen bahwa ini tidak akan terjadi pada tahap uji klinis selanjutnya. Tapi, dalam seluruh sejarah vaksin, fenomena ini sangat jarang terjadi,” kata Rouers.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa vaksin Cina akan bunuh warga karena timbulkan efek ADE, belum terbukti. Meski pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta vaksin Sinovac, vaksin ini belum mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga belum diedarkan. Belum ada pula temuan di mana relawan uji coba vaksin Sinovac mengalami keparahan penyakit karena efek ADE. Selain itu, hasil uji klinis sementara pada vaksin Pfizer yang telah digunakan di Amerika Serikat dan Inggris juga tidak menunjukkan efek ADE. Meski begitu, pemantauan terhadap keamanan vaksin tetap harus menjadi perhatian utama.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Akun Facebook Anak +62 membagikan video yang berisi potongan pidato Presiden Recep Tayyip Erdogan diikuti dengan narasi bahwa Turki menyusul Jerman akan datangi markas FPI, postingan tersebut dibagikan pada Senin (22/12/2020).

Dari hasil penelusuran, tidak disebutkan dalam video bahwa Turki akan datangi markas FPI, sedangkan itu isi video yang dibagikan merupakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menyampaikan pidato pada acara Kuala Lumpur Summit (KLS) 2019. Dalam pidatonya Erdogan menyoroti sejumlah permasalahan, diantaranya adalah krisis kemanusian dan kondisi Palestina.

Melansir republika.com, hal pertama yang disorot Erdogan adalah Palestina. Dia mengaku telah mengerahkan upaya untuk melindungi Palestina dari penindasan Israel. “Kami telah bekerja untuk melindungi kehormatan Al-Quds dan Palestina di hadapan pelecehan pemerintahan Israel yang tak mengenal hukum,” kata Erdogan saat memberi pidato pembukaan pada acara Kuala Lumpur (KL) Summit pada Kamis (19/12), dikutip laman resmi kepresidenan Turki.

Erdogan mengungkapkan Turki juga telah mengambil tindakan terhadap setiap aksi melanggar hukum di berbagai tempat. “Dari Turkistan ke Arakan, dari Yaman ke Libya dan Suriah,” ujarnya.

Erdogan juga mengatakan bahwa jutaan mereka datang ke Turki sebagai pengungsi dan Turki selalu membuka tangan bagi mereka yang menjadi korban krisis kemanusiaan.

Sementara itu, Kedubes Jerman sudah mengklarifikasi terkait salah satu stafnya yang mendatangi markas FPI.

Menurut rilis Kemenlu, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf Kedubes Jerman di tempat tersebut adalah atas inisiatif pribadi, tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.

“Kedutaan Besar Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia kami. Kami menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apa pun di balik kunjungan tersebut,” demikian keterangan tertulis Kedubes Jerman seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (212/12/2020).

Atas kejadian itu, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim bahwa Turki akan datangi markas FPI adalah tidak benar dan masuk ke dalam konten yang menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Rizky Maulana (Universitas Bina Sarana Informatika).

Tidak disebutkan dalam video bahwa Turki akan datangi markas FPI, sedangkan potongan video tersebut merupakan Presiden Turki yang menyampaikan pidato dalam acara Kuala Lumpur Summit 2019. Sementara itu, Kedubes Jerman telah mengklarifikasi terkait stafnya yang mendatangi markas FPI.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video itu menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID. Gambar-gambar ini kemudian ditelusuri dengan reverse image tool Google. Hasilnya, ditemukan informasi bahwa bocah dalam video tersebut bukanlah bocah asal Papua, melainkan asal Tanzania, Afrika.
Video yang sama dengan resolusi yang lebih tinggi pernah diunggah oleh kanal YouTube terverifikasi milik ulama asal Zimbabwe, Ismail ibn Musa Menk alias Mufti Menk, pada 3 Desember 2020. Video itu diberi judul "MOST BEAUTIFUL TONE OF RECITATION - Some build their Paradise while others don't even bother!". Menurut kanal ini, bocah itu berasal dari Afrika.
Gambar tangkapan layar video asli bocah asal Tanzania yang melantunkan ayat-ayat Alquran di kanal YouTube milik ulama asal Zimbabwe, Ismail ibn Musa Menk alias Mufti Menk.
Tempo kemudian menelusuri akun Instagram Mufti Menk, @muftimenkofficial, dan menemukan video yang sama, dengan durasi yang lebih singkat, diunggah kembali pada 6 Desember 2020. Dalam deskripsi yang ditulis oleh akun ini, dijelaskan bahwa bocah dalam video tersebut berasal dari sebuah desa di Pulau Pemba, Zanzibar, Tanzania.
"Ini Bakari muda dari sebuah desa di Pulau Pemba di Tanzania. Saya mengunggah pertunjukannya baru-baru ini di kanal YouTube saya. Video ini direkam oleh seorang kawan dari Water Fall Charity UK yang terkesan dengan lantunannya. Video ini pun viral. Karena itu, banyak orang yang mencoba mengumpulkan dana bagi bocah ini, mengklaim bahwa dia adalah murid mereka, dan sebagainya."
Viralnya video bocah Tanzania yang melantunkan ayat-ayat Alquran itu pun pernah diberitakan oleh Liputan6.com dengan berjudul "Viral Bocah Ini Lantunkan Ayat Al-Qur'an dengan Suara Merdu, Bikin Kagum". Berita tersebut juga menyatakan bahwa bocah dalam video itu berasal dari Pulau Pemba, Zanzibar, Tanzania.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan bocah Papua yang melantuntan Alquran, keliru. Setelah ditelusuri, bocah dalam video tersebut merupakan bocah yang berasal dari Tanzania, bukan Papua. Video tersebut sebelumnya pernah diunggah oleh ulama Mufti Menk dan disebut berasal dari Tanzania.
JUAN ROBIN | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto tersebut denganreverse image toolSource dan Google. Hasilnya, ditemukan informasi bahwa foto tersebut telah beredar sejak 2014. Foto itu pun diambil di halaman Balai Kota DKI Jakarta, bukan di halaman Istana Negara.
Foto yang identik dengan kualitas yang lebih baik pernah diunggah ke Twitter oleh akun @muhtarom pada 14 Desember 2014. Akun ini juga menulis narasi bahwa dua pohon Natal itu berdiri di halaman Istana Negara. Pohon-pohon Natal itu berada di sisi kiri dan kanan kolam serta tiang bendera. Pohon tersebut dilengkapi dengan ornamen dan lampu hias khas Natal.
Namun, tata letak halaman ini bukan tata letak halaman Istana Negara, melainkan halaman Balai Kota DKI Jakarta. Foto-foto halaman dengan pohon Natal yang serupa pernah dimuat oleh situs media Aktual.com pada 16 Desember 2014. Foto itu terdapat dalam berita yang berjudul "Jakarta Dipimpin Ahok, Halaman Kantor Gubernur Berdiri 2 Pohon Natal".
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan tentang pemasangan dua pohon Natal di Balai Kota DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu. Berdasarkan arsip berita Tempo, Ahok mengatakan pemasangan dua pohon Natal di halaman kantornya ini dilakukan oleh Panitia Perayaan Natal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Panitia, kata Ahok, sudah meminta izin kepadanya untuk meletakkan pohon Natal di depan Pendapa Utama Blok B Balai Kota. "Saya bilang silakan saja," tutur Ahok di Balai Kota, Senin, 22 Desember 2014. Pantauan Tempo, sepasang pohon Natal setinggi 3 meter itu diletakkan di sisi kolam air mancur. Pohon tersebut dilengkapi dengan ornamen dan lampu hias khas Natal.
Staf rumah tangga Pemerintah DKI Jakarta, Mansyur, mengatakan pemasangan pohon Natal di halaman Balai Kota tersebut merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya, kata dia, hanya ada pohon Natal setinggi sekitar 1,5 meter yang diletakkan di lobi Blok G. "Tahun ini, pertama kalinya dipasang pohon Natal setinggi itu," tuturnya di Balai Kota pada 22 Desember 2014.
Masih dari arsip berita Tempo, menurut Ahok, pohon Natal tidak hanya dipajang di halaman kantornya, tapi juga di halaman rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Penghiasnya adalah Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga DKI. Soal kritik dan ancaman lantaran memasang pohon Natal itu, Ahok mengaku tak khawatir. “Ah, biar saja,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto pohon Natal yang dipasang di halaman Istana Negara pada Desember 2020, keliru. Dua pohon Natal dalam foto tersebut dipasang di halaman Balai Kota DKI Jakarta, bukan di halaman Istana Negara. Pohon-pohon Natal itu dipasang pada Desember 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id