Berdasarkan hasil penelusuran, narasi mundurnya presiden AS terpilih Joe Biden karena masalah kesehatan tidak tepat. Mengutip dari US Today, kongres mengadakan pertemuan pada 6 Januari pukul 1 siang waktu setempat untuk mengesahkan kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden AS terpilih, Joe Biden – Kamala Harris yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Selain itu, berdasarkan ringkasan medis kesehatan Joe Biden yang dirilis tahun 2019 oleh Dr.Kevin O’Connor dari The George Washington University, Biden digambarkan sebagai pria berusia 77 tahun yang sehat, kuat, dan cocok untuk berhasil melaksanakan tugas Kepresidenan termasuk sebagai Kepala Eksekutif, Kepala Negara, dan Panglima Tertinggi.

Dengan demikian, unggahan akun Facebook Underground Patriot dapat dikategorikan sebagai Konten Palsu karena kongres AS mengadakan pertemuan pada 6 Januari pukul 1 siang waktu setempat untuk mengesahkan kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden AS terpilih, Joe Biden – Kamala Harris yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang.

Berdasarkan verifikasi Tempo, peristiwa yang diberitakan oleh Kompas TV dalm video itu sebenarnya terjadi pada 11 Januari 2018. Hasil diagnosis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menyatakan korban mengalami sepsis, yakni infeksi yang bisa menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak. Sepsis diduga terjadi karena diare akut yang diderita korban. Keluarga pun menolak autopsi sehingga klaim penyebab kematian karena vaksin tak bisa dibuktikan.
Untuk memeriksa klaim dalam unggahan kanal Amri Putra Bungsu 82, Tim CekFakta Tempo menelusuri video berita di kanal Kompas TV dengan kata kunci “siswi SD meninggal setelah divaksin”. Lewat cara ini, ditemukan bahwa video itu dimuat oleh Kompas TV di YouTube pada 11 Januari 2018 dengan judul "Polisi Menyelidiki Kasus Kematian Siswi SD Seusai Vaksin".
Menurut Kompas TV, siswi SD bernama Teariza itu meninggal setelah tiga hari sebelumnya menerima vaksin difteri di sekolahnya. Sore harinya, tubuh Teariza panas hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah tiga hari dirawat, dia meninggal. Saat itu, kepolisian setempat hendak menyelidiki penyebab kematian korban, namun terkendala karena pihak keluarga tidak mengizinkan jenazah diautopsi.
Dikutip dari iNews Jawa Barat, Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Sri Sugiharti menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit, korban didiagnosis terkena sepsis. Sepsis disebabkan oleh infeksi yang bisa menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak. Akibatnya, terjadi penurunan kesadaran.
“Sepsis itu karena panas dan karena infeksi, diare yang sudah akut. Sore itu, katanya, korban juga habis makan seblak (yang diduga menyebabkan diare) dan cukup banyak sambalnya. Malamnya langsung buang air besar berkali-kali, sampai akhirnya Senin dibawa ke rumah sakit dan Selasa meninggal,” kata Sri memapaparkan dugaan penyebab meninggalnya korban.
Manfaat vaksin difteri
Dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), difteri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteriCorynebacterium diphtheria, yang terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran udara bagian atas, serta menghasilkan racun yang mempengaruhi organ lain. Vaksin difteri menjadi upaya untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari penyakit ini.
Penemuan vaksin merupakan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang terbukti memperpanjang usia harapan hidup manusia. Ikatan Dokter Anak Indonesia ( IDAI ) mencatat vaksin difteri berhasil menurunkan jumlah kematian di awal abad ke-20. Di Ontario, Kanada, misalnya, tingkat kematian akibat difteri mencapai 50 orang per 100 ribu populasi. Kematian kemudian menurun menjadi sekitar 15 orang per 100 ribu pada Perang Dunia I setelah vaksin toksoid difteri digunakan secara luas pada akhir 1920.
Di Amerika Serikat, dulunya, difteri adalah penyebab umum penyakit dan kematian pada anak-anak. Pada 1920-an, AS pernah menangani sebanyak 200 ribu kasus dalam setahun. Berkat vaksin difteri, angka itu turun 99,9 persen.
Menurut data WHO, pada 1980, jumlah kasus difteri di Indonesia mencapai 3.674 kasus dan berhasil ditekan pada 1990-an setelah digalakkannya imunisasi lengkap difteri. Namun, difteri kembali meningkat pada 2010 dengan 432 kasus dan pada 2018 dengan 1.026 kasus.
Dikutip dari The Conversation, penyebab kasus difteri kembali tinggi karena beberapa faktor. Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2013, cakupan imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) untuk anak usia 2-6 tahun di Indonesia hanya 75,6 persen. Padahal, cakupan idealnya adalah di atas 90 persen. Artinya, 24,6 persen anak Indonesia belum divaksinasi untuk ketiga penyakit tersebut.
Dugaan lainnya adalah pola distribusi vaksin dari pemerintah pusat ke daerah yang mempengaruhi suhu penyimpanan dan kondisi pengangkutan, sehingga memengaruhi efektivitas vaksin. Vaksin sangat sensitif terhadap panas, dan beberapa yang lain terhadap suhu beku.
Faktor berikutnya adalah munculnya kabar vaksin palsu yang menurunkan kepercayaan masyarakat. Ada pula beberapa kelompok masyarakat yang percaya bahwa vaksin tidak diperlukan karena kekebalan ada di setiap tubuh manusia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, unggahan kanal YouTube Amri Putra Bungsu 82 tersebut menyesatkan. Video berita yang diunggah oleh kanal itu memang pernah dimuat oleh Kompas TV, namun peristiwa meninggalnya siswi SD dalam berita tersebut terjadi pada 2018, jauh sebelum munculnya Covid-19 serta berjalannya  vaksinasi Covid-19. Kematian siswi SD itu pun belum terbukti diakibatkan oleh vaksin. Keluarga menolak jenazah diautopsi. Padahal, hanya autopsi yang bisa membuktikan benar atau tidaknya klaim bahwa vaksin difteri menyebabkan korban meninggal. Diagnosis sementara Dinas Kesehatan setempat menyebut korban mengalami diare akut yang memicu sepsis, infeksi yang bisa menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa para ulama Aceh menyatakan vaksin Covid 19 itu haram adalah klaim yang keliru.

Faktanya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan, masyarakat Aceh tidak perlu meragukan status hukum vaksin Covid-19 buatan Sinovac karena status kehalalannya sudah dikaji oleh MUI.

“Untuk itu kepada masyarakat kita tidak perlu lagi ada keraguan dalam hal merespons status hukum vaksin COVID-19 Sonovac ini” kata Wakil Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh dilansir dari ANTARA, Selasa 12 Januari 2020

Selama ini, katanya, setiap ada vaksinasi, MPU Aceh selalu menuntut pemerintah agar vaksin tersebut adalah vaksin halal. Untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini, lanjut dia, tim dari MUI juga sudah bertolak ke China, kemudian dilanjutkan ke Bio Farma untuk mengkaji kandungan dalam vaksin buatan China itu.

“Ternyata dalam perkembangan vaksin Sinovac ini tidak ada sedikit pun yang menyentuh dengan hal-hal najis mughallazah, yaitu dengan babi, anjing dan unsur-unsur manusia di situ,” katanya.

Sementara itu dilansir dari merdeka.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan asal China, Sinovac hukumnya halal dan suci. Hal tersebut setelah dilakukan serangkaian pengujian dan menggelar sidang pleno.

“Menyepakati bahwa vaksin Covid yang diproduksi Sinovac yang diajukan oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal, ini terkait aspek kehalalannya,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam dalam keterangan telekonference di Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif mengatakan pihaknya tak akan memaksakan vaksinasi Covid-19 kepada warga. Ajakan persuasif dan sosialisasi lebih dikedepankan.

Satgas Covid Aceh akan memulai vaksinasi pada Jumat (15/1/2021). Sebanyak 10 pejabat prioritas akan disuntik perdana lalu diikuti oleh tenaga medis, di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Pihaknya akan melakukan vaksinasi hingga lima bulan ke depan dengan target 3,7 juta warga yang akan disuntik. Namun, jumlah itu bisa saja tidak tercapai lantaran adanya warga yang tidak mau divaksin. Hanif mengatakan hal itu tidak masalah. Pihaknya mengantisipasi banyaknya penolakan dengan tetap menggalakkan edukasi ke warga secara persuasif.

“Kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat, intinya satgas mengudakasi secara persuasif, agar warga yang menolak mau di vaksin,” ucapnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan video evakuasi bawah laut pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018, bukan video evakuasi bawah laut pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Unggahan tersebut merupakan potongan pada menit 2:05-3:03 dari video wawancara dengan salah satu penyelam yang ikut melaksanakan evakuasi bawah laut pesawat Lion Air JT 610. Versi lengkap dari video tersebut pertama kali diunggah oleh kanal YouTube Niteni tv pada 22 Desember 2019, dengan judul ‘Lion Air JT 610 – Suara Tangis Evakuasi Bawah Laut’.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook Rehana Akmal tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.