Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut merupakan foto yang sudah pernah beredar sejak 2008. Hal itu diketahui dari penggunaan foto tersebut dalam artikel detik.com dengan judul “Bela Rakyat, 'Oneng' Batal Kuasai Bandung” yang tayang pada 30 Mei 2008.

Adapun, Rieke Diah Pitaloka diketahui hanya diganti posisinya sebagai Pimpinan di Badan Legislasi (Baleg DPR RI), bukan dipecat. Menurut laman dpr.go.id, Rieke masih tercatat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dengan nomor anggota 170.

Dilansir dari kumparan.com, Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto mengatakan, setelah dicopot, Rieke akan konsentrasi secara penuh di Komisi VI. Dia belum akan dirotasi ke salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pasca dirotasi dari Baleg DPR.

Menurutnya, Rieke dibutuhkan untuk mengawal isu BUMN.

"Mbak Rieke dirotasi ke mana? Mbak Rieke sementara di Komisi VI, full. Pak, kok, Komisi IV butuh fokus? Butuh fokus, kenapa? Karena Menteri BUMN melaksanakan pembaruan dengan melaksanakan mengklaster BUMN," kata Bambang Pacul -- sapaan Bambang Wuryanto --, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).

Dilansir dari sindonews.com, Rieke mengatakan bahwa rotasi dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) adalah hal biasa terjadi di politik. ”Rolling (pergantian) anggota fraksi di pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan adalah hal biasa,” ujarnya, Kamis (9/7/2020).

Dikatakan Rieke, dengan pencopotan dirinya dari kursi Wakil Ketua Baleg maka tugasnya di Baleg sudah otomatis berakhir dan saat ini dirinya fokus di Komisi VI. ”Tugas saya dari partai dan fraksi di Baleg sudah selesai karena ada penugasan lain yang juga tidak kalah pentingnya,” kata Rieke.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten postingan Facebook tersebut tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

Dilansir dari Kumparan saat itu Risma mendengarkan penjelasan salah satu pengurus IDI Surabaya, Sudarsono, tentang penanganan pasien Covid-19 di Surabaya. Menurut Sudarsono yang merupakan dokter spesialis paru itu, salah satu penyebab tingginya kematian pasien Covid-19 adalah pasien harus menunggu untuk masuk ke ruang isolasi, terutama di RSUD dr. Soetomo.

"Saya ikut bantu di poli, di IGD, dan di ruang isolasi. Saya tahu betul kalau pasien itu harus antri untuk masuk ruang isolasi. Soetomo sudah penuh. Belum lagi, kalau malam saya pulang dari rumah sakit saya lihat warga Surabaya masih nongkrong di warung kopi banyak yang mengabaikan protokol kesehatan," kata Sudarsono.

Mendengar penjelasan tersebut, Risma tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke arah Sudarsono. "Semua salah saya. Saya yang salah," kata Risma sembari menangis dan bersujud di hadapan Sudarsono.

Melihat Risma bersujud di depannya, Sudarsono dan sejumlah staf Risma yang terkejut mencoba mengangkat Risma untuk berdiri.

Selain itu, Direktur Utama RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Joni Wahyuhadi membantah pihaknya menolak merawat warga Surabaya yang terinfeksi virus corona baru atau Covid-19. Menurutnya, sebagian besar pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr Soetomo adalah warga Surabaya. Joni mengatakan, dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, rumah sakit dilarang membeda-bedakan pasien baik itu berdasarkan suku, agama, bahkan kebangsaan sekali pun.

RSUD dr. Soetomo, kata Joni, adalah rumah sakit pendidikan. Diakuinya, asalkan ada indikasi medik dan tempatnya tersedia, pasti dilayani. Joni memaparkan, sebanyak 1.097 pasien Covid-19 dirawat di RSUD dr Soetomo hingga Senin (29/6/2020).

"79 persen atau sebanyak 865 pasien adalah warga Surabaya, 232 pasien sisanya dari berbagai daerah," kata Joni di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (29/6/2020) malam.

Bukan karena tidak diterima di RSUD Dr Soetomo. Dirut RSUD dr Soetomo membantah pihaknya menolak merawat warga Surbaya yang terinfeksi COVID-19. Akan tetapi, Risma sujud dan menangis setelah mendengar penjelasan dr. Sudarsono, Sp.P (K) tentang penanganan pasien COVID-19 di Surabaya.

* SUMBER membagikan video acara Bappenas RI dengan narasi/klaim yang keliru.

(2) Berkaitan dengan acara,
* Streaming langsung acara pada 29 Jun 2020, Bappenas RI: “diskusi kebijakan strategis pembangunan papua”.
* Poster acara, dibagikan pada 28 Jun 2020.

(3) Berkaitan dengan Ani Widayani,
* “Ani Widyani Soetjipto adalah Dosen Senior di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, sejak tahun 1989. Dia menerima gelar Magister Studi Internasional pada tahun 1989 dari Sekolah Studi Internasional Jackson, Universitas Washington, Seattle, USA. Bidang keahliannya meliputi Partisipasi Politik Gender dan Perempuan, Pembangunan Legislatif, Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia, Hubungan Internasional, Studi Asia Timur dan Studi Kebijakan Domestik dan Luar Negeri Tiongkok.” (Google Translate)

(4) Koreksi dari salah satu Warganet Indonesia,
* agungngurah: “Luruskan faktanya. Itu Ani Soetjipto, dosen di Universitas Indonesia”.
(“Get your fact straight man. That’s Ani Soetjipto, lecturer at the University of Indonesia”.)

BUKAN Retno Marsudi, yang berbicara di video adalah Ani Widyani. Dosen Senior dari Universitas Indonesia, BUKAN Menteri Luar Negeri.

Berdasarkan hasil penelusuran, gambar tangkapan layar tersebut merupakan potongan dari video talkshow “Analisa” tentang Kesaksian Anak PKI di Lativi (saat ini bernama tvOne) dalam rangka memperingati 37 tahun G30S/PKI tahun 2002. Talkshow “Analisa” dilakukan terkait dengan peluncuran buku yang ditulis oleh Ribka Tjiptaning dengan judul “Aku Bangga Jadi Anak PKI.” Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube Andre Agusta W. A20 pada 17 Agustus 2016 yang terbagi menjadi tiga bagian dengan masing-masing video berdurasi selama 10.43 menit, 6.58 menit, dan 6.15 menit.

Pada akhir wawancara, Ribka yang juga pada saat itu merupakan Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat mengungkapkan anak-anak eks anggota PKI memberikan suaranya kepada PDIP dalam Pemilihan Legislatif 1999. Mereka memiliki harapan bahwa Megawati Soekarnoputri yang menjadi lambang perjuangan rakyat dapat memberikan perubahan dari masa Orde Baru. Namun, Ribka menyatakan bahwa belum terlihat adanya perjuangan PDIP terkait perubahan bagi anak-anak eks anggota PKI tersebut.

“Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda Mbak Mega memperjuangkan ke arah ke sana,” ungkap Ribka.
Konteks dari pernyataan Ribka inilah yang dihilangkan dan dipotong durasinya menjadi hanya sekitar 1 menit yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Lowo Ijo pada 3 April 2019 dengan judul “Pengakuan Ribka Tjiptaning..!!!. Mayoritas anak PKI bergabung ke PDIP.”

Berdasarkan penelusuran di atas, maka narasi dari gambar tangkapan layar video YouTube yang diunggah di Facebook masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan. Sebab, tidak disebutkan informasi dalam video bahwa semua anak eks anggota PKI bergabung ke PDIP.