Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim syarat vaksin tidak ada dalam penerbangan internasional, menggunakan Google Search dengan kata kunci "international air travelers to be vaccinated before boarding a plane".

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Canada announces vaccine mandate for air travel" yang dimuat situs edition.cnn.com, pada 14 Agustus 2021.

Artikel situs edition.cnn.com menyebutkan, Kanada akan mewajibkan sebagian besar penumpang komersial yang bepergian melalui udara, kereta api, atau kapal besar untuk divaksinasi penuh pada musim gugur.

Persyaratan vaksinasi "mencakup semua pelancong udara komersial, penumpang di kereta api antar-provinsi dan penumpang di kapal laut besar dengan akomodasi semalam seperti kapal pesiar," kata Omar Alghabra, menteri transportasi Kanada, selama konferensi pers virtual Jumat.

Artikel berjudul "Vaksinasi COVID-19 Jadi Syarat Naik Pesawat Domestik di Arab Saudi" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 26 Agustus 2021 menyebutkan, maskapai-maskapai Arab Saudi mengumumkan bahwa vaksinasi COVID-19 dua dosis akan menjadi syarat wajib bagi penerbangan domestik. Namun, anak-anak dikecualikan dari aturan itu.

Dilaporkan Saudi Gazette, Kamis (26/5/2021), aturan baru tersebut akan berlaku mulai 1 September 2021.

Orang-orang yang dikecualikan adalah anak-anak 12 tahun ke bawah, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Selain vaksinasi, penumpang tetap harus mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19.

Berdasarkan data terkini pemerintah Saudi, ada 35,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang disalurkan kepada warga setempat. Sebanyak 13,5 juta orang sudah mendapat dua dosis.

Total kasus virus corona di Arab Saudi sejumlah 543 ribu dan 4.141 kasus masih aktif.

Hasil penelusuran Cek Fakta klaim syarat vaksin tidak ada dalam penerbangan internasional tidak benar.

Sejumlah negara, seperti Arab Saudi dan Kanada telah menetapkan vaksin sebagai syarat penumpang penerbangan.

Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri foto tersebut dengan menggunakan Google Reverse Image. Hasilnya terdapat beberapa artikel dengan foto yang sama.

Artikel tersebut berjudul "20 Titik Longsor di Jalur Medan-Berastagi, Lalu Lintas Lumpuh" yang diterbitkan situs cnnindonesia.com pada 4 Desember 2020.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan mengunggah foto lainnya ke situs Google Reverse Image. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang memuat foto serupa.

Satu di antaranya artikel berjudul "Longsor Jalan Medan-Berastagi, Satu Sopir Truk Tewas, Lalu Lintas Lumpuh Total" yang dimuat situs kompas.com pada 4 Desember 2020 lalu.

Informasi mengenai bencana longsor besar di Berastagi tepatnya di jalan pintas Panatapan Aqua-Sembahe pada 19 September 2021 ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid mengenai hal tersebut. Foto-foto yang disebarkan tersebut adalah peristiwa longsor pada Desember 2020 lalu.

Hasil penelusuran Tempo menunjukkan, terbakarnya asrama sekolah di Monrovia, Liberia itu terjadi pada 2019. Sedangkan foto yang digunakan tidak terkait dengan peristiwa itu.
Tempo menelusuri pemberitaan media asing terkait insiden tersebut. Dikutip dari Washington Post, kebakaran itu terjadi di Quranic Islamic School, Liberia, Afrika Barat pada Rabu pagi, 18 September 2019. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 28 anak dan sejumlah lainnya terjebak di puing-puing.
Para korban diperkirakan adalah anak laki-laki berusia 10 hingga 20 tahun yang sedang belajar Alquran.
Saat kebakaran terjadi, para siswa sedang tidur di asrama yang terhubung dengan masjid. Kebakaran itu diduga dipicu oleh masalah listrik.
Presiden Liberia saat itu, George Weah, mengucapkan duka cita melalui akun twitternya @GeorgeWeahOff. 
“My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved,” tulis sang presiden.
BBC juga melaporkan peristiwa yang sama pada 18 September 2019. Bahwa api diyakini telah berkobar pada dini hari, ketika siswa sekolah Alquran sedang tidur di sebuah bangunan dekat masjid mereka.
Juru bicara polisi Moses Carter mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kebakaran itu disebabkan oleh masalah listrik, tetapi penyelidikan saat itu masih dilakukan.  
Sedangkan foto yang digunakan dalam artikel tersebut, telah beredar di internet sejak 15 Agustus 2017, jauh sebelum peristiwa kebakaran di Liberia itu terjadi. Salah satu situs yang memuat foto itu adalah Grid.id. 

Artikel yang memuat tentang pesantren Al?ur?n Terbakar dengan 28 santri dan guru terpanggang pada 16 September 2021 adalah menyesatkan. Peristiwa itu sendiri terjadi pada 18 September 2019. Foto yang digunakan dalam artikel itu juga tidak terkait dengan peristiwa kebakaran di Quranic Islamic School, Liberia, Afrika Barat. 
Tim Cek Fakta Tempo

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Ichbal, yang membagikan sebuah video disertai dengan narasi bahwa harta pejabat naik selama pandemi Corona karena bonus jualan vaksin dan Corona. Video yang disebarkan membahas adanya data bahwa sebanyak 70% lebih pejabat, hartanya naik selama pandemi termasuk Presiden Jokowi.

Meski dalam video diberitakan bahwa sebanyak 70% lebih pejabat hartanya naik selama pandemi Corona, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa harta para pejabat tersebut bisa naik, juga tidak ada pemaparan fakta bahwa harta para pejabat tersebut naik dikarenakan bonus jualan vaksin dan Corona.

Video yang disebarkan oleh Ichbal berasal dari channel berita tvOneNews berjudul Rilis LHKPN KPK 70 Persen Pejabat Hartanya Naik Saat Pandemi | Kabar Siang tvOne, tayang pada 12 September 2021. Dalam video berdurasi 2 menit 28 detik diberitakan bahwa sebanyak 70,3% pejabat hartanya naik selama pandemi, informasi ini dirilis oleh KPK dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2019-2020. Kenaikan terbagi menjadi beberapa kategori, terbanyak yakni kategori kenaikan Rp1 miliar per pejabat.

Di antara para pejabat tersebut, disebutkan yakni Presiden Jokowi meningkat sekitar Rp8,9 miliar, Menteri Luhut Binsar Panjaitan naik Rp67 miliar, Menteri Prabowo Subianto meningkat Rp23 miliyar, Menteri Agama Yaqut Cholil meningkat Rp10 miliar dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono hartanya meningkat sebesar Rp481 miliar. KPK pun menganggap wajar adanya kenaikan sejumlah harta pejabat tersebut, meski begitu KPK masih akan terus mengawasi harta para pejabat.

Dikutip dari Liputan6.com, Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3% pejabat hartanya naik selama pandemi Covid-19. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen. Pahala juga menilai bahwa kenaikan tersebut terbilang wajar.

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar,” ujarnya. Pahala juga mengungkap kenaikan harta pejabat rata-rata mencapai Rp1 miliar.

Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 95% pejabat tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan akurat. Menurut Pahala, masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi.

Maka dari itu, KPK akan tetap menelusuri harta para pejabat tersebut dengan menggandeng stakeholder lainnya seperti bank, untuk memeriksa setiap aliran dana keluar dan masuk dari para pejabat.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Ichbal adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Dalam video yang disiarkan oleh tvOneNews berdurasi 2 menit 28 detik tersebut memang memberitakan sebanyak 70% lebih pejabat naik hartanya selama pandemi, namun tidak ada penjelasan bahwa kenaikan harta para pejabat dikarenakan bonus jualan vaksin dan memanfaatkan situasi pandemi Corona. Selain itu, menurut Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, kenaikan tersebut masih dianggap wajar, meski begitu KPK masih akan terus mengawasi.