Cek Fakta Liputan6.com menelusuri  klaim 8 April bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari akibat terhalang foton,  Ahli Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Thomas Djamaluddin dalam unggahan akun Instagram resminya menyebutkan, klaim 8 April bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari tidak benar akibat terhalang foton tidak benar.
Thomas menyatakan, narasi bahwa bumi memasuki foton belt atau sabuk foton juga tidak dikenal dalam sains.
Berikut transkrip narasi penjelasan Thomas Djamaluddin.
"Kali ini kita akan bahas hoaks kegelapan di bumi video dengan narasi bahasa Inggris menyebar di beberapa WA grup, bahwa bumi akan mengalami kegelapan selama 72 jam tertulis di bawahnya tanggal 8 April 2024.
Jelas itu hoaks, narasi bahwa bumi memasuki foton belt atau sabuk foton juga tidak dikenal dalam sains. Hoaks serupa tentang kegelapan di bumi sudah menyebar sebelumnya dengan berbagai penyebab semua alasan penyebab kegelapan bumi yang disebutkan tersebut tidak punya dasar ilmiah.
Bumi memang pernah mengalami kegelapan total bertahun-tahun karena tumpukan asteroid sebesar 10 km itu terjadi 66 juta tahun yang lalu, saat ini sampai 100 tahun mendatang tidak ada asteroid besar yang mengancam bumi."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim 8 April bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari akibat terhalang foton tidak benar.
Narasi bahwa bumi memasuki foton belt atau sabuk foton juga tidak dikenal dalam sains. Informasi serupa tentang kegelapan di bumi sudah menyebar sebelumnya dengan berbagai penyebab semua alasan penyebab kegelapan bumi yang disebutkan tersebut tidak punya dasar ilmiah.
 

UU Keimigrasian tidak dapat digunakan untuk menjerat Badan Pengungsi PBB atau UNHCR sebab status etnis Rohingya bukan imigran ilegal melainkan pengungsi. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia bukan diselundupkan oleh UNHCR.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui websitenya menjelaskan adanya perbedaan antara istilah imigran dan pengungsi. Imigran dikatakan sebagai orang yang pergi ke negara lain dengan tujuan menetap secara permanen.

Sementara pengungsi ialah orang yang lari dari negaranya ke negara lain, untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, disebabkan adanya perang, bencana, persekusi, krisis ekonomi atau politik, dan ancaman-ancaman lainnya.

Pasal 124 UU Keimigrasian hanya mengatur ancaman hukum bagi pihak yang melindungi atau memberikan pekerjaan pada warga negara asing ilegal.  Namun, UU tersebut tidak mengatur penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri. 

Presiden RI Joko Widodo, Pemkab Aceh Barat, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menyatakan orang Rohingya di Indonesia berstatus pengungsi, bukan imigran ilegal.

Peraturan penanganan pengungsi dari luar negeri tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2016   yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Perpres tersebut menyatakan bahwa penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan UNHCR dan atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Keberadaan UNHCR di Indonesia tidak diatur dalam UU Keimigrasian, melainkan diatur dalam Perpres tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam Perpres itu, penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, dilakukan berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah pusat di Indonesia dan UNHCR.

Dilansir dari website UNHCR Indonesia, kerjasama mereka dengan Pemerintah RI telah terjalin sejak tahun 1979. Saat itu Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk membantu menangani pengungsi asal Vietnam yang kemudian ditempatkan di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kamp pengungsian di Pulau Galang itu ditutup tahun 1966. Setelahnya, UNHCR terus beroperasi di Indonesia, dalam membantu penanganan pengungsi dari luar negeri. Selain di Jakarta, mereka juga memiliki kantor di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar.

Status Pengungsi Rohingya

UNHCR melalui websitenya juga menjelaskan Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi dari luar negeri. 

Kemudian Pemerintah RI memberikan kewenangan pada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Artinya pemberian status pengungsi dari luar negeri, di Indonesia, mengikuti mekanisme UNHCR.

Penanganan pengungsi yang dilakukan UNHCR meliputi pendataan, penempatan ke negara ketiga, pemulangan secara sukarela ke negara asal, atau integrasi lokal pada negara pemberi suaka. Mereka juga berupaya mencari solusi lainnya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan UNHCR terancam hukuman yang tercantum dalam pasal 124 UU Keimigrasian karena melindungi pengungsi Rohingya adalah klaim keliru.

Orang-orang Rohingya di Indonesia memiliki status sebagai pengungsi, bukan imigran ilegal atau imigran gelap. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia juga diatur dalam Perpres 125 tahun 2016, bukan dalam UU Keimigrasian.

Peneliti bioteknologi di Poznan University of Medical Science, Polandia, Anastasia Hermosaningtyas, mengatakan bahwa terdapat beberapa penelitian yang berupaya mencari tahu manfaat ekstrak metanol biji alpukat.

Penelitian-penelitian itu menyimpulkan ekstrak metanol biji alpukat memiliki sifat antiinflamasi alias melawan peradangan yang dapat menyebabkan munculnya rasa nyeri, serta mendukung vasorelaxant alias pelebaran pembuluh darah untuk mengurangi tekanan pembuluh darah.

Namun, berdasarkan penelusuran Anastasia, belum ada penelitian yang membuktikan pengaplikasian rendaman biji alpukat dan cairan beralkohol pada nyeri sendi. Menurutnya, pengobatan nyeri sendi dengan obat oles yang ditunjukkan dalam video itu tidak efektif.

“Alkohol bukanlah media yang efektif untuk membantu penyerapan senyawa fitokimia (zat turunan dari tumbuhan) melalui kulit. Sifat alami alkohol yang mudah menguap dapat mengurangi transfer senyawa fitokimia. Terlebih lagi, alkohol dapat menyebabkan kulit mengalami dehidrasi atau kulit menjadi kering, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan permasalahan kulit lainnya,” kata Anastasia melalui surel, Rabu, 27 Maret 2024.

Dia mengatakan uji antiinflamasi alpukat dan bijinya sudah diteliti secara ilmiah di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Indonesia. Disimpulkan alpukat dan bijinya mengandung tanin, senyawa fenolik, dan flavonoid, yang memiliki kemampuan sebagai anti-inflamator.

Ekstrak biji alpukat mampu mengurangi produksi pro-inflammatory cytokins, IL-6, TNF-α, dan IL-1β. Kandungan lemak pada biji alpukat juga berperan dalam antiinflamasi.

Namun, Anastasia tidak merekomendasikan masyarakat membuat sendiri obat oles anti nyeri dari biji alpukat dan alkohol sebagaimana yang ditampilkan dalam video yang beredar.

Fakta: Belum ada penelitian yang membuktikan khasiat obat oles rendaman biji alpukat dan cairan beralkohol untuk mengatasi peradangan atau nyeri. Selain itu, alkohol tidak cocok dipakai merendam tanaman untuk dijadikan obat oles.

Dilansir Medicalnewstoday.com, para peneliti dari Pennsylvania State University (Penn State), Amerika Serikat, mendalami potensi adanya antiinflamasi dalam ekstrak biji alpukat. Penelitian mereka diterbitkan di “Advances in Food Technology and Nutritional Sciences” tahun 2019.

Mereka mengatakan biji alpukat kaya akan polifenol yang merupakan zat alami yang memiliki efek antioksidan dan membantu melindungi kesehatan tubuh hingga di tingkat sel. Disimpulkan biji alpukat menjanjikan manfaat antiinflamasi.

“Studi etno-farmakologis pada budaya Aztec dan Maya telah melaporkan penggunaan rebusan biji alpukat untuk pengobatan infeksi mikotik dan parasit, diabetes, peradangan, dan gangguan pencernaan,” potongan keterangan dalam penelitian mereka.

Dikatakan bahwa rebusan biji alpukat dijadikan obat tradisional oleh sebagian masyarakat Amerika Latin. Sementara tim peneliti Penn State masih berusaha mengungkap kandungan biji alpukat, belum menjelaskan langkah-langkah menjadikannya sebagai obat. 

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan rendaman biji alpukat dan cairan beralkohol 70 persen bisa menjadi obat oles untuk nyeri sendi di lutut dan punggung adalah menyesatkan.

Sejumlah penelitian ilmiah telah mengungkap bahwa alpukat dan bijinya memiliki kandungan antiinflamasi. Namun, belum ada yang menyatakan rendaman biji alpukat dan alkohol bisa menjadi obat oles nyeri sendi.

Verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video tersebut memang benar saat sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bacre Waly Ndiaye dalam sidang tersebut mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres. 

Putusan yang dimaksud adalah adalah perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut.

Ndiaye menyebut, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, dikutip dari UN Web TV, Senin, 18 Maret 2024.

Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu.

Ia pun bertanya apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan-dugaan itu.

"Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu," bebernya.

Saat diberikan kesempatan, Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Ia justru menjawab masalah Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas hingga kasus Panji Gumilang.

Sebagai informasi, putusan kontroversial MK itu membuat laju Gibran menjadi bakal RI-2 makin terbuka. Lewat putusan, MK mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Akibatnya, Ketua MK yang turut andil dalam putusan tersebut, yaitu Anwar Usman, dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar sendiri diketahui merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024.

Penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024 malam seperti yang dilaporkan Kantor Berita Antara.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, konten tersebut adalah sebagian benar. 

Video dalam konten itu memang benar sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye saat itu menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.

Namun tidak benar dalam sidang Komite HAM itu, Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wakil Presiden.